BERAU – Arena sabung ayam yang disertai praktik perjudian di Jalan Ring Road Bandara Kalimau Kecamatan Teluk Bayur kabupaten Berau, melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, Sabtu 26/09/2026
Penindakan tegas oleh aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memberikan efek jera nsmun APH setempat diduga tutup mata untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku.
Jelss kegiatan sabung ayam dengan unsur taruhan dijerat dengan Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Mengadu hewan hingga terluka atau mati juga melanggar ketentuan hukum perlindungan dan penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHP).
Diluar sana kepolisian di berbagai wilayah secara aktif merespons laporan warga dengan menggerebek, membongkar, hingga membakar fasilitas arena sabung ayam liar.
” Hingga hari ini arena sabung ayam kaca-kaca di ring road bandara Kalimarau masih berdiri kokoh dan arena sabung ayam Bangkok yang lokasinya berada di bawah. 2 lokasi sabung ayam ini sangat meresahkan masyarakat,” tegas Ardin salah seorang warga setempat.
Kegiatan sabung ayam ini biasanya dilakukan hari Sabtu dan Minggu dua hari berturut- turut dan saat awak media turun kelokasi sampai dengan saat ini belum ada penindakan aparat penegak hukum setempat.
Menurut keterangan warga yang melintas di jalan ring road Ardin kepada Media ini, perjudian sabung ayam sudah sering terjadi biasanya di laksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dan bukan pemandangan biasa lagi,”terangnya
” Kami berharap Pangdam VI Mulawarman, Denpom serta Polda Kaltim dan polres Berau dapat menerjunkan anggota untuk menutup arena sabung ayam ini, karena ini merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada sanksi pidana bagi para pelaku yang terlibat.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan arena sabung ayam di duga dibekengi anggota dari TNI AD untuk itu semoga Pangdam VI Mulawarman, Denpom dan Polda Kaltim dapat menurunkan anggotanya dan menutup arena sabung ayam ini.
Melalui pemberitaan ini juga awak media memberikan laporan informasi kepada APH setempat untuk menindak praktek perjudian sabung ayam tersebut.( Team)
Sidik24jam.com,Batam -Peredaran rokok tanpa pita cukai merek Rave di Kota Batam, Kepulauan Riau, diduga menggunakanu modus penyelundupan melalui kapal kayu yang bongkar muat di pelabuhan tikus.
Rokok merek Rave varian Ice Menthol dan Flavour ditemukan beredar bebas di pasaran Batam tanpa dilekati pita cukai resmi. Rokok tersebut dijual Rp10.000 – Rp15.000 per bungkus.
Berdasarkan penelusuran dan data penindakan resmi, rokok tersebut masuk ke wilayah Kepri tidak melalui pelabuhan resmi. Pelaku menggunakan kapal kayu bermuatan barang campuran dan melakukan bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus di pesisir Batam dan pulau-pulau sekitarnya, untuk menghindari pemeriksaan Bea Cukai.
Modus tersebut terungkap dari dua penindakan besar. Pertama, pada 15 Mei 2025 di Pelabuhan Punggur, Batam, tim gabungan TNI AL Lantamal IV dan Bea Cukai Batam mengamankan 3.530.100 batang rokok ilegal termasuk merek Rave. Kedua, penindakan terhadap KM Budi yang mengangkut 5,9 juta batang rokok ilegal termasuk Rave di perairan Batam.
Kerugian negara
Bea Cukai mencatat, dari penindakan di Punggur, nilai barang mencapai Rp5,3 miliar dengan potensi kerugian negara Rp2,67 miliar. Sementara dari KM Budi, nilai barang Rp10 miliar dengan potensi kerugian Rp7,8 miliar.
Adapun aturan hukumnya
Peredaran rokok tanpa cukai melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai. Pengawasan pengusaha barang kena cukai diatur dalam PMK Nomor 66/PMK.04/2018.
Hingga Rabu (24/9/2025), Bea Cukai Batam menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap jaringan distribusi rokok ilegal tersebut.(Team Redaksi)
MERANTI, SIDIK24JAM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong penerima bantuan zakat untuk memanfaatkannya sebagai modal usaha agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, saat mewakili Bupati Kepulauan Meranti menghadiri penyerahan bantuan Program Meranti Makmur Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Aula Baznas, Selatpanjang, Kamis (24/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 33 mustahik menerima bantuan dengan total Rp219 juta melalui empat program pemberdayaan, yakni Z-Mart, Z-Chicken, Santri Preneur dan Single Parent.
Atan mengapresiasi Baznas Meranti yang terus mengembangkan program zakat tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong penerima manfaat agar mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti yang menghadirkan program-program yang tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, tetapi juga mendorong untuk bangkit mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan yang diterima masyarakat hendaknya tidak dipandang sebagai pemberian semata, melainkan menjadi modal untuk membangun usaha dan membuka peluang ekonomi baru.
Ia pun berpesan kepada para penerima agar menggunakan bantuan secara amanah, mengelolanya dengan sungguh-sungguh dan terus mengembangkan usaha.
Jangan takut untuk memulai dari kecil. Yang paling penting adalah kemauan untuk berusaha, disiplin dalam mengelola keuangan, menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” katanya.
Atan menegaskan, Pemkab Meranti ingin agar program pemberdayaan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Kita ingin bantuan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan saja. Lebih dari itu, kita ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat sehingga semakin banyak keluarga yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyebut upaya tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha dan masyarakat.
Pembangunan Meranti tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha dan seluruh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Mustafa, http://S.Ag., M.M., menjelaskan para penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan survei sesuai ketentuan Baznas.
Adapun bantuan yang disalurkan terdiri dari Z-Mart untuk 9 mustahik sebesar Rp63 juta, Z-Chicken untuk 6 mustahik sebesar Rp30 juta, Santri Preneur untuk 8 mustahik sebesar Rp56 juta, serta Single Parent untuk 10 mustahik sebesar Rp70 juta.
Total bantuan yang diberikan pada pagi ini kepada penerima manfaat zakat sebesar Rp219 juta,” jelas Mustafa.
Ia mengatakan Baznas akan melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap pemanfaatan bantuan agar sesuai dengan tujuan program.
Mustafa berharap penerima bantuan dapat mengembangkan usahanya sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak lagi bergantung pada bantuan.
Ketika ada pemantauan dari kami, jangan merasa risih. Itu memang tanggung jawab kami. Kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi agar tujuan utama program ini betul-betul dapat terlaksana,” ujarnya.
Ia berharap para mustahik penerima manfaat tersebut nantinya dapat berkembang secara ekonomi hingga memiliki kemampuan menjadi muzaki atau pemberi zakat.
Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Misyanto, S.Pd.I., turut menyampaikan bahwa zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk terus memperkuat kepedulian melalui zakat, infak dan sedekah. Sementara penerima bantuan diharapkan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Turut hadir jajaran Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti, para mustahik penerima Program Meranti Makmur, penyuluh agama serta tamu undangan lainnya…(ZAMRI)
SELATPANJANG, SIDIK24JAM – Dinamika perpindahan tugas puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke Kementerian Haji dan Umrah menjadi sorotan tajam Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (22/9/2026).
Sejumlah anggota legislatif melontarkan rentetan pertanyaan terkait fenomena migrasi massal ASN ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Mereka mencemaskan kelumpuhan birokrasi daerah hingga transparansi dana kompensasi perpindahan pegawai.
Secara bergantian, anggota Komisi I yakni Dyan Desmanengsih, Teuku Mohd Nasir, Eka Yusnita, dan Jonny mempertanyakan kepada BKPSDM mengenai dampak langsung pada pelayanan publik.
Apakah BKPSDM sudah melakukan pemetaan yang ketat terhadap peta jabatan yang ditinggalkan? Bagaimana Pemda memastikan prinsip merit system tetap berjalan adil untuk mengisi kekosongan nanti?” tanya mereka.
Mengapa perpindahan pegawai terkesan longgar, hingga berpotensi terkonsentrasi pada sektor pelayanan dasar yang saat ini justru sedang mengalami defisit tenaga pegawai di Meranti?” tambah mereka.
Noli Sugiharto menyoroti efektivitas aturan yang ada dalam membentengi birokrasi daerah.
Bagaimana langkah konkret Pemkab Meranti mengatasi dilema ini? Di satu sisi menjaga hak karier ASN, tapi di sisi lain bagaimana mencegah kemunduran kinerja birokrasi daerah akibat eksodus masif ini?” tanya Noli.
Sementara H. Idris mempertanyakan regulasi, mekanisme, dan dasar aturan hukum yang melandasi pengenaan biaya kontribusi finansial sebesar Rp100.000.000 bagi ASN yang ingin pindah.
Mengapa kebijakan ini secara spesifik menyasar wilayah penugasan tertentu seperti Rangsang Pesisir, dan bagaimana jaminan transparansinya agar bebas dari pungli?” tuntut H. Idris.
Merespons rentetan pertanyaan tersebut, Kepala BKPSDM Bakarudin langsung memberikan klarifikasi. Kebijakan penarikan dana Rp100 juta tersebut diklaim berlandaskan ketentuan resmi yang berlaku sejak tahun 2014 dan diperbarui pada 2024.
Dalam RDP tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti Bakharuddin, M.Pd, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk mengintervensi atau mengubah prosedur yang sedang berjalan.
Seluruh mekanisme perpindahan telah dikunci rapat sesuai dengan regulasi dan tahapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Proses terhadap ASN yang telah mengikuti tahapan seleksi kini sepenuhnya mengikuti proses administrasi dan verifikasi di tingkat pusat, sesuai kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Bakarudin.
Meski proses birokrasi di pusat terus melaju, BKPSDM berjanji akan terus mengawasi dampak dari perpindahan massal ini. Fokus utama daerah saat ini adalah menghitung analisis kebutuhan pegawai dan mengantisipasi terjadinya kekosongan jabatan agar roda pelayanan masyarakat tidak pincang.
Dalam hal ini Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti bertindak cepat dengan mengeluarkan tiga rekomendasi pengawasan yang tegas demi melindungi kepentingan masyarakat.
Pertama, DPRD menuntut validasi data komprehensif. BKPSDM diminta segera menyerahkan rincian status 26 ASN yang sempat mengurus berkas, asal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mereka, hingga status final 17 ASN yang kini tengah bertarung dalam seleksi di BKN.
Kedua, legislatif meminta BKPSDM memperketat Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Langkah ini dinilai krusial sebagai mitigasi krisis jabatan pada posisi-posisi strategis yang ditinggalkan.
Dan yang terakhir, menanggapi wacana pembatasan mutasi keluar, DPRD mengingatkan pemerintah daerah agar kebijakan moratorium perpindahan ASN wajib memiliki payung hukum yang jelas dan tidak boleh bertabrakan dengan aturan nasional yang diterbitkan BKN.
Komisi I DPRD dengan tegas mengingatkan bahwa di tengah dinamika perpindahan karier para abdi negara ini, hak masyarakat Kepulauan Meranti untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima harus tetap menjadi prioritas nomor satu…(ZAMRI)
Sidik24jam.com-Aceh Tamiang — Penantian masyarakat Kampung Tanjung Neraca, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atas dokumen kepemilikan tanah berujung pada penyerahan 41 sertipikat elektronik, Rabu (16/9/2026).
Penyerahan berlangsung di Kantor Datok Penghulu Tanjung Neraca dan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Husni, S.ST., kepada perwakilan masyarakat.
Dari 46 sertipikat, sebanyak 41 langsung diserahkan ke masyarakat, sisanya masih dalam prosesnya kelengkapan berkas.
Bagi warga penerima, sertipikat tersebut bukan sekadar lembar dokumen pertanahan. Dokumen itu menjadi bukti bahwa tanah yang mereka miliki telah tercatat secara resmi dan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikannya.
Antusiasme warga terlihat dari kehadiran masyarakat dalam kegiatan penyerahan. Program yang menyentuh langsung persoalan kepemilikan tanah itu mendapat apresiasi dari pemerintah kampung.
Datok Penghulu Tanjung Neraca, M. Ramli, menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang atas pelaksanaan program tersebut di kampungnya.
Menurut Ramli, antusiasme masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan dan perhatian warga terhadap kepastian administrasi tanah yang mereka miliki.
“Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah melaksanakan program ini. Kami juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Kampung Tanjung Neraca dalam mengikuti Program PTSL,” ujar M. Ramli.
PTSL memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah secara sistematis hingga memperoleh dokumen hak atas tanah. Bagi warga Tanjung Neraca yang menerima sertipikat, proses tersebut kini berujung pada satu dokumen penting yang dapat mereka simpan sebagai bukti kepemilikan.
Penyerahan 41 sertipikat itu sekaligus menandai bertambahnya bidang tanah masyarakat Tanjung Neraca yang telah memiliki dokumen pertanahan resmi melalui proses pendaftaran PTSL . (Ks)
PEKANBARU,SIDIK24JAM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang masih terbatas layanan kelistrikannya.
Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).
Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten I Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos.
, didampingi Kabag Ekonomi. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran PLN UID Riau dan Kepri serta perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Tengku Arifin mengatakan Pemkab Meranti siap mendukung proses pemutakhiran data lokasi yang membutuhkan akses listrik. Dukungan juga mencakup fasilitasi lahan, perizinan serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa.
Menurutnya, validasi data penting agar usulan listrik desa benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.
“Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Tengku Arifin.
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono menyampaikan, pada 2026 PLN mendapat penugasan pembangunan Listrik Perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.
Namun, belum seluruh lokasi dapat dikerjakan karena masih terdapat sejumlah kendala, termasuk persoalan perizinan di kawasan hutan, data lokasi yang sudah teraliri listrik, hingga adanya data ganda.
“Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama,” ujar Didik.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto menjelaskan, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi wilayah.
Untuk daerah yang dekat dengan jaringan PLN, listrik dapat diperluas melalui pembangunan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan PLTS komunal atau PLTS individual.
Eri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.
Bagi Meranti, sinkronisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah perdesaan dan kepulauan masuk dalam perencanaan pembangunan.
Pemkab Meranti berharap koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dapat menghasilkan data yang akurat sekaligus mempercepat penanganan wilayah yang masih membutuhkan akses listrik. (ZAMRI)
BENGKALIS, SIDIK24JAM– Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Meranti Atan Ibrahim menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB, Selasa (15/9/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Bengkalis. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, Kajari Kepulauan Meranti Ricky Makado, serta jajaran Forkopimda dan keluarga besar Pengadilan Negeri Bengkalis.
Ketua PN Bengkalis Kelas IB Lenny Lasminar mengucapkan selamat kepada Hendah Karmila Dewi, yang resmi menjabat sebagai Wakil Ketua PN Bengkalis.
Lenny berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh jajaran pengadilan. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.
Ia juga berharap kehadiran Wakil Ketua baru dapat membawa motivasi dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lenny turut mengapresiasi dukungan Pemkab Kepulauan Meranti dan Forkopimda terhadap pelayanan peradilan di wilayah Meranti.
Saat ini, PN Bengkalis masih memiliki yurisdiksi hukum yang mencakup Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemkab Meranti bersama Forkopimda juga terus mendukung upaya agar kabupaten tersebut memiliki Pengadilan Negeri sendiri.
Sementara itu, Hendah Karmila Dewi menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia mengatakan, kepulangannya ke Bengkalis merupakan kali ketiga dirinya bertugas di daerah tersebut.
Sebelumnya, Hendah pernah menjabat Wakil Ketua PN Bengkalis pada 2020 saat pengadilan masih berstatus kelas II. Ia kemudian menjadi Ketua PN Pasir Pengaraian selama dua tahun dan bertugas di PN Pekanbaru selama empat tahun. Hendah menyatakan siap bekerja sama dengan Ketua PN Bengkalis dan seluruh jajaran.
Mewakili Pemkab Meranti, Atan Ibrahim juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hendah Karmila Dewi.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Hendah Karmila Dewi atas pelantikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB. Semoga amanah dan diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujar Atan.
Ia berharap pelantikan tersebut semakin memperkuat komunikasi dan sinergi antara PN Bengkalis dengan Pemkab Meranti serta Forkopimda.
“Kami berharap sinergi yang sudah terjalin terus diperkuat, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan terbaik bagi masyarakat Meranti,” katanya.
Atan juga menegaskan komitmen Pemkab Meranti untuk terus mendukung peningkatan pelayanan hukum.
“Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memiliki Pengadilan Negeri sendiri sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin dekat, cepat dan optimal,” pungkasnya. (Zamri)
SELATPANJANG, SIDIK24JAM – Persoalan meninggalnya MA (26) , warga Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, di salah satu hotel di Pekanbaru pada 20 Agustus 2026 lalu, masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Di tengah berbagai informasi yang berkembang, jajaran Partai NasDem Riau dan Kepulauan Meranti* memilih mendatangi keluarga almarhum untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus mempererat silaturahmi.
Kunjungan tersebut berlangsung Senin (14/9/2026) di kediaman keluarga almarhum di Kecamatan Merbau.
Rombongan dipimpin *Wakil Ketua Bapilu DPW Partai NasDem Provinsi Riau Dedi Harianto Lubis, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Riau Panda Sitondang , serta Ketua DPD Partai NasDem Kepulauan Meranti Rony Samudra. Turut hadir kader NasDem Meranti Lianita Muharni bersama suaminya, Harunsen Siregar.
Kedatangan rombongan disambut langsung ayah almarhum, Sutrisno , bersama istrinya, Arlinda . Pertemuan juga didampingi kuasa hukum keluarga Wawan, SH , kakak kandung almarhum Nur Roihatul Jannah , pemuka agama *Darwin , serta tokoh pemuda Yoldi Asadi dan Firman Syahputra.
Almarhum ini bukan kader NasDem. Tetapi karena kedekatan kami sejak sama-sama aktif dalam organisasi asal Meranti di Pekanbaru, hubungan itu terus terjalin,” kata Rony Samudra.
Rony mengaku memandang MA seperti adik sendiri.
“Karena itu, hari ini kami datang bukan membawa kepentingan apa-apa. Kami datang sebagai bagian dari keluarga yang ingin menyampaikan rasa duka dan memberikan penguatan kepada keluarga almarhum,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan munculnya berbagai informasi dan narasi yang berkembang setelah meninggalnya MA.
“Persoalan ini seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Mari kita hormati keluarga yang sedang berduka,” ajaknya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Ahliwaris, Wawan Kurniawan, SH., menegaskan pihak keluarga telah menerima kepergian MA sebagai musibah.
Ahliwaris selaku orang tua dari almarhum telah menerima secara ikhlas meninggalnya almarhum sebagai musibah. Para pihak selaku ahliwaris tidak akan melakukan upaya hukum apa pun hingga kemudian hari,” tegas Wawan.
Ia berharap sikap keluarga tersebut dihormati semua pihak dan masyarakat tidak lagi memperkeruh suasana.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Darwin . Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi duka keluarga.
Orang tuanya sudah cukup menderita karena kehilangan anak. Biarkan orang menafsirkan yang lain, itu urusan dia. Yang penting kita sebagai keluarga sudah kita ikhlaskan,” pungkasnya.
Usai bersilaturahmi, rombongan kemudian berziarah ke makam almarhum MA dan memanjatkan doa agar almarhum mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah SWT…(ZAMRI)
MERANTI, SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persiapan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026. Rakor digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (10/9/2026) pagi.
Dalam arahannya, Bupati Asmar menegaskan seluruh tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara serius, profesional, transparan, adil, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah harus berdiri di atas semua kepentingan dan memastikan proses demokrasi di desa berlangsung secara objektif dan berkeadilan ,” tegas Asmar.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat tidak bekerja secara parsial. Komunikasi, koordinasi, dan sinergi harus dibangun sejak tahapan awal hingga proses Pilkades selesai.
Bupati juga meminta jajaran pemerintahan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon dan masyarakat tanpa membeda-bedakan.
“Kita berharap seluruh tahapan Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan aman, tertib, lancar, demokratis, jujur, adil, transparan, dan berintegritas ,” ujarnya.
Selain kesiapan administratif, Bupati menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan di setiap tahapan dan wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi persoalan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkades.
“Mari kita jadikan Pilkades Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat demokrasi desa, mempererat persatuan masyarakat, serta mempercepat pembangunan dan pelayanan ,” katanya.
Bupati Asmar menegaskan keberhasilan Pilkades membutuhkan sinergi Pemerintah Daerah, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, penyelenggara Pilkades, serta seluruh elemen masyarakat.
Tahapan Pilkades Sudah Masuk Pemutakhiran Data Pemilih.
Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajarullah., dalam pemaparannya menyampaikan tahapan Pilkades Serentak 2026 saat ini telah memasuki proses pemutakhiran data pemilih.
Ia menjelaskan pendaftaran bakal calon kepala desa telah dilaksanakan pada 3–7 Agustus 2026. Dari seluruh desa yang melaksanakan Pilkades, terdapat 5 desa yang harus memperpanjang masa pendaftaran karena jumlah calon belum memenuhi ketentuan.
“Semua tahapan, titik kritis pertama sudah kita lalui, yaitu tahap pendaftaran sampai pencabutan nomor urut ,” jelas Fajarullah. Pencabutan nomor urut terakhir dilaksanakan di Desa Beting pada 2 September 2026.
Saat ini panitia tengah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk ditetapkan dalam pleno sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dijadwalkan 17–19 September 2026.
Fajarullah juga merinci jadwal tahapan selanjutnya:
– Deklarasi Damai : Minggu ketiga/keempat September 2026
– Masa Kampanye : 2–4 Oktober 2026
– Masa Tenang : 5–7 Oktober 2026
– Pemungutan Suara : 8 Oktober 2026.
Dinas PMD telah mengidentifikasi potensi kerawanan seperti persaingan antarkandidat, konflik pendukung, politik uang, gesekan di medsos, persoalan data pemilih, serta potensi sengketa hukum pasca Pilkades.
Turut hadir pimpinan Forkopimda Meranti, Sekda, jajaran OPD terkait, para camat, kepala desa, Ketua BPD, serta tamu undangan..(ZAMRI)
ASAHAN — Sengketa waris terkait bidang tanah di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, memasuki tahapan penting dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran.
Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2026/PN-Kis tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan penguasaan dan hak atas tanah, tetapi juga menyoroti sejumlah dokumen yang berkaitan dengan riwayat tanah serta penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/Aek Loba.
SHM tersebut tercatat terbit pada 14 November 2011 dengan luas 2.414 meter persegi.
Salah satu dokumen yang kini menjadi sorotan adalah Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 tertanggal 30 Desember 2010.
Dalam dokumen tersebut tercantum bidang tanah dengan luas sekitar 1.014,75 meter persegi, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp50 juta.
Namun, keberadaan serta administrasi surat tersebut kemudian dipersoalkan setelah adanya keterangan tertulis dari Pemerintah Desa Aek Loba.
Desa Aek Loba Keluarkan Surat Keterangan
Pemerintah Desa Aek Loba sebelumnya menerbitkan Surat Keterangan Nomor 500.17.2.3/374/AL/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Desa Aek Loba, Ir. Ponimin.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Desa Aek Loba memberikan keterangan terkait Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 tertanggal 30 Desember 2010.
Berdasarkan surat tersebut, aparatur Pemerintah Desa Aek Loba menyatakan bahwa berdasarkan Buku Khusus Pertanahan Desa Aek Loba, pihak desa tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan tidak pernah menandatanganinya.
Keterangan tertulis tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian pihak kuasa hukum dalam perkara yang kini bergulir di PN Kisaran.
Bagi kuasa hukum, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan membandingkan dokumen yang berada di Pemerintah Desa dengan dokumen pertanahan yang menjadi dasar penerbitan SHM.
Kuasa Hukum Desak BPN Buka Warkah
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H., mendesak pihak ATR/BPN Kabupaten Asahan untuk menghadirkan atau membuka warkah yang berkaitan dengan penerbitan SHM Nomor 24/Aek Loba melalui mekanisme hukum di persidangan.
Desakan tersebut semakin mengemuka menjelang agenda persidangan yang dijadwalkan pada Selasa, 15 September 2026 di PN Kisaran.
Menurut kuasa hukum, warkah menjadi dokumen penting untuk mengetahui rangkaian administrasi dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.
Mangembang Pandiangan, S.H., M.H. mengatakan, pihaknya tidak meminta BPN menentukan siapa yang benar ataupun salah.
“Kami meminta BPN Asahan transparan. Kami tidak meminta BPN menentukan siapa yang benar atau salah. Kami hanya meminta warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dihadirkan dalam persidangan agar dapat diperiksa dan diuji,” ujar Mangembang Pandiangan, S.H., M.H.
Menurutnya, apabila Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 memang menjadi bagian dari dokumen dasar penerbitan SHM, maka dokumen tersebut penting untuk diperiksa dalam proses pembuktian.
Pernah Ditunjukkan di PN Tanjung Balai, Kini Diminta Dibuka di PN Kisaran
Sorotan lain datang dari informasi mengenai proses perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
Menurut keterangan pihak kuasa hukum, dalam perkara sebelumnya di PN Tanjung Balai, pihak BPN disebut pernah menunjukkan warkah yang berkaitan dengan SHM Nomor 24/Aek Loba dalam persidangan.
Sementara dalam perkara sengketa waris yang saat ini berlangsung di PN Kisaran, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa warkah tersebut belum ditunjukkan sebagaimana yang mereka harapkan.
Perbedaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan kuasa hukum kembali meminta agar warkah dihadirkan dalam persidangan PN Kisaran.
Menurut mereka, jika dokumen yang sama pernah diperlihatkan dalam perkara sebelumnya, maka keberadaan dan relevansinya dalam perkara saat ini perlu dijelaskan melalui mekanisme hukum.
“Dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pihak BPN disebut pernah menunjukkan warkah. Karena dokumen tersebut kembali relevan dalam perkara sengketa waris di PN Kisaran, kami meminta agar warkah tersebut dapat dihadirkan melalui mekanisme hukum,” ungkap pihak kuasa hukum.
Dengan demikian, kuasa hukum berharap tidak ada lagi pertanyaan mengenai keberadaan dokumen tersebut ketika proses pembuktian berlangsung.
Bukan Sekadar Sertifikat, Dasar Penerbitannya Juga Harus Terang
Kuasa hukum menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan semata-mata keberadaan SHM Nomor 24/Aek Loba.
Menurut mereka, yang juga perlu diketahui adalah dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, bagaimana proses administrasinya, serta apakah dokumen yang kini dipersoalkan memang terdapat dalam warkah pertanahan.
“Yang kami minta bukan sekadar melihat sertifikat. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi dasar penerbitannya, dokumen apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan apakah dokumen yang sedang dipersoalkan tersebut memang terdapat dalam warkah,” kata Mangembang Pandiangan.
Selanjutnya, seluruh dokumen tersebut dapat diuji dan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan proses pembuktian yang berlangsung di persidangan.
Kuasa Hukum: Kami Tidak Menuduh BPN
Di tengah sorotan tersebut, kuasa hukum juga menegaskan bahwa permintaan kepada BPN Asahan bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kesalahan dari institusi tersebut.
Mereka menyatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan kejelasan dokumen dalam perkara yang sedang diperiksa pengadilan.
“Kami tidak menuduh BPN. Kami meminta transparansi. Kalau warkahnya ada, hadirkan. Kalau dokumennya benar, biarkan diuji. Kalau ada perbedaan dengan arsip desa, juga harus dijelaskan. Jangan sampai persoalan menjadi tanda tanya,” tegas Gokma Surya P. Pandiangan, S.H.
Menurutnya, keterbukaan dokumen justru dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang sedang berperkara.
Sidang Selasa 15 September Jadi Perhatian
Dengan adanya surat keterangan Pemerintah Desa Aek Loba mengenai administrasi Surat Ganti Rugi Tahun 2010 dan permintaan terhadap warkah SHM Nomor 24/Aek Loba, agenda persidangan Selasa, 15 September 2026 menjadi perhatian pihak kuasa hukum.
Mereka berharap dokumen yang dianggap relevan dengan perkara dapat dihadirkan melalui prosedur hukum sehingga dapat diperiksa secara terbuka.
Surat Ganti Rugi Nomor 592.2/34/AL/2010, Surat Keterangan Pemerintah Desa Aek Loba Tahun 2024, serta warkah yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 24/Aek Loba kini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian.
Awak Media Konfirmasi BPN Kisaran
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media juga melakukan upaya konfirmasi kepada pihak BPN Kisaran, khususnya bagian yang menangani sengketa, atas nama Dirga Syahputra, S.H.
Konfirmasi dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan warkah SHM Nomor 24/Aek Loba, termasuk mengenai permintaan pihak kuasa hukum agar warkah tersebut dihadirkan dalam persidangan PN Kisaran pada Selasa, 15 September 2026.
Namun, saat awak media mencoba menghubungi Dirga Syahputra, S.H. melalui sambungan telepon seluler, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban.
Upaya konfirmasi kemudian kembali dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini disusun dan diterbitkan, belum terdapat tanggapan dari yang bersangkutan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Dirga Syahputra, S.H., BPN Asahan maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab mengenai persoalan warkah serta proses administrasi pertanahan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
“Buka Warkah, Biarkan Dokumen Berbicara”
Kuasa hukum yang terdiri dari Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H. berharap BPN Asahan dapat memberikan transparansi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak meminta keistimewaan dan tidak meminta BPN berpihak. Kami hanya meminta dokumen yang berkaitan dengan perkara dibuka melalui mekanisme hukum. Setelah itu, biarkan para pihak menguji dan majelis hakim yang menilai,” ujar Tanjaya Sidauruk, S.H.
Bagi kuasa hukum, persoalannya sederhana.
Jika dokumennya ada, hadirkan. Jika dipersoalkan, uji. Jika terdapat perbedaan, jelaskan.
Sebab ketika sebuah persoalan telah masuk ke ruang pengadilan, klaim masing-masing pihak harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Bukan siapa yang paling keras berbicara yang menentukan kebenaran, melainkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Kini perhatian tertuju pada persidangan Selasa, 15 September 2026 di Pengadilan Negeri Kisaran.
Apakah warkah SHM Nomor 24/Aek Loba yang diminta pihak kuasa hukum akan dihadirkan dan diperiksa dalam proses pembuktian, menjadi bagian dari dinamika persidangan yang akan dinilai oleh majelis hakim.
Kuasa hukum Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H. mendesak pihak BPN Asahan membuka dan menghadirkan warkah melalui mekanisme hukum di persidangan.
Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk memaksa siapa yang benar. Tetapi agar dokumen diperiksa, fakta diuji, dan majelis hakim memberikan penilaian berdasarkan alat bukti.
Dari 46 sertipikat, sebanyak 41 langsung diserahkan ke masyarakat, sisanya masih dalam prosesnya kelengkapan berkas.
