Fakta & Peristiwa

sidik4jam. SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mulai membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan daerah.

Agenda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian Ranperda usulan Pemerintah Daerah serta Ranperda hak inisiatif DPRD di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (1/7/2026).

Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, instansi vertikal, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pidatonya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan implementasi nyata otonomi daerah yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Sinergi dalam pembentukan regulasi menjadi fondasi utama untuk mengarahkan kebijakan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Tiga Ranperda Usulan Pemkab

Pada rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan tiga Ranperda untuk dibahas bersama DPRD, yakni:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

2. Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Asmar memaparkan kondisi keuangan daerah berdasarkan laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,216 triliun dengan realisasi Rp991,59 miliar atau 81,51 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan Rp1,219 triliun terealisasi Rp991,49 miliar atau 81,33 persen.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp2,56 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan nihil sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,66 miliar.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mencatat total aset daerah sebesar Rp3,304 triliun, kewajiban Rp180,72 miliar, serta ekuitas mencapai Rp3,124 triliun.

Sementara itu, pada Laporan Operasional, pendapatan tercatat sebesar Rp926,17 miliar dengan beban Rp1,005 triliun sehingga mengalami defisit operasional sekitar Rp94,58 miliar.

Bupati Asmar juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah melalui tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Selain laporan keuangan, dokumen pertanggungjawaban juga memuat laporan kinerja pemerintah daerah, penggunaan dana desa, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penurunan stunting, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Untuk Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemerintah menilai regulasi tersebut diperlukan sebagai dasar hukum dalam membangun sistem sanitasi yang sehat, aman, serta mencegah pencemaran lingkungan.

Sedangkan perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi terbaru, sekaligus memperbaiki berbagai persoalan pengelolaan aset daerah, mulai dari pencatatan aset, pemanfaatan, hingga penghapusan barang.

Bupati Asmar berharap seluruh Ranperda dapat segera dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Ajukan Empat Ranperda Inisiatif

Pada kesempatan yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui juru bicaranya, Rosihan Afrizal, SH, menyampaikan empat Ranperda hak inisiatif DPRD Tahun 2026.

Keempat Ranperda tersebut meliputi:

Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Menurut Rosihan, seluruh Ranperda tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan Ranperda Penanggulangan Bencana menjadi kebutuhan mendesak mengingat Kepulauan Meranti memiliki kerentanan terhadap banjir rob, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, hingga kekeringan.

Sementara Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan diharapkan mampu memperkuat budaya literasi masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi, serta mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan daerah.

Di sektor ekonomi, DPRD juga mengusulkan Ranperda Penyelenggaraan Perikanan sebagai landasan hukum untuk memperkuat perlindungan nelayan, pengembangan budidaya, pengolahan hasil perikanan, hingga pemasaran produk perikanan.

Sedangkan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan diarahkan untuk mendukung pelayanan perizinan berbasis elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Bapemperda juga meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengevaluasi perda-perda yang belum berjalan optimal serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap regulasi yang telah disahkan benar-benar memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut menjadi langkah awal pembahasan tujuh Ranperda strategis yang diharapkan mampu memperkuat sistem pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.****

Sidik24jam. SELATPANJANG – Gerbong birokrasi Meranti bergerak. Bupati AKBP Purn H. Asmar lantik 38 pejabat administrator dan pengawas di Gedung Kuning, Rabu 1/7/2026. Pesan tegas: tinggalkan zona nyaman, kerja profesional, pelayanan publik nomor satu.

Total 38 pejabat diambil sumpah: 18 administrator dan 20 pengawas. Sejumlah nama kunci isi pos strategis. Afrinal Yusran, http://S.IP., M.M. jadi Kabag Prokopim Setda. Ira Selda Fitri, http://S.IP., MPA pimpin Kabag Perekonomian & SDA. Iskandar Samin Siregar, S.H. isi Kabag Keuangan Setwan.  
Kursi sekretaris dinas juga diisi: Sukri, S.E. Sekdis Kominfotik, Eko Priyono, S.E., http://M.Si. Sekdis Koperasi UMKM & Naker, Amat Safi’i, http://M.Kom. Sekdis Perpustakaan, dan Dodi Hamdani, http://S.Sos. Sekdis Perikanan.

Bupati Asmar tegaskan jabatan ini amanah, bukan hadiah. “Jalankan dengan tanggung jawab, integritas, dedikasi. Beri pelayanan terbaik ke masyarakat,” tegas Asmar. Ia minta 38 pejabat langsung tancap gas, adaptasi cepat dengan tugas baru.

Asmar ingatkan pentingnya sinergi antar OPD, tingkatkan disiplin, dan hadirkan inovasi. “Saya harap saudara tunjukkan kinerja profesional, disiplin, inovatif, berorientasi hasil demi pemerintahan makin baik,” ujarnya di hadapan Sekda, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD.
 
Pelantikan ini untuk isi kekosongan akibat perubahan nomenklatur baru. Sekaligus penyegaran OPD dan pembinaan ASN. Asmar sebut rotasi sudah pertimbangkan matang: kebutuhan organisasi, kompetensi, dan efektivitas pemerintahan.

Dengan gerbong baru ini, Pemkab Meranti targetkan tata kelola makin efektif, profesional, dan responsif. Pelayanan ke masyarakat jadi tolok ukur utama kinerja 38 pejabat yang baru dilantik..***

Editor…zamri.

sidik24jam.  SELATPANJANG – Komitmen berantas TBC digeber Pemkab Kepulauan Meranti. Asisten I Setdakab Tengku Arifin, http://S.Sos. mewakili Bupati ikuti Zoom Pendampingan Daerah Percepatan Penanggulangan TBC 2026, Selasa 30/6/2026 di Command Center Diskominfotik.

Kegiatan virtual itu juga diikuti Kadiskes Kepulauan Meranti beserta jajaran dan Camat Tebing Tinggi. Kehadiran lintas OPD ini jadi bukti sinergi pusat-daerah dalam dukung program nasional eliminasi TBC.

Tengku Arifin tegaskan Pemkab Meranti all out dukung percepatan penanggulangan TBC. Kolaborasi pusat-daerah difokuskan ke 4 hal: pencegahan, penemuan kasus, pengobatan tuntas, hingga pengendalian TBC di masyarakat.

Lewat pendampingan ini, Dinkes Meranti diminta optimalkan deteksi dini di puskesmas dan posyandu. Temuan kasus TBC wajib langsung diobati sampai sembuh. Camat hingga desa diminta aktif sosialisasi agar stigma negatif TBC hilang. Tujuannya: Meranti sehat menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis.

Zoom meeting di Command Center Diskominfotik itu jadi langkah konkret Meranti kejar target eliminasi TBC 2030. Pemerintah pusat dampingi langsung agar program jalan cepat dan tepat sasaran…***

Editor….zamri.

AMBON SIDIK24JAM,COM– Kontingen Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Maluku kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih sederet prestasi pada dua kejuaraan nasional bergengsi, yakni DIY Open International Championship II di Yogyakarta dan Kapolri Cup 2026 di Tangerang.

Pada ajang DIY Open International Championship II yang berlangsung pada 20–21 Juni 2026 di Yogyakarta, enam atlet LEMKARI Maluku diturunkan. Hasilnya, lima atlet berhasil membawa pulang medali dari berbagai nomor pertandingan.

Andi Moira Intan menjadi penyumbang prestasi terbanyak dengan dua medali emas pada kategori Usia Dini +25 Kg Putri dan Festival Usia Dini Putri.

Muhammad Alif Rizky Rifai juga tampil impresif setelah meraih medali emas di kelas Usia Dini +30 Kg Putra serta mengikuti nomor Usia Dini Kata Putra.

Sementara itu, Mayra Meidland Sesa menyumbangkan medali perunggu pada kelas Cadet -47 Kg Putri. Trisca Delicia Picauly meraih medali perak pada Festival Usia Dini Putri dan perunggu di kelas Usia Dini -25 Kg Putri. Vikram Moreno Ode turut mempersembahkan medali perunggu pada kelas Junior -55 Kg Putra.

Satu atlet lainnya, Callvin Marques Sugiman, juga tampil membawa nama Maluku di kelas Pemula -45 Kg Putra.

Tak berhenti sampai di situ, para karateka muda LEMKARI Maluku kembali menunjukkan kualitasnya pada Kapolri Cup 2026 yang digelar di Tangerang pada 25–28 Juni 2026.

Muhammad Alif Rizky Rifai kembali menjadi sorotan setelah keluar sebagai Juara 1 kelas Usia Dini +30 Kg Putra. Ia juga meraih Juara 1 Kumite Pelajar SD dan Juara 2 Kata Pelajar SD.

Andi Moira Intan berhasil meraih Juara 1 Kumite Pelajar SD. Mayra Meidland Sesa menjadi Juara 1 Kumite Pelajar SMP, sedangkan Callvin Marques Sugiman meraih Juara 2 Kumite Pelajar SMP.

Prestasi juga ditorehkan Trisca Delicia Picauly yang menjadi Juara 1 Kumite Pelajar SD sekaligus Juara 2 pada nomor Usia Dini Putri. Sementara Vikram Moreno Ode berhasil menjadi Juara 1 Kumite Pelajar SMA.

Seluruh atlet didampingi dua pelatih, Aprilya Helena Telussa dan Yeane Threise Leiwakabessy, yang dinilai berperan besar dalam keberhasilan kontingen selama mengikuti dua kejuaraan tersebut.

Rangkaian prestasi ini menjadi bukti pembinaan atlet karate usia dini dan pelajar yang dilakukan LEMKARI Maluku terus berkembang. Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi modal bagi para karateka Maluku untuk tampil lebih kompetitif pada kejuaraan nasional maupun internasional berikutnya.

Ongen
Sidik24jam

sidik24jam – KUANSING – Bupati H. Asmar hadiri pembukaan MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi, Sabtu malam 27/6/2026. Ajang syiar ini dibuka via rekaman video Menag RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.

Acara dibuka dengan pemutaran video Menag RI, didampingi Plt Gubri dan Wabup Kuansing Mukhlisin. Lalu Plt Gubri, Ketua Dewan Hakim Helmi Nasaruddin Umar, Bupati Suhardiman Amby, forkopimda, dan kepala daerah se-Riau tekan tombol pembukaan. 
Plt Gubri: “MTQ bukan hanya syiar Islam. Dengan sinergi pacu jalur, ini dongkrak UMKM dan ekonomi masyarakat.” Targetnya, lahir qari-qariah terbaik untuk MTQ Nasional di Semarang Jateng. Riau tahun lalu ranking 6 nasional Kalsel.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby: “Slogan siang bapacu, malam mengaji artinya siang kerja keras bangun daerah, malam jadi insan religius. MTQ juga nilai persaudaraan. Makanya disandingkan pacu jalur. Islam tidak mematikan budaya.”

Bupati Asmar apresiasi Kuansing sebagai tuan rumah. “Kehadiran kami bentuk dukungan dan penguat nilai agama, SDM berakhlak Qurani.” 
Ia juga beri semangat 64 peserta Meranti di 11 cabang: “Tampilkan terbaik, harumkan nama kabupaten di provinsi.”

Meranti turunkan 64 peserta: Seni Baca 9, Qiraat 6, Hafalan 8, Tafsir 2, Fahm 6, Syarh 6, Kaligrafi 10, KTIQ 2, Hadis 3, KTIH 2, Barzanji 10 orang. 
MTQ berlangsung sampai 3 Juli 2026. Hadir mendampingi: Ketua DPRD Khalid Ali, Sekda Sudandri Jauzah, Plt Kakan Kemenag Misyanto.

Dari pawai ta’aruf pagi, kini pembukaan malam. Meranti lengkap turun. Targetnya jelas: bukan sekadar ikut, tapi lahirkan juara untuk Riau di level nasional..***

Editor……zamri.

Padang – Perkumpulan Pengacara Peduli Lingkungan Hidup (P3LH.OR.ID) menyoroti tajam lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan di Sumatra Barat (Sumbar).

Lemahnya pengawasan dan tindakan tegas dari aparat dinas terkait dinilai menjadi akar penyebab masifnya kerusakan lingkungan dan rentetan bencana alam dalam dua tahun terakhir.

​Ketua Umum P3LH.OR.ID, Soni, S.H., M.H., M.Ling, mengungkapkan bahwa carut-marut ini terjadi karena penegakan hukum di lapangan seolah jalan di tempat. Banyak laporan dari masyarakat yang akhirnya menguap begitu saja tanpa kejelasan status hukum.

​”Ini fakta bahwa banyak pengaduan masyarakat yang masuk terkait kasus lingkungan hidup dan kehutanan hanya sampai tingkat penyelidikan saja dan tidak ada yang sampai ke penyidikan,” terang Soni kepada awak media, Jumat (26/06/2026).

​Salah satu potret nyata lemahnya penegakan hukum yang disoroti P3LH adalah konflik kehutanan yang terjadi di Air Bangis. Kasus yang melibatkan Ahmad Alhadi dkk dengan kelompok tani monokultur tersebut kini telah memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

​Menurut Soni, aparat penegak hukum terkesan membiarkan adanya tindakan menguasai dan menduduki kawasan hutan tanpa izin. Padahal, tindakan tersebut jelas-jelas melanggar Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

​”Padahal pada tahun 2020, Ahmad Alhadi salah satu yang telah dilaporkan ke Gakkum KLHK (sekarang Gakkum Kehutanan) sempat melarikan diri ke luar negeri saat kasus tersebut bergulir. Tapi anehnya, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas,” cetus Soni.

​Soni menambahkan, karena objek yang diperebutkan oleh Ahmad Alhadi dkk dan kelompok tani monokultur adalah kawasan hutan milik negara, Dinas Kehutanan bersama Polres Pasaman Barat seharusnya bersikap tegas mengambil langkah preventif.

​”Seharusnya pihak Dinas Kehutanan dan Polres menerapkan objek sengketa tersebut menjadi status status quo,”jangan ada aktivitas apapun di atas kawasan hutan tersebut,”jelas soni

​Jalan buntu ini memicu kekecewaan mendalam dari organisasi lingkungan.mengaku sudah melayangkan surat resmi kepada pihak kepolisian untuk mendesak penyelesaian kasus, namun belum ada respons nyata di lapangan.

​”Sebelumnya organisasi lingkungan hidup sudah menyurati Kapolres untuk segera menindaklanjuti kasus ini tapi sampai saat ini hasilnya nol besar,” ujar salah satu narasumber yang enggan dipublikasikan namanya.

​Bahkan, sang narasumber membeberkan adanya rumor miring yang beredar di masyarakat terkait penanganan kasus ini.

“Malah isu yang beredar dari KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan pihak Polres sudah ada menerima upeti dari Ahmad Alhadi cs,” lanjutnya.

​Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi telah mencoba menghubungi Kapolres Pasaman Barat untuk meminta klarifikasi terkait kelanjutan kasus dan isu miring tersebut. Namun, Kapolres sama sekali tidak memberikan respons, baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat via WhatsApp.

​Soni menilai bungkamnya aparat dan lambatnya penanganan kasus ini menjadi preseden buruk bagi masa depan ekologi di Sumatra Barat.

​”Lemahnya penegakan hukum lingkungan dan hutan ini jelas menambah buruk citra penegakan hukum lingkungan dan kehutanan dalam dua tahun terakhir ini,” pungkas Soni.​(Team Redaksi)

sidik24jam – KUANSING – Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purn H. Asmar turun langsung cek kesiapan Stan Bazar Kafilah Meranti di Astaka Utama Tepian Narosa Teluk Kuantan, Jumat 26/6/2026 sore. Ini jelang MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau 2026.

Setiba di Teluk Kuantan, orang nomor satu di Meranti itu langsung sidak stan bazar Pemkab. Dia periksa dekorasi, fasilitas, sampai produk unggulan yang bakal ditampilkan.  
“Kita ingin semua persiapan dan teknis berjalan optimal. Saya perintahkan Kadis Perindag kejar seluruh persiapan. Insyaallah malam ini siap 100 persen,” tegas Bupati Asmar.

Stan Meranti bakal pamer produk asli daerah. Ada makanan olahan berbahan dasar sagu, kopi Meranti, kelapa, hingga kerajinan tangan khas. 
“Kita punya produk asli daerah yang luar biasa. Wajib tampil di stan bazar,” jelas Asmar.

Bupati berharap MTQ ke-44 Riau bukan cuma soal tilawah. Tapi juga jadi etalase UMKM 12 kabupaten/kota. “Ini panggung buat pelaku usaha Meranti naik kelas ke tingkat provinsi,” harapnya. 
Turut mendampingi: para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD dan Kabag Setdakab Meranti.

 Bupati Asmar konsisten bawa nama Meranti ke level provinsi. Stan Bazar jadi bukti, Meranti datang bukan cuma bawa kafilah, tapi juga produk.***

Editor…..zamri.

DELI SERDANG,- Sebanyak Limaratusan masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Peduli Keutuhan Dan Kelestrian Bantaran Sungai Ular Sumatera Utara ( PMPKKBSUSU ) dari lima Kecamatan, masing-masing Kecamatan Pantai Labu, Betingin, Lubuk Pakam, Pagar Merbau dan Galang menggelar Pesta rakyat dan syukuran serta menyantuni 350 anak yatim yang digagas Satgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem, Di Jalan Sempurna, Desa Sidodadi R, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (25/6/2026).

Pesta rakyat dan syukuran ini setelah adanya Kolaborasi antara Masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Peduli Keutuhan Dan Kelestrian Bantaran Sungai Ular Sumatera Utara (PMPKKBSUSU) Nersama Satgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem, DPC Papera Deli Serdang, Forkopimda Deli Serdang dan Penegak Hukum (PH) Deli Serdang pihak Denpom Lubuk Pakam dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) II Medan dalam penertiban Lokasi Galian C atau Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Bantaran sungai ular ini membuahkan hasil dan dalam beberpa bulan terakhir seluruh aktifitas Galian C ditertibkan secara total.

Pihak PMPKKBSUSU dan Satgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem dan DPC Papera Deli Serdang merasa Kerusakan Lingkungan di Bantaran sungai ular akibat Galian C atau Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan Keuntungan pribadi dalam beberapa tahun ini benar-benar menjadi sorotan masyarakat karena mengancam kehidupan masyarakat akan banjir besar bilamana bantaran sungai ular tetsebut jebol.

Sehingga atas keluhan masyarakat itu jadi konsentrasi Pihak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berusaha Menindak dan menertibkan Pelaku Galian C dalam beberapa bulan terakhir sehingga seluruh galian C di bantaran sungai Ular ditindak dan ditertibkan secara total

Hadir dalam acara syukuran dan pesta rakyat tersebut, Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan diwakilkan Kepala Dinas Sosial Yusnaldi, Kepala Balai BBWSS II Medan Feriyanto Pawenrusi,ST, MT Beserta rombongan, Kapolresta deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana S.IK, M.Si, yang diwakili Wakapolsek Beringin Iptu Kurnia, Perwakilan Denpom I/1-3 Lubuk Pakam, Perwakilan Dandim 0204/DS, Ketua DPD Papera Sumut Suratman.

Sebelum masuk ke lokasi acara, seluruh tamu undangan disambut dengan tarian reok dan wayang orang sebagai wujud pelestarian budaya jawa yang ada di desa tersebut, sekaligus seluruh tamu undangan mendapat kalungan bunga penghormatan dari Ketua PMPKKBSUSU Naryo dan Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem Jaiman Supnur alias Okky yang juga sebagai Penasehat PMPKKBSUSU, serta siraman bunga tepung tawar dari para ibu pengajian di desa setempat.

Dalam Acara tersebut Jaiman Supnur selaku Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem yang juga penasehat PMPKKBSUSU Memabawa Doa syukuran dalam pesta rakyat Penutupan Lokasi Galian C yang sekaligus dirangkai dengan penyanyunan 350 anak yatim.

Selanjutnya Jaiman Supnur juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bupati Deli Serdang dan Forkopimda lainnya yang telah melakukan penutupan lokasi galian C bersama masyarakat yang tergabung dalam PMPKKBSUSU dan Ormas Papera Deli Serdang yang selama ini terus berkoordinasi dan menbuat pengaduan secara tertulis dan lisan sehingga terwujudla penutupan lokasi Galian C tersebut.

“Saat ini saya selaku penasehat PMPKKBSUSU dan juga selaku Dansatgas Elang Biru DPP Garpu Nasdem menggaransi bahwa tidak ada lagi Galian C di bantaran Sungai Ular di wilayah 5 kecamatan, masing-masing, Kecamatan Beringin, Galang, Pagar Merbau, Lubuk Pakam dan Pantai Labu, sebab setelah penutupan PMPKKBSUSU terus melakukan pengawasan,” ujar Jaiman Supnur.

Sementara dalam Kata sambutan Kepala BBWSS II Medan Feriyanto Pawenrusi,ST, MT sangat mengapresiasi acara pesta rakyat dan syukuran yang dirangkai dengan menyantuni 350 anak yatim serta mengundang pegiat seni jawa penampilan reok ponorogo dan wayang orang.

“Saya seumur hidup baru kali ini disambut dengan seni Reok dan wayang orang serta dikalungi rangkaian bunga sebagai tanda penghormatan, sangat luar biasa masyarakat yang tergabung dalam PMPKKBSUSU,” ujar Feriyanto.

Selain itu Feriyanto juga menegaskan bahwa wilayah bantaran sungai ini merupakan pengawasan mereka, sehingga pihak BBWSS II Medan berencana akan mempetbaiki Bantaran sungai yang rusak akibat galian C drai pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Diperkirakan ada 12 titik bnayaran sungainular yang rusak di wilayah kabupaten deli serdang dengan panjang 40 kilometer, sehingga perbaikan ini sudah dianggarkan tahun 2026 hingga Tahun 2027 mendatang, langkah tegas masyarakat dari PMPKKBSUSU ini petlu di contoh oleh masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga kerusakan Bantaran Sungai Ular dapat teratasi,” tegas Feriyanto.

Sedangkan Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan yang diwakilkan Kepala Dinas Sosial Yusnaldi menyampaikan Permohonan maaf karena tidak dapat hadir karena danya kegiatan pelnatikan 76 Kepala Desa se deli serdang, Bupati sangat ingin berhadir dalam pesta rakyat dan syukuran ini, namun berbenturan dengan acara pelantikan kades tersebut.

“Bupati deli serdang menyampaikan Pesan bahwa sangat mengapresiasi masayarkat PMPKKBSUSU yang sangat peduli akan lingkungan dan berani mengadu dan bertindak bersama pihak Forkopimda serta penegak Hukum di deli serdang untuk menutup lokasi galian C illegal tersebut,” ujar Yusnaldi.

Yusnaldi juga megaskan setelah penutupan lokasi galian C ini, pihak Forkopimda dan masyarakat selalu bergantian melakukan patroli, memastikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kembali melakukan praktik galian C itu.

Usai kata sambutan, Secara simbolis puluhan anak yatim mendapatkan santuan berupa sembako dan uang tunai yang betepatan dengan tanggal 10 Muharram 1448 Hijriyah yang meruapkan Hari Rayanya anak Yatim.

Kegiatan Pesta Rakyat ini juga digelar makan bersama dengan menggunkaan daun pisang yang diatasnya diletakkan nasi serta laukknya yang akan disantap bersama-sama sebagai wujud kebersamaan. (Tim)

sidik24jam. MERANTI – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Sendanu Darul Ihsan melaksanakan pengecekan budidaya ikan lele milik warga di Jalan Imam Gelau, Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kamsi, (25/6/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Sendanu Darul Ihsan, Brigadir Ismail Hasan, dengan melakukan peninjauan langsung ke kolam budidaya lele milik Sugeng, warga setempat. Budidaya ikan lele tersebut berada di lahan berukuran 2 x 3 meter dengan jumlah ikan yang diperkirakan mencapai 2.500 ekor.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Kapolsek Tebing Tinggi, AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan dilakukan untuk memantau perkembangan budidaya perikanan masyarakat sekaligus memberikan motivasi kepada warga agar terus mengembangkan usaha perikanan sebagai salah satu sektor pendukung ketahanan pangan.

Dari hasil pengecekan di lapangan, diketahui kondisi ikan lele dalam keadaan sehat. Kebersihan kolam dan kualitas air terpantau baik, serta ketersediaan pakan dinilai mencukupi untuk menunjang pertumbuhan ikan. Selain itu, perkembangan budidaya lele milik warga juga menunjukkan kondisi yang positif.

Kegiatan ini turut memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemilik usaha perikanan dengan petugas pendamping, sehingga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha budidaya lele di wilayah tersebut.

Melalui kegiatan pendampingan dan pemantauan secara berkala, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan sektor perikanan yang berpotensi meningkatkan perekonomian keluarga serta mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.