Headline

RANGSANG, DETIK24JAM – Musibah boleh datang tanpa diduga, tetapi persaudaraan tidak semestinya padam. Semangat itulah yang terlihat ketika keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) Kepulauan Meranti hadir menguatkan salah seorang Sahabat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang menjadi korban kebakaran di Desa Dwi Tunggal, Kecamatan Rangsang.

Rumah milik Alif , salah seorang Sahabat Banser Kecamatan Rangsang, terbakar pada Sabtu (22/8/2026). Peristiwa tersebut mengakibatkan keluarga korban kehilangan sejumlah harta benda dan harus kembali menata kehidupan setelah sebagian tempat tinggal dan barang-barang yang dimiliki dilalap api.

Hampir tiga pekan setelah musibah itu, Sabtu (12/9/2026), jajaran Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepulauan Meranti bersama unsur NU hadir langsung ke kediaman korban. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar untuk memastikan seorang sahabat yang sedang diuji tidak merasa berjalan sendirian.

Kunjungan tersebut dihadiri Ky. Muhammad Shodiq, http://S.Pd. , Wakil Ketua PW GP Ansor Riau; Muhammad Taufik, http://M.Pd. , Ketua LDNU Kepulauan Meranti; Fuji Rizqiono, S.E. , Kasatkorcab Banser Kepulauan Meranti; H. Ulya , Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Rangsang; serta jajaran pengurus GP Ansor dan Banser Kepulauan Meranti.

Ketua PC GP Ansor Kepulauan Meranti, Muttaqin, ST , mengatakan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar untuk menyerahkan bantuan, melainkan juga untuk menyambung silaturahmi dan merasakan bersama apa yang sedang dihadapi oleh sahabatnya.

“Beliau adalah sahabat kita. Kita bersilaturahmi dan turut merasakan kesedihan yang beliau alami. Kita yakin ini adalah kersane Gusti Allah ,” ujar Muttaqin.

Menurutnya, kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam kata-kata. “Kami peduli dan akan selalu bersinergi bersama-sama untuk para sahabat, terlebih bagi mereka yang sedang diuji Gusti Allah,” katanya.

Sebagai bentuk kepedulian, PC GP Ansor Kepulauan Meranti menghimpun donasi dari para sahabat Ansor-Banser serta warga Nahdliyin di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muttaqin juga menyampaikan permohonan maaf karena bantuan tersebut baru dapat disampaikan. Beberapa waktu sebelumnya, jajaran PC GP Ansor Kepulauan Meranti tengah mendampingi para kiai dalam mengikuti agenda Muktamar PBNU di Jombang.

Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Kepulauan Meranti, Ky. Muhammad Dalhar , turut memberikan penguatan kepada keluarga korban.

“Setiap kejadian, apa pun itu, semoga Allah mengganti apa yang telah raib dengan yang lebih baik, manfaat, barokah dan maslahat. Apa yang telah hilang dari hidup kita sebagai penghapus dosa dan kesalahan, dikifaratkan dan dihapus dosanya oleh Allah SWT,” tutur KH. Muhammad Dalhar.

Kepedulian keluarga besar NU tersebut diwujudkan melalui bantuan yang berhasil dihimpun. PC GP Ansor Kepulauan Meranti menyerahkan Rp10.950.000, PCNU Kepulauan Meranti Rp4.850.000, dan MWC NU Kecamatan Rangsang Rp9.000.000.

Tidak hanya berupa uang, bantuan juga dilengkapi dengan bingkisan pakaian yang diberikan para sahabat GP Ansor untuk keluarga korban.

Jika dijumlahkan, bantuan dari ketiga unsur tersebut mencapai *Rp24.800.000*. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban sekaligus membantu mereka memenuhi kebutuhan setelah kehilangan sejumlah harta benda akibat kebakaran.

Bagi keluarga korban, bantuan tersebut tentu tidak serta-merta mengembalikan apa yang telah hilang. Namun, lebih dari sekadar nilai materi, kehadiran para sahabat membawa pesan: bahwa ketika seorang sahabat sedang diuji, ia tidak sendirian.

Di tengah rumah yang pernah dilalap api, persaudaraan justru menemukan maknanya. Kepedulian yang hadir dari sesama kader dan warga Nahdliyin menjadi pengingat bahwa semangat ukhuwah bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk dirasakan dan diwujudkan…(ZAMRI)

MERANTI,SIDIK24JAM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggandeng perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH yang digelar secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Senin (7/9/2026).

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Febriadi, S.Si., Apt . Rapat turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, Dandim 0303 Bengkalis/Danramil 02 Tebing Tinggi, Kepala Pelaksana BPBD, Kabag Hukum, serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Kepulauan Meranti.

Dalam rakor tersebut, pemerintah mengundang sedikitnya 358 perusahaan pemegang HGU dan PBPH , untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan mengantisipasi potensi peningkatan karhutla.

Febriadi, menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.

“Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Perusahaan juga harus memastikan wilayah konsesinya memiliki kesiapsiagaan yang baik, sehingga apabila muncul potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas ,” tegasnya.

Menurutnya, perusahaan wajib memastikan SDM, sarana prasarana pemadaman, serta sistem pemantauan di wilayah konsesi terus diperkuat. Pemkab juga akan terus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum, BPBD, kecamatan, desa, dan pihak perusahaan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Djamari, menyebut Indonesia belum mencapai puncak fenomena El Nino dan kebakaran mulai meningkat.

“Yang tadi saya sampaikan bahwa kita belum sampai ke puncak, maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat,” ujarnya.

Djamari juga menegaskan praktik pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal seluas 2 hektare telah dihentikan.

“Itu pun sudah kita koreksi dan kita hentikan ketentuan itu di seluruh pemda ,” tandasnya.

Pemkab Meranti mengajak masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Dengan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap potensi karhutla di Kepulauan Meranti 2026 dapat ditekan.. (ZAMRI)

MERANTI,SIDIK24JAM – *Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, turun langsung membantu tim pemadam saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang , Sabtu (5/9/2026).

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sudandri didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti meninjau langsung kondisi Karhutla yang telah berlangsung selama tiga hari.

Saat di lokasi, Sudandri menemui tim pemadam dan turut membantu proses pemadaman.

Berdasarkan informasi Koordinator Lapangan BPBD, kondisi kebakaran saat ini mulai mereda dan penanganan telah memasuki tahap pendinginan. Meski demikian, tim tetap diminta melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

“Situasi seperti ini butuh sinergitas bersama. Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu pihak saja ,” kata Sudandri.

Ia meminta tim pemadam tetap siaga dan memantau perkembangan di lapangan agar api tidak kembali membesar maupun menyebar ke desa-desa sekitar.

Selain itu, Sudandri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas pembakaran sampah atau perun.

“Di musim cuaca saat ini, masyarakat diminta saling mengingatkan. Meskipun membakar sampah atau perun, jangan sampai api menjadi melebar ke mana-mana ,” tegasnya.

Sudandri juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forkopimda telah menandatangani kesepakatan dalam bentuk maklumat sebagai bagian dari upaya penanganan Karhutla di Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang bersama tim di lapangan terus berupaya melakukan pemadaman. Pemda juga menyampaikan simpati kepada masyarakat Desa Gemalasari yang lahannya terdampak.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan sinergitas yang baik ini, kita mampu menyelesaikan persoalan Karhutla di Kepulauan Meranti. Semoga musibah yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran agar ke depan kita bersama-sama lebih berhati-hati dan waspada sehingga tidak terulang lagi ,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut unsur Forkopimda, Camat Rangsang, BPBD Kepulauan Meranti, serta perangkat terkait lainnya…(ZAMRI)

SIDIK24JAMMERANTI, – Sebanyak 36 mahasiswa Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti , resmi diwisuda pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Angkatan I di Ballroom Grand Meranti Hotel, Sabtu (5/9/2026).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak para lulusan untuk tidak berhenti di bangku kuliah, tetapi ikut turun langsung membangun daerah melalui ilmu, teknologi dan inovasi.

Pesan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti .AKBP (Purn) H. Asmar, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda, *Suardi, M.Pd.

“Wisuda perdana ini bukan hanya sekadar prosesi akademik, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan lembaga pendidikan tinggi yang kita banggakan,” ujar Suardi.

Ia berharap para lulusan menjadi generasi unggul yang memberi kontribusi nyata. Ilmu yang didapat harus diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Manfaatkanlah ilmu yang telah Anda miliki. Manfaatkan, gunakan untuk kepentingan negeri kita, daerah kita,” pesannya.

Suardi juga mendorong lulusan menghadirkan inovasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan integritas dalam pengabdian.

“Memperkuat sumber daya manusia lokal agar daerah kita memiliki tenaga ahli yang berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” ungkapnya.

Suardi mengaku bangga karena ikut berjuang sejak awal pendirian ITS Meranti saat masih menjabat Kadis Pendidikan.

36 Lulusan, IPK Tertinggi 3.88.
Rektor ITS Meranti *Dr. H. Mustaqim, SE., S.IP., MM. mengatakan ini wisuda perdana untuk mahasiswa angkatan 2022.

Dari sekitar 270 mahasiswa awal, sebanyak 36 mahasiswa berhasil lulus tepat waktu. Rinciannya: *22 Prodi Informatika, 10 Pertanian, dan 4 Peternakan.*

“Sehingga menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami yang perdana ini adalah memang mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi-tinggi, memiliki kreativitas yang tinggi-tinggi sehingga rata-rata IPK mereka di atas tiga,” ungkap Mustaqim.

IPK tertinggi mencapai 3.88. Perkuliahan di ITS Meranti menggunakan sistem hybrid, gabungan daring dan luring. Masa studi rata-rata 3,5 tahun.

Mustaqim juga mengapresiasi dukungan Pemkab Meranti melalui program beasiswa.

“Dengan gelar kesarjanaan minimal di tempat kerja bisa diakui lebih baik, minimal di tempat kerja bisa diperhatikan dengan baik,” katanya.

Wisuda turut dihadiri Forkopimda, Dinas Pendidikan, civitas akademika, dosen, orang tua dan keluarga wisudawan…(ZAMRI)

Indragiri Hilir, Riau – Dugaan penyimpangan dana proyek revitalisasi SMAN 2 Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, senilai Rp 1,4 miliar menjadi sorotan tajam awak media dan organisasi anti rasuah.

Ketua Umum Organisasi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR), Soni,S.H.,M.H.,M.Ling menegaskan pihaknya resmi akan melayangkan pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Rabu 9/9/2026.

“Benar pada Rabu pekan depan pengaduan resmi akan kami masukkan atas dugaan penyalahgunaan anggaran revitalisasi SMAN 2 Enok tersebut,”terang Soni.

​Proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah tersebut dialokasikan untuk beberapa pengerjaan fisik, antara lain:
​Pembangunan Ruang UKS: Rp 138 juta
​Rehabilitasi 3 Ruang Kelas: Rp 379 juta
​Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru: Rp 926 juta
​Namun, Soni mengungkapkan bahwa hasil investigasi lapangan menemukan ketidaksesuaian tajam antara data pada papan informasi proyek dengan realisasi fisik di lokasi.

​”Hasil investigasi menunjukkan rehab ruang kelas yang dikerjakan hanya dua ruangan, padahal di papan informasi proyek tertulis tiga ruangan. Ketika jumlah yang direhab tidak sama dengan yang dikerjakan, bukankah ini bukti kuat adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan anggaran?” tegas Soni.

​Selain ketidaksesuaian fisik bangunan, tim investigasi menemukan kejanggalan administratif pada papan informasi kegiatan. Informasi vital seperti Nomor Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal mulai pelaksanaan, hingga batas waktu berakhirnya kegiatan tidak dicantumkan.

​Atas temuan tersebut, AJAR mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk bergerak cepat melakukan pengumpulan bahan bukti dan keterangan (pulbaket) guna mengusut tuntas indikasi kerugian negara tersebut.

​Sementara itu, pihak Kepala Sekolah SMAN 2 Enok Farida Aryani,MPd yang dihubungi awak media memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi terkait selisih jumlah ruangan serta ketidaklengkapan informasi proyek tersebut..Bersambung.(Team Redaksi)

MERANTI, SIDIK24JAM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong produk unggulan UMKM daerah masuk dalam pemetaan Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sudandri, SH. saat membuka Focus Group Discussion (FGD) KPJU di Ruang Rapat PUPR, Jumat (4/9/2026).

FGD ini dilaksanakan .Center for Survey and Academic Development (CSAD) FEIS UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) . Tim dipimpin Direktur CSAD, Dr. Ade Ria Nirmala, SE., MM..

Pemetaan 5 Tahun Sekali.
Dr. Ade menjelaskan, pemetaan KPJU merupakan kegiatan rutin BI yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Sebelumnya dilakukan pada 2015 dan 2021.

“KPJU ini dilaksanakan setiap lima tahun. UIN Suska sebelumnya juga terlibat pada 2021 dan tahun ini kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” jelas Ade.

Ia menyebut pemetaan penting karena tidak semua UMKM bisa diberi intervensi sama. Diperlukan identifikasi produk yang punya potensi dan prospek tinggi.

“Pendekatannya bottom-up, berdasarkan kondisi, potensi, kebutuhan, dan masukan dari daerah,” ujarnya.

Sebelum FGD, tim sudah turun ke 9 kecamatan di Meranti. Data dihimpun dari BPS, DPMPTSP Riau dan sumber lain.

Sagu Jadi Ikon Meranti.
Sekda Sudandri menilai FGD ini kesempatan memperkuat pemetaan produk unggulan daerah. Salah satu yang diusulkan adalah sagu.

“Meranti memiliki produk unggulan tersendiri, salah satunya produk berbasis sagu. Ini bukan hanya komoditas, tetapi sudah menjadi ikon bagi Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Sudandri.

Ia menyebut Meranti punya sekitar 40 ribu hektare lahan sagu dengan produksi lebih dari 270 ribu ton per tahun . Potensinya tidak hanya bahan baku, tapi juga ratusan produk turunan.

“Potensi sagu kita sangat besar. Pemasarannya juga sudah menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan dunia,” ujarnya.

Sudandri berharap FGD menghasilkan masukan konkret dari hulu ke hilir. Karena itu Pemkab menghadirkan OPD terkait, koperasi, perbankan, dan BPS.

“Kami berharap melalui diskusi ini dapat ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga produk unggulan daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal,” katanya.

Ia juga mendorong hasil KPJU tidak berhenti di penetapan, tapi ditindaklanjuti lewat program pemberdayaan UMKM.

Turut hadir Asisten III, kepala OPD terkait, perwakilan perbankan dan undangan lainnya. Hasil FGD Meranti akan jadi bahan pengolahan KPJU tingkat Provinsi Riau…(ZAMRI)

SIDIK24JAM – MERANTI , – – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komunikasi publik untuk menghadapi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga disrupsi informasi di ruang digital.

Penguatan itu ditegaskan Pemkab Meranti setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara daring, Selasa (1/9/2026).

Rakor bertema _“Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Disrupsi Informasi”_ itu diikuti humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia. Pemkab Meranti diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sukri, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Meranti, Yusran.

Plt Kadis Diskominfotik Meranti, Sukri, mengatakan teknologi digital memberi peluang bagi pemerintah menyampaikan informasi cepat. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan.

“Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, bahkan deepfake yang penyebarannya sangat cepat,” ujar Sukri.

Ia menekankan, humas pemerintah tidak cukup hanya merespons setelah informasi keliru beredar. Deteksi dini, koordinasi dengan pimpinan dan OPD, serta penyampaian informasi berbasis data dan fakta harus terus diperkuat.

Sukri juga mengingatkan pentingnya menghindari kekosongan informasi. Keterlambatan pemerintah memberi penjelasan bisa membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang belum tentu benar.

“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi pemerintah. Upaya ini bukan hanya untuk menangkal hoaks, tetapi juga menghadirkan informasi yang benar, positif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap pihak yang mengatasnamakan wartawan atau media untuk kepentingan tertentu. Verifikasi identitas dan legalitas media dinilai penting untuk membangun kemitraan yang sehat.

Jaga Hubungan Profesional dengan Media.
Kabag Prokopim Setda Meranti, Yusran , menyebut penguatan komunikasi publik harus diiringi hubungan profesional antara pemerintah, media massa, dan masyarakat.

“Pemerintah tentu menghormati kebebasan pers. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Yusran.

Ia menyebut komunikasi dan klarifikasi penting ketika ada informasi yang tidak sesuai fakta atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, tepat, santun, menenangkan, dan terkoordinasi.

Sementara Menkomdigi Meutya Hafid, menyoroti pentingnya respons di _golden hour_, verifikasi sumber, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Wamendagri Bima Arya, juga mengingatkan humas agar tidak lagi bekerja reaktif.

Rakor ini diikuti 852 peserta dari seluruh Indonesia, 200 luring dan 652 daring. ..(zamri)

Deli Serdang, 1 September 2026 — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara mengawal aspirasi ratusan warga Desa Petumbukan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kebun PT Serdang Tengah, Desa Payakuda, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, S.H., menyampaikan empat tuntutan yang menjadi aspirasi warga Desa Petumbukan. Keempat tuntutan tersebut yakni penghentian angkutan yang diduga melebihi kapasitas muatan (overload), dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan air dan perizinannya, dugaan pelanggaran garis sempadan sungai oleh perusahaan, serta dampak bendungan terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

Dalam orasinya, Irham Rambe menyampaikan bahwa pihak perusahaan diduga menggunakan kendaraan dengan tonase berlebih yang melintas di kawasan Desa Petumbukan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena jalan yang dilalui merupakan jalan kabupaten dan bisa menimbulkan kerusakan pada jalan yang baru saja diperbaiki pihak Pemkab Deli Serdang setelah belasan tahun mengalami kerusakan.

Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, jalan kelas III memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Sementara itu, berdasarkan keluhan masyarakat, masih terdapat kendaraan perusahaan yang melintas dengan muatan yang diduga melebihi batas tersebut.

Warga Sampaikan Keluhan Soal Air dan Sempadan Sungai

Setelah sekitar 30 menit melakukan orasi, perwakilan KAMMI Sumut bersama warga Desa Petumbukan kemudian melakukan mediasi dengan pihak PT Serdang Tengah. Pertemuan tersebut disambut oleh Humas perusahaan, Asrul, dan Manager Kebun PT Serdang Tengah, N. Situmorang.

Dalam mediasi tersebut, Ketua Kelompok Tani Kamboja Desa Petumbukan, Azhari Nasution, S.P., menyampaikan keluhan para petani, khususnya petani sawah, yang menurutnya kerap mengalami kesulitan mendapatkan air ketika musim kemarau.
Azhari juga menyoroti dugaan adanya aktivitas penanaman kelapa sawit yang masih berada di sekitar sempadan aliran Sungai Marumbun. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dilakukan pengecekan sesuai ketentuan mengenai sempadan sungai.

Selain itu, warga juga menyampaikan dugaan adanya pembendungan aliran sungai oleh pihak perusahaan. Menurut informasi yang disampaikan dalam mediasi, kondisi tersebut diduga berdampak terhadap ketersediaan air bagi lahan pertanian yang berada di bagian hilir, termasuk Desa Petumbukan, Desa Petangguhan, dan Desa Tanjung Gusti, terutama saat musim kemarau.

Tidak hanya persoalan lingkungan dan pertanian, perwakilan pemuda Desa Petumbukan juga menyampaikan harapan agar perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Warga berharap keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Perusahaan Berjanji Akan Tampung Aspirasi Warga

Menjelang akhir mediasi, Asrul selaku perwakilan perusahaan sekaligus Humas PT Serdang Tengah menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Ia mengatakan pihak perusahaan akan segera memberikan jawaban kepada masyarakat terkait tuntutan dan persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Mediasi tersebut turut dihadiri Kapolsek Galang, Camat Galang, Sekdis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang serta Kasat Intel Polresta Deli Serdang.

Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan transportasi, pemanfaatan sumber daya air, sempadan sungai, dampak bendungan, serta penyerapan tenaga kerja di sekitar wilayah operasional perusahaan.(Tim)