Fakta & Peristiwa

MERANTI ,SIDIK24JAM – Perbaikan jalan poros yang menghubungkan Desa Renak Dungun dan Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain mempermudah mobilitas warga, kondisi jalan yang semakin baik juga membantu kelancaran perjalanan pelajar menuju sekolah.

Pemeliharaan berkala ruas jalan tersebut dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi sekitar Rp2,099 miliar.

Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., mengatakan pihaknya telah meninjau langsung pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut bersama Kepala Desa Renak Dungun, Zulfikar, serta sejumlah pekerja di lokasi, Kamis (29/10/2026).

“Alhamdulillah, hari ini kami melihat langsung pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Renak Dungun dengan Desa Kuala Merbau,” ujar Hermansyah.

Menurutnya, jalan yang layak merupakan kebutuhan penting masyarakat karena menjadi akses penghubung untuk menunjang berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan dan kegiatan ekonomi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar dan Wakil Bupati Muzamil Baharuddin, S.E., M.M., atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pulau Merbau.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang telah memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di kampung kami, khususnya ruas Renak Dungun yang menghubungkan dengan Desa Kuala Merbau,” katanya.

Pelajar Rasakan Manfaat Perbaikan Jalan

Perbaikan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat mempermudah perjalanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial antardesa.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membangun jalan menuju Desa Kuala Merbau. Semoga jalan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujar seorang warga.

Warga lainnya berharap pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan secara berkelanjutan agar akses antardesa semakin baik dan ruas jalan yang masih membutuhkan penanganan dapat diperbaiki secara bertahap.

Manfaat perbaikan juga dirasakan oleh para pelajar. Mereka mengaku perjalanan menuju sekolah kini lebih lancar.

“Alhamdulillah, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang telah membangun jalan Desa Renak Dungun. Sekarang kami sudah bisa pergi ke sekolah dengan lancar,” ujar seorang pelajar.

PUPR Lanjutkan Pemerataan Infrastruktur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, S.T., mengatakan pemeliharaan jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Menurut Rahmat, salah satu fokus Dinas PUPR adalah meningkatkan kemantapan jalan agar mobilitas masyarakat dan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar semakin lancar.

“PUPR menjalankan program visi dan misi kepala daerah, yaitu percepatan dan pencapaian pemerataan infrastruktur. Salah satunya dengan meningkatkan kemantapan jalan,” kata Rahmat.

Ia menjelaskan, kondisi jalan yang baik diharapkan dapat mendukung akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan, serta aktivitas sosial lainnya.

“Tujuannya agar akses masyarakat untuk urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan dan lainnya dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Rahmat menegaskan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

“Program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan di tahun berikutnya sampai ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan dan rekonstruksi tuntas dan kondisinya menjadi mantap,” katanya.

Perbaikan ruas Renak Dungun–Kuala Merbau diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Pulau Merbau. Selain menunjang perjalanan pelajar menuju sekolah, jalan yang lebih baik juga diharapkan memperlancar distribusi kebutuhan sehari-hari dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ke depan, pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi jalan terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang…(ZAMRI)

MERANTI, SIDIK24JAM – Sebanyak 25 ton beras yang diangkut menggunakan KM Kota Banyuwangi diamankan Satpolairud Polres Kepulauan Meranti karena diduga tidak dilengkapi sertifikat kesehatan karantina. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Riau untuk penanganan lebih lanjut.

Penyerahan perkara dan barang bukti itu dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., dalam konferensi pers di Mapolres Kepulauan Meranti, Selasa (27/10/2026).

Kapolres menjelaskan, kasus tersebut terungkap ketika personel Satpolairud memeriksa aktivitas bongkar muat beras di sebuah gudang di Jalan Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, pada Jumat (9/10) malam. Saat pemeriksaan, petugas menemukan muatan beras dari Tanjung Berlian, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tidak disertai sertifikat kesehatan karantina.

“Pemeriksaan terhadap muatan kapal menunjukkan bahwa beras tersebut tidak memiliki sertifikat kesehatan yang dipersyaratkan. Dokumen ini penting untuk memastikan lalu lintas komoditas yang menjadi objek pengawasan karantina memenuhi ketentuan,” ujar Gede Adi.

Total barang bukti mencapai 1.000 karung atau 25 ton, terdiri atas 600 karung beras merek Istana Rumah Gadang dan 400 karung merek Dunia Kita. Setiap karung memiliki berat 25 kilogram.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pengangkutan beras itu melibatkan dua orang berinisial NH, nakhoda KM Kota Banyuwangi, dan IS, yang diduga mengatur pengangkutan sekaligus menerima muatan di Selatpanjang. Keduanya telah dimintai keterangan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kasat Polairud Polres Kepulauan Meranti AKP Ridwan, S.H., M.H., mengatakan penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta menelusuri proses pengiriman beras tersebut.

“Sejauh ini, dua orang yang telah dimintai keterangan masih berstatus saksi. Kami masih mendalami keterangan yang diperoleh dan melengkapi bahan penyelidikan sebelum menentukan langkah berikutnya,” kata Ridwan.

Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, beras tersebut belum diserahkan kepada distributor di Selatpanjang dan masih berada dalam penguasaan IS.

“Muatan beras itu belum sampai ke tangan distributor. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, barang masih berada dalam penguasaan pihak yang terkait dengan pengiriman tersebut,” ungkapnya.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdur Rohman, S.ST.Pi., M.Si., menegaskan bahwa setiap produk tumbuhan yang dilalulintaskan wajib memenuhi persyaratan karantina, termasuk sertifikat kesehatan.

Menurutnya, persyaratan tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit tumbuhan melalui perpindahan komoditas antardaerah. Karena itu, kondisi beras yang diamankan akan diperiksa lebih lanjut sebelum ditentukan penanganannya.

“Nasib beras ini akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan hama atau penyakit yang membahayakan, pemusnahan dapat menjadi langkah yang diambil. Namun, jika hasil pemeriksaan menyatakan beras aman dan layak dikonsumsi, penanganan berikutnya akan dikoordinasikan sesuai aturan,” jelas Abdur Rohman.

Perkara tersebut disangkakan melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf a juncto Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pelanggaran itu diancam pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Kegiatan konferensi pers turut dihadiri Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti IPTU Iskandar Nopianto, Ketua Tim Penegakan Hukum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Abdul Aziz Nasution, serta sejumlah wartawan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima perkara dan barang bukti kepada pihak balai karantina untuk proses lebih lanjut. (Humas Polres Meranti)..( ZAMRI )

MERANTI, SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Apel dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, Danramil 02 Tebing Tinggi, Danposal Selatpanjang, Danpos POM AD Selatpanjang, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam amanat Kapolda Riau yang dibacakan Kapolres, disampaikan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, di seluruh wilayah hukum Polda Riau.

Operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”

Pelaksanaannya mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang edukatif, persuasif, serta humanis. Upaya tersebut juga didukung penegakan hukum melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penindakan non-ETLE, dan pemberian teguran.

Adapun sasaran prioritas operasi meliputi pengendara yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm standar, berboncengan melebihi ketentuan, menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai aturan, serta mengoperasikan kendaraan tidak sesuai peruntukannya.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar mengutamakan keamanan dan keselamatan selama bertugas, mematuhi standar operasional prosedur (SOP), menghindari pungutan liar, serta melaksanakan penindakan secara simpatik dan humanis.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026. Ia mengimbau seluruh pegawai dan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua, agar mematuhi aturan serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Saya mengimbau kepada seluruh pegawai dan juga seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, kalau menggunakan kendaraan roda dua wajib menggunakan helm sesuai dengan standarnya dan juga berlalu lintaslah dengan baik dan tertib,” ujar Asmar.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan memperparah dampak yang ditimbulkan.

Menurutnya, upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Meranti, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan media dalam mengevaluasi titik-titik rawan kecelakaan serta meningkatkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas.

“Ini yang kita harapkan, dan kita tetap mengadakan kolaborasi dengan masyarakat, pemuka masyarakat dan juga para media,” tambahnya.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti…( ZAMRI )

SIDIK24JAM – MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan kawasan hutan serta gambut. Desakan ini menguat di tengah tekanan fiskal daerah akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi pada 2027.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Rapat itu menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi fiskal, mengevaluasi pelaksanaan program yang bersumber dari APBN, serta mengusulkan dukungan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengapresiasi kunjungan kerja Komite IV DPD RI. Ia berharap pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurut Asmar, dukungan APBN sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.

“Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Asmar.

Usulkan Infrastruktur Strategis
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Meranti adalah penataan kawasan hutan dan gambut. Asmar menyebut sebagian wilayah Meranti masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.

Pemkab Meranti juga meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.

Pemerintah daerah berharap usulan tersebut mendapat dukungan anggaran dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027.

Asmar menilai pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti minyak dan gas bumi, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, dan timah. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

DBH Migas Diproyeksi Turun Drastis
Dalam rapat tersebut, Pemkab Meranti melalui Plt. Kepala Bappeda Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan tantangan pembangunan daerah.

Meranti memiliki luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan.

Sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka, Meranti menghadapi tantangan konektivitas antarpulau, distribusi logistik, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Dari sisi ekonomi, perkebunan, perikanan, dan pertanian menjadi penopang perekonomian daerah. Kelapa dan sagu merupakan komoditas unggulan, selain potensi perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari.

Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal, terutama akibat proyeksi penurunan penerimaan DBH migas.

Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan dalam rapat, penerimaan DBH migas Meranti pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas Rp100 miliar.

Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan indikator makro 2025 yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat sebesar 3,62 persen. Tingkat kemiskinan mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,43 persen dan rasio gini 0,274.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan. Namun, angka IPM dan perbandingannya dengan rata-rata Provinsi Riau perlu diperjelas berdasarkan data yang digunakan dalam paparan.

Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Meranti memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sementara itu, penanganan stunting dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan dalam rapat, tercatat 801 balita mengalami stunting.

Pemkab Meranti menilai penanganan kemiskinan dan stunting perlu dilakukan secara terpadu karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah daerah turut memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.

Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) juga menjadi perhatian, terutama untuk sektor kesehatan dan infrastruktur dasar. Dalam paparan tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan penganggaran.

DPD RI Soroti Realisasi Program APBN
Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sawitri, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program yang dibiayai APBN.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar DPD RI dapat menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat berdasarkan kondisi di lapangan.

Sawitri juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBN. Ia menilai perlu dipastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terhambat dalam pelaksanaannya.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.

Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain realisasi program, Sawitri menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa, bantuan sosial, serta subsidi LPG dan BBM.

“Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan
Dalam pertemuan itu, Sewitri juga menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.

Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.

Menurutnya, daerah kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.

Karena itu, kebijakan penganggaran dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah kepulauan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap aspirasi dan kebutuhan strategis daerah dapat menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan…( ZAMRI ).

MERANTI , SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin upacara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti di Lapangan Bola Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Minggu (25/10/2026).

Mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”, kegiatan tersebut diikuti para kiai, pengasuh pondok pesantren, tenaga pendidik, serta santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di Kepulauan Meranti.

Turut hadir jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Sidharta, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, Danposal Selatpanjang Lettu Laut Adu Ismanto, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Meranti Misyamto, Sekretaris Daerah Sudandri, Ketua TP PKK Hj. Ismiatun, Ketua FKPP Kiai M. Nurdin, serta sejumlah kepala OPD dan tokoh agama.

Dalam upacara tersebut, Bupati Asmar membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang menekankan pentingnya peran santri dalam memperkuat bangsa, baik melalui perjuangan mempertahankan kemerdekaan maupun kontribusi dalam pembangunan.

Melalui tema tahun ini, santri didorong untuk mengambil peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tidak hanya menguasai ilmu agama, santri juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, menguasai teknologi, berinovasi, serta mengembangkan kemandirian tanpa meninggalkan tradisi pesantren dan akhlak mulia.

Santri juga memiliki peluang untuk berkiprah di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, kewirausahaan hingga kepemimpinan. Karena itu, pondok pesantren diharapkan terus menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan kerukunan di tengah masyarakat.

Dalam arahannya, Asmar mengingatkan pentingnya peran guru dan pengelola pondok pesantren dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkualitas, santun, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Didiklah anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mereka menjadi santri yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah maupun bangsa. Jaga sopan santun dan etika dalam kehidupan sehari-hari,” pesan Asmar.

Ia juga mengimbau generasi muda agar bijak dalam pergaulan, menjaga perilaku, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait isu yang beredar mengenai dugaan aktivitas LGBT di Kepulauan Meranti, Asmar menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran aparat kepolisian di lapangan, pihaknya belum memperoleh temuan yang mengonfirmasi isu tersebut.

Meski demikian, pemerintah daerah akan terus mendorong sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk kalangan pendidik dan generasi muda, mengenai pentingnya menjaga etika, perilaku, serta lingkungan sosial yang sehat.

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini turut melibatkan santri dari sejumlah pondok pesantren sebagai petugas upacara. Muhammad Nawawi, Ketua Pondok Pesantren Alhusna Mantiasa, bertindak sebagai perwira upacara, sedangkan M. Farhan Nur Rasyid dari Pondok Pesantren Darul Fikri Selatpanjang menjadi komandan upacara.

Pasukan pengibar bendera berasal dari Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Mantiasa, sementara paduan suara diisi santri Pondok Pesantren Al Muawanah. Sejumlah santri lainnya turut bertugas dalam pembacaan ikrar santri, UUD 1945, dan kalam ilahi.

Keterlibatan para santri tersebut menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda pesantren.

Menutup rangkaian kegiatan, Asmar berharap peringatan Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, ulama, dan pondok pesantren dalam melahirkan generasi yang religius, berkarakter, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Indonesia…( ZAMRI )

MERANTI ,SIDIK24JAM – Pemkab Kepulauan Meranti, Riau, menggelar rapat lintas sektor membahas perkembangan isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang menjadi perhatian daerah. Rapat diarahkan pada pemetaan persoalan, pencegahan, serta penyusunan langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku.

Rapat dipimpin Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, di Ruang Rapat Lantai 2 Dinas PUPR, Jumat (23/10/2026).

Sudandri mengatakan pertemuan bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak dalam menyikapi informasi dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, Pemda perlu gambaran utuh sebelum menentukan langkah. Berbagai masukan dari perangkat daerah, unsur pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pihak terkait akan dihimpun sebagai bahan laporan kepada Bupati.

“Yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah masukan dan usulan konstruktif dari seluruh pihak. Nantinya hasil pembahasan akan kita laporkan kepada Bupati untuk menentukan langkah yang tepat sesuai kewenangan dan regulasi,” ujar Sudandri.

Ia menyebut isu tersebut berkembang sejak awal Oktober dan perlu disikapi serius secara komprehensif, tidak hanya reaktif.

Dalam pembahasan, peserta rapat mendorong pemetaan potensi kerawanan, termasuk lingkungan, waktu, serta lokasi yang berdasarkan informasi masyarakat perlu mendapat perhatian.

Pendekatan pencegahan menjadi perhatian. Sudandri menekankan pentingnya mempersempit ruang terjadinya tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan sosial, dengan mengedepankan langkah persuasif, edukatif, dan sesuai aturan hukum.

Pemda juga membuka ruang bagi peserta menyampaikan informasi maupun rekomendasi yang akan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Sementara itu, perwakilan kepala sekolah sekaligus Ketua MKKS Poyadi, http://S.Pd., mengatakan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan.

Permasalahan ini tidak bisa dibasmi secara kontan. Kita perlu berkolaborasi dan melakukan upaya secara bertahap. Kalau sebelumnya ada seribu, bagaimana ke depan bisa berkurang menjadi lima ratus, kemudian terus berkurang,” katanya.

Poyadi menegaskan pembahasan tidak ditujukan kepada satu sekolah tertentu. Isu yang berkembang perlu dilihat dalam konteks satuan pendidikan secara lebih luas.

Yang saya sampaikan bukan SMA ini atau SMA itu. SMA, SMK, MA maupun SLB yang berada dalam lingkup pendidikan provinsi memiliki tantangan masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi informasi yang sebelumnya berkembang dan dikaitkan dengan salah satu sekolah di Meranti. Menurutnya, persoalan tersebut tidak tepat jika digeneralisasi sebagai masalah pada satu sekolah tertentu.

Dalam rapat, peserta juga menyoroti pentingnya membedakan antara informasi, dugaan, dan fakta yang telah terverifikasi. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani melalui mekanisme berlaku dan tidak boleh menimbulkan stigma terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Hasil rapat lintas sektor selanjutnya akan dihimpun dan disampaikan kepada Bupati. Pemda akan mempertimbangkan langkah melalui kebijakan daerah, penguatan edukasi, pembinaan keluarga dan lingkungan pendidikan, maupun upaya preventif dan persuasif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemkab berharap kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan penanganan terukur, sekaligus menjaga lingkungan pendidikan dan sosial yang aman, sehat, serta kondusif…( ZAMRI )

JAKARTA , SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Forum ini menjadi koordinasi pemerintah pusat, pemda, dan pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kepulauan Meranti Ira Selda Fitri, S.IP., MPA., serta Plt Kadis Kominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti Sukri, S.E.

Kehadiran Bupati menjadi bagian komitmen Pemkab Meranti memperkuat koordinasi dengan pusat dan lembaga terkait, khususnya mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Bagi Meranti, penguatan akses keuangan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok lain yang membutuhkan akses pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan Rakornas TPAKD merupakan bagian upaya mendukung Asta Cita, terutama pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan BPS dan LPS dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan itu, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut telah melampaui target RPJMN 93 persen pada 2029.

Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024 sebagai capaian penting dalam pemerataan akses keuangan.

Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemda, Bank Indonesia, dan semua pihak yang membangun kelembagaan TPAKD di daerah.

Saya menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Prabowo juga menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat, mulai dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, hingga santri, yang menunjukkan perluasan akses keuangan menyentuh berbagai sektor.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi faktor penting mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil Rakornas diharapkan menjadi referensi Pemda memperkuat program kemudahan akses layanan keuangan.

Pemda akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan agar akses pembiayaan dan layanan keuangan semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa,” ujar Asmar.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya soal pembiayaan, tetapi harus dibarengi peningkatan literasi agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” kata Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah se-Indonesia…(ZAMRI)

MERANTI,SIDIK24JAM – Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menggelar kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersame Kapolres) bersama komunitas becak di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di Kantin Sentosa, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara kepolisian, pemerintah, pengelola pelabuhan, dan para pengemudi becak.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala KSOP Selatpanjang Derita Adi Prasetya, S.Si.T., M.Si., Manager Pelindo Regional I Selatpanjang Bruri Sumantri, Kadishub Meranti Muhammad Fahri, S.KM., perwakilan Dinsos Rokhaizal, Ketua Becak Ojek Terminal Selatpanjang (BOTS) Epi, Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Saiful, Ketua PMII Meranti Amri Sukarles, serta puluhan pengemudi becak dan ojek.

Dalam sambutannya, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan, Ngopi Bersame Kapolres merupakan upaya membangun kedekatan Polri dengan masyarakat. Kepolisian tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga hadir mendengarkan keluhan dan menjembatani persoalan warga dengan instansi terkait.

Polri hadir sebagai bagian dari masyarakat. Komunikasi dan silaturahmi perlu terus kita jaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen mendukung tradisi Perang Air sebagai ikon wisata Kepulauan Meranti agar berlangsung lebih meriah, aman, tertib, dan mampu menarik wisatawan lebih banyak.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah penumpukan becak dan ojek di pintu keluar Pelabuhan Tanjung Harapan yang dinilai mengganggu kelancaran penumpang yang baru tiba.

Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Saifulizan mempertanyakan upaya menarik wisatawan sekaligus solusi penataan becak di pelabuhan.

Menanggapi hal itu, Kapolres menyatakan siap menjadi fasilitator mendorong komunikasi dengan instansi terkait. Menurutnya, penataan becak butuh perencanaan matang dan kesepakatan bersama agar kepentingan pengemudi tetap diperhatikan dan kenyamanan pengunjung terjaga.

Kapolres berharap becak di Meranti bisa ditata menjadi moda transportasi yang tertib, nyaman, dan berciri khas daerah.

Sementara Kadishub Meranti, Muhammad Fahri, menyampaikan penataan becak akan dikoordinasikan bersama Dinas Pariwisata. Ia berharap ada sistem antrean dan pembagian giliran yang adil agar pengemudi tidak saling berebut penumpang dan pelayanan lebih profesional.

Dalam dialog tersebut, Kapolres juga menyoroti pentingnya pendataan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) bagi warga yang berpotensi menerima bantuan namun belum terdata. Polres Meranti berkomitmen membantu masyarakat memperoleh informasi dan mengikuti proses pendataan agar bantuan lebih tepat sasaran.

Kapolres juga menyampaikan rencana Program Polisi Peduli Pengangguran yang akan dikembangkan bersama Dinsos dan instansi terkait melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, serta perluasan akses kerja termasuk bagi penyandang disabilitas.

Perhatian terhadap UMKM juga dibahas. Kapolres menyebut telah berkoordinasi dengan Pemkab Meranti terkait pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai peluang usaha bagi pelaku UMKM.

Persoalan kebersihan lingkungan turut menjadi perhatian. Kapolres mengajak masyarakat menjaga kebersihan kawasan pelabuhan, pesisir, dan laut sebagai wajah Meranti.

Perwakilan Dinsos, Piskot Ginting, mengapresiasi perhatian tersebut dan mengusulkan edukasi kebersihan terus ditingkatkan, termasuk regulasi, penyediaan sarana pengelolaan sampah, dan penertiban kebiasaan buang sampah ke laut.

Sementara Ketua BOTS, Epi, menyampaikan harapan terkait tarif dan peremajaan becak. Selama ini tarif masih berdasarkan negosiasi. Jika akan ditetapkan tarif standar, perlu pembahasan bersama agar jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Para pengemudi juga berharap ada peremajaan becak agar lebih bersih, menarik, dan layak, serta pengadaan seragam, khususnya untuk mendukung event Perang Air dan meningkatkan citra transportasi lokal.

Becak tidak hanya menjadi sumber nafkah, tetapi juga berpotensi menjadi identitas dan daya tarik wisata Meranti.

Kegiatan Ngopi Bersame Kapolres berlangsung aman dan kondusif. Berbagai masukan akan menjadi bahan koordinasi lanjutan terkait penataan becak, pengelolaan sampah, Perlinsos, pengembangan tenaga kerja, dan peluang UMKM…(ZAMRI)

MERANTI , SIDIK24JAM – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Humas Polri ke-75 Tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti bersama insan pers menggelar kegiatan donor darah di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Kecamatan Tebing Tinggi, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut menjadi wujud nyata kepedulian Polri bersama insan pers terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus bentuk dukungan dalam membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., didampingi Direktur UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Romy Haris Nanda, S.H., M.Si., spesialis patologi klinik dr. Eti Dwi Purwati, Sp.PK., serta Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti, IPTU Iskandar Nopianto.

Turut hadir Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti, Wira, Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Kepulauan Meranti, Rahmat Arifin, serta personel Polres Kepulauan Meranti dan puluhan insan pers dari berbagai media online.

Sebanyak 25 personel Polres Kepulauan Meranti bersama 20 awak media turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui aksi nyata tanpa memandang latar belakang profesi.

Perkuat Sinergi Polri dan Media Melalui Aksi Kemanusiaan

Peringatan Hari Jadi Humas Polri ke-75 tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat peran komunikasi publik, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan donor darah ini, Polres Kepulauan Meranti bersama insan pers ingin menunjukkan bahwa hubungan kemitraan antara Polri dan media tidak sebatas penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang memiliki arti besar bagi mereka yang membutuhkan. Setiap kantong darah yang berhasil dikumpulkan berpotensi membantu pasien yang menjalani perawatan medis dan membutuhkan transfusi darah.

Karena itu, keterlibatan personel kepolisian dan awak media dalam kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan.

Dukung Ketersediaan Stok Darah di RSUD Meranti

Pelaksanaan donor darah di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti juga menjadi bagian dari upaya mendukung ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan.

Sinergi antara Polres Kepulauan Meranti, insan pers, dan tenaga kesehatan diharapkan dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan sosial yang berkelanjutan, termasuk mendorong pelaksanaan donor darah secara berkala.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun komunikasi yang positif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini diharapkan terus terpelihara, sehingga Polri dan insan pers dapat semakin solid dalam menjalankan peran masing-masing demi kepentingan masyarakat.

Kegiatan donor darah berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Selama pelaksanaan, kegiatan berlangsung tertib, aman, dan lancar.

Melalui momentum Hari Jadi Humas Polri ke-75 Tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti berharap semangat berbagi, kepedulian terhadap sesama, dan kemitraan bersama insan pers dapat terus tumbuh serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti…(ZAMRI)