MERANTI , SIDIK24JAM – Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Ballroom Afifa Selatpanjang, Senin (19/10/2026).
Dalam sambutannya, Ismiatun menegaskan tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan pendidikan, tetapi juga harus didukung kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan penuh kasih sayang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
PAUD HI merupakan pendekatan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kerja sama berbagai pihak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, termasuk pendidikan,” ujar Ismiatun.
Ia berharap workshop yang berlangsung selama tiga hari itu dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta dalam mengembangkan layanan PAUD HI di satuan pendidikan masing-masing.
Ismiatun juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, Disdukcapil, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi mitra PAUD, pendidik, hingga orang tua.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.
Pada kesempatan itu, Ismiatun mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meranti atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta membangun lingkungan PAUD yang ramah anak, inklusif, dan menyenangkan.
Keberhasilan PAUD HI bukan tanggung jawab satu instansi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dengan gotong royong, sinergi, dan komitmen kuat, kita optimistis dapat mewujudkan anak-anak Kepulauan Meranti yang sehat, cerdas, ceria, berkarakter, berakhlak mulia, terlindungi, dan siap menjadi generasi unggul di masa depan,” tutupnya…(ZAMRI)
Meranti, SIDIK24JAM – Polres Kepulauan Meranti bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Subuh Keliling ke Masjid-Masjid (Suling Emas) dengan menyambangi enam masjid di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 04.45 hingga 06.00 WIB tersebut merupakan upaya Polri untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian mengikuti salat Subuh berjemaah bersama masyarakat sekaligus memberikan imbauan kamtibmas guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti IPTU Abdul Roni, S.H., mengatakan bahwa program Suling Emas merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
“Melalui kegiatan ini, Polri hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para jemaah. Selain menjaga keamanan, kami juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang berkaitan dengan situasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar IPTU Abdul Roni mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K.
Personel juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan di tengah masyarakat.
Selain itu, imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut disampaikan. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Polres Kepulauan Meranti juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika.
Adapun enam masjid yang menjadi lokasi kegiatan Suling Emas yakni Masjid Al Innayah di Jalan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi; Masjid Al Falah di Jalan Masjid, Kelurahan Selatpanjang Kota; Masjid Al Muttaqin di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat; Masjid Darul Muttaqin di Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir; Masjid Sabilul Muhtadin di Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat; serta Masjid Al Huda di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu.
Kegiatan tersebut melibatkan personel Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, Polsek Rangsang, Polsek Rangsang Barat, dan Polsek Merbau.
Selain melaksanakan ibadah berjemaah dan menyampaikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian melalui patroli dan pengamanan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
IPTU Abdul Roni menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan dukungan serta peran aktif seluruh elemen masyarakat.
“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga harkamtibmas agar Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.
Melalui program Suling Emas, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan yang humanis, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif.(ZAMRI )
SIDIK24JAM – MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memastikan pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Hal itu ditunjukkan melalui peninjauan progres program bedah rumah di Desa Alai Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rabu (14/10/2026).
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H., bersama Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, S.T., M.Si., serta jajaran Polres Kepulauan Meranti, meninjau langsung sejumlah rumah penerima manfaat.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung perkembangan pembangunan rumah sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat penerima manfaat.
Khusus di Desa Alai Selatan, sebanyak 58 unit rumah telah selesai dibedah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 rumah dilakukan pengecekan langsung dalam kegiatan peninjauan.
Sekda Sudandri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas dukungan melalui program bantuan bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan melihat perkembangan dan progres program pembangunan ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Sudandri.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan aman.
“Mudah-mudahan dengan program ini, keterbatasan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dapat teratasi,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan bantuan program bedah rumah sebanyak 997 unit pada tahun 2026.
“Alhamdulillah, setelah kunjungan kami hari ini bersama Pak Sekda dan Bapak Kapolres yang mewakili, untuk Desa Alai ini sebanyak 58 rumah sudah selesai,” kata Iswanto.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas dukungan dan kerja sama selama pelaksanaan program. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan jajaran keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pembangunan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda selaku pimpinan daerah atas kerja samanya sehingga program bedah rumah ini bisa berjalan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres atas kerja samanya dalam menjaga keamanan selama pembangunan,” ujarnya.
Iswanto berharap program bantuan perumahan tersebut dapat kembali dialokasikan pada tahun mendatang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama rombongan juga membuat video ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan program bedah rumah yang telah diberikan kepada masyarakat.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Polres Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti AKP Edi Junaidi, S.H., mengatakan pihaknya siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan program pemerintah.
“Kami dari pihak Kepolisian Resor Kepulauan Meranti sangat mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Kami siap mengamankan dan memberikan rasa aman dalam setiap tahapan program pemerintah,” ungkap Edi.
Ia berharap pengamanan yang dilakukan dapat mendukung kelancaran pembangunan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menikmati rumah yang lebih layak.
Peninjauan tersebut turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BPKAD, Kasatpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfotik, Kabag Hukum, Kabag Pengelola Perbatasan, Kabag Prokopim, Camat Tebing Tinggi Barat, serta Kepala Desa Alai.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap sinergi dengan pemerintah pusat melalui program bantuan perumahan tersebut dapat terus diperkuat, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh hunian yang layak dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di daerah…(ZAMRI)
MERANTI ,SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, S.Si., M.M., beserta rombongan di Ruang Kerja Bupati, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan data statistik, penerapan kebijakan Satu Data, hingga pembentukan komunitas Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai upaya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kepala BPS Kepulauan Meranti, Dessi Ratna Sari, SST., http://M.Ec.Dev., mengatakan salah satu agenda yang dibahas adalah pendataan sensus ekonomi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan berkualitas menjadi faktor penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan serta menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mendorong Pemkab Kepulauan Meranti membentuk komunitas Desa Cantik untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan data statistik di tingkat desa.
Program Desa Cantik merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan statistik di tingkat desa. Dengan pengelolaan data yang baik sejak dari desa, pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ujarnya.
Penguatan data hingga tingkat desa diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memetakan potensi, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta merumuskan program pembangunan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, menyambut baik kunjungan dan upaya penguatan kerja sama yang dibangun BPS Provinsi Riau bersama pemerintah daerah.
Ia mengapresiasi dukungan BPS dalam mendorong penyediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan di Kepulauan Meranti.
Pemkab Meranti menyambut baik penguatan koordinasi dengan BPS, terutama dalam mendukung ketersediaan data yang akurat untuk kepentingan pembangunan daerah,” kata Asmar.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Provinsi Riau juga menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penguatan kerja sama di bidang statistik.
Turut mendampingi Bupati Asmar, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Randolph W.H., http://S.Pi., http://M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Irmansyah, http://M.Si., serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotik Kepulauan Meranti, Sukri, S.E…(ZAMRI)
MERANTI ,SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Daerah, Sudandri Jauzah, mengikuti rapat persiapan kunjungan kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Minggu (11/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Rapat Polsek Tebing Tinggi, Selatpanjang tersebut membahas agenda monitoring pelaksanaan bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2026 di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.
Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Selain itu, rapat juga membahas koordinasi terkait pembangunan rumah susun (rusun) Polres Kepulauan Meranti. Pembahasan meliputi kesiapan lahan, dukungan infrastruktur, serta sinkronisasi antar instansi terkait.
Sekda Sudandri Jauzah mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti menyambut baik kunjungan kerja BP3KP Sumatera III dan berkomitmen mendukung penuh kelancaran program perumahan tersebut.
Koordinasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program perumahan serta pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat dan personel Polri di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan BP3KP Sumatera III, unsur Polsek Tebing Tinggi, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti…(ZAMRI)
Dengan keteguhan hati dan langkah yang mantap, Rudi Ardian, seorang pemuda yang berasal dari Pesisir Selatan, hari ini hadir langsung di Padang untuk menyampaikan laporan resmi dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Laporan ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum Bank BRI Painan. Rudi menegaskan dengan tegas namun tenang, bahwa surat yang beredar atas namanya sama sekali tidak pernah ia tanda tangani, bahkan tidak pernah ia baca sebelumnya.
“Saya tidak pernah membaca surat tersebut, dan saya tidak pernah menandatanganinya. Jika benar saya yang menandatangani dan membaca surat ini, di hadapan siapa saya melakukannya? Tolong tunjukkan dan temukan saya bersama orang yang menyaksikannya.” ujar Rudi.
Selama ini, upaya Rudi mencari kejelasan belum berjalan mulus. Ia telah menyampaikan laporan dan aspirasi kepada berbagai lembaga negara, mulai dari OJK, Ombudsman, DPR RI, Komisi Pengawasan Keuangan, hingga ke Wakil Presiden dan Istana Negara. Namun karena merasa belum mendapatkan kejelasan yang memuaskan dari pihak bank, serta merasa terganggu dengan jawaban yang belum menyentuh inti masalah, Rudi kini mengambil langkah yang lebih tegas: melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian tertinggi di Sumatera Barat.
“Saya mengambil tindakan ini semata-mata demi kebenaran. Keadilan adalah hak setiap warga negara, dan saya berjuang untuk hak saya itu.”
Berjuang seorang diri bukan hal yang mudah, tetapi Rudi tidak menyerah. Kegigihannya ini patut kita salut dan jadikan teladan — bahwa satu orang yang berani bersuara demi kebenaran adalah langkah awal menuju keadilan yang lebih baik. Semoga laporan ini ditindaklanjuti dengan transparan, adil, dan tuntas. Semoga kebenaran segera terungkap, karena pada akhirnya, kebenaran akan selalu berdiri tegak. (Team)
SELATPANJANG,SIDIK24JAM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk menyoroti peredaran pangan dari luar negeri yang berpotensi ilegal di wilayah perbatasan.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., saat bertemu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).
Sofiyani mengatakan pengawasan obat dan makanan membutuhkan sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah agar kebijakan pusat sejalan dengan kebutuhan daerah.
Sebagai unit pelaksana teknis, kami melaksanakan kebijakan pusat, termasuk regulasi obat dan makanan serta pengawasannya. Namun karena kami berada di daerah, program kami juga harus sejalan dengan program pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama dengan Pemkab Meranti selama ini berjalan baik. Dari hasil pemetaan kerawanan, salah satu persoalan yang menonjol adalah peredaran pangan yang berasal dari luar negeri.
Kami apresiasi Pemkab Meranti sangat baik karena sudah banyak hal yang dilakukan. Dari pemetaan kerawanan, salah satu yang cukup menonjol adalah pangan dari luar negeri,” katanya.
Ia menilai pengawasan perlu dilakukan berkelanjutan karena selama permintaan masyarakat masih ada, potensi peredarannya akan tetap muncul.
Dalam pertemuan itu, BBPOM juga menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung pengawasan. Tahun ini nilainya sekitar Rp400 juta. BBPOM berharap pengelolaan dan penyerapan anggaran terus ditingkatkan agar dukungan serupa dapat kembali diperoleh tahun depan.
Selain itu, BBPOM mendorong peningkatan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Sejumlah kegiatan pengawasan pangan industri rumah tangga, baik pre-market maupun post-market, sebenarnya sudah berjalan, namun masih terkendala kelengkapan dokumentasi dan data dukung.
BPOM juga terus melakukan pembinaan UMKM. Dalam beberapa hari terakhir, tim BPOM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengunjungi sejumlah sarana produksi pangan, termasuk produsen mi sagu dan olahan berbahan dasar sagu. Bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik bagi industri rumah tangga juga diberikan bersama Dinas Kesehatan.
Pengawasan turut dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari peran BPOM sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2025. Edukasi keamanan pangan juga diberikan kepada pelajar, salah satunya di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi.
Sofiyani juga mengapresiasi capaian Meranti dalam pemberdayaan keamanan pangan. Meranti sebelumnya telah mendapat intervensi program keamanan pangan di pasar, sekolah dan desa. Bahkan Desa Bangko pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Pangan Aman pada 2023.
Ini menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi Kabupaten Meranti, tetapi juga bagi kami sebagai pendamping,” ujarnya.
Di sektor kefarmasian, BPOM telah melakukan pengawasan terhadap apotek, Instalasi Farmasi Kabupaten dan rumah sakit. Hasilnya tidak ada temuan kritis, hanya catatan terkait pengelolaan obat, kelengkapan dokumentasi, dan alat pengukur suhu di Instalasi Farmasi yang belum dikalibrasi.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyambut baik pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPOM. Namun terkait peredaran barang dari luar negeri, ia meminta pengawasan dilakukan secara bijak dan terkoordinasi.
Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu ada aktivitas yang susah ditinggalkan,” ujar Asmar.
Menurutnya, sebagian barang dari luar negeri diminati masyarakat karena harganya lebih murah. Karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara proporsional agar pengawasan tidak menimbulkan persoalan baru.
Bukan kita menjelekkan produk dalam negeri. Tetapi masyarakat menilai ada barang dari luar yang harganya lebih murah. Ini yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana,” katanya.
Asmar menambahkan, peredaran barang dari luar negeri bukan persoalan baru dan telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari dinamika perdagangan masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, termasuk terhadap barang yang beredar di minimarket maupun pusat perdagangan.
Yang paling penting masyarakat kita aman dan tertib. Bagaimana Meranti bisa terus maju, masyarakat sejahtera dan pembangunan berjalan dengan baik, itu yang kita inginkan,” pungkasnya…
MERANTI, SIDIK24JAM– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan ditetapkan dalam rapat paripurna di Balai Sidang DPRD Meranti, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta. Hadir Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, anggota DPRD, Forkopimda, dan pejabat di lingkungan Pemkab Meranti.
Kesepakatan ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Asmar dan pimpinan DPRD.
Bupati Asmar mengatakan Perubahan APBD 2026 merupakan hasil sinergi Pemda dan DPRD. Penyusunannya menyesuaikan RKA perangkat daerah dengan Perubahan RKPD serta KUA-PPAS yang telah disepakati.
Perubahan APBD ini diarahkan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama program strategis yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Asmar.
Empat prinsip menjadi pedoman, yakni penajaman prioritas pembangunan, optimalisasi fiskal dan PAD, efektivitas dan efisiensi belanja, serta penyelarasan kebijakan dengan provinsi dan pusat.
Dalam paripurna tersebut, Jubir Banggar DPRD Noli Sugiharto menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama TAPD.
Pendapatan daerah ditetapkan Rp1,123 triliun, bertambah Rp2,97 miliar dari APBD murni. Terdiri dari PAD Rp204,69 miliar dan pendapatan transfer Rp919 miliar. Komposisi ini menunjukkan pendapatan masih didominasi dana transfer.
Belanja daerah ditetapkan Rp1,126 triliun, berkurang Rp36,29 miliar dari APBD murni. Terdiri dari belanja operasi Rp931 miliar, belanja modal Rp89 miliar, belanja tidak terduga Rp500 juta, dan belanja transfer Rp104 miliar. Dengan postur tersebut defisit Rp2,41 miliar ditutup SiLPA tahun sebelumnya Rp2,66 miliar.
Banggar memberi sejumlah catatan penting. Target pendapatan diminta lebih realistis, PAD dioptimalkan melalui kepatuhan pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek pajak, dan pengawasan sumber pendapatan.
Sisi belanja diminta fokus pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial, serta mengevaluasi belanja yang kurang prioritas. Infrastruktur harus berdasarkan skala prioritas dan kesiapan pelaksanaan.
Banggar juga menyoroti penggunaan SiLPA agar cermat dan transparan, percepatan pelaksanaan program, evaluasi kegiatan serapan rendah, penguatan pengawasan internal, serta penuntasan temuan BPK. Perencanaan diminta selaras antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Bantuan keuangan guru Kemenag diminta tetap dianggarkan.
Laporan Banggar disetujui secara aklamasi, dilanjutkan pembacaan dan pengesahan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
Setelah persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dievaluasi Gubernur Riau sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Bupati Asmar meminta OPD segera menindaklanjuti karena waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 terbatas.
Keberhasilan P-APBD sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan dan disiplin OPD. Setiap program harus dilaksanakan optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Asmar…(ZAMRI)
Kuasa hukum Abdul Halim Perdana Kusuma bin Solahuddin Anwari mempersoalkan proses hukum terhadap kliennya dalam perkara Nomor 957/Pid.Sus/2026/PN Plg.
Mereka menilai terdapat sejumlah dugaan cacat formil, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan hingga penahanan.
Persoalan itu diajukan dalam sidang praperadilan yang digelar untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik terhadap Halim.
Kuasa hukum Halim, Afdhal Azmi Jambak, Abu Kareem Tanem, dan Nazar Busra, menyoroti perbedaan antara dokumen perkara dan fakta yang mereka klaim diketahui mengenai keberadaan Halim saat penangkapan.
Afdhal mengatakan dalam dokumen perkara disebut Halim ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan 16 Ulu, Palembang, pada 13 Juni 2026.
Menurut dia, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki pihaknya. Pada tanggal itu, kata Afdhal, Halim sedang bekerja di luar kota.
“Pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, Halim Perdana Kusuma menurut fakta yang kami miliki sedang bekerja di luar kota. Karena itu, kami mempertanyakan dasar penetapan tersangka tersebut,” ujar Afdhal.
Mereka juga mempersoalkan lokasi penangkapan. Kuasa hukum menyebut Halim sebenarnya ditangkap di sekitar sebuah minimarket ketika sedang bersama rekannya, Yoga.
Yoga, menurut kuasa hukum, ikut dibawa ke kantor polisi sebelum dilepaskan pada malam hari.
Perbedaan itu dinilai penting karena berkaitan dengan rangkaian administrasi tindakan penyidik.
“Klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kami melakukan gugatan karena meyakini terdapat cacat formil dalam penetapan tersangka,” kata Afdhal.
Persoalan Masa Penahanan
Kuasa hukum juga mempertanyakan masa penahanan Halim. Mereka menyebut kliennya mulai ditahan pada 26 Juli hingga 14 Agustus 2026.
Namun, setelah tanggal tersebut, mereka mengaku belum menemukan surat perpanjangan penahanan yang menjadi dasar hukum untuk melanjutkan penahanan.
“Kami mempertanyakan penahanan sejak 26 Juli sampai 14 Agustus. Setelah itu, kami tidak menemukan surat perpanjangan penahanan. Bahkan, kami juga mempertanyakan apakah ada pemberitahuan kepada keluarga,” ujar Abu Kareem Tanem.
Bagi kuasa hukum, persoalan tersebut perlu diuji karena penahanan merupakan tindakan yang harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Mereka juga mempertanyakan penyampaian sejumlah surat kepada keluarga Halim. Kuasa hukum menyebut terdapat surat bertanggal 26 Juli dan 2 Agustus yang akan mereka persoalkan dalam persidangan.
Selain prosedur penangkapan dan penahanan, kuasa hukum menyoroti barang bukti serta nilai uang yang muncul dalam perkara.
Mereka menyebut terdapat angka sekitar Rp3 juta yang kemudian disebut menjadi Rp200 ribu.
Perbedaan tersebut, menurut mereka, belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
“Kami mempertanyakan barang bukti. Ada angka sekitar Rp3 juta yang kemudian disebut menjadi Rp200 ribu.
Kami mempertanyakan ke mana selisihnya, sekitar Rp2,8 juta,” ujar Afdhal.
Kuasa hukum juga menyebut adanya uang sekitar Rp9,9 juta yang dikembalikan serta barang bukti lain yang menurut mereka masih membutuhkan penjelasan dalam persidangan.
Mereka tidak menyimpulkan perkara tersebut sebelum seluruh dalil dan bukti diperiksa hakim.
Namun, kuasa hukum meminta seluruh tindakan penyidik diuji berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami mengakui kalau ada kesalahan prosedur dalam prosesnya, tetapi kesalahan prosedur tersebut tidak kemudian membenarkan rangkaian tindakan lain yang juga bermasalah,” kata Afdhal.
Pada persidangan berikutnya, kuasa hukum berencana menuangkan kembali dalil-dalil mereka dalam replik.
Mereka juga akan menghadirkan saksi yang mengetahui proses penyampaian surat kepada keluarga serta ahli untuk memberikan pandangan mengenai aspek pidana dan praperadilan.
“Kami berharap hakim jujur dan adil dalam memeriksa perkara ini.
Kami datang untuk menguji proses hukum yang dilakukan terhadap klien kami,” ujar Afdhal.
Kuasa hukum berharap praperadilan tersebut dapat menguji secara terbuka keabsahan setiap tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat Halim.
“Mohon doa agar penegakan hukum kita semakin baik dan benar,” pungkasnya.
BERAU — Aktivitas dugaan pembalakan dan pengangkutan kayu Ulin di wilayah Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kembali menjadi sorotan. Awak media menemukan adanya dugaan aktivitas pengambilan kayu Ulin dari kawasan hutan yang disebut-sebut akan dikirim menuju Samarinda.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan pada Selasa (29/9/2026), terlihat aktivitas pengangkutan kayu menggunakan kendaraan jenis jonder. Kayu yang diangkut diduga merupakan kayu Ulin yang berasal dari kawasan hutan di wilayah Kelay.
Saat awak media melakukan konfirmasi kepada salah seorang yang berada di lokasi dan disebut terlibat dalam aktivitas pengangkutan kayu tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa kayu tersebut merupakan milik seseorang yang disebut dengan nama “Acai” dan rencananya akan dikirim ke Samarinda.
Informasi tersebut menambah perhatian awak media karena nama “Acai” juga disebut-sebut dalam sejumlah temuan terkait kayu di wilayah Kelay maupun Batu Putih. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang dapat memastikan status kepemilikan kayu tersebut maupun keterkaitan seseorang dengan dugaan aktivitas pembalakan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap kawasan hutan di Kabupaten Berau. Apalagi apabila benar kayu Ulin tersebut berasal dari kawasan hutan lindung atau kawasan yang memiliki status perlindungan tertentu, maka asal-usul, dokumen angkutan, legalitas penebangan, serta tujuan pengiriman perlu dipastikan oleh instansi berwenang.
Awak media juga menyoroti kinerja instansi terkait dalam melakukan pengawasan. Dugaan adanya aktivitas pengambilan dan pengangkutan kayu secara terbuka menjadi pertanyaan publik: sejauh mana pengawasan terhadap aktivitas kehutanan di wilayah Kelay dilakukan dan apakah setiap kayu yang keluar dari kawasan tersebut telah melalui pemeriksaan legalitas?
Lebih jauh, muncul pula dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang selama ini disebut memiliki pengaruh sehingga aktivitas pengangkutan kayu dapat berlangsung. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai fakta.
Karena itu, aparat penegak hukum dan instansi berwenang di Kabupaten Berau diharapkan dapat melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap aktivitas tersebut, termasuk mengecek asal kayu, dokumen legalitas, lokasi penebangan, pihak yang menguasai kayu, hingga tujuan pengiriman ke Samarinda.
Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat tentu berharap adanya tindakan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila seluruh aktivitas tersebut memiliki dokumen dan perizinan yang sah, pihak terkait juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya meminta klarifikasi dari pihak yang disebut dalam informasi tersebut, Dinas Kehutanan/instansi kehutanan terkait, serta aparat penegak hukum mengenai dugaan aktivitas kayu Ulin di wilayah Kelay.
