Hukum & Kriminalitas

SIDIK24Jam, MEDAN — Ahli waris tanah seluas 3.300 M2 di Lorong VII, Kampung Tegal Rejo. Kecamatan Medan Timur melakukan somasi terhadap Johan (48) warga Jl. Deli Indah III, Kelurahan Pulo Brayan, Medan Barat, Kota Medan karena diduga telah ingkar janji (Wanprestasi-red).

Melalui kuasa hukumnya, Advokat Lubis & Rekan, Mahmud Irsad Lubis,SH bersama 7 orang pengacara lainnya, Amir Hamzah (67) warga Jl. Pasar III, Tegal Rejo, Medan Perjuangan selaku ahliwaris dari alm.Basirin dan alm Amnah yang merupakan pemilik tanah 3.300 M2 telah melayangkan somasi terhadap Johan, Sabtu (11/1/2025).

Dalam somasinya, Amir Hamzah melalui pengacaranya, Mahmud Irsad Lubis,SH menyatakan jual beli tanah antara ahli waris dengan Johan sesuai akta perjanjian bernomor 3.616/Leg/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang dilegalisasi Notaris Gordon E Harianja SH dengan luas tanah 1.650 M di Lorong VII, Kampung Tegal Rejo. Kecamatan Medan Timur merupakan Wanrestasi.

Hal ini dikarenakan Johan telah melakukan ingkar janji dengan tidak membayar Rp.700 juta pada saat telah dikeluarkan Peta Bidang dari Badan Pertanahan Kota Medan.

“Johan telah membayar Rp.500 juta (pembayaran tahan ke-1) sebagai DP. Dan dalam perjanjiannya, Johan akan membayarkan Rp.700 juta (pembayaran tahan ke-2) lagi setelah Peta Bidang keluar. Namun hingga saat, uang tersebut tak kunjung dibayar,” ujar Mahmud Irsad Lubis,SH yang telah mendapat kuasa dari ahli waris.

Lanjut, Mahmud Irsad Lubis,SH, selama bertahun-tahun, para ahli waris telah berulang kali mencoba secara persuasif agar Johan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tahap ke 2 sesuai dengan perjanjian akta jual beli bernomor 3.515/Leg/2016 tersebut.

“Disebutkan dalam Pasal 1238 KUHP, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditenyukan, maka perjanjian antara ahli waris dan Johan bisa dibilang sudah merupakan Wanprestasi,” ujarnya lagi.

Atas dasar itu, ahli waris melalui pengacaranya Mahmud Irsad Lubis,SH akan menempuh jalur hukum jika Johan yang saat ini telah di Somasi oleh kantor Hukum Lubis dan Rekan tidak menaati isi Somosi tersebut.

“Kuasa hukum akan melakukan upaya hukum pidana dan bentuk Laporan Polisi maupun hukum Perdata dalam bentuk gugatan ke pengadian jika Johan tidak membayarkan sisa pembayaran kepada ahli waris, atau Johan dapat menyepakati pembatalan perjanjian jual beli tersebut,” terang Irsad. (*)

Pekanbaru,Riau :

Ketua Umum AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) Soni kepada awak media Minggu 22/12/2024 di pekanbaru mengatakan berharap agar KUD Delima Sakti dapat membuktikan bahwa lahan yang dikelola oleh KUD Delima Sakti saat ini memang benar memiliki sertifikat.

Hal tersebut terucap oleh kuasa hukumnya pada saat konfersi pers dan membantah berita yang terbit sebelumnya terkait gugatan legal standing di PN Pelalawan,”ucap soni.

Silahkan KUD Delima Sakti buktikan nantinya di persidangan pembuktikan jika lahan yang dikelola oleh KUD Delima sakti memiliki sertifikat.

“Dan akan meminta untuk dibatalkan sertifikat tersebut yang terbit di atas kawasan hutan produksi,”tegas soni

Jika terbitnya dibawah 5 tahun kita meminta BPN untuk segera membatalkanya tetapi jika terbitnya diatas 5 tahun maka kita akan gugat PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru,”terang soni

Sebelumnya salah satu advokat senior Kapitra Ampera menjelaskan kepada awak media bahwa KUD Delima Sakti didirikan pada tahun 1994, jauh sebelum Kabupaten Pelalawan resmi terbentuk. Lahan yang kini menjadi kebun sawit sebelumnya berstatus milik adat dan pengelolaannya diserahkan kepada koperasi melalui kesepakatan masyarakat.

“Proses legalitas lahan telah diselesaikan sejak awal, dan pembangunan kebun kelapa sawit dimulai pada tahun 2000. PT Inti Indosawit Subur hanya bertindak sebagai pengelola teknis di lapangan,” jelas Kapitra.

Kapitra juga menegaskan bahwa tuduhan LSM AJPLH tidak hanya merugikan KUD Delima Sakti, tetapi juga menyeret nama tokoh masyarakat dan pejabat terdahulu, termasuk Tengku Azmun Jaafar.

Soni menjelaskan bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo saat ini adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), hal ini adalah berdasarkan pada peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah provinsi dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.

Jadi jelas pada tahun 1986 area tersebut status masih kawasan hutan dan seluruh surat-surat tanah yang diterbitkan di atas OBJEK SENGKETA oleh pihak selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekarang Menteri Kehutanan) adalah merupakan surat yang cacat hukum, karena yang berhak menerbitkan surat atau izin apapun di atas OBJEK SENGKETA yang meruoakan kawasan hutan adalah hak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Sekarang Menteri Kehutanan),”terang soni

Dan perlu saya tegaskan bahwa ini adalah gugatan Legal Standing gugatan organisasi lingkungan hidup bidang kehutanan dan bukan gugatan perdata biasa jadi belum ada putusan yang inkrah terkait gugatan legal standing terhadap objek sengketa ini sebelumnya. jadi perkara ini tidak termasuk dalam prinsip Ne Bis In Idem,”tutup soni.(Team Redaksi)

Padang,Sumbar :

Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Sidoarjo JUMADI pada hari Kamis, 19 Desember 2024 resmi melaporkan delapan orang warga Silaut Kenagarian Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ke Polda Sumbar bagian Kriminal Umum.

“Benar saya sebagai ketua Koperasi KUD Sidoarjo sesuai dengan Keputusan Kemenkumham dalam Akta Perubahan Pengurus Koperasi Produsen Sidoarjo dan telah dilakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada saat rapat anggota menunjuk saya sebagi Ketua Koperasi Produsen Sidoarjo untuk saat ini,”ucap Jumadi kepada awak media.

Atas dasar itulah saya sebagai Ketua Koperasi melaporkan delapan warga yang selama ini diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan hasil uang hasil panen Kelompok Tani Sari Murni V dan dugaan melakukan jual beli lahan di bawah tangan kepada pihak ke tiga warga Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tanpa izin dari Koperasi dan pihak Bank Nagari Cabang Tapan.

Kita meminta kepada Kapolda Sumatera Barat melalui Dir Krimum (Kriminal Umum) Polda Sumbar untuk memanggil delapan Warga Kenagarian Sungai Sarik Sdr Sunyoto, Sdr Edi Markuat, Sdri Ginatun, Sdr Sulaiman , Sdr Sukardi, Sdr Suparimin, Sdr Mustam, Sdr Karso dan semua pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan terkait permasalahan dugaan penggelapan hasil uang panen buah kelapa sawit selama ini yang harusnya di setor ke Bank Nagari Cabang Tapan.

Dan meminta agar yang menerima hasil buah sawit selama ini juga di panggil dan diperiksa serta para pembeli dibawah tangan juga diminta agar segera menghubungi Ketua Koperasi Sodoarjo karena dalam waktu dekat ini akan dilakukan sita jaminan sesuai dengan perjanjian HT (Hak Tanggungan ) dengan Bank Nagari.

“Karena akibat perbuatan mereka tersebut lahan Kelompok Tani Sari Murni V dibawah Pengelolaan KUD Sidoarjo telah Wan Prestasi kepada Bank Nagari Cabang Tapan karena tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama ini sejak 2011 s/d sekarang,”tegas jumadi

Jelas anggota kelompok tani sari murni V yang lain merasa dirugikan selama ini karena tidak mendapat keuntungan dan manfaat dari hasil panen selama ini dan pembayaran cicilan kridit KKPA di bank nagari cabang tapan juga tidak pernah dibayar sejak 2011 s/d sekarang.

Dan yang lebih parah lagi selama kegiatan panen yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) hasil Panen tidak pernah disetorkan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak Bank Nagari Cabang Tapan, dimana dalam keputusan rapat sudah ditetapkan bagi hasil sebesar 30% untuk pembayaran kewajiban kepada bank dan yang sisanya 70% untuk operasional dan pemeliharaan kebun dan sissanya dibagikan untuk anggota kelompok dan hal itu juga tidak pernah terlaksana dari tahun 20011 s/d saat ini.

Atas dasar tersebutlah saya membuat laporan resmi ke Polda Sumbar dan meminta semua pihak yang terlibat agar diusut sampai dengan tuntas atas permasalahan yang timbul saat ini dan juga memanggil para pembeli lahan dibawah tangan untuk dimintai keterangan dari siapa mereka mendapatkan lahan tersebut,”tutup Jumadi.(Team Redaksi)

Ambon sidik24jam, com-Pemilik Puluhan paket ganja berhasil diamankan oleh personil satuan reserse narkoba Polresta Pulau Ambon dan PP Lease.

ASM (24), dialah pemuda pemilik Puluhan paket ganja ini berhasil diamankan pada Rabu (6/11/2024), pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIT di didepan pom bensin wayame kecamatan Teluk Ambon kota Ambon.

Hal ini disampaikan oleh Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, IPDA Janet S Luhukay.
Saat diamankan, polisi berhasil menyita
6 paket ganja ukuran kecil dari tangan tersangka. Setelah melakukan interogasi, aparat kemudian menyita lagi 22 paket ganja dirumah tersangka.

“Tindak Pidana di bidang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka ASM , berawal dan informasi bahwa tersangka ada memhki, membawa, menyimpan narkotka jenis ganja, dan dari informasi tersebut, petugas Kepolisian standby di depan pompa bensin wayame dan selanjutnya melakukan penangkapan dan hasil tersebut petugas Kepolisian berhasil menyita 6 paket ganja ukuran kecil dan tangan tersangka dan 22 paket ganja dirumah tersangka,” beber kasi Humas.

Tersangka sendiri di jerat dengan Pasal 111 ayat 1 dan Pasal 114 ayat 1 Undang–undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun.

Ongensidik

Medan,Sumut:

PT.AJP GAS sebelumnya telah ditetapkan oleh Balai Gakkum Wilayah Sumatera sebagai tersangka korporasi yang diwakili oleh pak Salim sebagai Direktur Utama PT AJP GAS terkait dugaan tindak pidana bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan telah di tetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2024.

Dan berkas tersebut sudah lengkap P21 di Kejaksaan Negeri Deliserdang untuk segera di sidangkan di PN Lubuk Pakam.

Batara Mulia Harahap,S.H Sekertaris Jendral DPP AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) Sabtu, 02/11/2024 di medan mengatakan kepada awak media bahwa akan terus mengawal kasus ini sampai dengan inkrah nantinya di PN Lubuk Pakam.

“Kita akan kawal terus kasus ini bersama teman-teman media lainya sampai dengan inkrah di PN Lubuk Pakam agar kasus ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,”ucap batara.

Jangan sampai kasus ini hilang pidananya dan hanya kasus perdatanya saja yang dimajukan ke PN Lubuk Pakam oleh Penyidik Balai Gakkum Sumatera melalui Kejaksaan Negeri Deliserdang.

‘Karena sebelumnya pada 4/03/2024 Balai Gakkum Sumatera telah menetapkan AJP GAS sebagai tersangka korporasi yang diwakili oleh Salim sebagai Direktur Utama PT.AJP GAS dalam gelar perkara,”terang batara

Dan penetapan tersangka ini dilakukan terkait Pengelolaan Limbah B3 Carbide Residu yang diduga tidak dikelola dengan baik yang mengakibatkan berdampak terhadap lingkungan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai telah diubah di dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah serta dapat dipidana tambahan dengan perampasan keuntungan dan pemulihan lingkungan yang harus dilakukan oleh PT.AJP GAS.

Dan jika ini terjadi kita tidak akan segan-segan untuk melaporkan Penyidik Gakkum Balai Wilayah Sumatera dan yang menelaah kasus ini di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) di Jakarta,”tegas batara.

Sampai dengan terbitnya berita ini belum ada dari pihak penyidik gakum balai sumatera yang dapat dihubungi oleh awak media, begitu juga pihak jaksa negeri lubuk pakam……Bersambung.(Team Redaksi)

Pekanbaru :

PT.Eka Sari Lorena resmi digugat oleh LSM Lingkungan Bidang Kehutanan di PN Pelalawan dengan No.Perkara 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN.Plw pada 30/09/2024.

Selain digugat legal standing secara perdata dengan perbuatan melawan hukum di PN Pelalawan LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan juga akan secara resmi membuat pengaduan ke Gakkum Kementerian Kehutanan Pusat di jakarta.

“Benar kami telah melakukan gugatan legal standing di PN Pelalawan terhadap PT.Eka Sari Lorena sebagai Tergugat dan PT.Nusantara Sentosa Raya sebagai Turut Tergugat I dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang Menteri Kehutanan sebagai Turut Tergugat II,”ungkap Sahat MaruliSiregar,S.H.,M.H Kuasa Hukum LSM Lingkungan Bidang Kehutanan AJPLH.

Dan teman-teman dari LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan juga sudah menyiapkan pengaduanya ke Gakkum Kehutanan Pusat di Jakarta terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit tanpa izin di atas hutan negara,”terangnya.

Kawasan hutan yang di alihfungsikan oleh PT.Eka Sari Lorena berada di wilayah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dengan luas ± 500 (Lima Ratus) Hektar .

Bahwa PT.Eka Sari Lorena telah merubah kawasan hutan produksi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan PT.Eka Sari Lorena tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan“ Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan.

Atas dasar hukum tersebut diatas selain kita melakukan gugatan kita juga akan melaporkan PT.Eka Sari Lorena ke Gakkum Menteri Kehutanan di pusat,”tutup sahat.(Team Redaksi)

Indragiri Hilir,Riau :

LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan resmi lakukan gugatan Legal Standing di PN Tembilahan terhadap PT.Agro Sarimas Indonesia dan Koperasi Cita Harapan terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Soni,S.H.,M.H.,C.Md.,C.CA Ketua Umum LSM Lingkungan Bidang Kehutanan kepada awak media ini mengatakan benar telah mendaftarkan gugatan legal standing ke PN Tembilahan terhadap PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan.

“Benar pada hari kamis 24/10/2024 kami dari Dewan Pimpinan Pusat AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) resmi memasukan gugatan ke PN Tembilahan dengan No Regestrasi Perkara Nomor : 11/Pdt.Sus-LH/2024/PN Tbh yang sidang perdananya di jadwalkan pada hari selasa 05/11/2024 mendatang untuk pemeriksaan kehadiran para pihak baik para penggugat dan para tergugat,”ungkap soni

Dalam gugatan bahwa PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan yang melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit, dimana salah satu perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan adalah terletak di Desa Pekan Tua dan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan tersebut berada di dalam KAWASAN HUTAN, yaitu seluas ± 1544 (seribu lima ratus empat puluh empat ) hektar dalam Kawasan HPK (Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi) yang dibangun tanpa izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Sehingga dengan demikian perbuatan PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum di bidang Kehutanan,yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (2) hurf a,dan c Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,  yang berbunyi “ Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan.

Dalam Petitum kita meminta kepada majelis hakim agar PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula,  dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas  ±1544 (seribu lima ratus empat puluh empat) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas, Durian burung, Gerunggang, Kedondong Hutan, Sesendok, Tembesu,Rengas, Mempisang, Mahang, Ketapang dan Kayu Bayur dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) Sekarang (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) dan melakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala per 6 (enam) bulan.

“Dan menghukum PT.ASI (Agro Sarimas Indonesia) dan Koperasi Cita Harapan untuk menyetorkan dana Jaminan Pemulihan OBJEK SENGKETA kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sekarang Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah),”terang soni.

Sebelumnya salah satu team awak media coba menghubungi Kabid di Dinas Perkebunan Kabupaten Indaragiri Hilir di Tembilahan dan beliau mengatakan bahwa benar PT.ASI (Agro Sarimas Indosesia) memiliki kebun yang berada dalam kawasan hutan dan sampai saat ini belum memiliki izin HGU dan IUP (Izin Usaha Perkebunan)……Bersambung.(Team Redaksi)

Pelalawan,Riau :

Pengaduan LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) Provinsi Riau telah mendapatkan SP2HP yang kedua dari Polres Pelalawan hasil perkembangan penyelidikan terkait penggunaan indentitas dan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dalam proses pencalonanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pelalawan 2019-2024 dan 2024 -2029, Rabu (02/10/2024).

Polres Pelalawan telah melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan identitas orang lain yang diajukan oleh ketua Perwakilan Provinsi Riau LSM AJAR Sdr Amri terhadap Sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Amri dalam pengaduannya mendapatkan dukungan dan kawalan hampir 100 media lokal dan nasional dalam membuat pengaduanya ke Polres Pelalawan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman media karena telah mendukung dan mengawal kasus ini sejak bergulir di Pengadilan Negeri Pelalawan sampai dengan saat ini,”ucap amri

Dan pihak dari Polres Pelalawan juga telah turun langsung kembali ke Kabupaten Lampung Timur pada pertengahan september 2024 lalu untuk melakukan pulbaket terkait permasalahan tersebut, dan ini sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa sebelumnya saat melakukan investigasi langsung ke lampung timur bahwa pihak sekolah PKBM WACANA tidak ada mengeluarkan legalisir ijazah oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan pada 2019 dan 2024 untuk persyaratan pencalonan dirinya.

“Benar ada salah satu kerabat anggota DPRD Kabupaten Pelalawan datang untuk meminta legalisir ke sekolah tetapi setelah kami berkordinasi kepihak dinas pendidikan kami tidak berani memberikan legalisir tersebut karena ijazah tersebut telah dibatalkan,”ungkap Sumarwan,S.Pd.I mantan kepala sekolah PKBM WACANA.

Jadi jika beliau masih bisa mencalonkan diri juga itu sudah diluar tanggung jawab kami sebagai pihak sekolah PKBM WACANA,”terangnya

Terpisah Kapolres Pelalawan AKBP Afrizal Asri SIK melalui Kasat Reskrim Kris Tofel STrk, SIK kepada awak media mengatakan telah menindaklanjuti laporan LSM Ajar, mulai dari permintaan keterangan pelapor (16/8/2024) dan menyampaikan bahwa penyidik polres Pelalawan telah melakukan pemeriksaan di Lampung Timur terhadap kepala sekolah SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA almarhum Sunardi bin Miyadi, ketua PKBM WACANA tempat sekolah Sunardi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur.

Lebih lanjut Kasat Reskrim menjelaskan, “terhadap SP2HP kedua penyidik Polres Pelalawan akan ;

1. Melakukan permintaan keterangan kepada ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan;
2. Melakukan permintaan keterangan kepada Sdr. Sunardi (Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan);
3. Akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua KPU Propinsi Riau;
4. Akan melakukan pemanggilan terhadap Ketua Bawaslu Propinsi Riau;
5. Setelah dilakukan pemeriksaan akan dilakukan Gelar Perkara;

Amri kepada awak media mengatakan akan menyurati kembali Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terkait gugatan PMH yang diajukan oleh ahli waris alm.Sunardi bin Miyadi yang ijazahnya diduga digunakan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan.

Kami juga akan menyerahkan bukti-bukti tekait adanya dugaan pemalsuan data dalam akta nikah dan pemalsuan legalisir ijazah yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Pelalawan dalam persyaratan pencalonanya.

Kita juga mengaharapkan kepada pihak Polres Pelalawan agar dapat segera meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan dokumen dan penggunaan identitas orang lain yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Pelalawan dari penyelidikan ke penyidikan dan adanya segera penetapan tersangka,”tegas amri

Karena kasus perdata dan pidananya harus dipisahkan, sebab sudah jelas dalam kasus pidananya adanya dugaan pemalsuan legalisir dan pemalsuan akta nikah yang dilakukan dalam proses pencalonan oknum anggota DPRD Kabupaten Pelalawan,”tutup amri……Bersambung.(Team Redaksi)

Ujung Tanjung,Rokan Hilir Riau – LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) www.aplh.com resmi melakukan gugatan legal standing gugatan organisasi lingkungan hidup bidang kehutanan terhadap dua (2) perusahaan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ke PN Rokan Hiir.

“Benar kami dan Kuasa Hukum kami bapak Sahat Siregar SH MH, pada hari senin tanggal 30 September 2024 telah mendaftarkan gugatan legal standing gugatan organisasi lingkugan hidup Terhadap PT. WIRA RAYA PERSADA dan PT. WAHANA MULTI TALENTA INDONESIA, turut tergugat dalam masing-masing gugatan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ke PN Rokan Hilir,”ungkap Batara Harahap,S.H Sekertaris Jenderal AJPLH kepada awak media ini.

Dalam penelusuran awak media  terpantau di SIPP PN Rokan Hilir gugatan PT. WIRA RAYA PERSADA terdaftar dengan nomor perkara 53/Pdt.Sus-LH/2024/PN Rhl dan PT. WAHANA MULTI TALENTA INDONESIA dengan nomor 54/Pdt.Sus-LH/2024/PN, dan sidang pertama akan dilaksanakan pada senin 15 Oktober 2024.

“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Legal Standing yang didaftarkan AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) berkaitan dengan adanya kebun kelapa sawit dua Perusahaan tersebut dalam Kawasan hutan jelas telah bertentangan dengan  Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi , Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, kemudian ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan” kata Ketua Tim Hukum AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) Sahat M Siregar SH MH.

“Dan ini dikuatkan juga degan telaah dari BPKH (Badan Pemantapan Kawasan Hutan) wilayah XIX Pekanbaru bahwa dua objek perkara tersebut sampai dengan saat ini masih berstatus kawasan hutan,”terang Sahat.

AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) merupakan organisasi lingkungan hidup yang aktif melakukan gugatan hukum di bidang lingkungan hidup, secara khusus di sektor kehutanan ini terhadap perusahan atau perorangan yang menguasai Kawasan hutan tanpa izin, agar Kawasan hutan tidak menjadi perkebunan kelapa sawit secara ugal ugalan.

Selain melakukan gugatan legal standing kita juga telah menyiapkan pengaduan ke Gakkum KLHK Pusat terkait alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terhadap dua perusahaan tersebut…..Bersambung.(Team Redaksi)