Fakta & Peristiwa

sidik24jam. TEBINGTINGGI – Polsek Tebingtinggi melaksanakan pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Selasa 12/5/2026.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, SH, SIK, MH melalui Kapolsek Tebingtinggi AKP J.A. Lubis, SH, MH menyampaikan pembangunan jembatan itu bertujuan mendukung akses menuju SDN 19 Alahair Timur, Gedung Koperasi Merah Putih, serta Kantor Desa Alahair Timur.

Lokasi & Pengerjaan Bersama Warga. 
“Lokasi pembangunan berada di Jalan Sidomulyo RT 04 RW 05, Dusun Sidomulyo, Desa Alahair Timur. Pekerjaan dilakukan oleh personel Polsek Tebingtinggi bersama warga setempat,” ujarnya.

Kapolsek menjelaskan, pihaknya akan terus mempercepat pengerjaan agar Jembatan Merah Putih dapat segera dimanfaatkan oleh para pelajar dan masyarakat sekitar.

Manfaat untuk Pelajar & Aktivitas Warga. 
“Kami berharap setelah pembangunan selesai, jembatan ini dapat memberikan manfaat bagi siswa maupun masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari,” katanya.

Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan program Polri untuk hadir langsung membantu infrastruktur dasar masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan akses penghubung vital…..

Editor….zamri.

sidik24jam. SELATPANJANG – Polemik penertiban aktivitas panglong arang di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mendapat perhatian serius dari DPRD. Lewat _hearing_ di Sekretariat DPRD, Senin 11/5/2026 sore, Komisi II DPRD berupaya cari solusi di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman hilangnya ribuan lapangan pekerjaan.

_Hearing_ dipimpin Ketua Komisi II Syaifi Hasan didampingi Wakil Ketua Mulyono dan Sekretaris Jani Pasaribu. Hadir anggota Komisi II lainnya: Sopandi, Pauzi, Lianita Muharni, Al Amin, dan Suji Hartono.

Pertemuan hadirkan OPD terkait: Dinas Pendapatan, Ketenagakerjaan, UMKM, Perkimtan-LH, Perikanan, Bagian Hukum, hingga KPH/UPT Kehutanan Provinsi. Sejumlah koperasi sektor panglong arang di Meranti juga dipanggil.

Antoni: Hormati Hukum, Tapi Cari Solusi Buruh.
Usai _hearing_, Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, tegaskan DPRD tidak ingin persoalan penertiban panglong arang hanya dilihat dari sisi hukum tanpa pertimbangkan dampak sosial ke masyarakat.

Menurutnya, perlindungan lingkungan hidup memang kewajiban bersama, tapi pemerintah juga harus hadir cari solusi agar masyarakat yang selama ini hidup dari aktivitas panglong arang tidak kehilangan sumber penghasilan.

Ia sebut, dari pendataan sementara, ada sekitar 1.726 tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas koperasi panglong arang di daerah itu. Jumlah itu sangat besar dan berpotensi timbulkan persoalan sosial baru jika tidak segera ditangani.

DPRD menghormati seluruh proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan aparat kepolisian dari Polda. Sementara itu, DPRD fokus mendorong solusi agar masyarakat tetap memperoleh kepastian pekerjaan, koperasi mendapatkan kejelasan legalitas, dan pemerintah dapat menghadirkan jalan tengah yang berpihak kepada masyarakat serta tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Rekomendasi: Data Skill Buruh & Libatkan Dinsos.
Antoni katakan, DPRD rekomendasikan Dinas Ketenagakerjaan dan UMKM mendata rinci para pekerja terdampak, termasuk petakan kemampuan dan keterampilan mereka. Langkah itu agar pemerintah siapkan alternatif pekerjaan maupun program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Ia nilai kondisi masyarakat terdampak, khususnya di Desa Sesap, cukup memprihatinkan karena sebagian besar warga hidup dari kerja serabutan dan aktivitas di panglong arang.

Karena itu, DPRD juga rencana menyurati Dinas Sosial agar masyarakat terdampak bisa peroleh bantuan dan perhatian pemerintah.

Skill masyarakat berbeda-beda. Ada yang memang pekerja kasar, ada juga yang memiliki kemampuan lain. Nanti akan didata lagi dan dikelompokkan supaya program bantuan maupun pelatihannya tepat,” katanya.

Selain itu, DPRD buka peluang koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait seperti Perikanan dan UMKM guna siapkan pelatihan kerja baru apabila aktivitas panglong arang benar-benar tidak dapat beroperasi kembali.

Antoni tegaskan, DPRD tidak ingin hanya jadi penonton. “Kami tidak tinggal diam. Kami ingin masyarakat bisa bekerja kembali dan lapangan pekerjaan di Kepulauan Meranti tetap bertambah,” tegasnya.

Ia sebut, mayoritas pekerja yang terdata berasal dari wilayah operasional Koperasi Silpa dan Koperasi Silpa Aulia.

Mulyono: Sorot Dugaan Pekerja di Bawah Umur.
Wakil Ketua Komisi II, Mulyono, menambahkan pihaknya juga soroti dugaan adanya pekerja di bawah umur di sejumlah panglong arang.

Menurutnya, kondisi itu perlu jadi perhatian serius dan harus dilakukan pendataan ulang untuk memastikan apakah para pekerja tersebut sudah layak bekerja atau belum.

“Kita minta nanti dicek lagi terkait pekerja di bawah umur. Itu perlu ditinjau ulang,” katanya…..

Editor…..zamri.

Berau – Laporan Informasi Kepada Kapolda Kalimantan Timur dan Gakkum KLH Terkait Dugaan Aktivitas Tambang Galian C Ilegal di jalan Matruning kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau kalimantan Timur
– Melalui pemberitaan ini, awak media menyampaikan laporan informasi terkait dugaan aktivitas penambangan galian C ilegal yang diduga berlangsung di wilayah hukum polsek gunung tabur khususnya di Kecamatan Gunung tabur Kabupaten berau Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya sudah ada berita yang viral namun tak ada tindak lanjuti dari pihak penegak hukum setempat

Awak media pun melalu peberitan ini meminta Kapolda Kalimantan Timur c/q Dir Krimsus

Dirjen Gakkum KLH (Kementerian Lingkungan Hidup )

Kapolres Kabupaten Berau agar segera menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan, verifikasi, serta penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila dugaan pelanggaran benar ditemukan.

Potensi Dampak Lingkungan
Apabila aktivitas penambangan ilegal tersebut benar adanya dan tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum (APH), maka hal ini dapat menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap potensi kejahatan lingkungan, seperti:

Kerusakan struktur tanah,

Pencemaran sungai,

Potensi longsor,

Serta kerugian negara dari sisi penerimaan pajak dan retribusi tambang.

Redaksi Buser24.com akan terus memantau perkembangan informasi ini dan siap menyampaikan pembaruan sesuai temuan di lapangan.(Fendy)

Sidik24jam. MERANTI – Dalam rangka memperingati HUT ke-15 Ormas GRIB Jaya Indonesia, DPC GRIB Jaya Kepulauan Meranti bersama Laskar Muda Melayu Riau LM2R, Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, dan KOPGRABKT Jaya Meranti gelar aksi penghijauan dan bakti sosial, Minggu 10/5/2026.

Kegiatan dipusatkan di Jalan Sungai Niur, Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi. Fokus utama: reboisasi mangrove dan pengelolaan hutan kebun tani berkelanjutan. Puluhan ribu bibit mangrove ditanam. Ratusan paket sembako juga dibagikan ke warga.

HUT ke-15, GRIB Jaya Meranti Tanam Puluhan Ribu Mangrove & Bagi Sembako di SesapApresiasi Pemda: Prinsip Keseimbangan Itu Relevan.
Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, S.H., sampaikan apresiasi lewat pesan singkat. Ia mohon maaf belum hadir langsung, tapi tegas dukung langkah kolaboratif ormas.

Pemda terus berupaya mewujudkan Kepulauan Meranti yang sejahtera. Terkait pengelolaan mangrove, meski bersinggungan dengan aturan kehutanan yang kini menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi, kami menilai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang dipaparkan rekan-rekan ormas sangat relevan,” ujar Sekda.

Sudandri tekankan pentingnya sinergi. “Pihak kehutanan, pengusaha, penegak hukum, dan masyarakat harus bangun kesamaan persepsi.”

Komitmen Pelestarian & Ekonomi Kerakyatan.
Ketua GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jami’an, S.M., jelaskan kegiatan ini bentuk kepedulian pada alam lewat _sustainable development_. “Kita perlu melakukan konservasi dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada fungsi hutan mangrove,” jelas Jami’an.

Ketua LM2R, Jefrizal, soroti dilema regulasi yang menghimpit pekerja arang bakau. Ia harap skema Perhutanan Sosial jadi solusi agar masyarakat tetap kerja tanpa langgar hukum.

Perwakilan Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, dan perwakilan buruh KOPGRABKT Jaya Meranti, R. Antoni, desak solusi cepat. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Antoni.

Dukungan Program Nasional.
Arman Saputra dari Konsultan LPB-BDS P Kementerian Koperasi dan UMKM RI turut beri selamat HUT GRIB Jaya. Ia harap GRIB terus dukung program Presiden RI dalam pemanfaatan hutan sosial.

Sudah saatnya pemerintah membuka ruang lebih luas bagi masyarakat melalui studi kelayakan yang komprehensif, baik dari aspek hukum, produksi, maupun lingkungan, demi keberlangsungan ekonomi yang berkeadilan,” tutup Arman.***

Editor….zamri.

sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti makin agresif promosikan pariwisata lewat digital. Buktinya, Kementerian Pariwisata RI gelar Promosi Branding Wonderful Indonesia Melalui Media Sosial di Ballroom Grand Meranti Hotel, Sabtu 9/5/2026 pagi.

Kegiatan Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar RI ini dihadiri Bupati yang diwakili Kadisporapar Meranti, Saiful Bakhri. Hadir juga Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief.

Acara berlangsung antusias dengan pemaparan strategi branding digital, diskusi interaktif, hingga penguatan promosi destinasi lewat medsos.

Saiful Bakhri apresiasi Kemenpar RI dan Hendry Munief yang pilih Meranti sebagai lokasi giat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Bapak Hendry Munief yang telah hadir di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini,” ujarnya.

Menurut Saiful, promosi digital berdampak besar ke kunjungan wisatawan dan ekonomi warga. Ia contohkan Festival Perang Air yang masuk Karisma Event Nusantara.

Festival Perang Air berhasil menarik lebih kurang 21 ribu kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Saiful harap dukungan pusat terus mengalir untuk wisata daerah perbatasan. Ia dorong Meranti masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. “Kami berharap Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional agar pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata semakin optimal,” harapnya.

Perwakilan Kemenpar RI, Johan Eka Safju, tegaskan transformasi promosi ke digital itu penting untuk kuatkan branding pariwisata Indonesia. “Kami mengajak seluruh pelaku pariwisata memanfaatkan media sosial sebagai sarana efektif untuk mempromosikan destinasi wisata daerah,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, nilai pariwisata strategis gerakkan ekonomi rakyat. “Pariwisata bukan hanya tentang destinasi, tetapi sektor yang mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat mulai dari transportasi, kuliner, penginapan hingga ekonomi kreatif,” ujarnya.

Hendry dorong event Meranti konsisten dan promosi digital masif. “Kita ingin pariwisata di Kepulauan Meranti terus berkembang melalui event-event yang konsisten dan promosi digital yang kuat sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan diikuti 75 peserta: pemuda, Gen Z, tokoh masyarakat, hingga pelaku pariwisata. Acara ditutup diskusi interaktif dan pemaparan strategi pemasaran digital perkuat citra Wonderful Indonesia di Meranti….

Editor…..zamri.

detik24jam. TANJUNGPINANG  – Pemkab Kepulauan Meranti dan Pemprov Kepulauan Riau resmi tandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama strategis di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Jumat 8/5/2026. Kolaborasi ini fokus genjot pembangunan, pelayanan publik, dan ekonomi kawasan perbatasan Selat Malaka.

Penandatanganan dilakukan Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purn H. Asmar bersama Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, disaksikan Ibu Bupati Hj. Ismiatun, S.E. Dilanjutkan kepala OPD terkait dari kedua daerah.

Turut hadir Sekda Provinsi Kepri Misni, Sekda Meranti Sudandri Jauzar SH, jajaran pejabat tinggi pratama, staf ahli, asisten, serta kepala OPD.

3 Sektor Prioritas: PTSP, Kesehatan, Perhubungan.  
Kerja sama mencakup perhubungan, pelayanan terpadu satu pintu, dan kesehatan. Bupati Asmar sebut ini langkah strategis percepat pembangunan dan kualitas layanan publik.

Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam optimalisasi potensi masing-masing daerah, baik di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, hingga sektor perkebunan,” ujar Asmar.

Ia menegaskan Meranti punya potensi besar sagu, kelapa, dan kopi yang perlu dikelola maksimal lewat kolaborasi. “Hubungan kerja sama dan silaturahmi antara Pemkab Meranti dan Pemprov Kepri dapat terus terjalin semakin solid di masa mendatang.”

Gubernur Ansar: Potensi Selat Malaka Harus Dimanfaatkan Bersama.  
Gubernur Ansar Ahmad tegaskan komitmen dukung pembangunan Meranti. Ia soroti posisi strategis Kepri dan Meranti di Selat Malaka yang dilintasi 80 ribu kapal/tahun dengan 70 juta kontainer.

Potensi besar ini sayang jika tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu dibutuhkan kerja sama antardaerah hingga pemerintah pusat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan bersama,” kata Ansar.

Di tengah fluktuasi APBD, Ansar nilai kerja sama antardaerah jadi kunci. “Pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam membangun ekonomi.”

Peluang Emas: Meranti Suplai 100 Ribu Kelapa/Hari ke Industri Kepri.  
Ansar ungkap industri hilir kelapa Kepri butuh 200 ribu butir/hari, tapi pasokan baru 100 ribu butir. “Dengan besarnya potensi kelapa yang dimiliki Kepulauan Meranti, ia optimistis kebutuhan bahan baku industri di Kepri dapat dipenuhi dari daerah tersebut.”

Ini menjadi peluang besar bagi petani kelapa Meranti. Pasokan ke industri dalam negeri tentu akan memberikan nilai ekonomi lebih baik dan meningkatkan daya saing dibanding hanya diekspor mentah,” jelasnya.

Pemprov Kepri juga dorong pengoperasian jalur RoRo Meranti–Kepri untuk perkuat konektivitas barang dan mobilitas warga.

Data Ekonomi Kepri: Tumbuh 7,48%, IPM 80.  
Ansar paparkan capaian Kepri versi BPS 2025: pertumbuhan ekonomi 7,48% peringkat ketiga nasional, IPM tembus 80 dengan PDRB terus naik….

Editor….zamri.

sidik24jam. SELATPANJANG – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Karimun melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (7/5/2026). Rombongan disambut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, di Ruang Rapat PUPR.

Kunjungan dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Karimun, Sulfanow Putra, http://S.IP. Turut hadir anggota DPRD Karimun, staf sekretariat, serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Meranti. Agendanya: koordinasi dan konsultasi tata cara penyerahan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bahas Alur Teknis hingga Substansi Rekomendasi DPRD. 
Tengku Arifin menyebut konsultasi ini penting untuk menyamakan persepsi soal mekanisme LKPJ sesuai PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Kita _sharing_ soal alur teknis penyerahan, format, sampai penyusunan rekomendasi DPRD. Harapannya LKPJ tidak sekadar formalitas, tapi benar-benar jadi bahan evaluasi kinerja kepala daerah,” ujar Tengku Arifin.

Ia menambahkan, Pemkab Meranti terbuka berbagi pengalaman, termasuk soal pembahasan LKPJ Bupati Meranti TA 2024 lalu yang berjalan dinamis dengan 12 rekomendasi strategis dari DPRD Meranti.

Karimun Lirik _Best Practice_ Meranti. 
Ketua Pansus Sulfanow Putra bilang pihaknya memilih Meranti karena dinilai konsisten dalam tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran. 

Kami lihat Meranti punya _best practice_ soal sinergi eksekutif-legislatif saat pembahasan LKPJ. Ini yang mau kami adopsi di Karimun agar rekomendasi Pansus nanti lebih tajam dan aplikatif,” kata Sulfanow.

Menurutnya, LKPJ Bupati Karimun TA 2025 dijadwalkan masuk DPRD akhir Maret 2026 dan harus dibahas 30 hari sesuai aturan. Pansus butuh referensi mekanisme _hearing_ OPD, verifikasi data capaian program, sampai formulasi rekomendasi.

Fokus: Indikator Kinerja & Realisasi APBD. 
Kabag Tapem Setda Meranti memaparkan 3 poin krusial yang jadi perhatian saat pembahasan LKPJ:  
1. Capaian indikator kinerja utama
 RPJMD vs realisasi  
2. Realisasi APBD  per urusan wajib & pilihan, termasuk SILPA  
3. Tindak lanjut rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya.

Data APBD TA 2025, Karimun Rp1,62 triliun, sementara Meranti Rp1,38 triliun. Meski beda postur, prinsip akuntabilitas LKPJ sama.

Konsultasi berlangsung 2 jam. Hasilnya akan dibawa Pansus Karimun sebagai bahan penyusunan jadwal dan metode pembahasan LKPJ Bupati Karimun.

Editor….zamri.

sidik24jam. SELATPANJANG– Bhabinkamtibmas Desa Lemang turun langsung ke kebun Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik petani cabe rawit di Dusun Peranggas, Selasa (5/5/2026). Kunjungan ini bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional.

Aiptu Joni Hendra, S.E., menyambangi petani Muhammad Azizi di Jalan Pelabuhan RW 02 RT 02, Dusun Peranggas, Desa Lemang, sekitar pukul 10.00 WIB. Azizi mengelola 100 batang cabe rawit dalam kemasan polybag.

Dalam kunjungan itu, Aiptu Joni menyerahkan bantuan pupuk NPK Mutiara 16, Ultradax, pupuk Trichoderma, dan satu botol insektisida merek Alika. “Bantuan ini untuk dukung pertumbuhan tanaman agar lebih optimal,” ujarnya.

Selain bantuan, Aiptu Joni juga beri motivasi agar Azizi terus produktif merawat cabe. Ia cek langsung kondisi lahan untuk pastikan tanaman tumbuh baik dan terawat.

Sejalan Asta Cita, Dorong Manfaatkan Lahan Tidur.
Kehadiran Bhabinkamtibmas ini bentuk nyata kepedulian Polri dukung program pemerintah wujudkan swasembada pangan sesuai Asta Cita. Kegiatan juga beri rasa aman dan pendampingan ke petani.

Masyarakat didorong manfaatkan pekarangan atau lahan tidur jadi produktif dengan tanam hortikultura. “Diharapkan bantuan dan pendampingan ini tingkatkan produktivitas cabe serta ekonomi keluarga petani,” kata Aiptu Joni.

Kegiatan berakhir pukul 11.00 WIB aman terkendali.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Rangsang Barat IPTU Ahmad Fauzi Menara, http://S.Pd, menyebut ini bagian upaya Polri gerakkan masyarakat mandiri pangan. “Sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah pedesaan,” tegasnya.

Editor….zamri.

sidik24jam.  SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun kompak memperjuangkan kebijakan _special border treatment_ bagi pekerja lintas batas _passing_ ke Malaysia. Langkah ini untuk memberi jaminan hukum dan perlindungan bagi puluhan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural.

Pertemuan lintas sektoral digelar di ruang rapat Kantor Dinas PUPR Meranti, Selasa (5/5/2026). Hadir Bupati Meranti H. Asmar, Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Bupati Karimun H. Ing. Iskandarsyah, Wabup Muzamil Baharudin, pimpinan DPRD, BP3MI Kepri, KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, dan akademisi.

Bupati Asmar menegaskan ini langkah konkret atasi maraknya pekerja _passing_ nonprosedural. “Negara harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi PMI kita, agar mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan memperoleh penghasilan yang layak,” ujarnya.

50 Ribu Keberangkatan, 85% Nonformal. 
Fenomena pekerja _passing_ dipicu ketimpangan ekonomi dengan Malaysia, kedekatan geografis, dan kesamaan budaya. Data 2025: lebih dari 50 ribu keberangkatan ke Malaysia via Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang. Sekitar 85% kerja di sektor nonformal: perkebunan, konstruksi, ART.

Kondisi serupa di Karimun, dengan 4.000–5.000 PMI nonprosedural. Mayoritas rawan penipuan, eksploitasi, dan risiko hukum karena tanpa dokumen lengkap.

Konjen RI: Peluang Besar, Malaysia Tunggu Regulasi RI.  
Konjen RI Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto bilang peluang _special border treatment_ cukup besar. “Pemerintah Malaysia telah memberikan sinyal positif, namun menunggu regulasi khusus dari Pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Faktor pendukung: kedekatan budaya, bahasa, dan geografis. KJRI akan dorong komunikasi ke pusat lewat Kemenlu.

Wabup Muzamil menambahkan, kebijakan ini penting tekan eksploitasi. “Dengan adanya _special border treatment_, kita bisa meminimalisir penipuan, eksploitasi tenaga kerja, serta risiko hukum yang selama ini kerap dialami PMI,” ujarnya.

Dibawa ke Sosek Malindo. 
Bupati Karimun H. Ing. Iskandarsyah dukung penuh dan minta koordinasi intensif Pemda-Pusat-KJRI. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riadi ingatkan dukungan pengusaha Malaysia penting, terutama _job order_ yang jelas.

Hasil rembuk akan dirumuskan jadi kertas kerja untuk forum kerja sama Indonesia–Malaysia, Sosek Malindo. Poin strategis: penguatan perlindungan pekerja lintas batas, skema _special border treatment_, strategi jalur ganda, dan transformasi vokasi….

Editor…zamri.