SELATPANJANG, SIDIK24JAM – Persoalan meninggalnya MA (26) , warga Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, di salah satu hotel di Pekanbaru pada 20 Agustus 2026 lalu, masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Di tengah berbagai informasi yang berkembang, jajaran Partai NasDem Riau dan Kepulauan Meranti* memilih mendatangi keluarga almarhum untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus mempererat silaturahmi.
Kunjungan tersebut berlangsung Senin (14/9/2026) di kediaman keluarga almarhum di Kecamatan Merbau.
Rombongan dipimpin *Wakil Ketua Bapilu DPW Partai NasDem Provinsi Riau Dedi Harianto Lubis, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Riau Panda Sitondang , serta Ketua DPD Partai NasDem Kepulauan Meranti Rony Samudra. Turut hadir kader NasDem Meranti Lianita Muharni bersama suaminya, Harunsen Siregar.
Kedatangan rombongan disambut langsung ayah almarhum, Sutrisno , bersama istrinya, Arlinda . Pertemuan juga didampingi kuasa hukum keluarga Wawan, SH , kakak kandung almarhum Nur Roihatul Jannah , pemuka agama *Darwin , serta tokoh pemuda Yoldi Asadi dan Firman Syahputra.
Almarhum ini bukan kader NasDem. Tetapi karena kedekatan kami sejak sama-sama aktif dalam organisasi asal Meranti di Pekanbaru, hubungan itu terus terjalin,” kata Rony Samudra.
Rony mengaku memandang MA seperti adik sendiri.
“Karena itu, hari ini kami datang bukan membawa kepentingan apa-apa. Kami datang sebagai bagian dari keluarga yang ingin menyampaikan rasa duka dan memberikan penguatan kepada keluarga almarhum,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan munculnya berbagai informasi dan narasi yang berkembang setelah meninggalnya MA.
“Persoalan ini seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Mari kita hormati keluarga yang sedang berduka,” ajaknya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Ahliwaris, Wawan Kurniawan, SH., menegaskan pihak keluarga telah menerima kepergian MA sebagai musibah.
Ahliwaris selaku orang tua dari almarhum telah menerima secara ikhlas meninggalnya almarhum sebagai musibah. Para pihak selaku ahliwaris tidak akan melakukan upaya hukum apa pun hingga kemudian hari,” tegas Wawan.
Ia berharap sikap keluarga tersebut dihormati semua pihak dan masyarakat tidak lagi memperkeruh suasana.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Darwin . Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi duka keluarga.
Orang tuanya sudah cukup menderita karena kehilangan anak. Biarkan orang menafsirkan yang lain, itu urusan dia. Yang penting kita sebagai keluarga sudah kita ikhlaskan,” pungkasnya.
Usai bersilaturahmi, rombongan kemudian berziarah ke makam almarhum MA dan memanjatkan doa agar almarhum mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Allah SWT…(ZAMRI)
MERANTI, SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persiapan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026. Rakor digelar di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (10/9/2026) pagi.
Dalam arahannya, Bupati Asmar menegaskan seluruh tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara serius, profesional, transparan, adil, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah harus berdiri di atas semua kepentingan dan memastikan proses demokrasi di desa berlangsung secara objektif dan berkeadilan ,” tegas Asmar.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat tidak bekerja secara parsial. Komunikasi, koordinasi, dan sinergi harus dibangun sejak tahapan awal hingga proses Pilkades selesai.
Bupati juga meminta jajaran pemerintahan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh calon dan masyarakat tanpa membeda-bedakan.
“Kita berharap seluruh tahapan Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan aman, tertib, lancar, demokratis, jujur, adil, transparan, dan berintegritas ,” ujarnya.
Selain kesiapan administratif, Bupati menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan di setiap tahapan dan wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi persoalan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkades.
“Mari kita jadikan Pilkades Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat demokrasi desa, mempererat persatuan masyarakat, serta mempercepat pembangunan dan pelayanan ,” katanya.
Bupati Asmar menegaskan keberhasilan Pilkades membutuhkan sinergi Pemerintah Daerah, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, penyelenggara Pilkades, serta seluruh elemen masyarakat.
Tahapan Pilkades Sudah Masuk Pemutakhiran Data Pemilih.
Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajarullah., dalam pemaparannya menyampaikan tahapan Pilkades Serentak 2026 saat ini telah memasuki proses pemutakhiran data pemilih.
Ia menjelaskan pendaftaran bakal calon kepala desa telah dilaksanakan pada 3–7 Agustus 2026. Dari seluruh desa yang melaksanakan Pilkades, terdapat 5 desa yang harus memperpanjang masa pendaftaran karena jumlah calon belum memenuhi ketentuan.
“Semua tahapan, titik kritis pertama sudah kita lalui, yaitu tahap pendaftaran sampai pencabutan nomor urut ,” jelas Fajarullah. Pencabutan nomor urut terakhir dilaksanakan di Desa Beting pada 2 September 2026.
Saat ini panitia tengah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk ditetapkan dalam pleno sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dijadwalkan 17–19 September 2026.
Fajarullah juga merinci jadwal tahapan selanjutnya:
– Deklarasi Damai : Minggu ketiga/keempat September 2026
– Masa Kampanye : 2–4 Oktober 2026
– Masa Tenang : 5–7 Oktober 2026
– Pemungutan Suara : 8 Oktober 2026.
Dinas PMD telah mengidentifikasi potensi kerawanan seperti persaingan antarkandidat, konflik pendukung, politik uang, gesekan di medsos, persoalan data pemilih, serta potensi sengketa hukum pasca Pilkades.
Turut hadir pimpinan Forkopimda Meranti, Sekda, jajaran OPD terkait, para camat, kepala desa, Ketua BPD, serta tamu undangan..(ZAMRI)
ASAHAN — Sengketa waris terkait bidang tanah di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, memasuki tahapan penting dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri (PN) Kisaran.
Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2026/PN-Kis tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan penguasaan dan hak atas tanah, tetapi juga menyoroti sejumlah dokumen yang berkaitan dengan riwayat tanah serta penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 24/Aek Loba.
SHM tersebut tercatat terbit pada 14 November 2011 dengan luas 2.414 meter persegi.
Salah satu dokumen yang kini menjadi sorotan adalah Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 tertanggal 30 Desember 2010.
Dalam dokumen tersebut tercantum bidang tanah dengan luas sekitar 1.014,75 meter persegi, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp50 juta.
Namun, keberadaan serta administrasi surat tersebut kemudian dipersoalkan setelah adanya keterangan tertulis dari Pemerintah Desa Aek Loba.
Desa Aek Loba Keluarkan Surat Keterangan
Pemerintah Desa Aek Loba sebelumnya menerbitkan Surat Keterangan Nomor 500.17.2.3/374/AL/2024 tertanggal 14 Agustus 2024, yang ditandatangani Kepala Desa Aek Loba, Ir. Ponimin.
Dalam surat tersebut, Pemerintah Desa Aek Loba memberikan keterangan terkait Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 tertanggal 30 Desember 2010.
Berdasarkan surat tersebut, aparatur Pemerintah Desa Aek Loba menyatakan bahwa berdasarkan Buku Khusus Pertanahan Desa Aek Loba, pihak desa tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan tidak pernah menandatanganinya.
Keterangan tertulis tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian pihak kuasa hukum dalam perkara yang kini bergulir di PN Kisaran.
Bagi kuasa hukum, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan membandingkan dokumen yang berada di Pemerintah Desa dengan dokumen pertanahan yang menjadi dasar penerbitan SHM.
Kuasa Hukum Desak BPN Buka Warkah
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H., mendesak pihak ATR/BPN Kabupaten Asahan untuk menghadirkan atau membuka warkah yang berkaitan dengan penerbitan SHM Nomor 24/Aek Loba melalui mekanisme hukum di persidangan.
Desakan tersebut semakin mengemuka menjelang agenda persidangan yang dijadwalkan pada Selasa, 15 September 2026 di PN Kisaran.
Menurut kuasa hukum, warkah menjadi dokumen penting untuk mengetahui rangkaian administrasi dan dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat.
Mangembang Pandiangan, S.H., M.H. mengatakan, pihaknya tidak meminta BPN menentukan siapa yang benar ataupun salah.
“Kami meminta BPN Asahan transparan. Kami tidak meminta BPN menentukan siapa yang benar atau salah. Kami hanya meminta warkah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat dihadirkan dalam persidangan agar dapat diperiksa dan diuji,” ujar Mangembang Pandiangan, S.H., M.H.
Menurutnya, apabila Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/34/AL/2010 memang menjadi bagian dari dokumen dasar penerbitan SHM, maka dokumen tersebut penting untuk diperiksa dalam proses pembuktian.
Pernah Ditunjukkan di PN Tanjung Balai, Kini Diminta Dibuka di PN Kisaran
Sorotan lain datang dari informasi mengenai proses perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
Menurut keterangan pihak kuasa hukum, dalam perkara sebelumnya di PN Tanjung Balai, pihak BPN disebut pernah menunjukkan warkah yang berkaitan dengan SHM Nomor 24/Aek Loba dalam persidangan.
Sementara dalam perkara sengketa waris yang saat ini berlangsung di PN Kisaran, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa warkah tersebut belum ditunjukkan sebagaimana yang mereka harapkan.
Perbedaan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan kuasa hukum kembali meminta agar warkah dihadirkan dalam persidangan PN Kisaran.
Menurut mereka, jika dokumen yang sama pernah diperlihatkan dalam perkara sebelumnya, maka keberadaan dan relevansinya dalam perkara saat ini perlu dijelaskan melalui mekanisme hukum.
“Dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pihak BPN disebut pernah menunjukkan warkah. Karena dokumen tersebut kembali relevan dalam perkara sengketa waris di PN Kisaran, kami meminta agar warkah tersebut dapat dihadirkan melalui mekanisme hukum,” ungkap pihak kuasa hukum.
Dengan demikian, kuasa hukum berharap tidak ada lagi pertanyaan mengenai keberadaan dokumen tersebut ketika proses pembuktian berlangsung.
Bukan Sekadar Sertifikat, Dasar Penerbitannya Juga Harus Terang
Kuasa hukum menegaskan bahwa yang menjadi perhatian bukan semata-mata keberadaan SHM Nomor 24/Aek Loba.
Menurut mereka, yang juga perlu diketahui adalah dokumen apa yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, bagaimana proses administrasinya, serta apakah dokumen yang kini dipersoalkan memang terdapat dalam warkah pertanahan.
“Yang kami minta bukan sekadar melihat sertifikat. Kami ingin mengetahui apa yang menjadi dasar penerbitannya, dokumen apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, dan apakah dokumen yang sedang dipersoalkan tersebut memang terdapat dalam warkah,” kata Mangembang Pandiangan.
Selanjutnya, seluruh dokumen tersebut dapat diuji dan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan proses pembuktian yang berlangsung di persidangan.
Kuasa Hukum: Kami Tidak Menuduh BPN
Di tengah sorotan tersebut, kuasa hukum juga menegaskan bahwa permintaan kepada BPN Asahan bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kesalahan dari institusi tersebut.
Mereka menyatakan bahwa permintaan tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan kejelasan dokumen dalam perkara yang sedang diperiksa pengadilan.
“Kami tidak menuduh BPN. Kami meminta transparansi. Kalau warkahnya ada, hadirkan. Kalau dokumennya benar, biarkan diuji. Kalau ada perbedaan dengan arsip desa, juga harus dijelaskan. Jangan sampai persoalan menjadi tanda tanya,” tegas Gokma Surya P. Pandiangan, S.H.
Menurutnya, keterbukaan dokumen justru dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak yang sedang berperkara.
Sidang Selasa 15 September Jadi Perhatian
Dengan adanya surat keterangan Pemerintah Desa Aek Loba mengenai administrasi Surat Ganti Rugi Tahun 2010 dan permintaan terhadap warkah SHM Nomor 24/Aek Loba, agenda persidangan Selasa, 15 September 2026 menjadi perhatian pihak kuasa hukum.
Mereka berharap dokumen yang dianggap relevan dengan perkara dapat dihadirkan melalui prosedur hukum sehingga dapat diperiksa secara terbuka.
Surat Ganti Rugi Nomor 592.2/34/AL/2010, Surat Keterangan Pemerintah Desa Aek Loba Tahun 2024, serta warkah yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 24/Aek Loba kini menjadi bagian penting dalam rangkaian pembuktian.
Awak Media Konfirmasi BPN Kisaran
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, awak media juga melakukan upaya konfirmasi kepada pihak BPN Kisaran, khususnya bagian yang menangani sengketa, atas nama Dirga Syahputra, S.H.
Konfirmasi dilakukan untuk meminta penjelasan mengenai keberadaan warkah SHM Nomor 24/Aek Loba, termasuk mengenai permintaan pihak kuasa hukum agar warkah tersebut dihadirkan dalam persidangan PN Kisaran pada Selasa, 15 September 2026.
Namun, saat awak media mencoba menghubungi Dirga Syahputra, S.H. melalui sambungan telepon seluler, panggilan tersebut belum mendapatkan jawaban.
Upaya konfirmasi kemudian kembali dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini disusun dan diterbitkan, belum terdapat tanggapan dari yang bersangkutan.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Dirga Syahputra, S.H., BPN Asahan maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab mengenai persoalan warkah serta proses administrasi pertanahan yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
“Buka Warkah, Biarkan Dokumen Berbicara”
Kuasa hukum yang terdiri dari Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H. berharap BPN Asahan dapat memberikan transparansi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tidak meminta keistimewaan dan tidak meminta BPN berpihak. Kami hanya meminta dokumen yang berkaitan dengan perkara dibuka melalui mekanisme hukum. Setelah itu, biarkan para pihak menguji dan majelis hakim yang menilai,” ujar Tanjaya Sidauruk, S.H.
Bagi kuasa hukum, persoalannya sederhana.
Jika dokumennya ada, hadirkan. Jika dipersoalkan, uji. Jika terdapat perbedaan, jelaskan.
Sebab ketika sebuah persoalan telah masuk ke ruang pengadilan, klaim masing-masing pihak harus diuji berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
Bukan siapa yang paling keras berbicara yang menentukan kebenaran, melainkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Kini perhatian tertuju pada persidangan Selasa, 15 September 2026 di Pengadilan Negeri Kisaran.
Apakah warkah SHM Nomor 24/Aek Loba yang diminta pihak kuasa hukum akan dihadirkan dan diperiksa dalam proses pembuktian, menjadi bagian dari dinamika persidangan yang akan dinilai oleh majelis hakim.
Kuasa hukum Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Reinhard M. Sinaga, S.H., dan Tanjaya Sidauruk, S.H. mendesak pihak BPN Asahan membuka dan menghadirkan warkah melalui mekanisme hukum di persidangan.
Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk memaksa siapa yang benar. Tetapi agar dokumen diperiksa, fakta diuji, dan majelis hakim memberikan penilaian berdasarkan alat bukti.
MERANTI,SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, menerima kunjungan rombongan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, di Rumah Dinas Bupati, Kamis (3/9/2026).
Turut mendampingi, Kadis Disperindag *Marwan, SE , Plt Kadis Koperasi Eko Priyono, M.Si , Plt Kadis Kominfo Sukri, SE dan Kabag Prokopim.
Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus membahas peluang kolaborasi antara UIN Suska Riau dan Pemkab Meranti, khususnya dalam bidang akademik, kajian potensi daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kolaborasi Kembangkan Sagu.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang memberi manfaat bagi masyarakat.
“Terima kasih dan selamat datang. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi antara UIN dengan Pemkab Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Menurutnya, salah satu potensi yang dapat dikembangkan bersama adalah sektor sagu. Meranti dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sagu terbesar di Riau.
“Tradisi di sini, makanan tradisinya sagu. Meranti ini salah satu daerah penghasil sagu terbesar,” katanya. Bupati bahkan mengajak rombongan mencicipi makanan berbahan dasar sagu.
Tawarkan Kajian dan Beasiswa.
Perwakilan UIN Suska Riau, Rasmon , menyebut kunjungan ini untuk membuka ruang kolaborasi. UIN Suska memiliki tim survei dan kajian yang dapat mendukung Pemkab dalam memperoleh data dan rekomendasi kebijakan.
“Niatan kami hari ini yang pertama bersilaturahmi ke Pak Bupati, temu sapa, kemudian mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan, terutama terkait bidang akademik dan kajian-kajian,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan, termasuk kemungkinan pemberian beasiswa bagi aparatur atau putra-putri daerah Meranti untuk melanjutkan pendidikan di program studi relevan.
10 Potensi Unggulan Jadi Referensi Kebijakan.
Direktur CSAD UIN Suska Riau, Dr. Ade Ria Nirmala, SE., MM. , menjelaskan pihaknya tengah mengkaji sejumlah potensi unggulan Meranti. Hasilnya akan dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dijadwalkan Jumat (4/9/2026).
“Harapan kami, 10 unggulan dan potensi ini bisa menjadi salah satu referensi bagi Pemkab Meranti untuk membuat sebuah kebijakan,” jelas Ade.
Menurutnya, penetapan sektor unggulan penting agar pengembangannya tidak hanya jadi tugas satu OPD. Semua OPD harus berkolaborasi sesuai tugasnya.
“Jangan sampai UMKM ini hanya menjadi pekerjaan dinas UMKM saja. Tujuannya adalah bagaimana kebijakan terhadap sektor unggulan itu bisa menjadi kolaborasi semua OPD,” katanya.
FGD tersebut diharapkan menghasilkan masukan konkret bagi Pemkab Meranti dalam mengembangkan UMKM, ekonomi lokal, pendidikan, dan komoditas unggulan.
Pada FGD Jumat nanti, Pemkab dijadwalkan diwakili Sekretaris Daerah. Bupati Asmar tidak dapat hadir karena agenda lain.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan kajian berbasis data untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan…(ZAMRI)
Pekanbaru – Dua organisasi anti-rasuah, Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) dan Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK), mendesak Ditreskrimsus Polda Riau serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan dana revitalisasi SMAN 2 Enok di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Proyek revitalisasi tersebut menggunakan anggaran bernilai total Rp 1,4 miliar. Rinciannya dialokasikan untuk pembangunan ruang UKS sebesar Rp 138 juta, rehabilitasi 3 ruang kelas sebesar Rp 379 juta, serta pembangunan 3 ruang kelas baru senilai Rp 926 juta.
Ketua Umum AJAR sekaligus Ketua Umum AJAK, Soni, S.H., M.H., M.Ling., C.Md., C.LA, Rabu 02/09/2026 meminta aparat penegak hukum (APH) segera melakukan audit serta Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) atas indikasi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut.
Soni mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian antara data pada papan informasi proyek dengan realisasi fisik di lokasi.
”Hasil investigasi menunjukkan rehab ruang kelas yang dikerjakan hanya dua ruangan, padahal di papan informasi proyek tertulis tiga ruangan. Ketika jumlah yang direhab tidak sama dengan yang dikerjakan, bukankah ini bukti kuat adanya dugaan pelanggaran?” tegas Soni.
Selain ketidaksesuaian fisik bangunan, tim investigasi juga menemukan kejanggalan administratif pada papan informasi kegiatan. Nomor Surat Perintah Kerja (SPK), tanggal mulai pelaksanaan, hingga batas waktu berakhirnya kegiatan tidak dicantumkan.
“Di papan proyek, nomor SPK tidak ada, tanggal mulai pelaksanaan tidak ada, dan jadwal berakhirnya kegiatan juga tidak dicantumkan. Ini jelas suatu keanehan dan melanggar prinsip transparansi publik,” lanjutnya.
Melalui laporan informasi ini, pihak AJAR dan AJAK mengimbau seluruh jajaran penegak hukum di Riau untuk mengambil langkah tegas. Dalam waktu dekat, kedua lembaga ini juga berencana menyurati Ditreskrimsus Polda Riau dan Kejati Riau secara resmi agar segera turun memeriksa lokasi SMAN 2 Enok.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMAN 2 Enok, Farida Aryani M.Pd., belum memberikan respons saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp maupun panggilan telepon. Hal serupa terjadi pada Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Beni Febrianto, yang belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan tersebut…..Bersambung.(Team Redaksi)
SIDIK24JAM – MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) bersama PT Timah Tbk. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti pada Selasa (1/9/2026).
Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen PT Timah Tbk yang secara konsisten membuka ruang komunikasi serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan serta pembaruan dokumen RIPPM.
“Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar forum untuk menyampaikan program. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung, melihat persoalan yang ada di lapangan, sekaligus menyusun langkah pemberdayaan yang benar-benar memberikan manfaat,” ujar Asmar.
Bupati memaparkan bahwa sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, di sisi lain daerah ini masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, isu lingkungan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Asmar berharap program pemberdayaan melalui RIPPM PT Timah dapat bersinergi secara erat dengan prioritas pembangunan daerah. Ia menegaskan agar program yang dirancang tidak bersifat bantuan sesaat, melainkan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang sehingga masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan.
“Kita ingin penguatan di berbagai sektor nyata, seperti pembinaan UMKM, peningkatan keterampilan warga, pengembangan ekonomi produktif, dukungan sektor perikanan dan pertanian, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, serta program yang mendukung kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal, mengkoordinasikan, dan menyinkronkan program pemberdayaan ini agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran, terukur, dan berdampak luas.
“Mari kita susun RIPPM yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Saya percaya, dengan komitmen bersama, keberadaan PT Timah Tbk di Meranti akan terus memberikan kontribusi positif,” tutup Bupati.
Sebelumnya, Division Head Kundur Area PT Timah Tbk, Ronanta menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan momentum yang sangat penting sebagai wadah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan RIPPM-nya.
“Program yang dilakukan oleh PT Timah ini bukan hanya sekedar menyatakan di atas kertas bagus, tetapi juga harus diaplikasikan, terutama di lingkungan operasional,” ujarnya.
Ronanta mengatakan, beberapa tahun lalu, pihaknya sudah mengeksploitasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di Kepulauan Meranti, akan tetapi beberapa tahun belakang ini pihaknya belum beroperasi kembali karena ada kendala terkait dengan begitu tebal atau tingginya lapisan tanah penutup atau overburden.
“Namun, kita tetap memperpanjang IUP-nya selama sepuluh tahun kedepan. Tentu hal ini kami memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat melalui program RIPPM tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Riau, Wan Saiful Effendi, AP., M.Si menyampaikan apresiasi kepada PT Timah yang telah melaksanakan forum konsultasi publik ini melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat.
” Menurut kami forum seperti ini sangat penting untuk memastikan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan,” ungkapnya.
RIPPM bukan hanya merupakan dokumen perencanaan program tapi harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa keberadaan kegiatan usaha dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu pembaruan RIPPM perlu melihat kondisi aktual di lapangan, potensi daerah serta kebutuhan masyarakat dan program yang dirancang diharapkan tidak hanya memberikan manfaat sesaat tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas kemandirian, kesejahteraan dan dalam jangka panjang.
“Khusus di Kepulauan Meranti kita memahami bahwa masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang sangat beragam. Karena itu program-program pemberdayaan perlu mempertimbangkan potensi lokal serta sumber penghidupan masyarakat termasuk sektor perikanan, pertanian, usaha mikro dan kecil. Peningkatan keterampilan, pendidikan serta bidang-bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” tambahnya.
Kegiatan FGD juga dihadiri CSR Section Head CSR dan CE Kundur Area Dyna; perwakilan PT Sucofindo Semarang Dede Abdul Hasyir, S.E., Ak., M.Ak dan Retno Suryani. Turut hadir jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, para camat, kepala desa, serta Ketua Nelayan Kecamatan Rangsang..(ZAMRI)
Sidik24jam.com |DELI SERDANG – Aktivitas pemasangan tiang jaringan internet (WiFi) di Desa Nagarejo, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memicu gelombang protes dari warga setempat. Pengoperasian yang berlangsung dalam sepekan terakhir ini dinilai ilegal karena berdiri di lahan pribadi tanpa izin, diselimuti intimidasi, serta menutup-nutupi identitas perusahaan penyelenggara.
Gejolak paling krusial terjadi di Dusun VI Nagarejo. Sejumlah pemilik lahan keberatan lantaran tiang-tiang besi dipancang di pekarangan rumah mereka tanpa koordinasi, tanpa persetujuan tertulis, maupun ganti rugi yang jelas.
Salah seorang pemilik tanah yang menolak penguasaan lahan secara sepihak tersebut bahkan mendapati perlakuan tidak menyenangkan. Pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, kediamannya didatangi oleh oknum berinisial B (Mas B) bersama rekannya dengan nada tinggi dan lontaran nada mengancam.
“Jangan merasa hebat atau punya pelindung, hadapi saja aku! Aku tidak takut pada siapa pun!” ujar oknum tersebut menirukan penuturan warga setempat. Insiden tersebut mendatangkan kecemasan dan rasa teror bagi pihak keluarga.
Sembunyikan Identitas Provider dan Abaikan Keselamatan
Upaya warga dan insan pers untuk mengonfirmasi identitas penyedia jasa (provider) maupun keabsahan dokumen perizinan tidak membuahkan hasil. Pihak pengembang maupun oknum yang mengawal proyek terkesan mengelak dan menutup rapat informasi penanggung jawab proyek.
Kepala Dusun setempat berdalih kegiatan tersebut telah berkoordinasi dengan Kepala Desa. Kendati demikian, saat diminta menunjukkan bukti fisik perizinan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tidak ada satu pun dokumen sah yang dapat diperlihatkan.
Tak hanya persoalan sengketa lahan, keselamatan warga juga mulai terancam akibat kabel fiber optik yang terpasang asal-asalan. Belum lama ini, seorang warga dilaporkan mengalami kecelakaan akibat terjerat kabel yang membentang semrawut di area Tipe Pentol saat hendak berangkat kerja menuju Tanjung Morawa.
Sinyal Pelanggaran Hukum dan Tuntutan Warga
Tindakan pemancangan tiang tanpa izin serta penggunaan metode intimidasi ditenggarai menabrak serangkaian regulasi mendasar, di antaranya:
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 13 & 36): Kewajiban menghormati hak atas tanah milik orang lain dan larangan mendirikan sarana telekomunikasi tanpa izin.
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP: Menutupi identitas pengembang dan transparansi perizinan publik.
KUHPidana: Dugaan pelanggaran Pasal 385 (Penyerobotan tanah), Pasal 335 (Perbuatan tidak menyenangkan/ancaman kekerasan), serta Pasal 360 (Kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka).
Masyarakat Desa Nagarejo menegaskan tidak menolak masuknya modernisasi atau jaringan telekomunikasi, namun menolak keras cara kerja yang sewenang-wenang.
Melalui pernyataan sikapnya, warga meminta instansi terkait—mulai dari Camat Galang, Dinas Kominfo Deli Serdang, DPMPTSP, hingga Satreskrim Polresta Deli Serdang—untuk segera menghentikan sementara aktivitas di lapangan, menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi, serta memanggil pihak pengusaha untuk memaparkan legalitas secara transparan di hadapan publik(Tim)
RANGSANG, SIDIK24JAM – Turnamen sepak bola Portesa Cup II Desa Teluksamak, Kecamatan Rangsang resmi ditutup, Selasa (18/8/2026) di Lapangan Portesa. Ajang yang diikuti 72 klub, ini tidak hanya menjadi perebutan gelar juara, tetapi juga ruang pembinaan bagi generasi muda.
Bupati Kepulauan Meranti ,AKBP (Purn.) H. Asmar, diwakili Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kepulauan Meranti Husni Mubarak, M.Pd.I , hadir sekaligus membacakan sambutan pada acara penutupan.
Olahraga Tentang Sportivitas dan Persaudaraan”.
Dalam sambutan Bupati, Husni Mubarak mengapresiasi panitia, Pemerintah Desa Teluksamak, sponsor, aparat keamanan, wasit, official, pemain, dan masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan turnamen.
Ia menegaskan kompetisi olahraga memiliki nilai lebih besar daripada sekadar mengejar kemenangan.
Olahraga bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun sportivitas, persaudaraan dan semangat untuk terus berkembang,” pesan Asmar.
Bupati juga mengingatkan para pemain agar menjadikan kemenangan sebagai motivasi dan kekalahan sebagai bahan evaluasi.
Menang dengan rendah hati, kalah dengan terhormat. Itulah sejatinya semangat olahraga,”. ujarnya.
Menurutnya, kegiatan olahraga yang tumbuh dari masyarakat penting untuk membangun ekosistem pembinaan generasi muda di daerah. Portesa Cup diharapkan terus digelar berkelanjutan dengan kualitas yang semakin baik.
Keberanian untuk bertanding, menjaga sportivitas, dan memberikan permainan terbaik juga merupakan sebuah prestasi,”, tambahnya.
AREPA FC Juara, Raih Rp20 Juta.
Hasil akhir Portesa Cup II:
Juara 1: AREPA FC – Rp20 juta
Juara 2: Mayau FC – Rp10 juta
Juara 3: PELANGI JAYA FC. – Rp7 juta
Juara Harapan: PSB Bantar FC – Rp4 juta
Para pemenang juga menerima trofi dan sertifikat.
Penutupan Portesa Cup II diharapkan menjadi momentum menjaga semangat kebersamaan selama kompetisi, sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda dari Kecamatan Rangsang yang mampu mengharumkan nama Kepulauan Meranti di masa mendatang. (ZAMRI).
Sidik24jam.com-Manyak Payed — Setiap pagi tanggal 17 Agustus selalu memiliki suasananya sendiri. Di Lapangan Bola Kaki Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, rumput hijau dipenuhi barisan anak-anak sekolah. Seragam putih memenuhi lapangan. Di kejauhan, bendera Merah Putih terpasang di sejumlah sudut.
Ada yang berdiri sebagai peserta upacara. Ada yang bertugas. Ada yang menunggu giliran menyanyikan lagu perjuangan. Ada pula yang berdiri dalam barisan dengan wajah serius, mengikuti setiap aba-aba yang terdengar dari tengah lapangan.
Pagi itu, mereka tidak datang untuk sekadar menyaksikan sebuah upacara.
Mereka sedang menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang mungkin suatu hari nanti akan mereka kenang.
Pemerintah Kecamatan Manyak Payed menggelar upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Bola Kaki Tualang Baro, Senin (17/8/2026).
Upacara diikuti para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA sederajat se-Kecamatan Manyak Payed. Kehadiran mereka membuat lapangan terasa penuh. Putih seragam sekolah bertemu dengan hijau lapangan, sementara Merah Putih menjadi warna yang menyatukan semuanya.
Tepat pukul 09.00 WIB, suasana yang sebelumnya dipenuhi aktivitas berubah hening.
Sirene terdengar.
Barisan menjadi lebih tegak. Percakapan berhenti. Pandangan tertuju ke depan.
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati dengan pembacaan teks Proklamasi yang menggema di tengah lapangan.
Di antara barisan itu, ada anak-anak yang mungkin belum sepenuhnya memahami panjangnya perjalanan bangsa ini menuju kemerdekaan.
Tetapi mereka sedang mengalami satu bagian kecil dari sejarahnya.
Mereka berdiri bersama teman-teman sekolahnya. Mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Mereka melihat Merah Putih dinaikkan. Mereka memberi hormat ketika Sang Saka mencapai puncak tiang.
Barangkali, bagi mereka, pagi itu hanya berlangsung beberapa jam.
Tetapi kenangan sering bekerja dengan cara yang berbeda.
Ada Kemerdekaan yang Dikenalkan Lewat Upacara
Upacara tersebut dipimpin Sekretaris Kecamatan Manyak Payed, Muslim Budiman, S.Ag., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.
Perwira Upacara dipercayakan kepada Pelda Natra Wiriawan dari Koramil 06/Manyak Payed Kodim 0117/Aceh Tamiang. Sementara Komandan Upacara dijabat oleh Serma Suriyadi dari Koramil 06/Manyak Payed Kodim 0117/Aceh Tamiang.
Turut hadir Wakapolsek Manyak Payed Iptu Hendri Mulyadi yang mewakili Kapolsek Manyak Payed serta unsur TNI dari Koramil 06/Manyak Payed.
Namun, yang membuat pagi itu terasa hidup bukan hanya susunan pejabat atau barisan petugas.
Ada anak-anak yang bernyanyi dengan suara lantang.
Ada anggota Paskibra yang menjalankan tugas dengan penuh konsentrasi.
Ada petugas yang sejak awal berdiri di tengah lapangan dalam panas matahari.
Dan ada para pelajar yang mungkin belum menyadari bahwa mereka sedang menciptakan sebuah kenangan bersama.
Kemerdekaan memang tidak lagi mereka kenal dalam bentuk perjuangan bersenjata.
Bagi mereka, Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang sudah ada sejak mereka lahir.
Mereka mengenal Merah Putih sebagai bendera di sekolah. Mengenal 17 Agustus sebagai hari libur dan upacara. Mengenal lagu kebangsaan dari ruang kelas.
Tetapi di lapangan seperti Tualang Baro, semua itu kembali dipertemukan dalam sebuah pengalaman bersama.
Mereka belajar bahwa kemerdekaan bukan hanya cerita dalam buku sejarah.
Kemerdekaan juga hadir dalam kesempatan untuk berdiri di lapangan, pergi ke sekolah, belajar, bercita-cita, bernyanyi, dan tumbuh tanpa harus mengalami perang seperti generasi sebelum mereka.
Dari Anak-Anak Itulah Cerita Berikutnya Dimulai
Muslim Budiman mengatakan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Menurutnya, momentum tersebut penting untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, khususnya di kalangan generasi muda.
“Peringatan HUT RI ke-81 ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai kegiatan seremonial. Ini adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda,” ujar Muslim Budiman.
Ia berharap para pelajar di Kecamatan Manyak Payed tumbuh menjadi generasi yang memiliki semangat belajar, berkarakter, disiplin, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kalau dahulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga, maka tugas generasi sekarang adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, prestasi, persatuan dan karya nyata. Dari anak-anak inilah masa depan bangsa dan daerah kita akan ditentukan,” katanya.
Pesan itu sederhana, tetapi terasa dekat dengan kehidupan mereka.
Perjuangan hari ini tidak selalu membutuhkan keberanian di medan perang.
Kadang perjuangan itu berbentuk seorang anak yang tetap mau belajar meski banyak keterbatasan.
Seorang remaja yang memilih menjauhi narkoba.
Anak muda yang tidak mudah terpecah hanya karena perbedaan.
Atau seseorang yang ketika dewasa memilih kembali memberi sesuatu untuk kampung tempat ia dibesarkan.
Mungkin seperti itulah kemerdekaan harus diteruskan.
Bukan dengan mengulang perjuangan yang sama, tetapi dengan menjawab tantangan pada zamannya sendiri.
Pagi yang Akan Menjadi Kenangan
Setelah upacara selesai, barisan perlahan bubar.
Lapangan yang sejak pagi dipenuhi seragam putih kembali lengang. Suara aba-aba berhenti. Paduan suara menyelesaikan tugasnya. Paskibra meninggalkan lapangan. Anak-anak kembali berkumpul dengan teman-temannya.
Sebentar lagi, lapangan itu akan kembali menjadi lapangan biasa.
Namun bagi sebagian anak yang hadir pagi itu, mungkin ada sesuatu yang akan tertinggal.
Bukan hanya foto yang tersimpan di telepon genggam.
Melainkan suasana.
Tentang bagaimana mereka pernah berdiri bersama pada 17 Agustus 2026. Tentang lagu-lagu perjuangan yang mereka nyanyikan. Tentang Merah Putih yang perlahan naik ke puncak tiang. Tentang teman-teman yang berdiri di sebelah mereka.
Kelak, ketika mereka telah dewasa, mungkin mereka tidak lagi mengingat siapa yang menjadi petugas upacara.
Mungkin mereka bahkan lupa pidato apa yang disampaikan.
Tetapi bisa jadi mereka akan mengingat satu pagi di Lapangan Tualang Baro.
Pagi ketika mereka masih mengenakan seragam sekolah dan berdiri bersama di bawah Merah Putih.
Pagi ketika mereka belum tahu akan menjadi siapa kelak, tetapi untuk sesaat mereka berdiri sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri: sebuah bangsa yang sedang memperingati 81 tahun kemerdekaannya.
Dan mungkin, di situlah makna kemerdekaan mulai dikenalkan.
Bukan hanya melalui buku sejarah.
Bukan hanya melalui upacara.
Tetapi melalui sebuah pengalaman yang sederhana, yang suatu hari nanti mungkin akan mereka ceritakan kepada anak-anak mereka:
“Dulu, waktu aku masih sekolah, aku pernah berdiri di sana.”
Di Lapangan Tualang Baro.
Di bawah Merah Putih.
Pada sebuah pagi 17 Agustus yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. (KS)
SELATPANJANG, SIDIK24JAM – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar aksi simpatik pembagian bendera Merah Putih secara massal kepada masyarakat, Sabtu (16/8/2026).
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar , turun langsung memimpin aksi tersebut dengan membagikan bendera Merah Putih kepada para pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Banglas, Selatpanjang.
Kegiatan itu menjadi bagian dari gerakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus menyemarakkan momentum bulan kemerdekaan di tengah masyarakat Kepulauan Meranti.
Pembagian bendera juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah titik strategis. Wakil Bupati Kepulauan Meranti memimpin aksi di kawasan Simpang Pramuka, Jalan Dorak, sedangkan Sekretaris Daerah memimpin kegiatan serupa di Jalan Merdeka, Selatpanjang.
Secara keseluruhan, Pemkab Kepulauan Meranti membagikan sebanyak *1.000 helai bendera Merah Putih* kepada masyarakat dan pengguna jalan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asmar didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, di antaranya para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Asmar mengatakan, pembagian bendera bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Meranti untuk bersama-sama menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera Merah Putih di rumah, tempat usaha, kantor, sekolah, dan lingkungan masing-masing,” ujar Asmar.
Menurutnya, pengibaran bendera Merah Putih menjadi salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
“Bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan persatuan bangsa. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat rasa persaudaraan, kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak memandang perbedaan sebagai penghalang dalam membangun daerah. Semangat kemerdekaan, lanjutnya, harus diwujudkan melalui kebersamaan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Semangat kemerdekaan harus kita teruskan dengan menjaga persatuan, menciptakan suasana yang aman dan kondusif, serta bersama-sama membangun Kepulauan Meranti agar semakin maju dan sejahtera,” kata Asmar.
Melalui gerakan pembagian bendera tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin meningkat.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta tanah air sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan…(zamri)
