Nasional

Langkat-Sumut Sidik24jam.com

Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak & Perempuan Indonesia Kabupaten Langkat (LBH PAPI Langkat) mengecam keras dugaan praktik pungutan biaya dalam pengambilan ijazah siswa Sekolah Dasar (SD) yang diduga terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Langkat, Jumat (05/06/2026).

LBH PAPI Langkat menilai tindakan menahan, mempersulit, atau mensyaratkan pembayaran tertentu untuk pengambilan ijazah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak atas pendidikan serta mencederai prinsip pelayanan publik di sektor pendidikan.

Akibat praktik tersebut, para siswa berpotensi mengalami hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat ijazah merupakan dokumen penting dalam proses pendaftaran sekolah lanjutan.

Ketua LBH PAPI Langkat, Raya Samosir, menegaskan bahwa dugaan pungutan dalam pengambilan ijazah bukan sekadar persoalan pungutan liar (pungli), melainkan bentuk tekanan psikologis terhadap orang tua dan anak yang bertentangan dengan semangat perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami sangat prihatin apabila masih ada pihak sekolah yang menjadikan ijazah sebagai alat untuk menekan orang tua siswa. Hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh dikorbankan dengan alasan apa pun,” tegas Raya Samosir.

LBH PAPI Langkat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Aparat penegak hukum juga diminta turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

“Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat jangan menutup mata terhadap persoalan ini. Konstitusi menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak boleh ada anak yang terhambat sekolah hanya karena tidak mampu membayar biaya yang tidak memiliki dasar hukum,” lanjutnya.

Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan, LBH PAPI Langkat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh siswa memperoleh haknya secara penuh tanpa diskriminasi.

“Kami tidak akan membiarkan satu pun anak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah hak konstitusional, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Jika terbukti ada oknum yang bermain dalam praktik ini, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

LBH PAPI Langkat juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat segera menerbitkan instruksi resmi kepada seluruh sekolah agar membagikan ijazah kepada siswa secara gratis, tanpa syarat, dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.

Menurut LBH PAPI Langkat, dunia pendidikan harus menjadi ruang yang menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak anak, bukan justru menjadi tempat lahirnya praktik yang berpotensi menghambat masa depan generasi bangsa.

(Tim)

Sidik24jam.com | Aceh Tamiang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang menggelar Pelatihan Kompetensi program Skills Development Center(SDC). Program yang bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, pelatihan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, yang berlangsung di aula Setdakab, Jum’at, 22 Mey 2026 lalu

diketahui bahwa Pelatihan Skill Development Center (SDC) ini adalah langkah nyata pemerintah daerah untuk membentuk generasi muda Aceh Tamiang yang terampil, unggul, dan tangguh dalam menghadapi persaingan dunia kerja.

Program ini memang ditargetkan untuk menekan angka pengangguran dan membekali generasi muda dengan kompetensi kerja bersertifikat, sehingga mereka siap menghadapi persaingan global maupun menjadi wirausahawan pencipta lapangan kerja baru.

“Dunia sudah berubah, kehidupan ke depan semakin menantang dan kompetitif. Gali potensi diri dan harus ada kemampuan sendiri jangan hanya berharap kepad orang lain serta manfaatkan teknologi,” tutur Bupati dalam sambutannya.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mendorong dan ingin merubah polapikir (mindset) masyarakat kita, khususnya generasi muda Aceh Tamiang, agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, namun memiliki motivasi dan keahlian untuk menciptakan lapangan pekerjaaan sendiri (wirausaha), dengan salah satu ikhtiar yakni melaksanakan pelatihankompetensi program SDC ini.

“Ingat, Hidup itu pilihan. Tujuan hidup kita mencari kebahagianaan, kesuksesan lahir batin. Namun setiap langkah yang diambil harus dipikirkan baik dan buruknya,” pesan Bupati kepada para peserta.

Berdasarkan laporan Kepala Disnakertrans, Rafe’i, sebanyak 32 peserta akan mengikuti pelatihan bakery, 16 peserta mengikuti pelatihan menjahit dan 16 peserta akan mengikuti pelatihan operator drone mulai awal bulan Juni di BBPVP Medan selama 26 hari.

“Peserta nanti akan tinggal di Balai Pelatihan, akan mendapatkan konsumsi, uang saku, pakaian praktek, biaya laundry dan sertifikat BNSP,” ucap Rafe’i.

Pemerintah Daerah akan selalu hadir untuk menjembatani kebutuhan antara dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat, kegiatan ini tidak berhenti hanya sebataspelatihan saja, akan tetapi mencakup sertifikasi hingga penempatan kerja ataupemberian modal usaha.

Program ini terbuka bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Hingga Berita ini dipublikasikan, Senin (25/05/26).

Reporter : Kasiani

Sidik24jam.com | Aceh Tamiang.

Intutusi Kepolisian Polres Aceh Tamiang polda Aceh, melalui Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, S.H., M.H., turut hadiri dalam pelaksanaan acara penutupan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 128 Kodim 0117 /Atam (Aceh Tamiang), kegiatan tersebut yang berlangsung di Desa Sulum Kecamatan Sekrak, Kamis (21/05/26).

Terlihat dalam pelaksanaan acara Penutupan TMMD Reguler ke 128 tahun 2026 dengan penyelenggaraan Upacara secara militer ini ditutup langsung oleh Panglima Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S. IP itu dilaksanakan secara serentak untuk 3 kabupaten, Kodim 0117/Atam, Kodim 0104/Atim, dan Kodim 0110/Abar.

Giat program Bhakti TNI itu dengan tema “TMMD satukan langkah membangun negeri dari desa” para prajurit TNI dari Kodim 0117/ATAM melaksanakan operasional kegiatan TMMD selama 30 hari dari tanggal 22 April s.d. 21 Mei 2026 di Kampung Suka Makmur dan Kampung Baling Karang, Sekerak.

Berdasarkan laporan Komandan Satuan Tugas TMMD ke-128, Dandim 0117 Aceh Tamiang, Letkol Arm Raden Subhi Fitra Jaya, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa sasaran TMMD meliputi kegiatan fisik dan non fisik.

Untuk sasaran program fisik pembangunan penerobosan jalan sepanjang 12 kilometer dengan lebar 6 meter, pembuatan plat beton, pembangunan gorong-gorong armco sebanyak 5 unit dan pembangunan gorong-gorong beton sebanyak 1 unit.

Selanjutnya sasaran non fisik yaitu sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan stunting, kesehatan, pertanian, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, dan kehutanan,

Untuk program sasaran tambahan kegiatan fisik berupa pembuatan MCK sebanyak 5 unit, sumur bor sebanyak 5 unit, pembuatan dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 5 unit.

“Secara keseluruhan sasaran fisik dan non fisik telah dilaksanakan 100 persen. Semoga pelaksanaan TMMD reguler ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa (Kampung) Suka Makmur dan Baling Karang Kecamatan Sekerak,” ucap Dandim dalam laporannya kepada Pangdam Iskandar Muda.

Pangdam Iskandar Muda dalam sambutannya mengatakan program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai kekuatan utama pertahanan negara sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Secara terpisah, Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Muliadi, S.H., M.H., menyampaikan, program dibangun melalui TMMD Reguler ke 128 Kodim 0117/Atam sangat bermanfaat dan membantu pemerintah daerah, yakni dalam program strategis infrastruktur, kesehatan, dan sosial.

“TMMD kali ini sangat tepat diprogramkan saat Aceh Tamiang sedang dalam situasi pemulihan pasca bencana sehingga sarana dan prasarana baik fasilitas umum maupun fasilitas milik masyarakat dapat terbantu penanganannya, saya apresiasi dan bangga pengabdian TNI untuk rakyat,” kata Kapolres AKBP Muliadi, S.H., M.H.

Rep : Kasiani

Editor : andi

Simalungun,Sumut.Sidik24jam.com

PT. Satwa Karya Prima yang bergerak di bidang peternakan kembali menuai sorotan serius dari masyarakat,dimana Perusahaan tersebut diduga telah mengangkangi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, lokasi peternakan tersebut berada diwilayah, Nagori Purba Sinombah, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Lokasi ini berdekatan dengan wilayah pemukiman warga Dusun Siboro,Desa Dolok Maraja, Kecamatan Dolok Silau , walau pun letak lokasi peternakan berada di Nagori Purba Sinombah Tapi Dampaknya lebih parah ke Masyarakat Nagori Dolok Maraja.

PT. Satwa Karya Prima saat di konfirmasi di lokasi peternakan melalui pengawas PT tersebut mengatakan, menampung sekitar 4.000 ekor babi di lokasi operasionalnya . Jumlah tersebut dinilai cukup besar dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama terkait pencemaran udaral limbah, serta gangguan kesehatan masyarakat sekitar.

Guna mengkonfirmasi hal tersebut, tim awak media mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun. Dalam kunjungan tersebut, tim diterima langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Lingkungan Hidup, Ibu Bukit.

Dalam sesi konfirmasi, awak media mempertanyakan apakah peternakan dengan kapasitas hingga 4.000 ekor babi wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menanggapi hal tersebut, Kabid Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penentuan kewajiban AMDAL tidak semata-mata berdasarkan jumlah ternak.

“AMDAL itu diukur berdasarkan luas lahan, Pak,” dan kami tidak pernah memberikan dokumen data -data dari Bidang Lingkungan Hidup ujar Ibu Bukit kepada awak media.

Namun demikian, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL (sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dijelaskan bahwa penentuan kewajiban dokumen lingkungan tidak hanya mempertimbangkan luas lahan, tetapi juga jenis usaha, skala kegiatan, serta potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa usaha peternakan dengan skala besar dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan—termasuk pencemaran udara, air, dan tanah—wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL atau minimal UKL-UPL, sebagai syarat dasar operasional.

Lebih lanjut, Kabid Lingkungan Hidup juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak memiliki dokumen atau data terkait perusahaan tersebut.

“Kami tidak pernah di Lingkungan Hidup Simalungun ini menerima dokumen tentang data PT. Karya Satwa Mandiri,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa operasional perusahaan belum memenuhi kewajiban administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk kemungkinan tidak dimilikinya dokumen AMDAL ataupun UKL-UPL sebagaimana mestinya.

Sementara itu, salah seorang warga Dusun Siiboro, Desa Dolok Maraja,Kecamatan Dolok Silau, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan namun dinilai dapat dipercaya, mengungkapkan bahwa dampak dari aktivitas peternakan tersebut sudah sangat terasa dan sudah berdampak terhadap masyarakat.

Menurutnya, bau menyengat yang diduga berasal dari limbah peternakan kerap tercium hingga ke pemukiman warga, terutama pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, warga juga mengeluhkan potensi pencemaran udara dan kekhawatiran terhadap kualitas air di lingkungan sekitar ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Manager PT. Satwa Karya Prima belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas lingkungan serta pengelolaan limbah dari aktivitas peternakan tersebut.

Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH)segera melakukan peninjauan dan menindak Hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),yang telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 (Onibus Law) terhadap menyeluruh operasional perusahaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Bersambung……..

(Redaksi)

Dairi Sumut- Sidik24jam.com

Bermula ketika salah seorang warga Desa Lau Pakpak Kecamatan Tiga Lingga Kabupaten Dairi yang tidak mau disebutkan namanya di media ini menuturkan terhadap
Awak media bahwasanya Dana Ketapang (Ketahanan Pangan) Desa Lau Pakpak ada satu item kegiatan yang diduga fiktif ,oleh sebab dalam kegiatan tersebut ada dua item dengan Pagu Angaran lebih kurang Rp 160,000,000,
untuk Pembelian bibit ternak Babi dan yang diduga fiktif untuk penanaman bibit jagung..

Dimana kegiatan Ketapang ( Ketahan Pangan ) tersebut diduga menjadi sarat korupsi berjemaah yaitu Kepala Desa, Pengurus Ketapang/BUMDES dan juga ketua BPD, Oleh sebab ada pembiaran dari Ketua BPD sebagai Tim Pengawas dan Tim Audit Ketapang tuturnya.

Dimana juga kegiatan Pembangunan fisik yaitu Pekerasan Jalan Usaha Tani ( JUT )Tahun Anggaran 2023-2024 yang diduga 2 kali penganggaran tapi kegiatan tersebut tetap juga amburadul alias asal jadi sehingga kinerja kepala Desa Lau Pakpak ini semua tidak ada yang beres mulai TA 2023 – 2025  bisa dikatakan untuk memperkaya diri saja akan tetapi SPJ Desa Lau Pakpak tidak pernah bermasalah di tim Verifikasi kecamatan atau di dinas PMD Kabupaten Dairi, semuanya lancar lancar saja ungkapnya.

Ketika Awak media konfirmasi via WhatsApp terhadap Kepala Desa Lau Pakpak perihal diatas, guna menyajikan berita berimbang namun sungguh disayang kepala Desa Lau Pakpak tidak mau menjawab konfirmasi wartawan, diduga beliau alergi terhadap wartawan atau mungkin ada yang beliau tutup tutupi.

Diduga kepala desa Lau Pakpak melanggar Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) atau sengaja beliau menutup nutupi kinerjanya perihal Penggunaan Dana Desa .

Berita ini diterbitkan ketua ketahanan pangan(KETAPANG) dan juga ketua BPD belum dapat di konfirmasi.

Dasar hal tersebut kita Meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menindak lanjuti laporan Informasi Ini sebagai Dasar untuk melengkapi data data dan petunjuk lainnya terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Lau Pakpak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi TA 2025, dan masyarakat juga berharap agar Kepala Desa Lau Pakpak diperiksa Penggunaan Dana Desanya TA 2023-2024.

Bersambung,,

( Redaksi )

Simalungun Sumut- redaksibuser.com

Bermula ketika salah seorang warga Desa Naga Saribu Kecamatan Pematang Silima Huta Kabupaten Simalungun yang tidak mau disebutkan namanya di media ini menuturkan terhadap
Awak media bahwasanya Kepala Desa Naga Saribu melaksanakan kegiatan fisik TA 2025 yaitu pembangunan Drainase yang diduga dikerjakan asal jadi .

Dimana kegiatan pembangunan Drainase tersebut diduga pekerja tidak mengorek Pondasi dan juga bahan material tidak sesuai spesifikasi, sehingga kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai RAB oleh sebab kegiatan pembangunan Drainase tersebut baru hitungan bulan Sudah roboh/amblas tuturnya.,

Dimana juga kegiatan pembangunan fisik dan Pemberdayaan Masyarakat mulai Tahun Anggaran 2023-2024 terbilang tidak ada yang beres semua Amburadul karena kegiatan pembangunan fisik dan Pemberdayaan Masyarakat diduga semuanya tidak hasil usulan/musyawarah masyarakat ,akan tetapi SPJ Desa Naga Saribu tidak pernah bermasalah di tim perifikasi kecamatan atau di dinas PMD kabupaten Simalungun semuanya lancar saja.,karena kepala Desa Naga Saribu orang hebat tidak pernah tersentuh hukum karena beliau itu kebal hukum ungkap masyarakat .

Ketika Awak media konfirmasi via WhatsApp di nomor 08216065XXXX terhadap Kepala Desa Naga Saribu perihal Penggunaan Dana Desa TA 2025 yaitu Kegiatan fisik Pembangunan Drainase yang mana masih hitungan bulan sudah roboh/amblas, berapa besaran pagu Anggarannya dan juga berapa volumenya kenapa masih hitungan bulan kegiatan tersebut sudah amblas, guna menyajikan berita berimbang namun sungguh disayang kepala desa Naga Saribu tidak mau menjawab konfirmasi wartawan, diduga beliau alergi terhadap wartawan atau mungkin ada yang beliau tutup tutupi.

Diduga kepala desa Naga Saribu melanggar Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) atau sengaja beliau menutup nutupi kinerjanya / Penggunaan Dana Desa .

Dasar hal tersebut kita Meminta APH (Aparat Penegak Hukum) untuk menindak lanjuti laporan Informasi Ini sebagai Dasar untuk melengkapi data data dan petunjuk lainnya terkait dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Naga Saribu Kecamatan Pematang Silima Huta Kabupaten Simalungun TA 2025, dan masyarakat juga berharap agar Kepala Desa Naga Saribu diperiksa Penggunaan Dana Desanya TA 2023-2024.

Bersambung,,

( Redaksi )

Sidik24jam.com | Deli Serdang (Sumut)

Pertemuan Berkala Ketua Umum Jawa Duwipa Nusantara Indonesia (JAWARA ) YAKIN “..Bersilaturahmi Dengan Tokoh Masyarakat Dusun 1 Pringgan Desa Tandem Hulu 1, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Sedang Sumatera Utara, Sabtu 17 Januari 2026 yang disambut dengan hahat oleh Pak SUROTO selaku tokoh masyarakat dikediamannya sembari mengucapkan salam JAWARA.

Pak Ketum Didampingin Ketua DPC JAWARA Kecamatan Hamparan Perak ” EDY PRANOTO…Yang Dihadiri Oleh BABINKAMTIBMAS POLSEK TANDEM ” EDI.S.

Dalam Pertemuan Yang Sangat Serderhana Terkait Pembicaraan Kesejateraan Masyarakat Dusun 1 Pringgan Desa Tandem Hulu 1..Dalam Kesempatan Pembicaraan Ketua Umum JAWARA ” YAKIN ” Yang juga Calon Kepala Desa Tandem Hulu 1.Mengapresiasi dan Menerima Penyampaian Dari Masyarakat Dusun 1 Pringgan Desa Tandem Hulu 1 ,Terkait Kesejateraan Masyarat Yang Berkeadilan Sosial…Yang Menjadi Kesejateraan Bersama.

Dalam kesempatan pertemuan tersebut Suroto selaku tokoh masyarakat di Desa Tandam Hulu.I mengucapkan terimakasih yang tak terhingga suatu kehormatan atas kehadiran rombongan Keum JAWAWARA.Kami warga Desa Tandam Hulu.I sangat berharap Bapak Ketum JAWARA YAKIN ” jika terpilih nanyinya bisa mensejahterakan masyarakan dan menegakkan keadilan, sosial dan budaya, meningkankan SDM masyarakat”, harap Suroto.

Reporter: Sujut.S

Sidik24jam.com | Langkat (Sumut).

Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Langkat, bertempat di Alun-Alun T. Amir Hamzah, Jumat (16/1/2026) sore. Kegiatan keagamaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Langkat.

Acara dihadiri langsung oleh Bupati Langkat Syah Afandin, SH, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Langkat, unsur SKPD, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Hadir pula penceramah nasional Ustadz Das’ad Latif yang memberikan tausiyah kepada jamaah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan haflah Al-Qur’an, dzikir bersama, serta pelaksanaan Sholat Ashar berjamaah. Kegiatan juga diisi dengan santunan kepada anak yatim, sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat kebersamaan dalam peringatan hari besar keagamaan dan hari jadi daerah.

Dalam arahannya, Bupati Langkat mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum Isra’ Mi’raj sebagai sarana meningkatkan keimanan, memperkuat persatuan, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab dalam membangun Kabupaten Langkat yang religius dan harmonis.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Ustadz Das’ad Latif menekankan pentingnya meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan mengamalkan wahyu Allah SWT, serta mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi, melalui Kasi Humas menyampaikan bahwa selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Pengamanan dilakukan secara maksimal melalui pola pengamanan terbuka dan tertutup oleh personel Polres Langkat, bersinergi dengan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.

“Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar, sehingga masyarakat dapat mengikuti acara dengan nyaman dan khusyuk,” ujar Kasi Humas. AKP Jekson.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 5.000 jamaah tersebut berakhir pada sore hari dan mendapat sambutan positif dari masyarakat sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Langkat.

Reporter : jr