Nasional

Sidik24jam. Com | Aceh Timur.

Sejumlah kegiatan yang patut diduga kuat ilegal dan melanggar hukum didua wilayah hukum baik wilayah hukum Aceh timur dan wilayah hukum kota Langsa sudah menjadi rahasia umum sejak lama, apakah para pihak terkait tidak mengetahui atau terkesan tutup mata sehingga berjalan dengan langgeng aktifitas tersesbut.

Saperti kegiatan dan aktifitas illegal drilling diwilayah kabupaten Aceh timur (Rantau Peureulak) yang sudah sekian lama berlangsung, demikian juga dengan kegiatan dan aktifitas illegal drilling berjalan dalam 1 tahun terakhir ini di gampong Alur canang kecamatan Birem Bayeun Aceh timur juga berjalan dengan langgeng.

Telah diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media online yang menjadi sorotan dan viral terkait dengan kegiatan dan aktivitas illegal drillingan ( Pengeboran Minyak Mentah), di Desa Alur Canang Birem Bayeun Aceh Timur, yang disebutkan, “ada pengutipan fee hingga Rp 80 ribuan/drum minyak mentah yang disebut sebut untuk setoran.”

Ionisnya, belum lama ini
persoalan ini membuat menarik perhatian oleh sejumlah pihak, terkait dengan kegiatan dan aktifitas pengeboran minyak mentah illegal, sejumlah pihak terkesan berani menentang Surat Telegram Kapolda Aceh nomor: ST/145/V11/RES.5.3/2024.tanggal 31- 07-2024. Karena hingga kini masih maraknya kegiatan dan aktifitas tersebut.

Sebelumnya diberitakan
“Inisial F, yang disebut sebut sebagai kordinator dalam kegiatan Illegal drilling, selama ini Gampong Alue Canang, Kecamatan Birem Bayeun Aceh Timur tersebut sudah menjadi rahasia umum disejumlah kalangan, apalagi, sudah beberapa bulan terakhir ini berlangsung anteng anteng saja aktivitas nya.

Disebutkan juga dengan yang dikatakan pengutipan uang “SILUMAN” diportal/pintu palang per drum sebesar Rp 80.000.- terkesan resmi karena diketahui oleh Geusyik Kampung Alur Canang, dikordininir oleh “F” yang mengaku sebagai orang yang dipercayakan oleh oknum tertentu .

Infornasi diperoleh wartawan bahwa, uang berhasil dikutip untuk bulan Agustus, mencapai hingga Ratusan Juta Rupiah, dari sumur pengeboran minyak illegal namun kini, tidak mampu, dipertanggung jawabkan.

Dan yang lebih parahnya lagi, F juga pria yang belum diketahui asal usul domisili nya ini, tidak mampu menjelaskan dana rarusan juta rupiah, dengan “mencatut” nama sejumlah institusi tertentu.

Parahnya lagi, F dengan beraninya menyebutkan, nama Azis, sebagai orang yang membantu transfer ke rekening oknum dikesatuan Polda sebesar, 50-an juta – rupiah lebih Namun Azis, kepada wartawan pekan lalu membantah, dan mengatakan,”saya tidak punya nomor telepon, apalagi rekening orang itu,” ujar Aziz, dengan nada kesal, sembari memohon jangan melibatkan diri nya dalam urusan itu.

Informasi yang tidak kalah menariknya dapat dikutip oleh wartawan , hasil explortasi minyak mentah selama bulan Agustus 2024, mencapai 5.408 drum,bila dihitung uang yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah, luar biasa.

Terkait dengan persoalan illegal drililng yang hingga kini masih terus berlanjut dan terkesan langgeng yang dilakukan oleh sejumlah para pihak di Alur Canang, Sejumlah awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasatreskrim Polres Langsa, AKP. Sumasdiono.akan tetapi Kasatreskrim tidak dapat ditemui oleh sejumlah wartawan,

Reporter : Wira (Tim).

PESSEL|Sidik24jam.com– Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait penetapan PT Satria Lestari Multi sebagai pemenang lelang proyek pembangunan Jembatan Wisata Carocok Painan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Damel Da Vanda, memberikan klarifikasi.

Damel Da Vanda menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan lelang proyek dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penetapan PT Satria Lestari Multi sebagai pemenang dilakukan pada tanggal 30 April 2024, jauh sebelum informasi terkait blacklist perusahaan tersebut muncul pada tanggal 6 Mei 2024,” kata Damel Van Wanda di Painan, 02 September 2024.

Damel menjelaskan, pada saat dilakukan evaluasi dan penetapan pemenang, PT Satria Lestari Multi telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

Tim evaluasi telah melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan peserta lelang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang objektif, PT Satria Lestari Multi dinyatakan sebagai penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi terbaik.

“Kami memahami adanya kekhawatiran publik terkait hal ini. Namun, kami ingin menegaskan bahwa keputusan penetapan pemenang telah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Kemudian, imbuhnya, setiap tahapan dalam proses lelang ini telah didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia memastikan bahwa pihak terus berupaya mengedepankan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa,”terang Damel.

Secara umum Damel menjelaskan bahwa sanksi daftar hitam tertuang pada Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 yang merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan dari pengenaan Sanksi Daftar Hitam bukan semata-mata untuk memberikan hukuman kepada Pelaku Usaha atas perilaku/kinerjanya yang tidak baik, namun di satu sisi juga akan mendorong Pelaku Usaha untuk berperilaku/berkinerja baik.

Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non- retroaktif).

PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam setelah melalui tahapan2 dalam penetapan sanksi daftar hitam kepada Pelaku Usaha.

Setelah penetapan melalui Surat Keputusan, selanjutnya PA/KPA menayangkan informasi peserta pemilihan/Penyedia yang

dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional, pada laman inaproc.id yang terintegrasi dengan aplikasi Layanan Pengadaa Secara Elektronik (LPSE).

Kemudian, Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 juga mengatur bahwa Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Kembali kepada polemik tender Jembatan Wisata Carocok Painan, hal itu terjadi karena sanksi daftar hitam terhadap PT Satria Multi Lestari baru ditayangkan pada Daftar Hitam Nasional Inaproc pada 06 Mei 2024, sementara penetapan dan pengumuman pemenangnya sesuai jadwal pada laman LPSE, yaitu tanggal 30 April 2024.

Selanjutnya, karena tanggal penayangan sanksi daftar hitam setelah tanggal pengumuman pemenang, maka akun penyedia PT. Satria Multi Lestari masih aktif saat ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan Tender Jembatan Wisata Carocok Painan.

Pewarta : Tim

Editor   : Topik Marliandi

Langka|Sidik24jam.com

Malam Pesta Rakyat sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 berlangsung meriah dan sukses di Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. kamis (22/8/2024)

Hadir pada acara tersebut mewakili anggota DPD-RI Dr Badikenita Sitepu SE SH.M.Si, Ketua BABKI Langkat Rukun Tarigan S. Pd mewakili Eks Plt Bupati Langkat H. Syah Afandin S.H, Ketua DPD GRIB Jaya Sumut Samsul Tarigan, Ketua Satgas GRIB Jaya Sumut Govindo Tarigan, Anggota DPRD Sumut terpilih Jonatan Tarigan, Anggota DPRD Langkat terpilih Theo sinulingga, Rustam Tarigan S,E mewakili Kadis Pertanian dan Peternakan Langkat, kades Sekecamatan Sei Bingai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan ribuan warga masyarakat.

Ketua Panitia Pesta Rakyat Desa Purwobinangun dan Perayaan HUT RI Ke-79 Masa Ginting dalam Kata Sambutannya mengatakan kami ucapkan terimakasih atas kehadiran para undangan dan warga masyarakat yang ikut memeriahkan acara hari ini.

” Pada malam ini akan kita meriahkan dengan penampilan tari-tarian dari anak-anak dan muda mudi serta para orang tua dari beberapa suku yang ada di Desa Purwobinangun ini yang tentunya turut di meriahkan nyanyian lagu artis-artis daerah dari suku karo”. Ujarnya

Kepala Desa Purwobinangun Rismawati Br. Keliat dalam kata sambutannya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan dan masyarakat yang ikut memerikan Pesta Rakyat sekaligus perayaan HUT RI Ke-79.

“Pada penyambutan tamu sengaja kita buat silat karo yang tau tujuannya sekaligus ikut serta melestarikan budaya suku karo dan meriah dan suksesnya acara pada malam ini tidak terlepas atas kerja keras panitia dan dukungan masyarakat Desa Purwobinangun, untuk itu saya ucapkan terimakasih Merdeka.. Merdeka..”. Ujarnya penuh semangat perayaan HUT RI Ke-79.

Acara berjalan dengan sukses dan meriah dengan apresiasi para tamu undangan lainnya saat satu persatu menyampaikan kata sambutannya dengan diselingi penampilan aneka ragam hiburan Pesta Rakyat Desa Purwobinangun.

Abdi A

Ambon sidik24jam, com-
Kepala Lapas Kelas llA Ambon Mukhtar kepada media siang tadi sekitar pukul 01.00 WIB,menyampaikan kami, telah mengusulkan 341 orang dari 401 orang yang menghuni Lapas Kelas llA Ambon.Untuk data sementara 2 orang dapat remisi bebas pada tanggal 17 agustus, kemungkinan ada susulan penambahan nama remisi tutur Mukhtar.

Untuk, kegiatan yang dilaksanakan Lapas Kelas llA Ambon menyongsong Hut RI yang Ke 79, yaitu bola volly, bulutangkis dan lain – lain.

Lanjutnya pembinaan akan dilakukan seperti biasa aja, yang sudah berjalan.Pembinaan ketrampilan, kemandirian, seperti pribadi yang beragama islam ke mesjid yang kristen ke gereja, karena di sana ada Pendeta dan Ustad yang selalu memberi hotbah dan penyiraman rohani.

Harapan saya menyongsong Hut RI Ke 79, Lapas Kelas llA Ambon lebih maju dan banyak perubahan kedepannya dan semoga Negara kita makin makmur dan bagus dan Saya berharap, para pemuda-pemudi diluar sana bisa mengambil hikmat dari kemerdekaan ini untuk melakukan hal-hal yang baik,positif dan tidak melanggar hukum,tutupnya.

ongensidik

Pekanbaru :
LSM Anti Korupsi AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan LSM AJAK ( Aliansi Jurnalis Anti Korupsi) bersama LSM Lidikkasus (Lembaga Investigasi Data Investigasi Korupsi) dan beberapa awak media resmi surati Kepala Balai dan Satker Kementerian PUPR Riau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahaan Sumatera III , pada kamis 15/08/2024.

Benar kami sudah surati Satuan Kerja Penyedian Perumahan Provinsi Riau,”ungkap Soni ketua LSM Anti Korupsi.

Soni menjelaskan sebelumnya beberapa awak media sudah konfirmasi kepada oknum pegawai satker penyiadian perumahaan provinsi riau tapi oknum “DS” tidak ada menjawab dan malah memblokir whatsApp awak media dan LSM Anti Korupsi.

“Intinya kami surati agar pihak satker penyediaan perumahan provinsi riau membalasnya atas dugaan KKN dalam proses lelang rumah susun di kabupaten kampar dan kabupaten siak tersebut.

Jika pihak satker penyediaan perumahaan provinsi riau tidak menjawab maka kami dari LSM Anti Korupsi dan beberapa awak media akan membuat laporan resmi ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di jakarta “tegas soni

Sebelumnya Saiwan PPPK dua proyek yang di indikasi saat lelang terjadi KKK tersebut saat dihubungi awak media mengatakan bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diperiksa BPK dan tidak ada temuan oleh BPK dan saya juga sekarang sudah pindah dan tidak di riau lagi.

“Kami sudah biasa dihubungi dan dikonfirmasi awak media dan LSM terkait proyek yang dikerjakan dan kami sudah bekerjasama dengan Polda Riau dan Kejati Riau,”terangnya

Intinya kita menunggu balasan surat dari satker penyediaan perumahan provinsi riau sebelum kita membuat laporan resmi ke KPK di jakarta “tutup soni….Bersambung.(Team Redaksi)

Ambon sidik24jam, com-
TNI ANGKATAN LAUT. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX (Danlantamal IX) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suwandi, S.A.P., M.M., laksanakan _Courtesy Call_ (CC) ke Panglima Komando Daerah Militer XV/Pattimura bertempat di Jl. Makodam No.1, Kel Rijali, Sirimau, Kota Ambon. Senin (12/08/2024)

_Courtesy Call_ (CC) atau kunjungan kehormatan ini merupakan bentuk silaturahmi dan salah satu upaya membangun serta memperkuat sinergitas antara Lantamal IX dengan Kodam XV/Pattimura. Kegiatan tersebut juga merupakan kunjungan
perdana Brigjen TNI (Mar) Suwandi, S.A.P. setelah menjabat sebagai Danlantamal IX Ambon yang baru.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Pangdam XV/Pattimura dan jajaran di ruang kerja Pangdam. Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Syafrial pada kesempatan itu mengucapkan selamat datang kepada Danlantamal IX Ambon yang baru di Makodam XV/Pattimura.

Danlantamal IX Ambon juga sangat berterima kasih karena pada kunjungan tersebut Brigjen TNI (Mar) Suwandi dapat diterima dengan baik dan hangat oleh Pangdam XV beserta jajaran.

“Saya sangat berterima kasih kepada Kodam XV/PTM karena sudah diterima dengan baik dan disambut hangat oleh Pangdam XV/PTM beserta jajaran” ujar Danlantamal IX.

Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam XV/PTM, Irdam XV/PTM, Asintel Kasdam XV/PTM, Wadan Lantamal IX, Asrena Danlantamal IX dan Aslog Danlantamal IX. (Dispen Lantamal IX)

ongensidik

SUMBAR|Sidik24jam.com–Nova Herianto, ST, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumatera Barat, kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas di wilayah Sumatera Barat.

Dalam kesempatan wawancara Senin, 12 Agustus 2024, Nova menekankan bahwa jalan yang baik bukan hanya sekadar aksesibilitas, namun juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu daerah. Kualitas jalan yang baik akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mobilitas, pertumbuhan ekonomi, hingga akses terhadap pelayanan publik,”ujar Nova.

Lebih lanjut, Nova menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Tidak hanya membangun jalan baru, namun juga perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin agar kondisi jalan tetap optimal. Selain itu, kami juga memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi dalam setiap proyek,”tambahnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPK 2.3 berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, serta media massa.

“Kami menyadari bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kami membuka diri untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak,”ungkap Nova.

Kolaborasi dengan Media dan LSM untuk memberikan informasi terkait Pembangunan Preservasi jalan Padang-Painan-Kambang.

Nova juga menekankan pentingnya peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengawal pembangunan infrastruktur jalan.

“Wartawan dan LSM memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya proyek. Kami berharap dapat menjalin kerjasama yang baik dengan media dan LSM untuk bersama-sama membangun infrastruktur jalan yang berkualitas,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Nova juga menyampaikan bahwa PPK 2.3 akan terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek yang dilaksanakan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat.

“Kami berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga akan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur jalan,”pungkasnya.

Pewarta : Tim

Editor   : Topik Marliandi

SUMBAR|Sidik24jam.com–Pengamat Hukum Kesehatan asal Sumatera Barat, Firdaus Diezo mendorong pemerintah daerah membuat peraturan turunan di daerah terkait pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam melindungi konsumen dari kandungan bromat.

“Kalau ingin serius tentu kita di daerah ini melalui pemerintah daerah harus memiliki Perda dalam mengawasi ini. Karena hal menyangkut kesehatan masyarakat dan nyawa yang mesti dipikirkan serius,” ungkap Firdaus Dalam diskusi media tentang regulasi pengawasan AMDK dalam melindungi masyarakat dari bahaya kandungan bromat yang melebihi baku mutu, Rabu 22 Mei 2024.

Ia menjelaskan, selain aturan daerah, saat ini sudah aturan yang mengatur tentang peredaran AMDK dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurutnya, dalam aturan tersebut sudah menjelaskan, jika produsen wajib mencantumkan informasi kandungan produk pada kemasan termasuk untuk AMDK.

Namun, dalam peraturan lain ada yang mengatur terkait kandungan bromat ini untuk tidak melakukan uji laboratorium dulu, hingga sudah ada pengujian yang terakreditasi.

“Ya aturan khusus itu, ada pada Permenperin No 26. Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Atas Permenperin No 78M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara Wajib.

Tapi kalau laboratorium ini sudah ada, maka kandungan bromat seharusnya dicantumkan dalam informasi di kemasan,” terangnya.

Sementara itu, Pengawas Farmasi dan Makanan BBPOM Padang, Azfrianty, menilai AMDK yang mengandung senyawa bromat di atas ambang batas sangat membahayakan kesehatan. Untuk itu produk AMDK tersebut bisa ditarik dari peredaran.

“Sesuai regulasi, AMDK yang terbukti memiliki kandungan senyawa bromat di atas ambang batas sehingga dinilai membahayakan kesehatan bisa ditarik dari peredaran,” terangnya.

Ia menjelaskan, sesuai UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, industri wajib mematuhi standar keamanan yang sudah ditetapkan. Ambang batas aman untuk bromat sesuai standar SNI adalah 10 ppb.

Tetapi untuk mengukurnya secara akurat hanya bisa dilakukan pada laboratorium yang memiliki perlengkapan memadai. Sementara saat ini di Sumbar, laboratorium yang tersedia belum bisa mengukur kadar bromat secara akurat.

Meski demikian ia menyatakan BBPOM Padang telah melakukan fungsinya untuk pengawasan semaksimal mungkin. Tidak hanya bromat, tetapi juga kandungan senyawa dan logam berbahaya lainnya.

Guru Besar Lingkungan Universitas Negeri Padang, Prof. Dr. Indang Dewata menyebutkan bromat sebenarnya bukan senyawa yang ada di alam. Bromat muncul dari proses ozonisasi pada air yang mengandung bromida.

Ia menilai salah satu cara untuk mengidentifikasi air kemasan mengandung bromat adalah dengan mengecek sumber air yang digunakan.

“Jika sumber air mengandung bromida maka bisa dipastikan air kemasannya mengandung bromat,” katanya.

Ia menyebut faktor yang mempengaruhi terbentuknya bromat diantaranya adalah PH Air, konsentrasi ion bromida dalam air, kadar ozon dan lamanya proses ozonisasi atau filterisasi air mengandung bromida.

Plt. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Zulnadi menyebut konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari produsen.

Kalau hal itu dilanggar, maka ada saluran untuk menyelesaikan sengketa yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dikutip dari laman Cek Fakta Klikpositif, disebutkan 3 dari 11 sampel yang diuji mengandung bromate di atas 10 ppb, yaitu 19 ppb, 29 ppb dan 48 ppb. Pengujian terhadap 11 merk AMDK tersebut dilakukan pada periode Maret – April 2024.

Dari hasil uji laboratorium tersebut, ditemukan rentang kandungan Bromat paling rendah berada di angka 3,4 ppb dan paling tinggi di angka 48 ppb. Sebelumnya, sejumlah akun di sosial media juga menyampaikan hasil uji kandungan bromat pada AMDK yang melebihi 10 ppb. Misalnya, akun @naktekpang yang memang memiliki latar belakang kimia.

Pewarta : Tim

Editor  : Topik Marliandi

SUMBAR|Sidik24jam.com–Masyarakat Sumatera Barat menyorot hasil kerja proyek yang dilaksanakan PT. Sarana Mitra Saudara di Jalan Nasional Preservasi kawasan jalan Padang -Lubuk Alung -Padang Pajang -BTS Kota Solok Sumatera Barat.

Masyarakat di Kota Padang dan Lubuk Alung menyorot hasil Perawatan pelebaran pasangan Aspal di sepanjang bahu jalan nasional tepatnya di kawasan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariman memprihatikan. Seperti Kualitas Aspal Berserak, ada yang retak, Bergelombang ,bangunannya juga ada yang pecah terlihat putus-putus dan patah.

Jalan Pada Lubuk Alung, kualitas aspal berserak dan diduga tidak berkualitas. Padahal pasangan Aspal yang dikerjakan PT. Sarana Mitra Saudara belum berlangsung lama, dan belum sampai satu bulan sejak dikerjakan.

“Hasilnya sangat mengecewakan, banyak yang Berserak dan pasangan Pasangan Aspal tidak merata,” ungkap Wayudi(30) warga yang melintas di kawasan itu.

Hasil data yang dihimpun Detik24jam.com proyek yang dikerjakan PT. Sarana Mitra Saudara merupakan program Kementerian PUPR wilayah Sumbar yang Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Nama proyek yang dilaksanakan PT. Sarana Mitra Saudar Preservasi Jalan Padang -lubuk Alung – Padang Panjang Padang luar, Padang Panjang -BTS Kota Solok dengan Rp.13.357.147.000 miliar dan diantara titiknya lokasi perkejaan di jalan Nasional kawasan Lubuk Alung.

Jika hasilnya seperti ini, bagaimana bisa tahan lama. Selain Kualitas Berserak pasangan Aspal bahu jalan dan aspal juga banyak menggelembung,”ujarnya.

Ia berharap, terkait kondisi jalan tersebut harus dievaluasi pihak balai jalan nasional Provinsi Sumatera Barat, jikalau tidak bakal merugikan uang negara.

Gimana tidak, kan dengan korupsi uang negara. Kerja tidak sesuai seperti nilai kontrak, sehingga yang rugi masyarakat juga. Jadi kami sebagai masyarakat minta, ini bisa diusut tuntas ,”ujarnya.

Sementara terkait, hasil kualitas kerja, saat dikonfirmasi pejabat Balai Pelaksana Jalan Nasional PPK/SK-PJN PKK-1.1 melalui pesan whatsapp, dan di telpon WhatsApp, tidak ada Balasan.

Hingga berita ini, diturunkan Awak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi kepada pihak yang terkait demi keberimbangan berita.

Pewarta : Tim

Editor : Topik Marliandi