Ambon sidik24jam,com-
Bodewin Wattimena jadi yang pertama ambil formulir pendaftaran Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Ambon di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Kepada Wartawan, Ketua Penjaringan, Steven Tulalesi mengatakan, Wattimena yang diwakili tim pemenangnya itu tiba di gedung Sekretariat DPD PSI Kota Ambon, Lateri, pukul 13.50 WIT.
“Hari ini pak Bodewin Wattimena menjadi kandidat pertama yang mengambil formulir pendaftaran di PSI Ambon,” ungkap Steven.
Dikatakan, PSI membuka secara umum pendaftaran Bacalon Kepala Daerah 2024 sejak 1 Mei 2024 hingga 14 Mei 2024.
Pendaftaran Bacalon ini dibuka bagi putera-puteri bangsa yang terbaik bangsa yang ingin membangun Kota Ambon.
“Prinsipnya PSI membuka pendaftaran secara transparan dan tanpa mahar,” pungkasnya.
KAMPAR – Diduga Caleg Partai Demokrat Dapil IV Kabupaten Kampar, Riski Ananda (RA) lakukan Money Politik secara terang – benerangan diparkir motor masyarakat yang akan melakukan pencoblosan di Desa Sawa, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Hal ini terlihat langsung oleh tim saksi caleg lain di Dapil IV Kampar secara terang – terangan yang diduga Tim Riski Ananda Caleg Demokrat, memberikan uang kepada warga Desa Sawa dengan mendatangi beberapa orang keparkiran TPS untuk mencoblos Caleg Ananda Riski.
Selain itu, dalam video yang beredar, yang diduga Tim Caleg Ananda Riski memberikan Uang kertas nominal Rp,100.000 kepada Warga yang ingin datang mencoblos ke TPS.
“Kami ada temuan.Tim dari Dari Partai Demokrat Atas Nama Riski Ananda, Memberikan Uang Tunai Ke Warga Untuk Memilih Caleg tersebut, Nominalpun gk bisa dipastikan, dari saksi tidak tau pastinya, tapi saksi nampak uang warna merah masuk saku,”ungkap salah satu warga yang namanya tidak ingin disebutkan itu, kepada Iline.id melalui pesan Whaatsapnya, Rabu (14/02/2024).
Lebih lanjut, ia (Narasumber-red) juga menjelaskan bahwa nominal uang yang diberikan tidak jelas berapa, namun narasumber memaparkan uang yang diberikan terlihat uang seratus ribuan per kepala.
“Untuk Nominal saksi tidak tau Pasti bang, gak pakai amplop, langsung dikasih saja uangnya diparkiran”tutupnya.
Menanggapi kejadian curang tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar saat dihubungi tim iline.id melalui telpon Whaatsapp belum memberikan respon apapun terkait dugaan money politik yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat Dapil IV Kabupaten Kampar tersebut..
Sidik24jam.com-Sukabumi
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami memberikan hak suara untuk Pemilu serentak 2024 di TPS 5 RW 11 Desa Pasirhalang Cimahpar Kecamatan Sukaraja. Rabu 14 Februari 2024.
Selanjutnya Bupati Sukabumi meneruskan Giat Monitoring pelaksanaan Pemilu Di TPS 14 Kp. Cikawung Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes, TPS 13 Cirumput dan TPS 9 Desa Selaawi Kec Sukaraja.TPS 1 SDN Cimangkok Desa Cimangkok dan TPS 09 Desa Titisan Kec. Sukalarang.
Menurut Bupati Monitoring Pemungutan Suara Pemilu 2024 tersebut untuk chek and rechek Partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya
” Selain itu untuk memastikan kordinasi dan percepatan komunikasi jika ada masalah yang harus segera di antisipasi” ungkapnya
Walau Sukabumi dikategorikan wilayah aman, lanjut Bupati, Tetapi kita semu senantiasa selalu waspada mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
” Nanti juga untuk memudahkan komunikasi mengantispaasi berbagai hal saya akn mengikuti zoom metting dengan Pejabat Gubenur Jabar, Kapolda Jabar, dan Pangdam Siliwangi” tambah Bupati.
Harapanya, sambung Bupati, mudah mudahan di Pemilu 2024 in partispasi masyrakati bisa mencapai lebih 70% sehingga hasil yang di peroleh mencerminkan tinggi harapan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang Presentatif.
” Saya ajak masyarakat untuk bisa menjaga Kondusivitas dan Keamanan siapapun yang menang harus berjiwa besar untuk menerima hasil apapun, jangan sampai ada efek efek yang merugikan warga masyarakat” pungkasnya
Hadir mendampingi Bupati dalam kesempatan itu; Kaban Kesbangpol, Plt. Kadis Kominfosan, Kadishub, Kepala DPMD, Plt. Kepala DPPKB), Kabag Tapem, Kabag Prokompim, Camat Sukaraja, Camat Kebonpedes, Camat Sukalarang serta
Unsur TNI/ Polri.
M RIZWAN ( Joy ).
Sukabumi – Masyarakat, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, yang telah memiliki hak pilih sejak pagi hari tampak sudah mendatangi TPS 23 untuk memberikan hak suaranya dalam memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta calon legislatif (caleg) tingkat DPR, DPD, dan DPRD, pada pemilu serentak 2024 yang dilaksanakan hari ini, Rabu (14/2/24).
Salah seorang warga Cidahu pasar Muh.Abdullah Mukri yang dijumpai di TPS 15 menyampaikan harapannya agar siapa pun calon yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, termasuk anggota legislatif bisa membawa perubahan dan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat di daerah.Diketahui, jam buka TPS Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019. Dimana dalam Pasal 4 PKPU 3/2019, pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat.
kesempatan mencoblos sampai pemilih terakhir dilayani meskipun melebihi pukul 13.00. Namun pemilih yang datang setelah pukul 13.00 tidak akan dilayani lagi oleh KPPS. Jika mendekati pukul 13.00, Petugas KPPS diminta proaktif mengambil C6 dan KTP pemilih, lalu mencatatnya di daftar hadir (form model C7). Bagi pemilih yang sudah dicatat di C7, pemilih tersebut boleh masuk ke dalam TPS menunggu giliran panggilan mencoblos di bilik suara. Nantinya, KPPS akan melayani sampai selesai pemilih yang ada di dalam TPS dan sudah tercat, Ungkapnya.
M RIZWAN ( Joy )
Sidik24jam.com-Sukabumi
Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menegaskan bahwa rakor yang dihadiri oleh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jabar penting dilaksanakan mengingat Jabar adalah provinsi dengan daerah pemilihan terbesar.
Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Jabar pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sport Center Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Rabu 7 Februari 2024.
Diketahui, Rakor tersebut diselenggarakan Sebagai upaya menjaga kondusivitas dan sinergitas hingga tahap akhir agar tercapai pemilu yang lancar, jujur, dan damai di Jawa Barat.
“Alhamdulillah, sampai hari ini pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sangat baik di Jabar. Kita ingatkan lagi semuanya bahwa sesuai undang-undang, ASN, TNI/Polri harus netral dan pelaksanaan pemilu yang lancar, jujur, dan damai harus dapat kita capai sampai perhitungan suara nanti,” ungkap Bey Machmudin.
Sementara itu menurut Wabup H. Iyos Somantri yang hadir mewakili Bupati Sukabumi, saat ditemui seusai acara menyebutkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memerintahkan seluruh Perangkat Daerah terkait untuk berkoordinasi kemudian menjaga kondusivitas bersama seluruh unsur Adhoc Penyelenggara Pemilu.
“Koordinasi harus terus dilakukan, kita ingin pemilu di Kabupaten Sukabumi berjalan sukses dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil” jelas Wabup
Selain itu, Wabup menyebutkan untuk memastikan kelancaran Pemilu, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memastikan distribusi logistik pemilu baik kecukupan dan keamanan proses distribusi, memastikan keamanan kotak suara (pra, hari pelaksanaan dan pasca pemilihan), memastikan keamanan surat suara dan memastikan kesiapan pelaksana, terutama bagian yang memerlukan intervensi pemerintah daerah.
Rakor diikuti Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala BPBD se-Jabar, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi. Hal ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024 yang aman, netral, dan tenang, yang dilaksanakan pada 18 November 2023.
M RIZWAN ( Joy ).
Mentawai – Rapat Koordinasi pemilihan umum (Pemilu) serentak di Kepulauan Mentawai tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak di Gedung Aula Bappeda Kep. Mentawai hari Jumaat 27 /01/ 2024
Pemilihan umum (Pemilu) serentak di Kepulauan Mentawai tanggal 14 Pebruari tahun 2024 nanti harus di sukseskan bersama masyarakat dan dihimbau kepada ASN polri dan TNI masyarakat yakin harus netralisis sangat yakin di Kepulau Mentawai sukses, kata Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak.
Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP. Rory Ratno diwakili Wakapolres Mentawai, Kompol Eridal memaparkan materi berjudul terwujudnya Pemilu 2024 aman, damai dan demokratis.
Diawali penyampaiannya, Kapolres Mentawai mengatakan, tahapan masa tenang berlangsung pada 11 sampai 13 Februari 2024 mendatang. Sementara itu, waktu pencoblosan atau hari-H dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024
Sebelumnya, Polri telah melaksanakan Operasi Mantap Brata pada 19 Oktober 2023 lalu. “Kita telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu yaitu, pelatihan dan simulasi,” ujarnya Kapolres diwakili Kompol Eridal di Aula Bapppeda Mentawai. Jumat, (26/01/2024).
Wakapolres Mentawai menyampaikan terdapat 17 Partai Politik (Parpol) berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang. Peserta Pemilu tersebut berkontes pada pemilihan Calon Legislatif (Caleg) tingkat 2 dan tingkat 1 serta tingkat pusat. Selanjutnya, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian Kapolres Mentawai menyampaikan, kesiapan PAM Pemilu tahun 2024, keterlibatan personil, jumlah DPT, jumlah TPS, jarak tempuh penyelenggara Pemilu per kecamatan, jarak tempuh lokasi TPS dan pola pengamanan, metode pengamanan kerawanan di setiap TPS, pola PAM penanganan unjuk rasa dan pergeseran pasukan serta sispam
Hadir dalam acara Rapat Koordinasi pemilihan umum (Pemilu) serentak di Kepulauan Mentawai tahun 2024 itu Ketua KPUD Mentawai Drs. H. Pardede Ketua Panwaslu Fery Sabaggalet dan tokoh masyarakat serta Forkompinda kep.mentawai . (Delau)
Padang,Sidik24jam.com–Kasus pengrusakan baliho Ismail Novendra Caleg DPRD Sumbar dapil 1 (Kota Padang) dari partai PKB nomor urut 7 (Tujuh) yang terjadi di sekitaran Simpang Gia hingga Jondul 1 Parupuk Tabing berlanjut ke Bawaslu Padang. Kamis (11/1) sekitar pukul 15.45 Wib, Ismail mendatangi kantor Bawaslu Padang yang terletak di Komplek Pondok Indah Pratama No. 9A Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.
Sampai dikantor Bawaslu, Ismail diterima oleh Edo Roberto salah seorang staf di Bawaslu Padang. Dalam laporannya, Ismail menceritakan kronologis kejadian dari awal beliau mengetahui pengrusakan sampai menemukan seseorang yang mengaku disuruh oknum caleg untuk merobek baliho tersebut.
Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.
Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi.
“Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu,” katanya.
Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. ” Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial “E” yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. “E” mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek dan merusak baliho saya. Dan “E” juga mengakui telah menyuruh “A” untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada “A”, tutur Ismail.
Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.
“Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH”, pungkas Ismail.
Ketua Umum Ajar Sumbar Desak Bawaslu Limapuluh Kota Percepat Dugaan Pelanggaran Pemilu Dua Caleg Golkar di Sumbar
Limapuluh Kota, Sumbar- Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Dinas Pangan Kabupaten Limapuluh Kota diduga membawa 2 “Penumpang gelap” Sehingga lakukan pelanggaran pemilu.
Adanya larangan menggunakan fasilitas negara dalam masa kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.4 Tahun 2017 tentang kampanye dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sejatinya GPM merupakan Inisiator Dinas Pangan untuk meredam Inflasi yang dananya bersumber dari Insentif Fiskal Pemerintah pusat senilai 4,2 Milyar untuk menekan melonjaknya harga-harga pangan di tengah-tengah masyarakat Limapuluh Kota.
Berbagai jenis pangan mulai dari beras, gula, sayur-mayur, minyak goreng, cabe dijual dibawah harga pasar untuk membantu masyarakat yang lagi kesulitan atas melonjaknya harga-harga.
3 Pasar Murah GPM digelar di 3 tempat, antara lain : Guguak VIII Koto (14/12/2023), Koto Tinggi (19/12) dan halaman Kantor Bupati Sarilamak (22/12).
Namun kesempatan dalam ketidak netralan sepertinya tampak dimanfaatkan dengan baik oleh 1 (satu) Partai Politik saja, yakni : Golkar.
Sepertinya Partai Golkar diberikan karpet merah untuk menumpang di kegiatan GPM di Guguak VIII Koto bagi 2 orang calegnya.
Terang-terangannya Caleg Partai Golkar tersebut sepertinya mendapatkan “restu” dari Bupati Limapuluh Kota, Safarudin Dt.Bandaro Rajo yang tampak selalu hadir dengan menggunakan kaus bernuansa kuning/putih (kuning khas Partai Golkar).
“Kami tidak mengetahui siapa-siapa yang hadir dalam kegiatan gerakan pangan murah baik yang diadakan di Harau, Guguak dan Gunuang Omeh dan tempat lainnya, kami hadir menginformasikan kegiatan pemerintah dan juga menyerahkan secara simbolis bantuan ataupun gerakan pangan murah Hal hal diluar ketentuan menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang,” Ucap Bupati Limapuluh Kota Dt. Safaruddin Bandaro Rajo (8/1).
Terpantau 2 orang Caleg Partai Golkar tersebut adalah : PSV (Caleg untuk DPRD 50 Kota) dan YN (caleg untuk Provinsi Sumatera Barat).
Dari sumber istimewa dijelaskannya PSV dalam beberapa kesempatan tampak mengantarkan bantuan pangan dari Dinas tersebut kerumah-warga, lalu YN tampak menumpangkan dirinya melalui kantong pembungkus berwarna kuning yang tertera jelas poto dan namanya.
“Demikian juga dengan Baliho 2 Caleg tersebut mendominasi di sekitar Kegiatan GPM dilaksanakan,” Ucapnya.
YN caleg DPRD Provinsi Sumbar dari partai Golkar saat dikonfirmasi via whatsappnya (8/1) terkesan mengelak.
“Jujur, saya tidak tau kalau itu acara Pemda, saya berpikir acara itu Bazzar murah jadi saya mau setor wajah. Satu hal lagi terkait pembagian tas belanja bergambar saya, memang sumber tas belanja itu dari saya, tapi saya tidak pernah membagikan tas belanja tersebut, untuk jumlah tas belanja itu sekitar 50 puluhan,” Ucapnya.
Lanjut YN, saat pembagian tas belanja saya sudah pergi, tapi tas belanja itu ada saya letakkan di dua tempat mobil dan kosan saya, entah siapa yang membagikan saya tidak tau.
“Soal spanduk di keliling kegiatan GPM itu sebelumnya sudah ada, belum ada lagi kegiatan GPM ini sudah ada spanduk saya disana,” Tambahnya.
Apakah benar bapak YN pernah diperiksa bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota? Tanya media ini.
“Benar, saya diperiksa selasa 2/1/2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota di ruangan Gakkumdu disaksikan bapak bapak dari kejaksaan, polres dan bawaslu,” Jawab YN.
“Dalam klarifikasi itu, dalam pemeriksaan itu dugaan sementara saya dituduhkan pelanggaran kampanye,” Tambah caleg DPRD Provinsi Sumbar dari Golkar tersebut.
Sementara itu, Dari PSV belum didapatkan keterangan.
“Kita melaksanakan kegiatan GPM yang bersumber dari Insentif Fiskal Pemerintah Pusat, pyuur murni untuk membantu masyarakat mendapatkan harga pangan yang murah dan terjangkau, terkait tentang penyusupan Partai Politik diacara GPM, kami tidak tau,” Tutur Ambardi Kadis Pangan saat itu.
Kegiatan GPM tersebut menjadi temuan Pelanggaran Pemilu oleh Gakkumdu Limapuluh Kota (Polres 50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Bawaslu 50 Kota).
Beberapa orang dari Dinas Pangan, 2 Orang caleg dan timses sudah dilakukan pemanggilan dan Pemeriksaan di Kantor Gakkumdu Limapuluh Kota, Hasilnya belum dipublish.
Ketua Umum Aliansi Jurnalist Anti Rasuah Soni, SH.,S.H.,M.H.,C.Md apresiasi Bawaslu dan tim agar mengusut tuntas dugaan ini.
“Bersihkan caleg nakal, aneh! Kampanye kenapa memakai fasilitas negara, emang boleh?” Pungkas Soni Ketua Umum AJAR .
PESSEL—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan gelar Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (5/12).
Hadir dalam pelaksanaan apel siaga tersebut, Bupati Pesisir Selatan, diwakili Sekda Mawardi Roska, SIP, Kapolres, AKBP Novianto Taryono, S.H, SIK, MH. Letkol, Dandim 0311 Inf. Sunardi, Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Raymund Hasdianto Sihotang, S.H, M.H, Kepala Dinas Perhubungan, Syafrijoni, Kasatpol PPP dan pemadam kebakaran Dalipal, S.Sos, M.Si, serta Kepala Badan Kesbangpol.
Nurmaidi, S.HI dalam amanat Apel Siaga menyampaikan, kegiatan ini sangatlah penting karena sebuah ikhtiar dan sekaligus langkah nyata untuk menyampaikan kepada segenap pihak, bahwa sungguh secara simbolik keluarga besar Bawaslu Pesisir Selatan , bersama segenap stakeholder pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu, telah siap untuk menyukseskan Pemilu.
Kemudian, Apel Siaga ini menandakan seluruh jajaran pengawas sudah siap melaksanakan pengawasan Pemilu 2024 khususnya tahapan kampanye yang sudah dimulai sejak tanggal 28 November 2023, tekan Nurmaidi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
Lebih ditekankan, setiap pengawas mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten tanpa terkecuali wajib melakukan langkah pencegahan dan menekan potensi pelanggaran, mengoptimalkan pengawasan dan menuangkan seluruh hasil pengawasan kedalam Laporan Hasil Pengawasan sebagi bukti bahwa seluruh jajaran Pengawas Pemilu telah melaksanakan fungsi-fungsi dan kerja-kerja pengawasan.
“Melalui momentum kebersamaan ini disampaikan bahwa membangun sinergitas dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu adalah sebuah keniscayaan, karena bagi Bawaslu Pesisir Selatan, selain pemilu itu milik semua warga negara, juga adalah momentum pembuktian bahwa kita sungguh adalah bangsa yang besar dan paham betul cara berdemokrasi yang baik dan beradab,” tutup Nurmaidi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Mawardi Roska dalam sambutan mengatakan, menghadapi tahapan Pemilu 2024 ini, pihaknya berharap jajaran Bawaslu Pesisir Selatan untuk saling berkomunikasi dan bersinergi dengan TNI – Polri maupun ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg ada.
“Mari kita jadikan momentum apel hari ini untuk menyemangati tugas kita menjelang hari H pada tangga14 Februari nanti,” tukasnya.
Kendari – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) mendeklarasikan netralitas ASN, Rabu (15/11/2023).
Kegiatan diselenggarakan di Kendari ini, dihadiri oleh 238 peserta dari ASN masing – masing Sekda beserta Pimti Pratama Pemprov Sultra, Bupati/Walikota berikut jajaran yakni Sekda Kab/Kota, Inspektur, Kesbangpol, dan Ka BKPSDM.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD dan Forkopimda TK 1 Prov Sultra, Pimpinan Instansi vertikal, termasuk Direktur Wasdal I BKN RI yang hadir secara virtual.
Pada momen ini, Pj. Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, mengingatkan setiap ASN tidak boleh berpihak pada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Aturan ini tidak hanya berlaku selama jam kerja saja tetapi juga di luar jam kerja.
“Sesaat lagi memasuki masa kampanye. Status ASN melekat pada diri kita dua puluh empat jam sehari. Karena itu, netralitas ASN tidak hanya terbatas pada jam kerja, namun sampai di luar jam kerja” ucap Andap pada kegiatan deklarasi netralitas ASN.
Andap menyebutkan hasil evaluasi Bawaslu tahun 2020 tercatat 76 pelanggaran netralitas ASN di Sultra, sehingga Sultra menjadi Provinsi dengan pelanggaran netralitas ASN tertinggi se-Indonesia.
Pemprov Sultra dalam upaya prevensi, secara progresif telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 tentang Netralitas ASN di Sultra. SE ini memuat bentuk-bentuk pelanggaran yang harus dihindari oleh ASN, termasuk pelanggaran di dunia maya.
Pelanggaran netralitas meliputi pemasangan spanduk/baliho/alat peraga, mengikuti sosialisasi deklarasi partai politik, menjadi anggota tim pemenangan, hingga mengumpulkan KTP bagi Paslon tertentu.
Selain itu, pelanggaran dapat terjadi pada media sosial, meliputi membuat postingan, komentar, menyebarkan, menyukai, mengikuti akun, atau bergabung dalam grup pemenangan bakal calon Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.
“ASN jangan mengunggah foto bersama kandidat, meskipun itu keluarga kita sendiri. Perhatikan juga posisi jari kita yang seringkali menunjukkan angka tertentu ketika berfoto, mari bijak bermedia sosial” ujarnya.
Deklarasi netralitas ASN di Sultra dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan sosialisasi kebijakan netralitas ASN di lingkup Sultra.
Andap mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 agar berjalan lancar, penuh integritas, dan tanpa cela. Ia meminta para Pimti Pratama lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjalankan sistem pengawasan netralitas ASN yang efektif sehingga mencegah terjadinya pelanggaran.
“Kita telah menandatangani pakta integritas. Para Bupati, Walikota, Ka PD dan Pimti diharapkan agar mengawasi jajarannya dengan efektif. ASN yang tidak berintegritas akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Andap yang didampingi Ketua Bawaslu Iwan Rompo Banne.
