LSM Anti Korupsi AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan beberapa awak media, Kamis 15/12/2023 resmi menyurati Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana BLUD (Belanja Badan Layanan Umum Daerah).
Amri Koto Ketua DPW Provinsi Riau LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) mengatakan bahwa benar telah menyurati Direktur Rumah Sakit Daerah (RSUD) Madani Kota Pekanbaru untuk meminta klarifikasi/konfirmasi terkait penggunaan anggaran dana BLUD pada tahun 2021, 2022 dan 2023.
“Benar kami dari AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) telah menyurati Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru dr.Arnaldo Eka Putra dan masih menunggu konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru yang telah kami masukan saat ini,”ungkapnya.
Karena pada tahun 2022 telah diangarkan untuk peningkatan pelayanan BLUD sebelum perubahan anggaran Rp.7.581.156.351,- menjadi Rp.30.276.384.569,- dan hal inilah yang menjadi sorotan publik saat ini.
“Kan aneh kog bisa pendapatan di RSUD Madani menurun sementara anggaran belanja RS Madani meningkat sampai 60 miliyar,”terang amri
Malah pasien yang berobat ke RSUD Madani setiap harinya masih dapat dihitung dengan jari kog bisa belanja barang dan jasa sebesar 24,165,384,569., dan belanja modal di RS Madani Rp. 6,111,000,000., hal ini lah yang kami pertanyakan.
”Bukan itu saja minimnya pasien yang berobat juga dapat dilihat pada tahun 2021, bahwa pendapatan BLUD sebesar 48,211,863,333, dimana terdapat pendapatan RS Madani dari jasa layanan umum sebesar Rp. 24,706,644,376, dengan total anggaran belanja untuk keseluruhan BLUD pada dinas kesehatan Kota Pekanbaru sebesar Rp. 23,331,582,320, namun tahun 2022 anggaran belanja BLUD ini khusus RSUD Madani sebesar Rp. 60,480,125,060, dengan pendapatan BLUD dari jasa layanan umum RSUD Madani sebesar Rp. 8,515,617,433,50.
Sebab dari informasi yang didapat oleh LSM AJAR dan awak media dari salah seorang nara sumber yang namanya tidak mau di publikasikan mengatakan bahwa banyak dana yang di kelola RSUD Madani yang gak jelas peruntukanya selama ini.
Atas dasar ini kita meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Inspektorat Kota Pekanbaru untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dana di RSUD Madani dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
“Dan kami juga dari LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti Rasuah) dan beberapa awak media akan membuat laporan ke Dirkrimsus Polda Riau terkait kasus dugaan adanya penyalahgunaan anggaran yang tidak wajar di RSUD Madani dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru saat ini,’tutup amri….Bersambung.(Team Redaksi)
Ambon sidik24jam, com-TNI AU Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., menghadiri langsung penyerahan 5 pesawat NC-212i Casa dari Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) ke TNI Angkatan Udara bertempat di Military Apron VVIP Pandawa Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Selasa (12/12/2023).
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan secara resmi 5 dari 9 unit pesawat NC-212i Casa kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman, M.Si (Han), pesawat dengan spesifikasi pesawat angkut ringan dengan sistem avionik modern full glass cockpit dan autopilot, yang dilengkapi dengan winglet, ramp door, dan memiliki ukuran cabin yang lebih luas dibandingkan pesawat sekelasnya.
Penyerahan pesawat secara simbolis ditandai dengan pembukaan selubung berlogo Skadron Udara 4, pemecahan kendi dan penyiraman air kembang serta penyerahan kunci secara simbolis oleh Menteri Pertahanan RI kepada Wakasau yang disaksikan oleh tamu undangan lainya
Pesawat NC-212i Casa ini nantinya akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara dan menjadi kekuatan baru Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd Saleh Malang. Lebih lanjut dari total sembilan keselurahan, empat pesawat lagi masih dalam proses pengerjaan, proses pembuatan pesawat NC-212i Casa dilaksanakan di PTDI Bandung, Jawa Barat. Untuk memperkuat kerja sama strategis dalam pembuatan pesawat NC-212i Casa, PTDI menggandeng Airbus Defence and Space (CASA).
Dalam Acara ini, para Mantan Komandan Skadron Udara 4 turut hadir guna menyaksikan penyerahan pesawat NC-212i Casa termasuk Komandan Lanud Pattimuara Ambon Kolonel Pnb Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., yg merupakan Mantan Danskadron Udara 4 tahun 2012 s.d 2013.
Turut Hadir dalam acara penerimaan pesawat NC-212i Casa, Pangkoopsudnas, Sekjen Kemhan RI, Kabaranahan Kemhan, para pejabat kemhan dan TNI serta undangan terkait lainya.
Kampar ; Terkait Kegiatan Infotorial Dan ADV Dinas Komunikasi persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar mencoba suap Wartawan 300 ribu dan akhir nya ini menjadi polemik di kalangan awak Media.
Hal ini sudah di tawarkan oleh kepala bidang komunikasi dan publikasi Astuti ketika berada di ruang kerja nya, Rabu 13/12/2023.
“Nanti saya beri uang 300 ribu mau nggak”, kata Kabid.
Tidak tertutup kemungkinan diduga kabid publikasi sudah melakukan suap dan tebang tindih terkait kegiatan publikasi berupa infotorial dan ADF tata cara pengelolaan dana APBD Kabupaten Kampar di tahun 2023 patut di pertanyakan.
Karena sebagian wartawan mendapatkan kegiatan namun yang lainnya banyak yang tercecer dan tidak merasakan dana kegiatan publikasi berupa infotorial dan ADV tersebut.
“Saya tidak tahu berapa dana anggaran dan dana nya sudah habis di bagikan”, kata Kabid Astuti.
Wartawan yang seruh meliput kegiatan Bupati Kampar tidak dapat kegiatan sedangkan yang jarang meliput kegiatan bupati dapat ambil kegiatan.
Saya tidak tahu tentang itu sekarang dana sudah habis, malahan wartawan di tawarkan uang 300 ribu kepada Media.”Nanti dikasih uang 300 ribu mau nggak, wartawan pun menolak tawaran kabid, “Saya tidak mau uang 300 ribu yang saya pertanyakan kegiatan kominfo. orang dapat kita harus dapat Buk”, ungakap awak media kepada kabid.
Diduga kabid Astutui bohong tentang dana Publikasi habis, sebab wartawan bangkinang lainnya masih mengumpulkan kegiatan infotorial Adf di dalam satu hari ini di pencairan bulan ini Desember 2023.
Kilahan Alasan tentang kegiatan nya di hari esok, saya banyak jadwal kegiatan dan urusan tolong berikan saya waktu”, tutupnya.(Team)
Menindaklanjuti pemberitaan yang sudah viral terkait galian C Ilegal yang berada di Jalan Al Azhar desa Bandar Khalipa yang armadanya sebagian besar melintasi jalan Rambutan kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara.
Dengan tidak adanya tindakan dari kepolisian polrestabes Medan Polda Sumtera Utara beberapa Awak media yang tergabung di Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Deli Serdang Rabu 13/12/2023 menelusuri ke lokasi galian C yang masih terus lancar melakukan kegiatan galian C padahal terlihat Mobil Patroli Polisi berada di lokasi Galian C diduga pengusaha Galian C merasa kebal hukum dan sepertinya juga itu lahan bagaikan miliknya sendiri ataupun milik nenek moyangnya tanpa merasa malu atau bersalah seakan bukan bentuk pencurian yang dilakukannya , banyaknya dumtruck keluar masuk mengangkut tanah korekan yang melintasi di jalan Rambutan Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang sehingga jalan yang baru saja di Aspal oleh dinas PUPR Deli Serdang Sumatera Utara banyak yang rusak akibat dari banyaknya angkutan tanah yang melintasi di jalan tersebut.
Baem Siregar Ketua IWO Indonesia DPD Deli Serdang di dampingi Sekretaris IWOI Deli Serdang Syahrul Anwar dan Pengurus serta anggota lainnya memberikan komentar terkait galian C ilegal mengatakan ” Sebaiknya lakukan kegiatan sesuai yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan jalan yang dilalui sebaiknya sesuai aturan juga, lihat dan perhatikan jalan yang baru di aspal belum layak namun sudah dilalui akibatnya jalan menjadi rusak bila sedemikian itu bukankah pemerintah daerah di rugikan (?)juga Masyarakat turut juga di rugikan, karena tujuan pemerintah Deli Serdang Sumatera Utara memperbaiki jalan menjadi bagus itu untuk memfasilitasi warga supaya nyaman dalam berlalulintas di saat melakukan aktivitasnya.Jalan bagus saat dilintasi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas seperti pergi bekerja ataupun berangkat ke sekolah bisa menikmati udara yang baik, tidak mengirup udara kotor dikarenakan banyaknya abu yang berterbangan yang di hasilkan Damtruk yang melintas memuat tanah, banyaknya abu yang berserak dan beterbangan mengganggu kesehatan terutama pada mata menjadi perih akibat abu yang masuk di mata dan bisa juga terganggunya pernafasan bila masuk ke paru-paru ” terangnya.
Lanjut ketua IWO Indonesia Deli Serdang Baem Siregar ” Hal tersebut bila berkelanjutan dan tidak segera di hentikan maka pemerintah Deli Serdang Sumatera Utara akan semakin dirugikan karena jalan yang seharusnya memiliki jangka waktu panjang kini akan cepat rusak dan kembali berlubang , kalau seperti itu siapa yang menderita tetap saja warga yang melintasi jalan Rambutan kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang ” paparnya.
Harapan warga setempat di mohon kepada aparat pemerintah Pjs Bupati Deli Serdang, Polda Sumatera Utara cq Kapolrestabes Medan , Satpol PP Deli Serdang segera memanggil dan bertindak stop galian C ilegal tangkap pengusaha beserta alat kerjanya yang terdiri 2 unit Excavator yang berada di lokasi galian C ilegal tersebut dan beberapa unit dumtruk yang hendak memuat Tanah terutama dumtruck bermerek CV PERDANA layak aparat penegak hukum untuk selidiki diduga di hasilkan dari usaha pencurian tanah milik negara yang selama tiga tahun lebih dilakukan oleh inisial J , hal tersebut agar kabupaten Deli Serdang terhindar dari virus-virus yang menghalalkan dengan segala cara walaupun bukan hak miliknya.
Sidik24jam.com.Langkat (Sumut) – Pengurus Persatua Purnakarya Perkebunan Republik Indonesia (P3RI Cabang PTP.Nusantara.II) atas kerja kerasnya selama ini untuk memperjuangkan catu beras yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 kini telah berhasil yang akan terealisasi pada Januari 2024.
Hal ini disampaikan oleh Drs.H Soekardi selaku Ketua P3RI Cabang PTP.Nusantara.II dalam rangka kegiatan sosialisasi dan konsolidasi yang digelar, Selasa (12/12/2023) bertempat di kediaman Sekjen P3RI Cabang PTPN.II H.Aditaslim di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun H.Aditaslim yang ke- 65 tahun yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng.
Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) PTP.Nusantara.II Drs.Armansyah yang memberikan apresiasi kepada P3RI kerjasamanya selama ini telah membuahkan hasil.
P3RI Cabang PTP.Nusantara.II dibawah kepemimpinan Drs.H.Soekardi yang beranggotakan 15 ribu orang karyawan Pensiunan PTP.Nusantara.II.di Kabupaten Langkat, sementara di Provinsi Sumut 24.ribu lebih tetap solid dan bersatu.
Acara ini dihadiri Pengurus P3RI Cabang PTP.Nusantara.II: Ketua Drs.H.Soekardi, Wakil Ketua Ponijan Rianto, Wakil Ketua Indra Putra.SE, Sekertaris H.Adi Taslim, Wakil Sekertaris Kosasih, GH.Budianto dan Bendahara Soeyato beserta unsur pengurus lainnya.Perwakilan dari kebun Melati Warsono,rayon utara dari kebun Kuala sawit,kebun air tenang,kebun batang serangan,RS Tanjung Selamat, kebun sawit hulu, kebun sawit seberang, kebun besilam, kebun gohor lama, kebun bekiun, kebun tanjung keliling, kebun bukit lawang, kebun kuala madu,pabrik gula kuala madu, kebun kuala bingai, kebun tanjung jati,kebun padang berarang, kebun tandam hilir,kebun tandam hulu, kebun kelumpang,kebun bulu cina, bengkel pusat dan kebun sei semayang.
Hal ini yang kerap disampaikan dalam rangka sosialisasi ke ranting-ranting oleh H.Adi Taslim selaku Sekertaris P3RI Cabang PTP.Nusantara II yaitu tentang hak manfaat pensiun dan catu beras yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 hingga sampai dengan tahun 2023 .Namun permintaan kita dan perjuangan kita telah disepakati oleh Direktur Pak Iwan Perangin angin.Kita dari P#RI mengucapkan banyak terimakasi kepada Pak Direktur PTPN.II Iwan Perangin angin semoga bapak senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin.Ucap H.Aditaslim dalam
Usai acara Ketua Cabang P3RI PTPN.II Drs.H.Soekardi didampingi wakilnya Indra Putra.SE saat diwawancarai awak media ini mengucapkan banyak ribuan terimakasih kepada Direktur PTP.Nusantara.II Bapak Iwan Perangin-angin yang telah bekerjasama dengan Serikat Pekerja PTPN.II yang mana bahwa aspirasi dari P3RI dalam raangka peningkatan pembayaran catu beras yang selama ini tidak dibayar, maka dengan adanya kesepakatan Direktur PTPN.II memberikan suput yang sebesar-besarnya, sihingga permintaan apa yang di usulkan oleh P3RI sesuai dengan perjuangan rekan-rekan ini dapat berhasil dengan baik.Saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasamanya kepada Ketrua Umum SPP PTPN.II Drs.Armansyah, ucapnya.
Sidik24jam.com-SUKABUMI Pembangunan Gedung Islamic Center Cicurug (GICC) besar kemungkinan akan kembali molor dari kontrak pekerjaan yang akan berakhir pada 29 Desember 2023 tahun ini, selisih waktu yang hanya tinggal dua pekan dengan kemajuan proyek terkini, dirasa mustahil pelaksana dapat merampungkan pekerjaan.
GICC yang mulai dibangun sejak 2016 silam dalam perjalanannya tercatat memang selalu bermasalah, selama tujuh tahun kebelakang kerap dipenuhi pancaroba hingga selalu saja mangkrak, meski sudah menelan anggaran APBD hingga miliaran rupiah, terakhir pada tahun 2022 lalu proyek ini bahkan sempat gagal tender hingga dua kali. Sampai akhirnya, CV Bina Putra memenangkan lelang proyek GICC pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp12.809.000.000,00 yang dialokasikan dari SILPA APBD TA 2022. Ini pun, sudah dipastikan molor.
Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri bersama Inspektur, BPKAD dan tim Administrasi Pembangunan (Adbang) saat melakukan kunjungan monev (monitoring evaluasi) ke lokasi proyek GICC pada 24 November 2023 lalu, sudah mengingatkan agar pelaksana proyek meningkatkan progres pembangunan GICC sehingga akhir tahun 2023 ini dapat selesai, karena proyek prestisius ini merupakan perwujudan visi Kabupaten Sukabumi yang Religius, Mandiri, Inovatif, Sejahtera Lahir dan Batin.
Sebelumnya, Kabid Penataan Bangunan Disperkimsih Kabupaten Sukabumi Ari Hamzah Abdul Wafi, bahkan mengultimatum kontraktor pembangunan GICC untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati. Kabid Ari Hamzah, yang ditunjuk sebagai PPK dalam proyek ini bahkan sudah meyakini jika pembangunan GICC tidak akan selesai tepat waktu, salah satu penyebab menurutnya lantaran suplay barang yang tidak maksimal. Lebih jauh, ia memberikan dua opsi kepada CV. Bina Putra jika proyek ini tidak selesai tepat waktu pada 29 Desember 2023, yakni pemutusan kontrak dan waktu tambahan kurang lebih selama 50 hari kalender disertai denda.
Perihal denda ini, bila mengacu pada Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf (f) ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1/1.000 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari.
GICC, Warisan dan Cita Ulama
Kolaborasi media Tbo, SKM Buser, sidik24jam dan ulasanfakta, berkesempatan melakukan wawancara kepada ulama di Kecamatan Cicurug untuk mengungkap bagaimana sebetulnya konsep awal mula pembangunan GICC yang sebelumnya bernama Pusbangdai (Pusat Pengembangan Dakwah Islam) ini, salah satunya kepada KH.R. Ahmad Gondar Hibatullah, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amin, serta H Endang Sukarman, Ketua Forum ZIS Kecamatan Cicurug.
“Dari awal GICC ini merupakan hasil dari pemikiran para kyai dan ulama kharismatik di Cicurug yang sudah mendahului kita, diantaranya KH. Asep Yusuf Afandi dan KH.R. Buya Abdul Basith. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik, para ulama hanya ingin mempersatukan umat yang diwujudkan dalam GICC ini, jadi murni untuk kemaslahatan umat,” ungkap KH.R. Buya Abdul Basith, ulama yang akrab dipanggil Aki Gondar, ketika dijumpai di lingkungan Ponpes Al-Amin, Jalan Karang Sirna, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Selasa (12/12/2023).
Aki Gondar, yang dalam struktur pengelolaan GICC menjabat sebagai sekretaris, menyayangkan lambannya pembangunan GICC hingga bertahun-tahun ini, terlepas dari segala macam intrik politik yang ditengarai sebagai salah satu sebab kemunduran pembangunan, Aki Gondar berpesan jika Pemkab Sukabumi tidak mampu melanjutkan pembangunan, maka agar diserahkan ke masyarakat Cicurug.
“Kita tetap berhusnudzon, dan berharap pembangunan GICC ini cepat diselesaikan, saran kami agar dikembalikan saja pada niat awalnya, untuk umat. Kalau pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak mampu atau meminta dukungan, saya rasa masyarakat, ulama dan para aghniya di Cicurug bisa menyelesaikan pembangunan GICC ini, karena ada beberapa skema sebetulnya, seperti di awal kan ada lelang terlebih dahulu, lewat ZIS atau skema wakaf (lelang kebaikan) itu biasa kita lakukan. Saya bicara, karena sampai hari ini saya masih tercatat sebagai Sekretaris Pengelolaan GICC dan belum ada pencabutan SK nya,” katanya.
Meski pada pembangunan lanjutan GICC tahun ini Aki Gondar tidak terlalu dilibatkan, namun ia merasa punya kewajiban untuk selalu mengingatkan para umara tentang pentingnya GICC, yang ia anggap sebagai simbol kerukunan umat beragama.
“Soal kelanjutan pembangunan GICC tahun ini, saya tidak diberitahu, mungkin saya sudah tidak ada di lingkaran itu lagi. Namun yang pasti kami kembalikan ke mekanismenya, saya tidak tahu tentang teknis pembangunan karena pemerintah yang punya wewenang. Saya hanya menyayangkan kenapa tidak dari awal pemerintah waspada, pengawasan itu seharusnya di awal bukan di akhir, lihat kemampuan kontraktornya, pemerintah sebagai umara saya rasa jangan hanya gertak sambel, bupati harus tegas, kalo anaknya salah yah harus dihukum, umat sudah rindu GICC selesai,” ujarnya.
Aki Gondar juga mengingatkan, agar para politisi berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan wujud nyata penyelesaian pembangunan GICC, terlebih memasuki tahun politik 2024 mendatang.
“Kalau nuansa politiknya kental, seharusnya GICC jadi, apalagi di tahun politik ini, jangan sampai masyarakat berfikir seribu kali untuk memilih saudara, intinya jauhi kepentingan pribadi dan politik sesaat,” katanya.
Senada, Ketua Forum ZIS Kecamatan Cicurug H. Endang Sukarman, sebagai ulama yang sedari awal mengikuti perkembangan GICC ini juga berharap agar pembangunan gedung syiar islam ini bisa segera diselesaikan.
“Ini kan (GICC) cita-cita para ulama, buya itu ulama visioner sehingga harapan kami bisa segera selesai supaya bisa dimanfaatkan, buat apa juga anggaran miliaran tapi tidak bisa dimanfaatkan, padahal keinginan para mendiang ulama terdahulu GICC buat semua komunitas atau sekretariat bersama untuk kemaslahatan umat. Dahulu konsep awalnya, di lantai dasar digunakan sebagai tempat pertemuan, lantai dua perkantoran atau sekretariat bersama, kemudian di atas nya untuk kegiatan keagamaan (pengajian), jadi benar-benar dimanfaatkan untuk seluruh stakeholder di Kecamatan Cicurug. Dan ini bisa diwujudkan sepanjang ada integritas dan kemauan,” ujarnya, saat dijumpai di Kantor Sekretariat MUI Kecamatan Cicurug, Jl. Siliwangi No.111, Cicurug, Selasa (12/12/2023).
Menurut H. Endang Sukarman, GICC ini sebagai kehormatan Cicurug, karena ada peran serta ulama di dalamnya, sehingga agar tidak menimbulkan fitnah, maka harus segera diselesaikan.
“Kita tidak mau tahu pemenang tendernya siapa, yang kita inginkan supaya cepat selesai, kalau nggak ada kemampuan, visum saja sehingga kembalikan ke nol jadi tidak ada unsur politik, biar kita (ulama dan umat) yang bergerak, karena kita sudah terlalu lelah menunggu, padahal jika mangkrak terus akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Cicurug. Seharusnya dengan anggaran miliaran rupiah, jika konsepnya benar maka bangunan GICC akan menjadi megah dan masyhur, maka justru jadi aneh jika anggarannya fenomenal sementara hasil bangunannya biasa-biasa saja,” katanya. (Tim)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat diduga banyak keluarkan anggaran namun tidak peduli terhadap taman bunga yang ada di sepanjang sudut pagar luar Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Rabu (13/12/2023)
Hingga masa bakti Plt Bupati Langkat akan berakhir di tahun 2023 ini dan selanjutnya di gantikan PJ Bupati ternyata pemandangan dari luar menuju kantor bupati Langkat hingga kini tidak ada perubahan.
Buktinya, sepanjang pagar luar kantor Bupati Langkat yang sudah tersedia bak taman bunga sudah lama tidak diperhatikan untuk di tanami tanaman bunga yang baru.
Padahal dari informasi yang berhasil di himpun wartawan untuk tahun 2022 saja Dinas lingkungan Hidup banyak mengeluarkan anggaran untuk program keanekaragaman hayati yang diantaranya pengelola ruang terbuka hijau Rp. 2.153.118.324.00 dan belanja barang dan jasa Rp. 1.682.583.874.00 yang di antaranya juga terdapat belanja bibit tanaman sebesar Rp.29.984.500.00 dan belanja modal taman Rp. 233.943.650.00
Dengan tidak diperhatikannya taman bunga sepanjang pagar luar kantor Bupati Langkat dinilai warga Langkat jika Dinas Lingkungan Hidup Langkat tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan Karena jika peduli maka bisa dimulai lewat penampilan luar kantor bupati langkat.
Anehnya petinggi jajaran dinas lingkungan hidup hanya peduli dengan banyak dan tingginya biaya kegiatan perjalanan dinas untuk setiap tahunnya.
Dari data yang berhasil dihimpun wartawan untuk tahun 2022 saja Dinas lingkungan hidup kabupaten Langkat mengeluarkan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.344.400.797,00 belanja perjalanan dinas biasa Rp.299.850.797.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.44.550.000.00
Program perencanaan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.110.949.835.00 belanja perjalanan dinas biasa Rp.81.999.835.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 28.950.000.00
Program Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.169.977.601.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.85.077.601.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 84.900.000.00
Program pengelolaan keanekaragaman hayati belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.142.157.024.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.113.207.024.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.28.950.000.00
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.24.700.000.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.14.800.000.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.8.900.000.00
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.57.726.600.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.57.726.600.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.49.600.000.00
Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.49.600.000.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.28.000.000.00 dan Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.21.600.000.00
Program pengolahan persampahan belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.122.712.998.00
belanja perjalanan dinas biasa Rp.116.712.998.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.6.000.000.00
Hingga berita ini naik kepermukan kepala Dinas Lindungan Hidup Langkat belum berhasil di konfirmasi wartawan.
Warga kecewa dan menduga tidak sesuai Standart dalam Pengerjaan Proyek Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Namo Mbiring Desa Belinteng kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Senin 11/12/2023
Pasalnya Pada saat Pengerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix sekitar seminggu yang lalu sudah selesai, Namun hingga saat ini tidak memilki Papan informasi Proyek.
Dengan tidak adanya Papan informasi Proyek diduga kuat Pelaksanaannya asal jadi, hal tersebut terlihat badan jalan tidak ada dan tidak diketahui anggarannya bersumber darimana beserta jumlah nilai anggarannya.
Bahkan dari informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat jika sumber dana proyek tersebut berasal dari salah satu oknum calon legislatif, karena dari awal Pengerjaan sampai dengan saat ini tidak ada terlihat Pengawas dari Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat.
Dari data yang berhasil di himpun wartawan dari Layanan Pengerjaan Secara Elekteonik (LPSE) Langkat bersumber dari Dana APBD Langkat melalui Dinas PUPR dengan HPS Rp.500.198.000. dengan Pelaksana Pemenang Tender CV TEPAYANA alamat Kabanjahe Kabupaten Karo.
Warga Dusun Durin Peripuhen Desa Tanjung Gunung keluhkan Jembatan Gantung yang saat ini belum selesai dikerjakan, Jembatan yang masih Pondasi tersebut di keluhkan Warga Dusun Durin Peripuhen Desa Tanjung Gunung yang dimana anaknya Pergi ke sekolah harus melintasi jembatan Bambu di Dusun Buah Raja Desa Belinteng. Sabtu 09/12/2023
Anak sekolah yang bersekolah di Dusun Buah Raja Desa Belinteng sebahagian dari Warga Durin Peripuhen Desa Tanjung harus menguji Adrenalin untuk menuntut ilmu, Padahal Pondasi jembatan tersebut telah di bangun sebelum selesai massa Tender bulan Agustus 2023 lalu namun belum ada tanda-tanda Pengerjaan Lanjutan jembatan.
Setiap hari anak-anak sekolah melintasi jembatan yang terbuat dari rakitan Pohon Bambu, sebelumnya jembatan Bambu tersebut di terjang banjir sehingga anak sekolah dari Dusun Durin Peripuhen tersebut harus menunggu Pergantian jembatan dari Bambu tersebut.
Jembatan Bambu tersebut selalu menghantui anak-anak yang berangkat ke sekolah menuju Dusun Buah Raja selama ini, Setelah jembatan hanyut di terjang banjir Pemerintah Kabupaten Langkat langsung menganggarkan Dana APBD Tahun 2023 untuk Pembuatan Jembatan Gantung.
Namun sangat miris sekali, Tahun 2023 akan berakhir Jembatan Gantung tak kunjung usai di kerjakan. Di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung tersebut hanya terlihat sebuah Pondasi Jembatan, Parahnya Jembatan tersebut bukan hanya di gunakan anak-anak bersekolah saja Pasalnya warga Dusun Buah Raja yang memiliki Perladangan di Dusun Durin Peripuhen pun terpaksa melintasi jembatan tersebut.
Padahal jembatan Bambu tersebut adalah Akses utama yang menghubungkan Desa Belinteng dan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai, Jembatan yang menghubungkan kedua Desa tersebut adalah salah satu Akses untuk melakukan Aktivitas di kedua Desa tersebut.
Padahal di daftar Layana Pengerjaan Secara Elektronik(LPSE)Kabupaten Langkat Proyek Jembatan Gantung tersebut Menelan Anggaran Rp.1.000.000.000 Miliar, namun sampai saat belum juga di kerjakan Pengerjaannya.
Tidak sampai disitu saja, di tempat terpisah Warga Dusun Buah Raja kepada Wartawan menuturkan harapannya. Agar Pemerintah Kabupaten Langkat mempercepat Pembangunan Jalan Utama yang menghubungkan Dusun Lau Seridi, Dusun Buah Raja dan Dusun Raja Berneh Desa Belinteng.
Sebelumnya Warga ketiga Dusun tersebut berunjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Langkat pada Bulan Oktober 2023 lalu, Warga menuntut agar Pemerintah membangun jalan utama ketikaga Dusun tersebut.
Menurut keterangan Warga saat di konfirmasi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui kepala Desa akan membangun jalan tersebut sepanjang 1,5 Kilometer, namun sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda akan adanya Pengaspalan jalan tersebut.
Pada saat itu juga seorang warga yang tidak dapat disebutkan namanya dalam Pemberitaan ini, mengatakan Kepala telah berbicara kepada jika Anggaran Pengaspalan jalan tersebut sudah di tangannya.
Sebenarnya Jalan Utama ketiga Dusun tersebut sudah cukup lama mengalami kerusakan, dan hingga saat ini belum Pernah dilakukan Pengaspalan.
Jalan Sepanjang 8 Kilometer tersebut dapat menghubungkan Desa Belinteng dan Desa Telagah tersebut menjadi angan-angan warga, Warga mengira jalan tersebut akan di aspal keseluruhannya pada Tahun 2023.
Padahal Tahun 2023 akan berakhir beberapa hari lagi, Warga mengeluh pada saat melintasi jalan tersebut yang kian semakin parah sehingga menyulitkan Warga pada saat berkendara.
Proyek pembangunan jalan Gunting saga teluk binjai Kab Labuhanbatu Utara (Labura), salah satu item masuk dalam pengerjaan jembatan titi payung dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR) Labura melalui anggaran APBD senilai Rp 39.896.106.018 yang dikerjakan oleh PT Arfa Risky Bersaudara sampai berita ini tayang jembatan tersebut belum di sentuh sementara sudah ahir tahun.
Mandor atau pengawas PT Arfa Risky Bersaudara Ridho saat dikonfirmasi, untuk sementara kita fokus ke jalan dulu, takutnya kita bila bongkar jembatan Titi Payung tersebut mobilisasi membawa material ke jalan ini terhambat terangnya.
Menyoroti hal tersebut Ketua Investigator LSM Obor Monitoring Citra Indevenden (OMCI) Wilayah Sumut Syamsuddin Sianturi Amd Sip menilai kesalahan ini pada awal perencanaan memilih tanah urug pilihan dinilai tidak tepat , seharusnya tanah urug pilihan itu yang bercampur pasir dan batu ketika turun hujan dapat lalui, namun hal ini sangat bertetangan dengan kondisi badan jalan timbunan tanah uruq, saat hujan tiba justru badan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kenderaan bermotor, seperti sepeda motor, dan hampir semua jenis mobil. membuat hampir seluruh jenis kenderaan TDK dapat melintas bahkan pihak Penyedia telah melakukan pengumuman kepada masyarakat agar tidak melalui jalan yang sedang dikerjakan dengan muatan diatas 4 ton, hal senada juga dialami mobilisasi Penyedia Barang/Jasa, menyebabkan jembatan sampai saat ini belum dikerjakan.
Diduga kurang profesional team ahli saat melakukan perencanaan Pengerjaan proyek tersebut, membuat dengan dana fantastis tersebut penyedia jasa menjadi bingung, pasalnya proyek Mega milyar tersebut selain membangun jembatan, juga mengerjakan penimbunan badan jalan dengan menggunakan tanah timbun, atau tanah uruq, bersumber dari galian minirba diduga bermasalah, dan kwalitas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan hasil laboratorium tentang urpil, akibatnya pembangunan jembatan Titi payung sampai saat ini belum dikerjakan oleh Penyedia PT Arfa Risky Bersaudara Sabtu,9 Des 2023
Selanjutnya Syamsuddin minta bupati Hendriyanto Sitorus tindak tegas consultan perencana, consultan pengawas, PA, PPK serta Rekanan.
Syamsudin sebut LSM OMCI telah menyurati Kadis PUPR, CV Raja Alam Abadi, PT Arfa Riski Bersaudara Nomor, 33/DPD/OMCI-SU/VIII/23 tanggal 8 Agustus 2023 perihal: Dugaan Pelanggaran Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang atas nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral minerpa dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jawaban PUTR dinilai gagal produk, dan dinilai Pihak PUTR sengaja mengklabui dan atau menutupi kesalahan dokumen kontrak termasuk legalitas ijin material tanah urug pilihan,”Ungkap ketua DPD OMCI.
DiTempat terpisah Tokoh masyarakat Desa Teluk binjai (Timur N red) , mengatakan Desa Sei Apung (M Manik red) dan Desa Teluk Pule (P Hombing) yang juga menerima hasil tanaman sawit masyarakat (toke) , rata rata 300 ton per hari di kali 3 desa, karena badan jalan tidak dapat dilalui akibat dampaknpenimbunan badan jalan dengan material tanah urug tersebut, saat hujan tiba tidak dapat dilalui, akhirnya hasil pertanian dan perkebunan milik warga terpaksa bawa ke Kab Asahan.
Dengan perasaan kesal Timur nenggolan merasa heran kepada pemborong, karena kegiatan yang dikerjakan (ayu septa) sambungan dari dusun Sei Naetek terlihat bagus cara kerjanya.
Namun yang dikerjakan terlihat bagus dan dapat di lalui oleh masyarakat.
Sedangkan proyek pembangunan badan jalan yang di kerjakan oleh PT. Arfa Rizki Bersaudara justru sebaliknya, yang berdampak merugikan masyarakat, hingga nyaris membuat lumpuh perekomian warga.
Masyarakat berharap agar tahap pengerjaan atau Peningkatan badan jalan harus dikerjakan dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada warga di 3 kecamatan yaitu kualuh hulu, kualuh hilir, dan kualuh leidong. Kabupaten labuhanbatu utara
