Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd hari ini mewakili Bupati Pakpak Bharat dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara di Grand Indonesia, Jakarta.
Rapat Koordinasi Nasional ini digelar sebagai upaya pengenalan Ibu Kota Nusantara sebagai loncatan peradaban Indonesia, serta upaya menggali potensi kerja sama Otoritas Ibu Kota Nusantara dengan Pemerintah Daerah.
Kita akan terus berupaya agar potensi-potensi lokal yang kita miliki turut berperan dalam menyokong IKN, potensi-potensi dan kearifan lokal yang kita miliki harus berperan dan turut menghiasi IKN nantinya, jelas Wakil Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan beberapa pembicara yang hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri RI, M.Tito Karnavian, Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Mulyono, Menteri ART dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono, serta beberapa pemateri lainnya.
(DP)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Utara Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme di Cambridge Hotel Medan (07/03/2024).
Rapat Sinkronisasi ini dilaksanakan guna melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
Bersama sejumlah Pemangku Kepentingan lainnya, Franc Bernhard Tumanggor membahas Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan.
Tadi itu Bersama bapak-bapa dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kemeterian Hukum dan HAM RI juga ada, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, bapak Penjabat Gubernur dan banyak lagi, kita semua sepakat bahwa tidak akan ada ruang bagi Tindakan terorisme, tindak kekerasn dan lainnya atas nama apapun itu, tidak ada tempatnya di Sumatera Utara, ucap Franc Bernhard Tumanggor di Medan.
Diketahui sejumlah pejaba dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, TNI dan Pemangku Kepentingan lainnya turut menghadiri Rapat ini.
(DP)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor Bersama Wakil Bupati, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd dan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, serta sejumlah Pimpinan Oragnisasi Perangkat Daerah lainnya, hari ini menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara.
Bersama Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Dr. Hassanudin dan sejumlah Kepala Daerah lainnya, Franc Bernhard Tumanggor berangkat dari Aula Tengku Rizal Nurdin menggunakan Becak Bermotor khas Medan, menuju lokasi Musrenbang RKPD di Hotel Santika Premier Dyandra, Medan.
Kita membawa sejumlah usulan perioritas dalam RKPD ini, diantaranya pembangunan Infrastruktur, jalan penghubung antar daerah guna membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat, pengembangan ekonomi msayarakat dan lainnya, jelas Bupati di lokasi Musrenbang.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sumatera Utara dibutuhkan keselarasan perencanaan dari tingkat Nasional dengan perencanaan Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, karena itu dokumen RKPD ini harus menjadi pedoman bersama, demikian pesan Penjabat gubernur Sumatera Utara, Dr. Hassanudin dalam arahannya.
Musrenbang RKPD Sumatera Utara tahun 2025 ini mengambil tema “Pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” serta turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, serta sejumlah Pemangku Kepentingan lainnya.
(DP)
Gerombolan bayaran PT Amal Tani Usir Masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Pada Hari Kamis 07 Maret 2024 kemarin. Jum’at
Gerombolan Preman yang dipimpin oleh Pengacara PT. Amal Tani, mengusir dan memperlakukan Masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Langkat, seperti Pencuri atau Teroris, dari Tanah Milik orang tuanya.
Padahal Tanah tersebut telah memiliki SHM yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Langkat, akan tetapi semenjak terbitnya SHM atas tanah tersebut pada 1986, mulai tahun 1981, Segerombolan Preman merampas atas tanah tersebut dengan cara yang tidak manusiawi.
Gerombolan Preman tersebut diduga keras adalah suruhan PT. Amal Tani, yang katanya perusahaan MILIK KELUARGA BESAR PAHLAWAN NASIONAL LETJEN DJAMIN GINTINGS, terbukti sampai hari ini tanah Milik Masyarakat tersebut masih dikuasai PT. Amal Tani.
Padahal, pada tanggal, 5 Februari 2024 yang lalu, secara Resmi BPN Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pihak PT. Amal Tani, Pihak Masyarakat serta Kuasanya, dan dihadiri oleh Tim dari INTELKAM POLDA SUMUT, telah melakukan pengambilan titik kordinat dan penetapan batas sebelah barat HGU PT. Amal Tani.
Serta batas SHM Nomor 93. atas nama Suktma, namun ketika pada tanggal 19 Februari 2024 melalui surat resmi, pihak BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara mengundang pihak – pihak terkait dalam pengambilan titik kordinat/penetapan batas tersebut, termasuk Direktur Utama PT. Amal Tani untuk Hadir pada tanggal 26 Februari 2024, dengan agenda penyampaian hasil peninjauan Lapangan/pengambilan titik kordinat, Pihak PT. AMAL TANI TIDAK MENGHADIRI Undangan tersebut.
Ketidak Hadiran Pihak PT. Amal Tani seolah membuktikan bahwa Pihak PT. Amal Tani TAKUT akan KEBENARAN, karena dalam penyampaianya, Pihak BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sebagai berikut. BAHWA DARI LIMA TITIK KORDINAT YANG DITUNJUKAN OLEH PIHAK PT. AMAL TANI, HANYA SATU TITIK YANG SESUAI DENGAN TITIK BATAS HGU YANG SEBENARNYA. Dengan kata lain, empat titik kordinat lainya, berada diluar HGU PT. AMAL TANI.
Ketidak hadiran Pihak PT. Amal Tani dalam penyampaian BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara terebut, telah membuktikan bahwasanya Instansi PEMERINTAH yaitu BPN sekalipun, yang Katanya PEMBERI IZIN ATAS HGU PT. AMAL TANI, pihak PT. Amal Tani, tidak memperdulikanya, apa lagi Masyarakat Kecil yang memang tidak mempunyai kemampuan apapun, begitupun juga Aparatur Penegakan Hukumnya, seolah-olah membenarkan kata – kata Kiasan yaitu adanya HUKUM LAKSANA PISAU, YANG TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS.
Karena, pihak Masyarakat Pemilik Tanah dengan SHM tersebut, telah MELAPORKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN l PT. AMAL TANI, KEPADA POLDA SUMATERA UTARA dan dilimpahkan Proses Penyidikanya diPOLRES LANGKAT dengan bukti dan saksi yang menurut Masyarakat sudah sangat mencukupi, namun pihak Penyidik POLRES LANGKAT seakan – akan mempersulit proses Penyidikan dalam Laporan tersebut.
Selain SHM dan saksi mata serta hasil Identifikasi/pengecekan bidang Tanah, yang dilakukan oleh Penyidik POLRES LANGKAT bersama BPN Kabupaten langkat, yang menyatakan Areal tersebut berada diluar HGU PT. AMAL TANI, Pemilik juga menghadirkan bukti – bukti lainya yang didapatkan dari BPN, baik BPN Kabupaten langkat, maupun BPN Provinsi Sumatera Utara, namun hingga 10 bulan berjalan semenjak Laporan Kepolisian tersebut dilaporkan.
Sampai saat ini Penelisikan atas Laporan tersebut berhenti begitu saja, dalam hal ini, PATUT DIDUGA, PENYIDIK POLRES LANGKAT, telah mempeti es kan Laporan tersebut, Anehnya pihak KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ( POLDA SUMUT ) dalam hal ini selaku penerima Laporan, juga tidak ada respon apapun terkait mandegnya Penyidikan yang terjadi di POLRES LANGKAT.
Dari seluruh rangkaian keterangan tersebut diatas, serta demi Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum di Republik Indonesia, di MOHON KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA STAFF KEPRESIDENAN, MENKOPOLHUKAM, MENTERI PERTAHANAN, MENTERI ATR/BPN, MENPANRB, MENKUMHAM, KAPOLRI, Untuk memberikan Atensinya terhadap kejadian yang menimpa Masyarakat kecil tersebut.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan (07/03/2024).
Tadi kita menerima arahan dari bapak Gubernur, utamanya menjaga pasokan bahan-bahan pokok di Daerah tetap aman menjelang bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor usai mengikuti rapat ini.
Dalam rapat ini, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Dr Hassanudin mendorong para Kepala Daerah se Sumatera Utara untuk melakukan operasi pasar murah. Menurutnya, pasar murah terbukti dapat menahan laju inflasi apabila dilakukan secara masif.
Kami juga mengajak Bulog, produsen dan distributor minyak goreng, gula, telur ayam juga dapat melakukan pasar murah yang langsung menyentuh konsumen akhir terutama masyarakat kelas bawah, ungkap Hassanudin.
Disamping itu pada mudik Idulfitri 2024, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin juga mendorong program mudik gratis. Sektor transportasi menurut dia juga termasuk salah satu pemicu inflasi.
Untuk itu segera dipersiapkan dengan baik program mudik gratis, agar berjalan dengan baik, kita yakin akan dapat menekan laju inflasi yang diperkirakan pada momen hari raya akan mengalami kenaikan, kata Hassanudin.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan Bimbingan Teknis bagi 24 orang calon Pejabat Pembuat Komitmen.
Kepala BKPSDM Pakpak Bharat, Sartono Padang, S.Sos, MM menjelaskan, pelaksanaan Bimbingan Teknis PPK ini dilaksanakan guna mengikuti arahan LKPP dalam surat edaran LKPP nomor 08 Tahun 2020 tentang tipologi Pejabat Pembuat Komitmen dan standard kompetensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk PPK.
Kita harapkan nantinya, para Pejabat Pembuat Komitmen yang kita miliki mampu dan cakap melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah level 2, mampu melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa Pemerintah level 1, mampu mengelola kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah level 2, serta mampu mengelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara swakelola level 2, jelas Sartono Padang.
Proses Bimbingan Teknis ini sendiri berlangsung lama, sekitar dua minggu lebih dengan menggandeng pihak PT.Icon selaku mitra LKPP dengan menyediakan pemateri dan tenaga penguji.
Harus lulus ya semuanya, makanya jangan main-main, tolong dibuktikan keseriusannya, pesan Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor ketikan mengunjungi pusat Bimbingan Teknis ini.
(DP)
Deli Serdang – Bupati Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar melantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
“Pelantikan sumpah janji jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator ini merupakan salah satu bagian dari perputaran roda organisasi sekaligus promosi jabatan dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang khususnya pada pemenuhan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan tugas-tugas operasional pada Organisasi Perangkat Daerah,” Kata Bupati pada bimbingan dan arahan pelantikan tujuh Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Rabu (6/3/2024)
Dijelaskan Bupati, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS serta berpedoman pada peraturan Menteri Pengadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, maka terpilihnya saudara-saudara yang baru saja diambil sumpah, janji dan dilantik, merupakan hasil dari tindak lanjut proses evaluasi, pertimbangan yang matang, penilaian yang objektif serta sebagai dasar penempatan saudara yang memiliki pengalaman, wawasan dan kualitas yang memadai.
“Kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dalam jabatan yang baru saya ucapkan selamat. Jagalah amanah yang telah diberikan kepada saudara dengan penuh rasa tanggung jawab dan imbangilah kepercayaan yang diberikan ini dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja,” Kata Bupati
Bupati juga mengajak pejabat yang dilantik untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada institusi dan masyarakat, serta curahkanlah keseriusan, tanggungjawab moral, dan komitmen bersama untuk bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
“Laksanakan segala pekerjaan Berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Terapkan nilai-nilai berakhlak, kembangkan komunikasi yang positif disetiap lini saat bertugas serta terus tingkatkan inovasi dan kekreatifan saudara guna mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terutama untuk kesempurnaan pelaksanaan pelayanan publik. Agar apa yang menjadi cita-cita kita dalam mewujudkan deli serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dapat segera terwujud,”Tegas Bupati
Bupati mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.
“Bekerja dan berkaryalah. Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan kepada kita dalam upaya melaksanakan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara serta pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini,” Tutup Bupati
Berikut nama-nama yang dilantik yaitu :
1. Dedy Maswardi SSos MAP sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
2. Drs David Efrata Tarigan MSP sebagai Asisten Administrasi Umum
3. Drs Khairul Azman MAP sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Drs Hendra Wijaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
5. Muhammad Salim SP sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah
6. Amos Febrianta Karo-Karo sebagai Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Christina Helen Siagian SSos sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.{Rul)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor membuka Orientasi Pegwai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hari ini (06/03/2024). Tiba di Gedung Balai Diklat BKPSDM, Cikaok, Franc Bernhard Tumanggor didampingi Kepala BKPSDM Pakpak Bharat, Sartono Padang, SH, MM disambut meriah oleh ratusan Pegawai PPPK se Kabupaten Pakpak Bharat.
Franc Bernhard Tumanggor dalam arahannya menyampaikan beberapa pesan penting bagi 151 Pegawai PPPK ini, diantaranya :
– Tunjukkan loyalitas bagi Pemerintah dan Negara, termasuk kepada atasan dilingkungan kerja masing-masing.
– Taat dan patuh terhadap seluruh peraturan yang ada.
– Ciptakan kekompakan dan kebersamaa, saling dukung dan saling menjaga.
– Terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri masing-masing.
– Tugas utama kita adalah untuk melayani masyarakat Kabupaten pakpak bharat, maka berikanlah pelayanan dengan kualitas prima dansepenuh hati.
Selain itu Bupati juga berpesan, agar segenap aparatur ini senantiasa menerapkan nilai dasar (Core Values) Pemerintah Pakpak Bharat yakni SADA (Solutif, Agile, Disiplin dan Amanah).
Core values ini wajib diterpkan oleh segenap ASN di setiap Organisasi perangkat Daerah, menjadi dasar pembentukan karakter Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, pesan dia.
Kepala BKPSDM Pakpak Bharat, Sartono Padang, SH, MM dalam laporannya menjelaskan tujuan pelaksanaan Orientasi bagi 151 orang tenaga PPPK ini adalah untuk membekali mereka dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada Instansi Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pakpak Bharat.
(DP)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor meninjau jembatan putus di Dusun Lae Mrempat, Desa Malum, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat (05/03/2024).
Kepala Pelaksana BPBD Pakpak Bharat, Augusman Harapan Padang, ST, M.Si turut mendampingi Bupati dalam kunjungan ini
Augusman Padang menjelaskan, Intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat mengakibatkan jalan amblas dan menghanyutkan badan jembatan pada 03 maret sekitar pukul 19.00 WIB.
Akibat peristiwa ini akses jalan penghubung utama Desa Malum menuju Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe putus total, mobilisasi masyarakat termasuk jalur pasokan Logistik dan Sembako, serta menyebabkan hasil-hasil pertanian sebagai mata pencaharian utama di Desa ini tidak bisa diangkut keluar. total 167 Kepala Keluarga di Desa Malum dan sekitarnya terdampak akibat terputusnya jembatan ini, jelas Augusman Padang di lokasi.
Selain meninjau kondisi jembatan yang putus total, Bupati dalam kesempatan ini juga membagikan puluhan paket sembako bagi warga yang terdampak bencana alam ini.
Ditengah guyuran hujan pada saat kunjungan di hadapan puluhan warga Desa Malum, Franc Bernhard Tumanggor berjanji akan segera membangun jembatan baru yang permanen di lokasi ini.
Kami Bersama Dinas PUTR dan Perhubungan akan segera melakukan perhitungan dan perkiraan biaya yang diperlukan, saya mohon masyarakat bisa bersabar sebentar ya, ucap Pak Bupati berjanji
.
Terlihat di lokasi, tim BPBD Pakpak Bharat Bersama masyarakat Desa Malum tengah bersiap membangun jembatan darurat berupa beberapa batang kelapa sebagai pengganti jembatan lama yang telah hanyut terbawa longsoran.
(DP)
Pembangunan Sarana Air Bersih (Bak Distribusi I ) Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Diduga Belum Selesai di kerjakan. 05/03/2024
Pembangunan Bak Distribusi I Sarana Air Bersih Tahap II tersebut di Kerjakan pada bulan November 2023 lalu menghabiskan Anggaran sebesar Rp.84.219.000 dengan total keseluruhan Anggaran Pembangunan Sarana Air bersih kurang lebih sebesar Rp.682.767.000 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Garunggang Tahun 2023, Pembangunan Bak Distribusi I berukuran 4 X 6 X 2,3 M Diduga Markup tersebut menjadi Sorotan Masyarakat.
Bahkan menurut informasi dari Warga Pemasangan intalasi meteran Air bersih di kenakan dana Rp.1.500.000/Kepala Keluarga, Padahal Dana Desa yang telah di kucurkan oleh kepala Desa sudah cukup besar.
Bahkan sampai saat ini Piva Air Bersih tersebut belum seluruhnya di kerjakan diduga karena anggarannya tidak cukup, akhirnya sebahagian Piva tersebut masih berada di depan Kantor Desa Garunggang.
Miris, Pembangunan Sarana Air Bersih tersebut sudah bertahun-tahun tak kunjung usai di kerjakan sehingga warga terpaksa meminum air hujan ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya dalam Pemberitaan ini.
“Selama sepuluh tahun lebih kami kekurangan air bersih, kami terpaksa mengkonsumsi air hujan yang telah kami tampung pak. Terang Warga
Warga keluhkan lambannya Pembangunan sarana air bersih desa garunggang tersebut membuat resah warga.