Lintas Daerah

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor hari ini menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bersama Kodim 0206/Dairi dan Kepolisian Resort Pakpak Bharat dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Pakpak Bharat tahun 2024.

Penanda tanganan NPHD ini dilaksanakan di Ruang Rapat Garuda, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat bersamaan dengan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pakpak Bharat (05/03/2024).

Bupati dalam sambutannya menjelaskan, penanda tanganan NPHD ini dilaksanakan seiring telah terbitnya Peraturan KPU RI nomor 02 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota tahun 2024.

Hal ini menandakan bahwa tahapan Pemilihan Umum telah resmi, sehingga perlu persiapan yang mumpuni baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana, dan yang paling penting adalah dukungan anggaran yang memadai, jelas Bupati dalam sambutannya.

Dalam naskah NPHD ini, total anggaran Rp.1.495.299.900 dialokasikan kepada Kodim 0206/Dairi, serta Rp. 3.980.000.000 kepada Kepolisian Resort Pakpak Bharat guna mendukung pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024.
Mencermati dari besarnya anggaran hibah ini, menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Pakpak Bharat mendukung penuh berjalannya pesta Demokrasi ini dengan aman dan tertib, jelas Bupati kemudian.

Bupati berjanji, pihaknya akan segera merealisasikan anggaran tersebut guna memenuhi amanat Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 41 tahun 2020.
Saya pesankan kepada OPD terkait, dalam hal ini Badan Kesbangpol agar segera mempercepat pencairan dana hibah ini, untuk bisa dipergunakan dengan segera oleh pihak TNI dan Polri, pesan Bupati lebih lanjut.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menerima Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Persentase Tertinggi SPT ASN Tahun Pajak 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Piagam Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Darmawan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan (04/03/2024).

Penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ini, sebagai bukti kuatnya komitmen kita sebagai wajib pajak, sebagai warga Negara yang baik, yang harus taat pajak bagi keberlangsungan pembangunan di Negeri ini, semoga dengan ini, kian memotivasi kita semua dalam upaya pembangunan Daerah, menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya pelaporan pajak secara berkala dan tepat waktu, ucap Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor usai menerima penghargaan ini.

S upementara itu, Kakanwil DJP Sumatera Utara II, Darmawan menyampaikan apresiasi bagi tingginya kesadaran wajib pajak di Kabupaten Pakpak Bharat yang bermuara pada diserahkannya piagam ini. Penghargaan ini tidak terlepas dari kepatuhan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaporkan SPT-nya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas komitmen ASN Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan kewajiban rutin tersebut, ucap Darmawan dalam sambutannya.

Penyerahan penghargaan bertepatan dengan Malam Apresiasi Wajib Pajak dan Stakeholder Kanwil Sumatera Utara II DJP Tahun 2023, yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, Adei Johan Banurea, SP, MM menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bersama Togu Rudianto Saragih, SH, MH selaku Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Sawit Rakyat pada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan Pullman Jakarta Central Park, Jakarta (04/03/2024).

Adei Johan Banurea menjelaskan, kerja sama program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan lanjutan dari program peremajaan sawit beberapa waktu lalu yang telah dilaksanakan di Kecamatan Pagindar.

Tahun ini, melalui kerja sama ini kita memperoleh kuota tambahan sekitar 300 ha peremajaan sawit, nantinya akan kita alokasikan di Kecamatan Pagindar dan Sitellu Tali Urang Jehe, jelas Adei Johan di Jakarta.

Senang sekali rasanya bisa membantu teman-teman di Kabupaten Pakpak Bharat, mudah-mudahan upaya peremajaan Perkebunan Sawit Rakyat yang kita kerjakan ini bisa membantu petani-petani sawit di sana, ungkap Rudianto Saragih.

Peremejaan Sawit Rakyat merupakam salah satu program perioritas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor bersama Wakil Bupati, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd guna membantu para petani sawit yang kesulitan meremajakan sawit mereka. Tahun 2022, 300 ha tanaman sawit rakyat berhasil diremajakan melalui program ini.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat, Ny. Sri Minda Murni Mutsyuhito Solin, hari ini mencanangkan “Gerakan Tanam Cabai Serentak” di Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan. Kegiatan ini, yang dilaksanakan guna memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke 52 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat dipusatkan di desa Sukaramai, melibatkan banyak anak remaja dan anak usia sekolah guna mendukung program pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) desa Sukaramai.

Kegiatan ini, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 52 tahun 2024 kita pusatkan di Desa Sukaramai, guna mendukung upaya pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), dimana saat ini bahwa Desa Sukaramai memang menjadi salah satu Desa percontohan program PAAR ini.

Harapan kita melalui ibu-ibu PKK di Desa Sukaramai mampu memotivasi serat membantu perekonomian keluarga, memberikan edukasi kepada anak-anak kita supaya semakin maju dan berkembang, jelas Kepala Dinas Pemdes, PP dan K Kabupaten Pakpak Bharat, Robincen Habeahan, SIP yang hadir mewakili Bupati Pakpak Bharat.

Sementara itu Ny. Sri Minda Murni Mutsyuhito Solin berharap, kegiatan Gerakan Tanam Cabai serentak ini tidak berhenti sebatas seremoni belaka.
Jangan berhenti disini, kembangkan terus, Desa Sukaramai harus menjadi contoh bagi Desa-Desa yang lain, pesan dia.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 52 yang mengambil tema’bergerak Bersama PKK, mewujudkan keluarga sejahtera, menuju Indonesia maju” ini juga diisi dengan materi ‘Bertani itu menyenangkan” oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat (04/03/2024).
(DP)

Deli Serdang ,Sidik24jam.com

Dugaan penggunaan dana desa (DD) untuk pengadaan CCTV dan Buffett seluruh Desa di tiga Kecamatan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, di duga kelola oleh dinas PMD semakin menguat.

Hal itu diungkapkan oleh beberapa beberapa sumber, di tiga kecamatan beberapa dan menurut informasi bukan hanya tiga kecamatan tetapi sekabupaten Deli Serdang.

Kepada tim IWO Indonesia para kepala desa yang enggan di sebut namanya mengatakan, Kami di wajibkan harus memasang CCTV di kantor dan membeli Buffett yang sudah di sediakan oleh pihak Kecamatan,
harga juga sudah di tentukan, seperti
pengadaan buffett Rp. 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah)
pengadaan CCTV empat titik Rp.16.875.000 ( Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
itu biaya CCTV ” pungkas sumber

Lantas untuk memperjelas informasi tersebut, beberapa hari yang lalu tim Iwo Indonesia,
lakukan konfirmasi tentang biaya CCTV dan Buffett yang sangat besar harganya kepada salahsatu sumber dari kecamatan yang juga enggan disebutkan namanya,
di ruang kantor salahsatu kecamatan diwilayah Deli Serdang mengenai pengadaan buffett dan CCTV kami di perintah langsung dari PMD kabupaten, yaitu Kabid inisial S melalui R dan A, dan kalau kami di kecamatan tinggal menyampaikan kepada para kades ” terangnya,

Lalu awak media Jum’at, (01-03-2024 ) menuju dinas PMD kabupaten Deli Serdang, akan untuk melanjutkan konfirmasi kepada kepala dinas, PMD “KA” tapi sangat di sayangkan beberapa kali awak media harus menelan kekecewaan karena sang kepala dinas selalu tidak ada di tempat, berulang kali di telfon aktif tapi tidak di terima telepon awak media,
Lalu tim langsung menuju ruang Kabid. inisial S mengkonfirmasi mengenai dugaan keterlibatannya tentang pengadaan cctv dan Buffett yang dananya luar biasa fenomenal.
Lalu S menjawab itu desa yang menganggarkan melalui musyawarah bukan kami yang mengarahkan, kepala desa mana yang ngomong seperti itu coba kasi tahu kami ,saya tahu kalau Abang social control jadi kalau ada yang ngomong Kabid yang mengarahkan, kades mana (?) elaknya,

Lalu awak media bertanya kepada R dan A tentang informasi terlibatnya pengadaan tersebut lalu R menjawab kalau ada kepala desa yang ngomong seperti itu laporkan saja ke inspektorat biar mereka di panggil semua, dan A juga turut menjawab kalau pernyataan W itu saya terima uang cctv tersebut itu fitnah” ketusnya

Kepada Bapak Bupati Deli Serdang , Kapoldasu dan KPK RI selaku penegak Hukum dipandang perlu melakukan penyelidikan kepada oknum-oknum nakal dinas PMD yang terkesan mencari ke untungan pribadi, bila hal tersebut benar segera tindak tegas sesuai hukum dan UU yang berlaku di NKRI ( rul)

Editor : Libas

Deli Serdang -Sidik24jam.com

Pemilihan umum serentak tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu sebagai Pesta Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bersifat langsung umum bebas dan rahasia ( Luber ) kesemuaannya sebagai bentuk tegaknya demokrasi dalam kebebasan hak memilih sesuai hati nurani , pemilihan umum calon legislatif yang dilaksanakan 14 February 2024 yang lalu kini telah memasuki penghitungan suara di setiap Kecamatan yang ada di kabupaten Deli Serdang.

Pesta Demokrasi yang seyogianya melahirkan hasil yang jujur dan transparan kini mencuat bahwa diduga penghitungan suara terdapat kecurangan , seperti yang dialami salahsatu calon DPRD dapil II berinisial SH bahwa terdapat dalam C1 hasil jumlah suara mengalami perubahan ataupun tipe ex dalam penulisannya, hal tersebut apakah di bolehkan (?) Pemilihan calon Legislatif (DPRD Deli Serdang ) yang seharusnya dilaksanakan dengan Jujur dan Adil kini diduga telah mencederai dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas PPS diduga ada bermain mata melakukan penggelembungan suara dengan peserta caleg lainnya.

Dalam pantauan saksi ” E ” yang ikut dalam perhitungan suara dari para caleg di Puri Triadiguna kecamatan Tanjung Morawa banyaknya bukti C1 Plano yang di tipe ex bahkan ada ditemukan di suatu desa dan C1 Plano yang tulisannya diduga dilakukan orang yang sama dengan TPS yang beda, hal ini diduga adanya indikasi kecurangan dalam penambahan suara.

Untuk mendapatkan jawaban tentang alasan mengapa PPK T.Morawa tidak memberikan izin kotak suara Deli Serdang 2 di baca ulang sedangkan untuk Sumut 1 di bolehkan, awak media lakukan konfirmasi Sabtu (01-03-2024)kepada ketua PPK kecamatan via WhatsApp nomor 081375376*** Jumat (01-03-2024) namun nomor yang di tujuh tidak menjawab atau membalas konfirmasi yang di lontarkan sehingga awak media tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari ketua PPK, apa yang terjadi mengapa suara Deli Serdang 2 tidak di bolehkan untuk di baca ulang penuh misterius seribu tanda tanya.

Dengan adanya indikasi dugaan kecurangan dalam penambahan suara disetiap TPS kini H. SAID HADI, SE sebagai ketua DPC dan juga Caleg dari Partai PKB dari dapil 2 Kabupaten Deli Serdang memberikan akan melayangkan surat gugatan kepada Ketua Penyelenggara Pemilu dan juga KPU RI, Bawaslu RI, DPP Partai PKB, DPW Kabupaten Deli Serdang Partai PKB, KPU Deli Serdang dan Kapolresta Deli Serdang untuk mengusut adanya dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang di laksanakan tanggal14 Februari 2024 agar terciptanya Pemilihan yang Adil ,Jujur, Bhebas dan Rahasia ( rul )

Editor : Libas

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan / RKPD Tahun 2025 hari ini di Balai Diklat BKPSDM Pakpak Bharat, Cikaok. Musrenbang/RKPD 2025 ini mengambil tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”.

Anggaran APBD kita yang sangat terbatas, sehingga tidak semua pembangunan dapat dibiayai oleh APBD, maka peran serta masyarakat, sinergi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat harus lebih aktif, guna mendapatkan dukungan alokasi Anggaran, sinergi dengan Corporate Social Responsibility (CSR), dan kerja sama Pemerintah-Swasta dalam konsep Publik private Partnership diharapkan mampu membantu keterbatasan APBD kita, ucap Bupati dalam sambutannya.

Ditahun ini kita menantikan terselesaikannya akses jalan Delleng Simpoon-Humbang Hasundutan, terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih (PSAB) Sapo Pulo, kita masih berharap pembangunan Sapo Pulo dapat berlanjut sampai dengan pembangunan pipa distribusi, terwujudnya peningkatan kapasitas jalan batas NAD-Pagindar-Lagan-Aornakan, terimakasih sudah kick off pelaksanaan Food Estate di Desa Ulu Merah, dan banyak program lainnya,ini semua berkat sinergi yang kita bangun Bersama Pemerintah atasan, jelas Bupati kemudian.

Sementara itu Staff Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam, Harianto Butar-Butar, SE, M.Si berjanji, bahwa pembangunan jalan penghubung Delleng Simpoon-Humbang Hasundutan tetap menjadi perioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pembangunan ruas jalan ini tetap menjadi perioritas, nanti dalam Musrenbang tingkat Provinsi akan kita matangkan pembahasannya, janji dia.

Harianto Butar-Butar juga memaparkan beberapa perioritas pembangunan tahun 2025 yakni, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan pembangunan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Maka untuk terwujudnya Sumatera Utara hebat, harus diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat. Selamat bermusyawarah, semoga mendapatkan Perencanaan yang berkualitas demi terwujudnya pembangunan yang hebat di Kabupaten Pakpak Bharat, tutup Harianto butar-Butar menyampaikan pesan Penjabat gubernur Sumatera Utara, Dr. Hassanudin.

Kami di Legislatif akan terus mengkawal pembangunan ini, tiga tahun Pemerintahan FBT-MO, kami focus mengkawal Pembangunan khususnya infrastruktur dan pertanian. Demi Pakpak Bharat yang berkemajuan, kita rencanakan dan kita laksanakan seluruh rencana itu sendiri, ucap Wakil Ketua DPRD Pakpak Bharat, Elson Angkat, SS saat memberikan sambutannya.
(DP)

Pakpak Bharat buser24jam.com

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd mewakili Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat.

Saya atas nama Bupati dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara Pemilu, mudah-mudahan segala jerih payah kita dalam melaksanakan pemilu ini mendapat ridho dari Allah. Terimakasih juga kepada seluruh masyarakat yang turut serta mensukseskan Pesta Demokrasi ini, dengan ikut serta memberikan hak suara dengan baik, aman dan tertib.Terimakasih kepada Kepolisian dan TNI atas kerja kerasnya mengamankan Pesta Demokrasi ini, sebagai bukti pengabdian kita bagi Nusa dan Bangsa, ucap Wakil Bupati di Bale Sada Arih, Salak.

Masih ada satu perhelatan besar menanti kita, Pemilukada 2024, mudah-mudahan juga berlangsung sukses, tambah dia.

Sebuah langkah maju bagi Kabupaten Pakpak Bharat, atas terwujudnya pemilu yang aman dan damai. Keamanan adalah modal utama bagi keberlangsungan bangsa ini. Saya mengajak kita semua, mari kita berlaku sebagai seorang Negarawan, ucap Wakapolres Pakpak Bharat, Kompol E. Sibuea, S.Sos dalam sambutannya.

Ketua KPUD Pakpak Bharat, Basra Munthe menjelaskan, sesuai ketentuan yang diatur bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu harus dilaksanakan paling lambat dua puluh hari setelah pemungutan suara.
(28/02/2024)
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri “Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023” di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Pakpak Bharat hari ini (28/02/2024). Bersama Wakil Bupati Pakpak Bharat, H mutsyuhito Solin, Dr, M.pd, Bupati menyampaikan bukti pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023.
Semua Warga Negara mempunya kewajiban membayar dan melaporkan Pajak penghasilan yang dimiliki kepada Negara, sebagai salah satu pilar kehidupan bernegara, yakni partisipasi Warga Negara untuk membayar Pajak sebagai penunjang pembiayaan Negara dan untuk pelaksanaan Pembangunan, ucap Bupati dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kabanjahe R Rachmad Adi Sukmono mengapresiasi segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selama ini dipandang mampu bekerja sama dan bersinergi dengan baik dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak untuk Wajib Pajak di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kerja sama dan sinergi tersebut kita harapkan dapat lebih meningkat lagi, mengingat tantangan untuk dapat memenuhi target penerimaan Pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN.

Pekan Panutan merupakan suatu program yang harus dibudayakan oleh setiap Pimpinan baik Pemerintah Pusat/Daerah, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri untuk menjadi role model/panutan bagi masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban berbangsa dan bernegara termasuk dalam pelaksanaan Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh Objek Pajak Tahun 2023 sebagai pelaksanaan ketentuan Peundang-Undangan .

Bersamaan dalam kegiatan ini, Kepala KPP Pratama Kabanjahe menyerahkan Piagam Penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Pakpak Bharat atas tingkat kepatuhan SPT tertinggi, masing-masing kepada :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Koperasi, UMKM, Prindustrian dan Perdagangan (sebagai Unit OPD yang tercepat merespon permintaan rapor kepatuhan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2023 untuk kategori Pegawai sampai dengan 100 Pegawai dan capaian 100%)
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat (sebagai unit OPD tercepat merespon permintaan rapor kepatuhan SPT Tahunan OP Tahun Pajak 2023 untuk kategori Pegawai diantara 100 sampai dengan 200 dengan capaian terbesar.
3. Dinas Kesehatan (99,16% Pegawai dari total Pegawai telah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023).
4. Kecamatan Tinada (23 dari 25 Pegawai atau sekitar 92 % Pegawai sudah melaporkan SPT Tahunan).
(DP)