sidik24jam. RANGSANG PESISIR – Lumpur di ujung sepatu, daun jagung setinggi mata kaki. Itulah pemandangan Kamis 7/5/2026 saat Bhabinkamtibmas Desa Sonde Brigadir Ahmad Kamil mengecek lahan jagung pipil Kelompok Tani Ducai. Usia tanam 10 hari, target panen 30 Juli 2026. Satu-satunya musuh: langit yang belum kasih hujan.
Luas lahan 1/2 hektare di Desa Sonde, Kec. Rangsang Pesisir. Dari laporan resmi Kapolsek Rangsang ke Kapolres Kep. Meranti, kendala utama jelas: “Sampai saat ini kendala di lapangan belum ada turun hujan, sehingga membuat pertumbuhan jagung kurang maksimal”.
Meski gitu, Brigadir Ahmad Kamil tetap rutin turun. Bukan cuma foto-foto. Dia ngobrol sama petani, cek kondisi tanah, kasih semangat.
“Kami dibantu Pak Bhabin ngecek terus. Ada dia, kami jadi semangat. Soal hujan ya pasrah, tapi perawatan tetap jalan.
Brigadir Ahmad Kamil bilang 3 hal yang dia capai: 1. Dampingi petani kelola pertanian 2. Bangun komunikasi dukung Ketahanan Pangan 3. Naikkan kepercayaan publik ke Polri.
“Kami hadir bukan cuma pas ada masalah. Pas nanam jagung juga kami hadir,” kata dia dalam laporan.
Jagung pipil ini bagian program Ketahanan Pangan yang digenjot pemerintah + Polri. Kalau 1/2 ha ini berhasil, bisa jadi contoh buat desa lain di Rangsang. Target 30 Juli 2026 jadi ujian: bisa nggak Meranti swasembada jagung walau kemarau?
Kegiatan selesai 11.30 WIB, situasi aman terkendali. Sekarang tinggal tunggu hujan + doa. Kalau panen nanti berhasil, 1/2 ha ini artinya ada beras jagung tambahan buat warga Sonde.
Dari Polsek ke sawah, dari laporan ke lumpur. Brigadir Ahmad Kamil nunjukin Polri modern: jaga kamtibmas iya, jaga pangan juga iya. Tinggal kita doain hujan cepat turun biar jagung Ducai tumbuh maksimal…..****.
sidik24jam. DUMAI -Pemkab Kepulauan Meranti justru baru aja borong prestasi. Lewat BPKAD, Pemkab Meranti raih penghargaan Seroja Awards 2026 dari KPKNL Dumai sebagai *Terbaik II Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori Barang Milik Daerah Tahun 2025.
Body 1 – Detik Penyerahan:
Piala diserahkan di Ballroom The Zuri Hotel Dumai, Rabu 24/6/2026. Mewakili Bupati Asmar, Kepala BPKAD Fajar Triasmoko, M.T. langsung terima penghargaan. Didampingi Kabid Aset Wan Muhammad Ramahendra + Kasubbid BMD Eka Fajar.
Forum ini kumpul semua instansi, BUMN, mitra kerja se-wilayah KPKNL Dumai. Tujuannya evaluasi + kasih apresiasi yang kelola kekayaan negara/daerah paling rapi.
Body 2 – Arti Penghargaan:
Seroja Awards itu ajang tahunan KPKNL Dumai. Kasih apresiasi ke yang paling bagus ngelola aset negara, pelayanan penilaian, sama lelang.
Pemkab Meranti dinilai profesional, akuntabel, transparan, sesuai aturan. Artinya data BMD Meranti udah rapi + tertib administrasi.
Body 3 – Kata BPKAD:
Fajar Triasmoko bilang ini hasil kerja tim, bukan kerja satu orang. “Penghargaan ini bukti dedikasi + konsistensi tim kelola aset daerah. Tantangannya banyak, tapi kita lewati bareng-bareng,” ujarnya.
Dia nambah: piala ini jadi motivasi biar pengelolaan BMD Meranti makin optimal. Targetnya: tertib admin, pemanfaatan maksimal, manfaatnya kerasa buat pembangunan daerah.***
PARIAMAN — Organisasi lingkungan hidup, Yayasan Devendra, resmi mengajukan gugatan hukum terhadap seorang pengusaha tambak udang, H. Adrijon alias H. Jon, ke Pengadilan Negeri (PN) Pariaman. Gugatan tersebut terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan pantai yang dijadikan sebagai lokasi budidaya udang.
Perkara ini telah resmi terregistrasi di PN Pariaman dengan nomor perkara 34/Pdt.Sus-LH/2026/PN.PMN. Namun, dalam sidang perdana yang dijadwalkan pada Kamis (18/06/2026), pihak tergugat selaku pemilik tambak mangkir dari panggilan pengadilan. Akibat ketidakhadiran tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama dua minggu guna melakukan pemanggilan ulang.
Kuasa hukum Yayasan Devendra, Ibrahim Saleh Harahap, S.H., kepada awak media menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara Adrijon merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Objek sengketa yang digunakan untuk budidaya udang tersebut sejatinya merupakan kawasan sempadan pantai yang dilindungi.
”Sempadan pantai memiliki fungsi krusial sebagai wilayah penyangga untuk melindungi ekosistem pesisir. Aktivitas pembangunan tambak di lokasi tersebut jelas-jelas menabrak aturan hukum yang berlaku,” ujar Ibrahim Saleh Harahap tegas.
Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan bahwa tindakan tergugat diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, aktivitas tersebut juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 21 tentang Sempadan Pantai.
Dampak dari mangkirnya tergugat, sidang akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 2 Juli 2026 mendatang. Pengadilan dijadwalkan akan melakukan pemanggilan ulang terhadap H. Adrijon selaku tergugat, serta para pihak turut tergugat, yakni Bupati Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pariaman. Pihak organisasi lingkungan berharap para pihak dapat kooperatif demi penegakan hukum lingkungan di wilayah pesisir Pariaman.(Team Redaksi)
sidik24jam. SELATPANJANG – Warisan nenek moyang Suku Akit di Pulau Rangsang mulai dibedah secara ilmiah. Sekda Kepulauan Meranti Sudandri hadir langsung dalam pemaparan hasil penelitian “Eksplorasi Tradisi Lisan Suku Akit di Pulau Rangsang”, Jumat 19/6/2026 di Ruang Rapat Dinas PUPR.
Penelitian dipimpin Dr. Fatmahwati A.,M.Pd bersama tim. Tujuannya jelas: dokumentasi, kajian, dan identifikasi nilai budaya yang hidup dalam tutur kata Suku Akit.
1. Kenapa Suku Akit Penting Buat Meranti?
Suku Akit adalah komunitas adat pesisir asli Kepulauan Meranti. Hidup dari laut, hutan mangrove, dan sagu. Tradisi lisannya bukan sekadar cerita. Di dalamnya ada kearifan: cara jaga alam, etika melaut, sistem sosial, sampai doa-doa adat sebelum turun ke laut.
Sayangnya tradisi lisan rawan punah. Kalau nggak dicatat sekarang, hilang ditelan zaman + gempuran budaya luar. Makanya penelitian ini langkah strategis.
2. Isi Penelitian: Dari Pantun Sampai Doa Adat.
Dr. Fatmahwati eksplorasi berbagai bentuk tradisi lisan: pantun berbalas, dongeng rakyat, teka-teki, seloka, hingga mantra/doa adat Suku Akit. Semua dikaji nilainya: apa pesan moral, filosofi, dan kearifan lokal yang terkandung.
Hasilnya bakal jadi arsip resmi Pemkab. Bisa dipakai jadi bahan ajar muatan lokal SD-SMP, referensi akademisi, sampai konten promosi wisata budaya.
3. Pesan Sekda Sudandri: Jangan Biarkan Punah.
Kehadiran Sekda Sudandri bukan seremonial. Itu sinyal Pemkab serius. “Kekayaan budaya lokal harus terus terjaga, terdokumentasi baik, dan jadi sumber pengetahuan + kebanggaan generasi masa kini dan mendatang,” pesan yang dibawa Sekda.
Artinya Pemkab dorong 2 hal: selamatkan dulu lewat dokumentasi, lalu gaungkan ke anak muda biar bangga jadi orang Meranti.
Langkah Lanjutan yang Ditunggu.
Setelah paparan ini, publik nunggu tindak lanjut: apakah hasil penelitian dibukukan? Dijadikan modul sekolah? Atau dibuat festival budaya Suku Akit di Rangsang?
Kalau jalan, ini bisa jadi branding baru Meranti: selain “Negeri Seribu Sagu”, juga “Penjaga Budaya Suku Akit”….(zamri)
sidik24jam. SELATPANJANG – Setelah rampung kunjungi Kecamatan Rangsang, rombongan delegasi Grisek Jaya Sdn. Bhd Johor Malaysia kembali gas site visit ke Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu 20/6/2026 sore.
Kunjungan didampingi Asisten Pemkab, Staf Ahli Bupati, dan kepala OPD terkait. Ini bukti keseriusan Pemkab Kepulauan Meranti jemput bola investor luar.
1. Bedah Industri Hilir Sagu di Rumah Ibu Prapti.
Destinasi utama: kediaman Ibu Prapti, Desa Gogok, Tebingtinggi Barat. Di sini delegasi Malaysia lihat langsung dapur produksi Mie Sagu Boedjang + aneka olahan sagu lain.
Mereka nanya detail: proses produksi, kapasitas, bahan baku, sampai standar kebersihan. Tujuannya satu: ukur potensi industri hilir sagu Meranti buat masuk pasar Malaysia & ASEAN.
Ibu Prapti jadi UMKM binaan yang “naik panggung” karena kualitas Mie Sagu Boedjang-nya udah dikenal. Ini momen emas UMKM lokal ketemu investor langsung.
2. Pelabuhan RoRo Insit Jadi Kunci Distribusi.
Selesai dari UMKM, rombongan geser ke Pelabuhan RoRo Desa Insit. Delegasi Grisek Jaya cek kondisi dermaga, alur bongkar muat, dan akses jalan.
Logis. Mau ekspor sagu, pelabuhan jadi urat nadinya. Pemkab sengaja tunjukkan Pelabuhan RoRo Insit biar investor Malaysia lihat sendiri: konektivitas Meranti-Sumatera-Malaysia makin siap.
3. Gerai Sagu Jalan Siak: Test Market Langsung.
Kunjungan ditutup “belanja”. Delegasi singgah di Gerai Sagu Jalan Siak, Selatpanjang. Lihat, coba, lalu beli produk olahan sagu sebagai oleh-oleh.
Ini test market paling real. Kalau delegasi aja mau beli buat dibawa pulang ke Johor, berarti produknya udah lolos selera pasar Malaysia.
Sinyal Kerja Sama Terbuka.
Rangkaian site visit ini bukan seremonial. Ini langkah konkret Pemkab kenalkan potensi ekonomi Meranti ke pelaku usaha Malaysia.
Sagu Meranti punya 3 modal: bahan baku melimpah, UMKM kayak Ibu Prapti yang udah jalan, dan akses pelabuhan. Tinggal tunggu “klik” kerja sama Grisek Jaya.
Kalau deal, UMKM sagu Meranti bisa naik kelas dari lokal ke ekspor. Lapangan kerja + pendapatan petani sagu pasti terdampak positif…(zamri)
Medan,-18 Juni 2026 DPW Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Sumatera Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, atas keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepada Kompol Dedi Kurniawan. Keputusan ini kami pandang sebagai langkah yang tepat, adil, dan tak terelakkan.
Berdasarkan keterangan resmi, Kompol Dedi Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan melalui hasil uji forensik yang dilakukan di Laboratorium Forensik Polda Sumut sebagai pengguna aktif narkoba. Fakta ini sudah cukup menjadi dasar kuat bagi penegakan aturan kedinasan yang berlaku di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Selain itu, nama dan integritas institusi Polri juga tercoreng parah akibat perbuatan yang melibatkan dirinya. Melalui rekaman video yang sempat viral di ruang publik, Kompol Dedi Kurniawan terlihat diduga sedang menggunakan vape getar bersama seorang wanita di salah satu rumah makan di Kota Medan.
Peristiwa itu bukan hanya menjadi tontonan memalukan, tetapi telah merusak kepercayaan masyarakat serta menodai citra bersih dan wibawa Polri yang selama ini dijaga dengan susah payah.
Menanggapi kabar bahwa Kompol Dedi Kurniawan mengajukan upaya banding ke Mabes Polri atas putusan hasil sidang etik di Bidang Propam Polda Sumut, DPW A-PPI Sumut menyatakan sikap tegas menolak permohonan tersebut. Kami berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat menindaklanjuti dengan konsisten dan menolak keras upaya banding itu.
Jangan sampai keputusan yang sudah tepat ini dibatalkan atau dilemahkan hanya karena proses hukum lanjutan. Jika dibiarkan, hal ini justru akan menimbulkan kesan bahwa pelanggaran berat dapat dimaafkan, dan membuka celah bagi oknum lain untuk mengulangi perbuatan serupa.
Masyarakat berharap Kapolri dapat bersikap tegas bagi siapa pun aparat, tanpa pandang pangkat, jika terbukti melanggar hukum dan kode etik profesi, harus bertanggung jawab penuh dan menerima konsekuensinya. Polri harus terus membersihkan jajarannya dari unsur-unsur yang merusak, agar tetap dipercaya sebagai garda terdepan pelindung, pengayom, dan penegak hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. (Tim)
Sidik24jam. Pekanbaru – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau Tahun 2026 yang digelar di Ruang Melati Lantai III Kantor Gubernur Riau, Kamis (18/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan dihadiri Direktur Jenderal terkait, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Nurhadi Putra, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, kepala kantor pertanahan kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa reforma agraria merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui penguasaan dan pemilikan tanah, tetapi juga penguatan akses ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata, khususnya bagi masyarakat adat, petani kecil, dan kelompok rentan lainnya.
“Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta mempercepat pelaksanaan reforma agraria secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar SF Hariyanto.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), optimalisasi pelaksanaan akses reform, serta peningkatan pengawasan program yang dijalankan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan agraria melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Riau tidak terlepas dari kuatnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta seluruh elemen masyarakat.
“Keberhasilan reforma agraria tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria melalui pendekatan HITS, yaitu holistik, integratif, tematik dan spasial,” jelas Nurhadi Putra.
Ia menerangkan bahwa pendekatan holistik berarti penanganan secara menyeluruh, integratif mengedepankan keterpaduan antarprogram, tematik berfokus pada pencapaian prioritas nasional, sedangkan spasial menitikberatkan pada perencanaan berbasis data dan lokasi yang jelas sehingga memudahkan integrasi program di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Nurhadi Putra juga mengungkapkan bahwa melalui GTRA, sejumlah konflik pertanahan di berbagai daerah di Provinsi Riau berhasil diselesaikan. Salah satunya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan pemegang hak atas tanah di Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi salah satu contoh keberhasilan kolaborasi berbagai pihak.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya menciptakan kepastian hukum atas tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara berkeadilan.
“Pemkab Kepulauan Meranti siap mendukung program reforma agraria melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan daerah,” ujar Sudandri Jauzah.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Riau semakin optimal, mampu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, serta memberikan kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.***
sidik24jam. BEKASI – Pemkab Kepulauan Meranti resmi menjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan. Tujuannya: meningkatkan kualitas SDM di sektor transportasi darat.
Kerja sama ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman MoU antara Bupati AKBP Purn H. Asmar dengan Kepala BPSDMP Kemenhub Suharto di Kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia–Sekolah Tinggi Transportasi Darat PTDI-STTD, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 17/6/2026.
Di momen yang sama, Bupati H. Asmar juga tanda tangan Perjanjian Kerja Sama PKS dengan Direktur PTDI-STTD Avi Mukti Amin terkait pemenuhan kebutuhan SDM bidang transportasi darat.
Kirim 10 Putra Daerah, Kembali Mengabdi 2027-2032.
Kesepakatan berlaku 5 tahun, 2027–2032. Pemkab Meranti mengusulkan 10 putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan vokasi berbasis ASN di PTDI-STTD.
Setelah lulus, mereka akan kembali mengabdi dan ditempatkan di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Bupati H. Asmar menyebut ini langkah strategis. “Kita berharap lahir tenaga profesional bidang transportasi darat dari putra-putri Meranti. Mereka akan memperkuat pelayanan dan pembangunan sektor transportasi di daerah kepulauan,” ujarnya.
Kepala BPSDMP Kemenhub Suharto bertindak berdasarkan Keppres RI Nomor 12/TPA Tahun 2026. Sementara Bupati H. Asmar bertindak berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah masa jabatan 2025–2030.
Pemkab optimistis, hadirnya SDM transportasi kompeten dari putra daerah akan mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta percepatan konektivitas antarwilayah Meranti ke depan….
sidik24jam. MERANTI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menguatkan pendidikan anak usia dini kembali ditegaskan. Hal itu disampaikan saat pelepasan siswa-siswi Raudhatul Athfal se-Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir Tahun Ajaran 2025/2026 di Gedung Serba Guna Kantor Camat Rangsang Barat, Rabu 17/6/2026.
Sebanyak 102 siswa dari 14 RA dilepas secara simbolis. Acara dihadiri Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Meranti Tengku Arifin mewakili Bupati AKBP Purn H. Asmar, Kepala Kemenag Meranti Misyanto, Camat Rangsang Barat Jefri, Kapolsek Rangsang Barat, kepala desa, guru, yayasan, dan orang tua wali murid.
Fondasi Karakter Dimulai dari RA.
Tengku Arifin menyebut pendidikan anak usia dini adalah fondasi membentuk karakter, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak. Di RA, anak tidak hanya belajar calistung, tapi juga nilai keislaman, disiplin, jujur, kasih sayang, dan kebiasaan ibadah sejak dini.
“Pelepasan ini bukan sekadar perpisahan. Ini momentum bersyukur atas proses pendidikan yang dilalui anak-anak dengan cinta, sabar, dan tulus dari para guru,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dedikasi guru RA dan menyebut ikhtiar mereka sebagai amal jariyah. Pemkab Meranti, kata dia, akan terus dukung peningkatan kualitas pendidikan usia dini demi menyiapkan generasi penerus yang unggul.
Orang Tua & MDTA Jadi Kunci Lanjutan.
Camat Rangsang Barat Jefri mengajak orang tua melanjutkan pendidikan agama anak lewat Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA setelah lulus RA. Sementara Kepala Kemenag Meranti Misyanto menegaskan, RA adalah tahap paling menentukan dalam penanaman akidah dan akhlak.
Ketua Panitia Amran melaporkan, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan Pemda, Pemdes, komite, yayasan, guru, dan orang tua murid.
Pemkab menargetkan anak-anak yang dilepas hari ini tumbuh jadi generasi Qurani: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan membanggakan daerah….
sidik24jam. MERANTI – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Desa Alahair melaksanakan pengecekan lahan pertanian jagung manis dan tanaman hidroponik milik warga di Desa Alahair Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (17/6/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis.
Pengecekan dilakukan di dua lokasi, yakni di Jalan Paringan dan Jalan Sepakat, Desa Alahair Timur. Lahan yang diperiksa meliputi area pertanian hidroponik seluas 10 x 15 meter serta lahan jagung manis seluas sekitar 0,7 hektare.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bhabinkamtibmas Desa Alahair, Bripka Mukhtarrosidi, bersama pemilik lahan, Haji Paimin, serta anggota Kelompok Tani Mandiri Jaya, Darmono.
Lahan pertanian tersebut merupakan milik Haji Paimin, sementara sebagian area digunakan dengan sistem pinjam pakai oleh Pengurus Masjid Al-Istiqomah Alahair.
Dari hasil pengecekan yang dilakukan, kondisi tanaman hidroponik dan jagung manis diketahui dalam keadaan baik dan subur. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi dan koordinasi antara petani dengan petugas pendamping di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga.
Melalui kegiatan monitoring dan pendampingan seperti ini, diharapkan sektor pertanian masyarakat dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti. (RK12).
