Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor bersama istri, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor memberikan hak pilih dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.
Bersama ratusan peserta pemilih lainnya, Franc Bernhard Tumanggor mengantri di Gedung Serba Guna, Salak, lokasi TPS 004 Desa Salak II guna memberikan hak pilihnya.
Pemilihan Umum ini, harus disambut dengan hati gembira, penuh suka cita, dan mari berikan hak pilih kita, pilih pemimpin terbaik sesuai hati nurani, pesan dia.
Usai memberikan hak suara, Franc Bernhard Tumanggor berkeliling di berapa Tempat Pungutan Suara yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat guna memantau dan memonitoring pelaksanaan pemungutan suara.
Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum serentak tahun 2024 berjalan lancar dan aman di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ini tentu berkat kesiapan kita semua, persiapan yang matang dari teman-teman KPU Pakpak Bharat, serta didukung oleh pengamanan yang cukup baik dikoordinir oleh Polres Pakpak Bharat, sehingga kita lihat masyarakat datang dengan rasa aman dan nyaman, memberikan hak suara di TPS-TPS, ungkap Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
(14/02/2024)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor memaparkan Inovasi Unggulan Pembangunan Daerah Pakpak Bharat pada sesi Verifikasi dan Wawancara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.
Pengembangan Komoditas Jagung (Pekotas Jagung) merupakan sebuah inovasi yang dirancang dan diciptakan oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor guna mempercepat peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pada pembangunan Desa Berdaya saing dan berkelanjutan.
Inovasi yang saya ciptakan tahun 2021 ini, bertujuan untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang menitikberatkan pembangunan Desa berdaya saing dan berkelanjutan, memperhatikan bahwa PDRB perkapita Pakpak Bharat selama 12 tahun berada di urutan 31 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, masih rendahnya pengeluaran perkapita dan minimnya akses pengolahan komoditi jagung meyakinkan saya bahwa melalui inovasi ini maka petani di Kabupaten Pakpak Bharat dapat mendukung upaya peningkatan PDRB dan pengeluaran per kapita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan persentase kemiskinan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat, jelas Bupati dalam sambutannya.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah.
(12/02/2024)
(DP)
Sidik24jam.comLangkat (Sumut) – Hj Nurjani MM Calon legislative DPRD Langkat dari Partai Golkar nomor urut 3 Dapil 1 Stabat,Seanggang, Wampu Kabupaten Langkat.Lantar belakang dari Dunia Pendidikan. Aktif di Organisasi Pengurus Pengajian Alhidayah Kabupaten Langkat sebagai Wakil Ketua, Pengurus IPHI (Ikatan Persatuan Haji Indonesia) Kabupaten Langkat.
Caleg dari Partai berlambang Pohon Beringin ini mengaku tidak pandai berjanji.Hal ini disampaika Hj Nurjani.MM yang didampingi suaminya kepada awak media ini di Café Langit Mimpi Perumahan Komplek Pemda Kuala Bingai,Selasa (6/2/2024) kemarin dalam rangkat silaturrahmi dengan MPO (Majelis Pertimbangan Organesasi) Generasi Muda Pujakesuma Kabupaten Langkat Mas Somiran Noel dan Ketua harian Mas Supriono.ST
Saat ditanya tentang VISI dan Misinya Hj.Nurjani MM mengatakan Visi memperjuang kan Hak rakyat. Misi: Membimbing masyarakat yang cinta Agama nya ,dan membimbing masyarakat kearah kehidupan yang lebih, baik pengatahuan kecerdasan nya meningkat kan tarap kehidupan nya kearah yang lebih sejahtera.
Pemilihan Legislatif,Dpd Dan Pilpres tinggal menghitung hari, pertarungan antar caleg di Dapil.I Kecamatan.Stabat,Secanggang,Wampu sepertinya semakin sengit.Dari Beberapa caleg yang bertarung baik itu dari partai Golkar dan partai lain nya di dapil 1 Langkat yang masing masing punya simpatisan dan pendukung,melihat dari sepak terjang Hj.Nurjani.MM memilik peluang Besar di karenakan beliau didukung oleh Pengajian Alidayah dan IPHI dan organesasi paguyuban jawa..
Semoga Hj.Nurjani.MM dapat meraih suara terbesar dan terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Langkat Dan Diharapkan beliau nanti nya dapat menyuarakan aspirasi sebagai perwakilan masyarakat Stabat,secanggang, dan wampu untuk periode 2024-2029 mendatang.Sesuai dengan Visi dan Misinya.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan bimbingan belajar gratis kepada siswa SMA/SMK untuk persiapan masuk PTN dan siswa SMP untuk persiapan masuk SMA Unggulan.
Kepala Dinas Pendidikan Pakpak Bharat, Drs. Manihar Tumanggor, M.Pd mewakili Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menjelaskan bimbingan belajar ini bertujuan mempersiapkan pengetahuan siswa-siswi Pakpak Bharat dalam menghadapi seleksi masuk PTN dan SMA Unggulan.
Sehingga diharapkan nantinya dapat lebih banyak diterima di PTN dengan jurusan yang sangat dibutuhkan saat ini dan SMA Unggulan, jelas dia.
Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memberikan beasiswa kepada siswa-siswi alumni SMA SMK Pakpak Bharat yang diterima masuk PTN di seluruh Indonesia dan alumni SMP Pakpak Bharat yang diterima di SMA Unggulan baik Del, Soposurung, Matauli atau Taruna Nusantara.
Komitmen besar Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat saat ini menuju era kualitas pendidikan.
Diharapkan kelak alumni sekolah dari Pakpak Bharat dapat meraih masa depan yang gemilang, bukan hanya sekedar meraih gelar sarjana tetapi mampu menggapai masa depannya melalui ilmu yang dimilikinya, jelas Manihar Tumanggor saat memantau pelaksanaan Bimbingan Belajar dimaksud di Kecamatan Kerajaan, Salak, Pergetteng-Getteng Sengkut dan Sitellu Tali Urang Julu.
Manihar merinci, total SMA 4 kelas dan SMP 4 kelas dengan lokasi Salak berasal dari Kecamatan Salak, PGGS, STTU Julu dan Siempat Rube dengan jadwal belajar hari Selasa dan Rabu. Untuk SMP dengan 2 kelas dilaksanakan di SMPN 1 Salak, dan SMA dengan 2 kelas dilaksanakan di SMAN 1 Salak. Lokasi Sukarame berasal dari Kerajaan dan Tinada dilaksanakan di SMPN 1 Kerajaan dan SMAN 1 Kerajaan masing masing 1 kelas dengan jadwal belajar hari Senin dan Selasa. Sementara di Sibande bagi pelajar dari STTU Jehe dan Pagindar dilaksanakan di SMPN 1 STTU Jehe dan SMAN 1 STTU Jehe masing masing 1 kelas dengan jadwal belajar hari Jumat dan Sabtu.
Total jumlah siswa peserta Bimbingan Belajar Gratis ini SMA/SMK sebanyak 100 orang dan SMP sebanyak 90 orang, sehingga keseluruhan sebanyak 190 orang.
Setiap peserta Bimbingan Belajar mendapatkan buku bahan pelajaran secara gratis sebagai bagian dari program Bimbingan Belajar ini.
Belajarlah dengan giat gunakan waktu yang sangat baik ini, demikian Bupati berpesan melalui Kepala Dinas Pendidikan.
Sementara itu Kepala SMP N 1 Salak, Tumpak Banurea, S.Th menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya Bimbingan Belajar ini.
Tahun lalu, 14 orang siswa kami berhasil menembus SMA Matauli dan SMA Plus Soposurung, mudah-mudahan tahun ini, dengan adanya program ini, akan semakin banyak anak-anak kami yang diterima di SMA terbaik se Indonesia, harap dia.
(DP)
Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, Sahat Parulian Boangmanalu, S.Pd, MM dan Kepala Badan Kesbangpol Pakpak Bharat, Esra Anakampun, S.STP menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Pakpak Bharat.
Ketua KPUD Pakpak Bharat, Basra Munthe dalam rapat ini mengungkapkan, terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) TPS tersebar diseluruh wilayah Pakpak Bharat, beberapa diantaranya berada di tempat yang sulit dijangkau.
Tentu kami sendiri akan mengalami kesulitan kalau harus mendistribusikan sendiri logistik Pemilu ini, kondisi medan yang sulit dan tidak semua bisa dijangkau kendaraan biasa Target kami, satu hari sebelum hari H seluruh logistik telah tiba di seluruh TPS, semoga Tuhan menolong kita, semoga Pemilu serentak 2024 ini berjalan lancar sesuai harapan kita, jelas dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM mewakili Bupati Pakpak Bharat berjanji, pihaknya akan membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah guna kelancaran proses pemungutan suara di Kabupaten Pakpak Bharat.
Kami tentu siap membantu, ucap Jalan Berutu dalam rapat ini.
(DP) (lebih…)
Belasan pelamar tenaga relawan/ yang tak diterima di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deliserdang melakukan aksi demontrasi dengan berorasi di depan Kantor Bupati Deli Serdang pada Kamis (11/1/2024).
Akibatnya terungkap fakta, belasan massa aksi demo merupakan pelamar tenaga relawan/ satgas BPBD Kabupaten Deliserdang yang tak diterima sebagai tenaga relawan lantaran tak memenuhi syarat menjadi anggota relawan dan sudah memenuhi jumlah kuota peserta yang dibutuhkan.
Dan meski sudah ditetapkan tidak diterima dengan alasan yang cukup, para pelamar yang tak puas atas keputusan panitia penerima anggota relawan/ satgas BPBD Deli Serdang, pelamar tetap bersikukuh memaksakan kehendak agar tetap diterima dan dilibatkan dalam program kegiatan pengendalian bencana BPBD Deli Serdang TA 2023.
Hal itu berdasarkan surat klarifikasi Nomor: 800/220/BPBD/1/2024 yang ditandatangani kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang, Amos. F. Karo Karo S. Sos, M.AP pada tanggal 15 Januari 2024.
Dijelaskan dalam surat klarifikasi itu, bahwa peserta aksi demo merupakan pelamar relawan/ satgas yang ditolak karena tidak memenuhi syarat administrasi dan selebihnya kerena sudah memenuhi kuota kubutuhan tenaga relawan sebanyak 50 peserta dari 71 pelamar.
Sekaligus menerangkan bahwa adanya oknum relawan/ satgas yang ikut aksi demo sebanyak 7 orang merupakan tenaga honor yang sudah tidak diperpanjang masa kontrak dan sudah menerima tali asih.
Sehingga imbas perbuatan oknum pelamar relawan yang berdemo menjadi perhatian publik dan menggiring persoalan lain seperti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan BPBD Deli Serdang belum lama ini ke Kejaksaan negeri Deli Serdang seperti kegiatan sosialisasi di lima kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,350 Milyar.
Ditanya soal kegiatan itu, Kepala BPBD Deli Serdang, Amos F. Karo Karo mengatakan kegiatan sudah berlangsung dengan peserta yang resmi dan jumlah peserta yang cukup yang dilaksanakan di tiga lokasi di Medan dan Deli Serdang.
” Jadi hal yang wajar kita tidak ikutsertakan peserta yang bukan relawan resmi BPBD, dan kegiatan berjalan normal sebagaimana umumnya” ungkap Amos kepada wartawan , Rabu (7/2/2024).
Terkait pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Amos mengatakan sudah memenuhi panggilan permintaan keterangan atas pemeriksaan tersebut.
” Sebagai ASN yang taat hukum kita sudah memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan dan saya sudah hadir memberi keterangan terkait penggunaan anggaran lima kegiatan sosialisasi tersebut dihadapn penyidik Pidsus kejaksaan negeri Deli Serdang ” imbuhnya(lb)
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor hari ini menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI bersama Badan Kepegawaian Negara di The Stones Hotel, Bali.
Bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, Franc Benhard Tumanggor mengikuti arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Azwar anas yang menjelaskan tentang upaya Reformasi Birokrasi, serta Penyederhanaan Organisasi guna efisiensi menuju birokrasi berkelas dunia.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Menteri dalam Negeri, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si juga hadir memberikan pemaparan tentang upaya menjamin netralitas Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.
Netralitas Aparatur Negara dalam perhelatan Pemilihan Umum dijamin baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, sanksinya jelas, maka jangan pernah main-main, jelas Sekjen Kemendagri dalam paparannya.
Jadi saya kira cukup jelas, termasuk Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus tetap menjaga netralitas dan profesionalismenya dalam pesta Demokrasi ini, harus netral, ucap Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
(DP)
Ketua TP PKK Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor mengikuti Workshop TP PKK Provinsi Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan (29-32/01/2024). Workshop ini digelar untuk seluruh TP PKK Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
Dalam sambutannya saat membuka Workshop ini, Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Ny Dessy Hassanudin menjelaskan workshop ini sangat penting untuk seluruh kader TP PKK yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara, mengingat dalam workshop juga dijelaskan target yang harus dicapai termasuk didalamnya 10 program pokok PKK.
Target yang dicapai ini merupakan upaya kita sebagai TP PKK dalam membantu program Pemerintah Daerah. Diantara target tersebut adalah terciptanya tertib administrasi yang tertata secara sistematis dan mudah dimengerti, selain itu terciptanya pendidikan karakter dan unggul pada generasi muda dan peningkatan kualitas dan kapasitas kader, jelasnya.
Senada dengan Ny. Dessy Hassanudin, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan, bhawa tugas-tugas dalam 10 program pokok PKK sesungguhnya harus selaras dengan program Pemerintah Daerah.
Karena memang tugas kita di PKK adalah mendukung program kerja Pemerintah Daerah, jelas dia.
(DP)
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai TMP C Pematang Siantar memberikan Anugerah Penghargaan Bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai “ Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terbaik Dibidang Penegakan Hukum Tahun 2023”.
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menerima Anugerah ini, atas Upaya dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam membantu pihak Bea Cukai memberantas peredaran Rokok Illlegal di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Pasa Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pakpak Bharat, Rudolf Agus Solin, MM menerima Piagam Penghargaan ini dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pematang Siantar, A Hamonangan Gultom.
Sepanjang tahun 2023 kita giat melakukan operasi Bersama KPPBC TMP C Pematang Siantar dalam mengawasi peredaran rokok illegal di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, di empat Kecamatan (Salak, Tinada, Kerajaan dan Sitellu Tali Urang Jehe) yang menjadi lokus kita, dibeberapa toko, grosir, warung dan pengecer kita temukan rokok Illegal yang sengaja disimpan dan diedarkan, terhadap temuan ini langsung disita dan dikenakan sanksi sesuai aturan oleh petugas, jelas Agus Solin.
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengapresiasi adanya penghargaan ini. Sebuah prestasi atas adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan pihak Bea Cukai yang menurutnya sangat perlu dipertahankan, guna membantu upaya pendapatan Negara melalui cukai tembakau.
(DP)
Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025 di Aula Bappelitbangda Pakpak Bharat (29/01/2024).
Output dari konsultasi publik ini diharapkan menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), ucap Wakil Bupati dalam sambutannya.
Sementara itu Anggota DPRD Pakpak Bharat, Ronald Lubis, SE mengatakan, bahwa semua pemangku kepentingan di Daerah harus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat.
Kita semua, seluruh stakeholder harus berkontribusi nyata dalam pembangunan ini, ucap Ronald Lubis saat memberikan sambutannya.
Sementara itu, terungkap dalam paparan perwakilan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sumatera Utara, Anton Sihlaoho, S.Sos, M.Si, Kabupaten Pakpak Bharat menempati urutan pertama dalam indeks laju pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5, 28 (2005-2022) pada Daerah zona dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara.
Seyogyanya, Pemerintah harus hadir dalam segala lini dan aspek kehidupan masyarakat, baik sarana dan prasarana, lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, produktifitas daerah, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya, jelas ANTON Sihaloho Dalam paparannya.
Forum Konsultasi Publik ini juga mengundang Badan Pusat Statistik Nasional guna memberikan gambaran umum Kabupaten Pakpak Bharat saat ini.