Lintas Daerah

Medan ,Bertempat di Rumah Makan dan Buffet ACC Baru Jl.Nibung Raya No.122 Petisah Tengah, Medan,Mahasiswa/i Prodi Hukum semester 2 dan 4 Universitas Battuta Medan sukses menggelar acara buka puasa Ramadhan 1445 Hijriah,Sabtu (23/3/2024) sekitar pukul 18,45 Wib.

Turut hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Ketua Program Studi (Kaprodi) Junaidi Lubis,S.H,M.H bersama Dosen Pengampu ilmu hukum Sosoilogi Leni Indrayani,S.H,M.H.

Dalam kesempatan itu Kaprodi Junaidi Lubis berpesan kepada para mahasiswa/i Prodi Hukum agar terus belajar mengikuti perkuliah dan aktif di setiap kegiatan kampus serta terpenting siapkan mental untuk menjadi praktisi hukum yang handal dan ulet untuk melalang buana di dunia penegakan hukum.

“Mahasiswa/i Prodi hukum harus bisa tampil beda dari mahasiswa – mahasiswa Prodi lainnya.Kedepannya mahasiswa/i hukum harus mampu menguasai strategi di lapangan dalam melakukan pembelaan terhadap klien – kliennya dan terpenting Mahasiswa/i Prodi hukum harus memiliki mental baja,”pesan Junaidi Lubis yang juga berprofesi sebagai Advokat/Pengacara asal kota Sibolga.

Sementara itu Ketua Komting Mahasiswa/i Prodi Hukum Universitas Battuta Medan Dhevan Effendi Rao,S.Pd didampingi Bendahara Suwanto,S.Pd mengharapkan acara silaturahmi sebagai landasan kebersamaan ini tidak lekang dimakan waktu,hendaknya kebersamaan yang sudah terjalin antar Mahasiswa/i Prodi Hukum mampu beraktifitas yang lebih berkualitas lagi di event -event kegiatan di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.

Acara penuh keakraban dengan diselingi diskusi seputar dunia hukum tersebut diawali kata pembukaan oleh Abdul Halil,S.E dan dilanjutkan kata bimbingan dari Kaprodi Hukum Junaidi Lubis,S.H,M.H disusul kata penyampaian dari Ketua Komting Dhevan Effendi Rao,S.Pd berikutnya acara berbuka puasa bersama.Dan diakhiri dengan ibadah sholat Magrib berjamaah dan berfoto bersama.

Rumah Makan dan Buffet ACC Baru siap melayani pesanan nasi kotak/bungkus dalam jumlah besar/kecil dengan menu special ayam goreng pop yang gurih dan lezat serta sajian rendang daging sapi khas Padang yang menggoda selera,siap antar keseluruh kota Medan dengan harga bersahabat.Nomor kontak layanan pemesanan Hp/Wa O82163169070.

( Rul-Halil )

Editor : Mas bagus

Papak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumangor, menerima audiensi Panitia Sinode Sinunu Gereja GKPPD ke XI di Rumah Dinas Bupati, Salak (22/03/2024). Terlihat hadir dalam pertemuan ini Ketua Umum Panitia Sinode GKPPD, Pdt. Jonson Anak Ampun, MM beserta jajaran diantaranya Pdt. Ien Diana Sinamo, Pdt. Gomgom Tumanggor dan St. Jally Berutu.

Pdt. Jonson Anak Ampun mengatakan tujuan dari audiensi ini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan program yang akan dilaksanakan Sinode Kerja Sinunu XI GKPPD, yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 – 30 Juni 2024 mendatang di Gereja GKPPD Sidikalang dan Centrum GKPPD, jln. Air Bersih, Sidikalang.

Kami atas nama GKPPD sebagai umat mayoritas di Pakpak Bharat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Pakpak Bharat atas bantuannya kepada GKPPD. Kami berkomitmen penuh membantu Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mewujudkan visi dan misinya, ucap Pdt. Jonson Anak Ampun.

Sementara itu Bupati pakpak Bharat menyampaikan terima kasih kepada segenap umat GKPPD di Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah banyak membantu Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat mensukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Semoga komunikasi yang terjalin antara GKPPD dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat terus berlanjut diwaktu-waktu yang akan datang, ucap Bupati.

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan terus mendukung program-program kerja GKPPD selama program tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku, ucap Bupati kemudian.

Semoga bapak dan ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas-tugas, melayani umat Kristiani hendaklah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, tulus dan ikhlas, sehingga pesan yang diberikan kepada umatnya dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi mereka, tutup Bupati.

(DP)

Langkat|Sidik24jam.com

Pemilu 14 Pebruari 2024 lalu mengisahkan banyak keluhan Kader Partai Bulan Bintang yang dimana Saksi Partai di TPS tidak mendapatkan Honor alias Gaji, salah satunya Saksi Partai Bulan Bintang di DPC Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Jum’at 22/03/2024

Pasalnya, Dana Honor yang telah di kucurkan DPP PBB ke DPC seharusnya sampai ke tangan saksi Partai di TPS Pada hari H Pemilu, Namun kenyataannya hingga saat ini belum juga di bayarkan oleh Pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten Langkat.

Salah satu Calon DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Bulan Bintang Zulham Efendi berharap Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bisa menyelesaikan Permasalahn di dalam internal Partai, Zulham Efendi menduga Dana Honor Saksi telah di korupsikan Ketua DPC Kabupaten Langkat dan Ketua DPW Sumatera Utara.

Zulham Efendi kepada wartawan menceritakan keluhannya yang masih tetap mengganjal tersebut, Zulham saat menceritakan isi hatinya hari demi hari dan minggu berganti minggu Pesta Demokrasi telah selesai di laksanakan pada tanggal 14 Pebruari lalu.

Dan Pemilu pun menghasilkan anggota-anggota DPR yang terpilih di kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat, serta anggota DPD-RI dan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Zulham selaku kader Partai Bulan Bintang juga menyampaikan ucapan Selamat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membawa indonesia ke yang lebih maju lagi, namun tak terlepas dari Permasalahan internal Partai Bulan Bintang di Kabupaten Langkat kini yang kian mengisahkan kepiluan karena honor atau gaji Saksi Partai di TPS tidak juga di kucurkan.

Zulham memohon kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra agar memberhentikan Ketua DPC PBB yang tidak solid terhadap Partai, dan Zulham Efendi menilai perbuatan yang tak bermoral tersebut telah mencoreng nama baik Partai.

Zulham percaya kepada ketua umum PBB akan menindak tegas kader-kader Partai yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi, Zulham juga Menyayangkan tindakan Ketua DPC Partai Bulan Bintang akibatnya suara partai tidak terdongkrak. Pungkas Zulham

(Abdi A)

Karo|Sidik24jam.com

Penjaga judi tembak ikan-ikan berinisial Bunga ketika di tanyai saat di lokasi judi tembak ikan-ikan, langsung telpon Oknum Polisi saat di tanya siapa pemiliknya yang sedang beroperasi di sebuah Ruko Lantai II di jalan Lingkar Kabanjahe kecamatan Kabanjahe kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Sabtu 23/03/2024

Di duga judi tembak ikan-ikan tersebut milik oknum kepolisian yang bertugas di Polres kabupaten karo, pekerja yang menjaga judi ikan-ikan tersebut saat di tanya mengatakan jika mesin tersebut adalah milik seorang Oknum Polisi yang tidak disebutkan namanya.

Seharusnya Aparat Penegak hukum dapat memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum. Namun tidak demikian dengan Oknum Kepolisian ini, malah mengoperasikan mesin judi tembak ikan-ikan saat bulan suci ramadhan.

Di Minta Kapolres Kabupaten Karo dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) untuk menertibkan serta menangkap Pemilik judi tembak ikan-ikan milik Oknum Kepolisian tersebut, Di Minta Kapolres Karo dan Kapoldasu tidak Pandang bulu dalam Penegakan Hukum karena Anggotanya seorang Bos judi.

Judi tembak ikan-ikan yang beroperasi tersebut sangat meresahkan warga yang sedang melaksanakan Puasa, namun karena warga takut untuk melaporkannya akhirnya warga diam begitu saja.

Miris sekali oknum kepolisian jadi Bos judi di kabupaten Karo Seolah-olah tidak ada masalah apapun, Sehingga Oknum Polisi tersebut bebas mengoperasikan judi tembak ikan-ikan tersebut karena tidak ada yang menegurnya.

(Abdi A)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM hari ini mewakili Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor memimpin Rapat Evaluasi Data Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 di Aula Kantor Bappelitbangda Pakpak Bharat, Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak (22/03/2024).

Dalam rapat ini, Jalan Berutu, S.Pd, MM menyampaikan agar data yang disajikan dalam dokumen LKPJ disusun dengan akurat dan sesuai dengan pelaksanaan program pembangunan Tahun 2023.

Supaya data yang disajikan disusun dengan akurat, disesuaikan dengan pencapaian yang kita lakukan ditahun 2023, ini supaya dokumen LKPJ ini bisa menghasilkan output yang lebih berkualitas sesuai harapan kita, dan mohon dicatat, bahwa sesuai amanat Undang-Undang LKPJ ini harus sudah diajukan kepada legislatif paling lama tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, pesan Jalan Berutu.

LKPJ akhir Tahun Anggaran merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang harus disampaikan kepada DPRD selaku pihak legislatif paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(DP)

Pakpak Bharat Buser24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor melantik Pejabat Fungsional (Auditor Ahli Pertama dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hari ini (21/03/2024) di Ruang Rapat Garuda, Kantor Bupati Pakpak Bharat.

Diawal sambutannya, Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan ucapan selamat melaksanakan ibadah puasa, bagi segenap bagi segenap umat muslim di Kabupaten Pakpak Bharat.

Semoga setiap langkah, doa dan ibadah saudara/saudari sekalian dibulan suci ini, mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan, ucap Bupati.

Selanjutnya Franc Berhard Tumanggor mengingatkan segenap pejabat yang baru dilantik aagr senantiasa bersyukur dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Saya tegaskan bahwa saudara sekalian adalah pelaksana kebijakan publik, perekat dan persatu bangsa. Visi dan misi Kabupaten ini mustahil dapat tercapai tanpa kebersamaan dan persatuan. Ingatlah bahwa sesungguhnya jabatan bukan fasilitas, tetapi pengabdian ikhlas. Bahwa jabatan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, mari kita kerja, kerja dan kerja, demikian antara lain isi arahan Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.

Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier ASN yang bertugas memberikan pelayanan fungsional pada keahlian dan keterampilan tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesinal tingkat dasar.

(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor hari ini melantik dan mengambil sumpah 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Camat, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Acara yang digelar di Aula Bale Sada Arih, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat ini turut dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ketua TP PKK Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya antara lain berpesan para pejabat yang baru dilantik ini, agar memiliki inisiatif yang tinggi dan mampu membuat program inovatif yang menjadi solusi dalam menuntaskan berbagai persoalan di lingkup kerja masing-masing.

Penting bagi Saudara untuk tidak menjadi pribadi yang penakut, bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi di lingkungan kerja Saudara. Sehingga Saudara sebagai Pejabat, tidak saja bangga dapat menduduki Jabatan, namun Saudara juga dapat dibanggakan karena kinerja Saudara yang memuaskan, pesan Bupati.

Kepada Camat yang baru saja dilantik, saudara mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Saya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pastikan wilayah kerja Saudara dalam kondisi aman dan kondusif. Saudara harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, tokoh agama, pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Saudara, pesan Bupati kemudian.
Bersamaan dalam acara ini, juga dilaksanakan pengambilan sumpah janji PNS Formasi 2022 dan 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (20/03/2024).
(DP)

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pakpak Bharat menekankan sangat pentingnya untuk mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Pakpak Bharat hingga 14 persen, hal ini mengingat angka prevalensi stunting Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, maka diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang ada, disamping pentingnya kendali atas peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan bagi setiap sasaran prioritas hingga tingkat desa, diperlukan intervensi yang terpadu dan sistematis untuk memastikan gerakan percepatan penurunan stunting terbangun secara masif dan berkelanjutan, jelas Mutsyuhito Solin.

Hal ini dia sampaikan dalam “Kick Off Meeting Program Pendampingan Teknis Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024” bersama Tanoto Foundation sebagai pihak Pendamping Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pakpak Bharat.

Kita berharap melalui pertemuan ini tercipta sebuah rencana tindak lanjut dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama, serta program yang telah dirancang dan disepakati dapat terealisasi dengan baik, ucap Wakil Bupati kemudian.

Hadir dalam pertemuan ini, Nur Azizah dari Yayasan Cipta selaku perwakilan Tanoto Foundation, sementara pihak Tanoto Foundation sendiri mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi virtual zoom.

Tanoto Foundation merupakan sebuah lembaga yang memberikan pendampingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pakpak Bharat. Tanoto Foundation diketahui merupakan sebuah yayasan filantropi independen yang memiliki visi meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.

(DP)

Labuhan Deli,Sungguh tragis nasib yang dialami Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Labuhan Deli Dra.Risna Wahyuni,MA setelah di audit tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akhirnya mengembalikan dana BOS untuk kuwitasi pengeluaran tahun 2024.

Dianggap tidak sesuai peruntukan penggunaan anggaran dana BOS terpaksa mengembalikan dana yang sudah kita keluarkan,karena tidak sesuai peruntukannya,seperti koran yang tidak ada perlunya di sekolah.

“Umpamanya kita punya rekan .. kan gak mungkin pakai uang pribadi kita,”ucap Risna Wahyuni saat ditemui awak media di ruang kerjanya,Selasa (12/3/2024) sekitar pukul 11.15 Wib.

Ia juga menyebutkan,tepat dua minggu yang lalu menjelang puasa Ramadhan Bendahara Dana Bos SMPN 1 Labuhan Deli yang dipimpin Risna Wahyuni diperiksa tim dari BPK terkait penggunaan dana BOS.

“Mana ada istilah sebagai kita punya rekan kita punya mitra gak ada sama orang itu (BPK-red),ibarat kita membuang ludah pakai biaya kita juga diperintahkan kembalikan.Karena kita sample,” kata Risna Wahyuni tanpa dimengerti awak media apa yang dimaksut dengan istilah sample.

Mengembalikan dana yang sudah kita keluarkan,karena tidak sesuai peruntukannya,seperti koran yang tidak ada perlunya di sekolah.Umpamanya kita punya rekan kan gak mungkin pakai uang pribadi kita,sambungnya.

Juknis dana BOS tidak ada untuk media,karena semua sudah sistem digitalisasi ,jadi nggak ada lagi,katanya lagi.

“Bendahara BOS yang kasihan,marahi bendahara kan sama saja marahi kita,karena kita masih baru habis kita dikuliti,”keluh Risna.

Ketika disebutkan awak media terkait pengembalian dana BOS,Kepsek Risna Wahyuni tidak sampai jual mobil,sepontan Risna Wahyuni membantahnya.

“Ya saya minjam uang orang apa nggak sama saja namanya jual mobil Rp 190.694.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) hari itu juga harus dikembalikan masukan ke rekening,” ketusnya.

Sesuai petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS 2024 tercantum dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.

Berikut adalah larangan-larangan terkait penggunaan Dana BOS Reguler, yang mencakup: Transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk tujuan selain penggunaan Dana BOS Reguler. Membungakan Dana BOS Reguler demi kepentingan pribadi. Meminjamkan Dana BOS Reguler kepada pihak lain.(Rul-Halil)

Editor : Libas