Sidik24jam.com Sukabumi – Bupati Sukabumi, H Asep Japar menghadiri pelantikan Ketua TP PKK, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda kabupaten/kota se-Jawa Barat, di Gedung Aula Dibaleka II Lantai 10, Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi mengadakan perlombaan untuk gerakan perempuan dalam PKK. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem penilaian baru dengan memilih tiga desa dan tiga kelurahan istimewa di seluruh provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, desa dan kelurahan yang terpilih akan menerima reward berupa program pembangunan.
Gubernur menjelaskan, bahwa 10 program PKK akan dijadikan standar penilaian independen. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, nantinya akan diumumkan desa terbaik dan desa dengan kinerja terburuk di Jawa Barat.
Gubenrur juga berkomitmen akan memberikan stimulus kepada PKK desa yang fokus pada kebersihan dan penanganan stunting. Selain itu, kebijakan baru turut diperkenalkan, yakni pegawai perempuan diperbolehkan membawa anak mereka ke tempat kerja.
“Persiapkan ruang khusus di kantor sebagai tempat bermain anak. Karena kedekatan ibu dan anak dinilai sangat penting,” tambahnya.
Gubernur menutup sambutannya dengan pesan inspiratif kepada para ibu agar menjadi pribadi yang kreatif, kuat, dan memiliki tekad yang tinggi dalam membangun keluarga dan lingkungan sekitar.
Sidik24jam.com,Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke 7 tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,senin (10/03/2025).
Paripurna tersebut membahas terkait penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP. Turut hadir mendampingi, Wakil Ketua I DPRD, Yudha Sukmagara, Wakil Ketua II DPRD, H. Usep, Wakil Ketua III DPRD Ramzi Akbar Yusuf, SM, Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, SE, serta para anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para Camat se-Kabupaten Sukabumi, dan tamu undangan lainnya.
Agenda utama rapat adalah mengenai penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi terhadap Raperda yang diajukan oleh Bupati Sukabumi. Secara bergantian, pimpinan fraksi atau juru bicara dari setiap fraksi menyampaikan pendapat, saran, dan pertanyaan terkait usulan perubahan tersebut.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional :
Fraksi Giokar dan PAN berharap agar komisi atau panitia khusus (Pansus) bersama tim Pemerintah Daerah dapat bersikap objektif dalam menyikapi dan menyepakati rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Lebih lanjut, fraksi ini menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi sebagai prioritas utama dalam pembahasan Raperda.
Selain itu, Fraksi Gopkar dan PAN juga menyoroti kecepatan waktu pembahasan dan penetapan Raperda. Hal ini penting agar target pembentukan peraturan daerah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 dapat tercapai.
Pandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Fraksi Partai Gerindra, menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi harapan fraksinya.
Sejak periode sebelumnya, Fraksi Gerindra menginginkan BPR tumbuh mandiri dan menjadi kebanggaan daerah. Lebih jauh lagi, mereka mendorong agar BPR bertransformasi menjadi BPR Syariah. Langkah ini dinilai lebih inklusif dan selaras dengan visi-misi Kabupaten Sukabumi yang religius dan menekankan keberkahan.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengusulkan agar perubahan nomenklatur BPR diperluas, bahkan menjadi Bank Pembangunan Daerah. Tujuannya adalah memperluas segmentasi pasar dan memberikan BPR alat yang lebih kuat untuk bersaing dengan bank lain.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar BPR dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian dan melepaskan diri dari ketergantungan modal pemerintah melalui sistem IPO.
Dengan dukungan terhadap program pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, Fraksi Gerindra berharap perubahan nomenklatur ini menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi BPR, sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa :
Dalam paparannya, Aang Erlan Hudaya menyampaikan empat poin penting yang menjadi perhatian fraksi PKB, berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Empat Catatan Penting Fraksi PKB:
1. Peningkatan Tata Kelola: Fraksi PKB menekankan pentingnya peningkatan tata kelola perusahaan yang transparan, profesional, dan akuntabel seiring dengan transformasi ini.
2. Akses Layanan Keuangan untuk UMKM: Pemerintah daerah harus memastikan perubahan ini tidak berdampak negatif terhadap akses layanan keuangan bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Sukabumi.
3. Kajian Mendalam dan Mitigasi Risiko: Fraksi PKB meminta kajian mendalam terkait dampak perubahan terhadap pegawai dan nasabah, serta mitigasi risiko untuk menghindari ketimpangan layanan keuangan daerah.
4. Penguatan Modal dan Dana: Pemerintah perlu menyiapkan strategi penguatan modal dan dana bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) agar mampu bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif.
Dengan memperhatikan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKB menerima dengan catatan dan mendukung pembahasan lebih lanjut Raperda ini, dengan harapan perubahan ini dapat meningkatkan kontribusi BPR Sukabumi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Ai Sri Mulyati, perwakilan Fraksi PKS, menyampaikan beberapa poin penting terkait Raperda ini. PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk:
1. Evaluasi Komprehensif: Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi mendalam terhadap Perumda BPR Sukabumi agar tujuan pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi dapat tercapai secara optimal.
2. Profesionalisme dan Kompetensi: Penempatan tenaga profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha, serta memiliki jiwa kewirausahaan, sangat krusial. Peningkatan kompetensi direksi dan staf juga menjadi perhatian utama. Operasional perusahaan harus dijalankan secara komersial dengan mengutamakan efisiensi dan laba usaha.
3. Peningkatan Penerimaan Daerah: PKS menekankan pentingnya memastikan keuntungan berupa dividen bunga dari pertumbuhan nilai perusahaan sebagai kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
4. Transformasi Menjadi BPR Syariah: PKS mendorong Bupati untuk melakukan perubahan mendasar menjadi Bank Perekonomian Rakyat BPR Syariah Sukabumi. Hal ini dianggap lebih berkah dan sesuai dengan visi-misi Kabupaten Sukabumi yang “MuBarokah, maju, unggul, berbudaya dan berkah.”
Dengan dorongan ini, PKS berharap perubahan nomenklatur dan badan hukum BPR Sukabumi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah dan masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
H. Junajah Jajah Nurdiansyah, S.Pd dalam paparannya. PDI-P berharap dengan perubahan ini, kinerja BPR Kabupaten Sukabumi dapat dimaksimalkan, terutama dalam mengatasi kredit macet.
Lebih lanjut, PDI-P menekankan pentingnya peran BPR Sukabumi dalam mendongkrak perekonomian lokal, khususnya melalui dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fraksi PDI-P berharap BPR Sukabumi dapat memberikan bantuan kepada pelaku UMKM di setiap daerah pemilihan (dapil) dengan persyaratan yang lebih fleksibel.
Pandangan Umum Fraksi Demokrat
Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda). Hal ini disampaikan oleh Saepuloh, SE, dalam pandangan umum fraksinya.
Namun, Demokrat memberikan beberapa catatan penting. Pertama, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya sosialisasi Perda yang efektif kepada masyarakat. Menurut mereka, percuma membuat produk hukum daerah jika tidak disosialisasikan dengan baik. Pemerintah daerah diharapkan melakukan sosialisasi perda (sosper) agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.
Kedua, terkait perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT), Fraksi Demokrat menekankan bahwa BPR Sukabumi harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka mengharapkan BPR Sukabumi memiliki program pro-rakyat yang membantu pedagang kecil, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan UMKM.
Saepuloh juga menyoroti fenomena pinjaman “Bang Emok” yang populer di masyarakat karena kemudahan prosesnya. Fraksi Demokrat berharap Bank BPR dapat bersaing dengan “Bang Emok” dengan menawarkan kemudahan pinjaman bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, BPR Sukabumi diharapkan dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi perekonomian masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui H. Apep Saepul Mahdan, S.IP, menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan nomenklatur dan badan hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (PDPR) Sukabumi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Sukabumi (Perseroda).
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efisiensi dari pemerintah pusat dan peningkatan PAD dianggap krusial bagi APBD Kabupaten Sukabumi di masa depan.
Fraksi PPP juga mendorong agar bank yang baru ini, sesuai namanya, memberikan kemudahan permodalan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, PPP menekankan pentingnya prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan, dan akuntabel, agar masyarakat Kabupaten Sukabumi termotivasi untuk berinvestasi dan mengembangkan perseroan ini.
Terakhir, Fraksi PPP siap membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan berbasis perbankan serta membantu pemerintah desa dalam menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tindak Lanjut Rapat Paripurna
Setelah mendengarkan seluruh pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD, Ketua DPRD merangkum poin-poin penting yang disampaikan. Beliau menyatakan bahwa secara umum terdapat catatan, saran, pendapat, koreksi, dan pertanyaan yang ditujukan kepada Bupati dan Pemerintah Daerah terkait Raperda perubahan nomenklatur dan badan hukum Perumda BPR Sukabumi.
Lebih lanjut, Ketua DPRD mengharapkan agar Bupati Sukabumi dapat memberikan jawaban atas seluruh pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna selanjutnya yang dijadwalkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025. Jawaban tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan, keterangan, dan tindak lanjut sebagai penyempurnaan dari Raperda yang diusulkan.
Rapat Paripurna diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti jalannya rapat dengan seksama. Diharapkan, perubahan nomenklatur dan badan hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) dapat membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta daerah Kabupaten Sukabumi di masa yang akan datang.
Sidik24jam. PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gubernur Riau, di Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Selasa (11/3/2025).
Tujuan dari HLM yang juga diikuti oleh para kepala daerah dan dinas terkait se-Provinsi Riau itu, untuk menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025.
Bupati Asmar menyampaikan di wilayahnya saat ini juga terjadi kenaikan sejumlah komoditas, namun masih dalam kategori wajar, seperti, daging ayam ras dan juga bawang merah.
“Kenaikan ini selain karena peningkatan permintaan, juga karena faktor alam di daerah penghasil,” kata Asmar.
Meski begitu, dia menegaskan pemerintah kabupaten melalui dinas terkait akan terus memantau dan mengawasi ketersediaan bahan pokok sekaligus harga di pasaran.
“Tentunya menjelang Idul Fitri nanti, kami akan terus mengawasi kondisi di lapangan, jangan sampai masyarakat kesulitan karena tidak tersedianya barang atau kenaikan harga,” sebut Bupati Meranti itu.
Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan lewat pertemuan itu, pemerintah ingin mengendalikan inflasi di daerah, mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok, menjamin distribusi yang lancar dan kesediaan bahan pokok.
“Juga membantu daya beli masyarakat yang merupakan poin penting untuk diperhatikan menjelang Idul Fitri nanti,” ujarnya. ***
Sidik24jam.com,Sukabumi – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar didampingi Wakil Bupati, H. Andreas menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Nota Penjelasan Bupati Mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
Rapat berlangsung di Aula DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin (10/03/2025).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, baik secara lisan maupun tertulis.
Penyampaian diawali oleh Fraksi Golkar, diikuti oleh Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP.
Pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut akan dijawab oleh Bupati Sukabumi dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
(M. RIZWAN)
Sidik24jam.com,Sukabumi – Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas turun langsung ke lokasi terdampak banjir bandang yang melanda Kampung Ciwaru Girang, Desa Loji, dan Kampung Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Senin (10/03/2025).
Dalam kunjungannya, H. Andreas memastikan bahwa seluruh bantuan darurat segera disalurkan kepada warga yang terdampak. Ia juga berdialog dengan masyarakat setempat untuk mendengar langsung kebutuhan mereka pasca bencana.
“Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Kami akan memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara,” ujarnya.
Banjir bandang yang terjadi akibat hujan deras pada Kamis malam (6/3) itu mengakibatkan puluhan rumah jebol, dan akses jalan di beberapa titik sempat terputus akibat material lumpur dan kayu yang terbawa arus. Selain itu, jembatan penghubung antar kampung pun rusak parah.
H Andreas mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan.
“Kami mengajak seluruh warga untuk mengikuti arahan dari pihak berwenang dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda potensi bencana susulan,” tambahnya.
Setelah meninjau lokasi di Desa Loji dan Desa Sangrawayang, Wakil Bupati melanjutkan peninjauan ke Kedusunan Kawung Luwuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan. Di lokasi tersebut ia mengecek kondisi warga serta akses jalan yang tertimbun material longsor.
(M.rizwan)
Sidik24jam.com,Sukabuni – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-6 Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sukabumi,Kamis (06/03/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP, ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, jajaran Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat mencakup beberapa poin penting, antara lain:
1.Pengambilan Keputusan dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2.Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3.Penyampaian Nota Penjelasan Bupati mengenai Raperda tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda).
Penyampaian Laporan Reses Ke-1 Tahun 2025 DPRD Kabupaten Sukabumi.
Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah persetujuan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. H. Andri Hidayana dari Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan laporan terkait Raperda ini. Setelah melalui pembahasan mendalam, Raperda tersebut akhirnya disetujui bersama melalui penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Bupati Sukabumi dan Pimpinan DPRD.
“Alhamdulillah, Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah resmi disetujui oleh DPRD dan Bupati Sukabumi,” ujar Pimpinan DPRD.
Beliau berharap agar Raperda yang telah disetujui ini segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diregistrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada Komisi I DPRD dan Perangkat Daerah terkait atas kontribusi mereka dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tersebut.
Selain pengesahan Raperda tersebut, agenda rapat juga mencakup penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Nota Penjelasan Bupati mengenai Raperda tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), yang disampaikan langsung oleh Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM.
Dalam penyampiannya tentang pendapat akhir dan nota pengantar terkait terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting dalam rapat paripurna.
Pertama, Raperda tentang Produk Hukum Daerah. Inisiatif dari Komisi I DPRD ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk hukum daerah yang baik, pasti, baku, dan standar, demi tertib administrasi. Nantinya, Perda ini akan menjadi landasan teknis bagi pembentukan peraturan daerah yang selaras dengan program pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Kedua, Raperda tentang perubahan nomenklatur dan badan hukum BPR Sukabumi. Mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, BPR Sukabumi akan bertransformasi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda) atau PT. BPR Sukabumi (Perseroda). Transformasi ini bertujuan untuk:
Menyesuaikan dengan regulasi.
Meningkatkan peran BPR dalam mendorong perekonomian daerah.
Memperkuat daya saing di industri perbankan.
Memperluas jangkauan layanan perbankan, terutama bagi UMKM.
Memberikan kesempatan investasi bagi masyarakat.
Mengoptimalkan penyaluran dana program pemerintah.
Dengan transformasi ini, diharapkan PT. BPR Sukabumi (Perseroda) dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sukabumi, selaras dengan visi kabupaten yang MUBARAKAH.
Selanjutnya, Pimpinan DPRD menginformasikan bahwa Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum Perumda BPR Sukabumi menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Sukabumi (Perseroda), dijadwalkan pada hari Senin, 10 Maret 2025. Beliau mengharapkan seluruh Fraksi DPRD untuk mempersiapkan Pandangan Umum mereka.
Agenda penting lainnya dalam Rapat Paripurna ini adalah penyampaian Laporan Reses Kesatu Tahun 2025 DPRD Kabupaten Sukabumi. Reses telah dilaksanakan pada tanggal 5, 6 dan 7 Februari 2025, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan daerah.
Masing-masing fraksi kemudian menyampaikan hasil pelaksanaan reses mereka, mencakup isu strategis dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah. Laporan disampaikan oleh juru bicara dari masing-masing fraksi, antara lain Rahma Sakura Ramkar (Fraksi Partai Golkar dan PAN), Syarif Hidayat (Fraksi GERINDRA), Saepul Rahman, S.Sy (Fraksi PKB), Uden Abdunnatsir (Fraksi PKS), H. Junajah Jajah Nurdiansyah, S.Pd (Fraksi PDI-P), Rudi Heryanto (Fraksi Demokrat), dan Bambang Nurpalah (Fraksi PPP).
Laporan Hasil Reses Kesatu Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Daerah dalam merealisasikan program-program kegiatan dan pembangunan di Kabupaten Sukabumi di masa mendatang.
Dengan selesainya seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna, diharapkan segala keputusan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(M.RIZWAN)
Sidik24jam. MERANTI – Sempena Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 tahun 2025, pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar penyuluhan kesehatan dan bakti sosial yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) Borot, Selatpanjanh, Senin (10/03/2025).
Ketua TP PKK Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun Asmar, menjelaskan peran posyandu Integrasi Layanan Primer sangat penting dan bertujuan untuk menguatkan pelayanan kesehatan. Di posyandu, masyarakat dapat membawa anaknya untuk imunisasi rutin agar perkembangan anak dapat di monitor sehingga bisa mencegah stunting.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu yang telah membawa anaknya ke posyandu, imunisasi dan ditimbang secara rutin setiap bulannya, mudah-mudahan konsisten dan dapat mencegah stunting. Begitu juga untuk lansia, kegiatan ini bisa membantu untuk pemeriksaan kesehatan dan ini semua gratis,” ujarnya.
Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan tersebut, tampak masyarakat sangat antusias. Hal itu terlihat dari jumlah tingkat masing-masing kelompok yang hadir, mulai dari kelompok balita hingga lansia.
“Saya harap kegiatan ini bisa terus ditingkatkan dan untuk kader-kader posyandu tetap semangat dalam pelayanan masyarakat meskipun dalam suasana ramadhan,” tambah Hj. Ismiatun.
Usai acara, pengurus TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan bakti sosial pembagian takjil gratis kepada masyarakat.
Dimulai dari pembagian takjil dari rumah ke rumah, kemudian berbagi takjil di depan Masjid Ar Rahmah Desa Banglas dan depan Gedung Dharma Wanita, jalan Teuku Umar Selatpanjang
“Alhamdulillah, sore ini kami bisa berbagi sedikit rezeki kepada masyarakat, semoga bermanfaat dan berkah pagi yang menerima maupun yang memberi,” tutup Ismiatun.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua TP PKK Meranti, Sriyana Muzamil, Sekretaris TP PKK Siti Rukijah, perwakilan Dharma Wanita Persatuan Kepulauan Meranti Eka Supiyanti, dan segenap pengurus TP PKK Kepulauan Meranti lainnya. ***
Ambon sidik24jam,com-
Jabatan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Angkasa Lanud Pattimura diserahterimakan dari Mayor Adm Muhammad Setiadi Dana Saputra kepada Ibu Sofia Florensia Delima, S.Pd. Acara serah terima jabatan dipimpin langsung Ketua Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Pengurus Cabang Lanud Pattimura Ny. Lidya Jhonson Simatupang serta dihadiri oleh Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Jhonson Henrico Simatupang, M.Han., selaku Pembina Yasarini Pengurus Cabang Lanud Pattimura, yang berlangsung di gedung Luhukay Lanud Pattimura Ambon. Senin (10/3/2025).
Dalam sambutannya, Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Pattimura menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan dunia pendidikan di SMA Angkasa. Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Pattimura, mengungkapkan harapannya agar serah terima jabatan ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan prestasi dan kualitas pendidikan di SMA Angkasa Lanud Pattimura. Sehingga diharapakan dapat terus mempertahankan prestasi yang diraih dan lebih berprestasi lagi serta mampu menghasilkan siswa-siswi terbaik bertaraf Nasional bahkan Internasional.
Acara serah terima ini semakin sempurna dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Ibu Sofia Florensia Delma, S.Pd., serta Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Pattimura, Ny. Lidya Jhonson Simatupang. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan pengelola sekolah.
Danlanud Pattimura, yang turut hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Sekolah yang lama dan menyampaikan dukungan penuh kepada Kepala Sekolah yang baru. Ia berharap agar SMA Angkasa Lanud Pattimura terus berkontribusi dalam mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dimasa depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadislog Lanud PTM, Kaintel lanud PTM, Kasi BMP Lanud PTM, Kasi Sarban Lanud PTM, Pengurus Yasarini Cab. Lanud Pattimura, Ketua Majelis Kategorial Gereja Betlehem Efrata Lanud PTM, Kepala Sekolah SD, SMP Angkasa Lanud PTM, serta para guru SMA Angkasa Lanud PTM.
Sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian, Pembangunan (Bapedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Kick-Off dan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, yang berlangsung Afifa Ballroom Selatpanjang, Senin (10/3/2025).
Kegiatan ini menandai awal dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045.
Dalam laporan pembuka, Kepala Bapedalitbang Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah menjelaskan, kegiatan ini merupakan amanat pasal 47 Permendagri nomor 86 tahun 2017, yang menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik Daerah kabupaten/kota melibatkan perangkat daerah kabupaten/kota dan pemangku dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
Disamping itu, Abu Hanifah juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Konsultasi publik ini.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengapresiasi upaya ini sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kepulauan Meranti.
“Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera,” kata Asmar.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan rencana pembangunan masa depan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menggambarkan visi misi yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.
Bupati Asmar menyampaikan 8 misi pembangunan yang diusung, diantaranya:
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab;
Peningkatkan dan Pemerataan infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
Memperkuat sarana dan prasarana transportasi laut serta darat, baik antar pulau, dalam daerah, maupun lintas perbatasan;
Meningkatkan mutu dan jaminan pendidikan sesuai kebutuhan industri, birokrasi, dan kewirausahaan;
Memperluas layanan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat;
Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif, dan UMKM;
Memperkuat pengamalan nilai-nilai keagamaan serta mempererat semangat persatuan dan gotong royong; dan
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan SDM.
Selain itu, Bupati Asmar juga memaparkan 8 Program Prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahannya yakni :
Inovasi Budaya Kerja ASN;
Semangat dan Aksi Wanita Andalan (SAMAWA);
Aksi dan Relasi Ruang Millenial (AR-RUMI);
Gerakan Mengaji Bersama (GEMA);
Pemberdayaan Pondok Pesantren;
Gerakan Jumat Berkah;
Dusun Amanah dan Mandiri (DAMAI); dan
Inovasi Desa Membangun (IDAMAN).
Visi dan Misi serta program prioritas yang disampaikan tersebut, kata Asmar, akan menjadi program kerja dan prioritas pembangunan lima tahun kedepan, yang akan dirumuskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029.
Lebih jauh, Asmar juga menyampaikan beberapa hal permasahan dan isu strategis yang perlu segera di intervensi, yaitu tingkat kemiskinan yang masih tinggi di angka 23,15%, Prevalensi Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah yaitu pada angka 69,64 poin. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi yang relatif masih rendah yaitu pada angka 4,81%, tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan diatas rata-rata Provinsi Riau, yaitu di angka 4,51%, dan beberapa permasalahan lainnya yang harus dicarikan jalan keluarnya.
Ia mengungkapkan, untuk menjawab segala permasalahan pembangunan yang telah disebutkan, telah disusun rumusan tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029.
“Rumusan tersebut akan dikonsultasikan kepada para anggota DPRD dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, guna menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat untuk kemudian menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten kepulauan Meranti Tahun 2025-2029,” katanya.
Namun demikian, Bupati Asmar menyadari bahwa rumusan tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah tersebut masih sangat mungkin memiliki kekurangan dan kekeliruan.
“Untuk itu, kami mengharapkan tanggapan dan masukan dari para hadirin sekalian untuk kesempurnaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029, karena keberhasilan pembangunan Kepulauan Meranti membutuhkan kolaborasi dan dukungan semua pihak,” pungkas Asmar di akhir pidatonya.
Turut mengikuti acara, jajaran Forkopimda Kepulauan Meranti, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah dan Antoni Sidharta, seluruh perangkat daerah, seluruh instansi vertikal, BUMN dan swasta, perbankan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ormas dan OKP, Pers, LSM dan seluruh tamu undangan.***
Ambon sidik24jam,com-
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., didampingi Ketua Persit KCK PD XV/Pattimura Ny. Henny Putranto Gatot, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai, Maluku Utara, dengan menggunakan Pesawat Casa TNI AD 212, Kamis (6/3/2025).
Setibanya di Bandara Pitu Morotai, Pangdam beserta rombongan disambut oleh Dandim 1514/Morotai Letkol Arh Masykur Akmal, S.T., M.T., dan Forkopimda Kab. Pulau Morotai. Pangdam juga disambut dengan Tarian Cakalele dan Tradisi Jokokaha.
Kemudian, Pangdam beserta rombongan menuju ke Makodim 1514/Morotai. Setelah prosesi penyambutan di Makodim dan menerima paparan dari Dandim selesai, selanjutnya Pangdam memberikan pengarahan kepada Prajurit, PNS dan Persit Kodim 1514/Morotai.
Dalam arahannya, Pangdam menyampaikan, agar prajurit Kodim maupun Koramil, selalu meng-upgrade kemampuannya. Pangdam juga menekankan kepada para Babinsa untuk merangkul hati masyarakat, khususnya melalui program-program unggulan Kasad seperti Manunggal Air, Ketahanan Pangan, penurunan Stunting, RTLH dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Babinsa harus memiliki peran di daerah binaannya, sehingga keberadaan kita bisa dirasakan manfaatnya”, ujar Pangdam.
Lanjut dikatakan Pangdam, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI mencapai 94%, untuk itu jadilah Prajurit TNI yang turut andil dalam meningkatkan kepercayaan itu dan harus ditingkatkan, bukan justru menodainya dengan melakukan pelanggaran.
Selain itu Pangdam menyampaikan bahwa, kedepan akan dibangun satu Batalyon Infanteri Teritorial di wilayah Pulau Morotai, sehingga Kodim harus mempersiapkan diri menyambut program tersebut.
Terkait dengan pelanggaran, Pangdam menegaskan, agar Prajurit jangan melakukan pelanggaran sekecil apapun karena hal tersebut dapat merusak nama baik instansi, merugikan diri sendiri maupun keluarga, sanksinya juga tegas dan tidak pandang bulu.
“Hindari miras dan tindakan ilegal serta judi terutama judi online. Saya juga menekankan untuk menjaga kesehatan dan jangan sungkan untuk berobat, agar penyakit yang diderita bisa mendapat penanganan yang tepat”, tegas Pangdam.
Diakhir arahannya, Pangdam berpesan kepada Prajurit, untuk menjaga semua fasilitas yang sudah ada. Meskipun umur Kodim baru 2 tahun, namun tugas pokok Kodim dalam mendukung Kodam XV/Pattimura harus bisa dilaksanakan dengan maksimal.
Setelah memberikan pengarahan, Pangdam berkesempatan menyerahkan bingkisan kepada anak-anak penderita Stunting, dan buka puasa bersama prajurit. (Pendam15
