Headline

MERANTI, SIDIK24JAM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong produk unggulan UMKM daerah masuk dalam pemetaan Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sudandri, SH. saat membuka Focus Group Discussion (FGD) KPJU di Ruang Rapat PUPR, Jumat (4/9/2026).

FGD ini dilaksanakan .Center for Survey and Academic Development (CSAD) FEIS UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) . Tim dipimpin Direktur CSAD, Dr. Ade Ria Nirmala, SE., MM..

Pemetaan 5 Tahun Sekali.
Dr. Ade menjelaskan, pemetaan KPJU merupakan kegiatan rutin BI yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Sebelumnya dilakukan pada 2015 dan 2021.

“KPJU ini dilaksanakan setiap lima tahun. UIN Suska sebelumnya juga terlibat pada 2021 dan tahun ini kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” jelas Ade.

Ia menyebut pemetaan penting karena tidak semua UMKM bisa diberi intervensi sama. Diperlukan identifikasi produk yang punya potensi dan prospek tinggi.

“Pendekatannya bottom-up, berdasarkan kondisi, potensi, kebutuhan, dan masukan dari daerah,” ujarnya.

Sebelum FGD, tim sudah turun ke 9 kecamatan di Meranti. Data dihimpun dari BPS, DPMPTSP Riau dan sumber lain.

Sagu Jadi Ikon Meranti.
Sekda Sudandri menilai FGD ini kesempatan memperkuat pemetaan produk unggulan daerah. Salah satu yang diusulkan adalah sagu.

“Meranti memiliki produk unggulan tersendiri, salah satunya produk berbasis sagu. Ini bukan hanya komoditas, tetapi sudah menjadi ikon bagi Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Sudandri.

Ia menyebut Meranti punya sekitar 40 ribu hektare lahan sagu dengan produksi lebih dari 270 ribu ton per tahun . Potensinya tidak hanya bahan baku, tapi juga ratusan produk turunan.

“Potensi sagu kita sangat besar. Pemasarannya juga sudah menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan dunia,” ujarnya.

Sudandri berharap FGD menghasilkan masukan konkret dari hulu ke hilir. Karena itu Pemkab menghadirkan OPD terkait, koperasi, perbankan, dan BPS.

“Kami berharap melalui diskusi ini dapat ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga produk unggulan daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal,” katanya.

Ia juga mendorong hasil KPJU tidak berhenti di penetapan, tapi ditindaklanjuti lewat program pemberdayaan UMKM.

Turut hadir Asisten III, kepala OPD terkait, perwakilan perbankan dan undangan lainnya. Hasil FGD Meranti akan jadi bahan pengolahan KPJU tingkat Provinsi Riau…(ZAMRI)

SIDIK24JAM – MERANTI , – – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komunikasi publik untuk menghadapi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga disrupsi informasi di ruang digital.

Penguatan itu ditegaskan Pemkab Meranti setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara daring, Selasa (1/9/2026).

Rakor bertema _“Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Disrupsi Informasi”_ itu diikuti humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia. Pemkab Meranti diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sukri, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Meranti, Yusran.

Plt Kadis Diskominfotik Meranti, Sukri, mengatakan teknologi digital memberi peluang bagi pemerintah menyampaikan informasi cepat. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan.

“Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, bahkan deepfake yang penyebarannya sangat cepat,” ujar Sukri.

Ia menekankan, humas pemerintah tidak cukup hanya merespons setelah informasi keliru beredar. Deteksi dini, koordinasi dengan pimpinan dan OPD, serta penyampaian informasi berbasis data dan fakta harus terus diperkuat.

Sukri juga mengingatkan pentingnya menghindari kekosongan informasi. Keterlambatan pemerintah memberi penjelasan bisa membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang belum tentu benar.

“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi pemerintah. Upaya ini bukan hanya untuk menangkal hoaks, tetapi juga menghadirkan informasi yang benar, positif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap pihak yang mengatasnamakan wartawan atau media untuk kepentingan tertentu. Verifikasi identitas dan legalitas media dinilai penting untuk membangun kemitraan yang sehat.

Jaga Hubungan Profesional dengan Media.
Kabag Prokopim Setda Meranti, Yusran , menyebut penguatan komunikasi publik harus diiringi hubungan profesional antara pemerintah, media massa, dan masyarakat.

“Pemerintah tentu menghormati kebebasan pers. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Yusran.

Ia menyebut komunikasi dan klarifikasi penting ketika ada informasi yang tidak sesuai fakta atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, tepat, santun, menenangkan, dan terkoordinasi.

Sementara Menkomdigi Meutya Hafid, menyoroti pentingnya respons di _golden hour_, verifikasi sumber, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Wamendagri Bima Arya, juga mengingatkan humas agar tidak lagi bekerja reaktif.

Rakor ini diikuti 852 peserta dari seluruh Indonesia, 200 luring dan 652 daring. ..(zamri)

Deli Serdang, 1 September 2026 — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara mengawal aspirasi ratusan warga Desa Petumbukan dengan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kebun PT Serdang Tengah, Desa Payakuda, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam aksi tersebut, Koordinator Aksi KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, S.H., menyampaikan empat tuntutan yang menjadi aspirasi warga Desa Petumbukan. Keempat tuntutan tersebut yakni penghentian angkutan yang diduga melebihi kapasitas muatan (overload), dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan air dan perizinannya, dugaan pelanggaran garis sempadan sungai oleh perusahaan, serta dampak bendungan terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

Dalam orasinya, Irham Rambe menyampaikan bahwa pihak perusahaan diduga menggunakan kendaraan dengan tonase berlebih yang melintas di kawasan Desa Petumbukan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena jalan yang dilalui merupakan jalan kabupaten dan bisa menimbulkan kerusakan pada jalan yang baru saja diperbaiki pihak Pemkab Deli Serdang setelah belasan tahun mengalami kerusakan.

Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, jalan kelas III memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) maksimal 8 ton. Sementara itu, berdasarkan keluhan masyarakat, masih terdapat kendaraan perusahaan yang melintas dengan muatan yang diduga melebihi batas tersebut.

Warga Sampaikan Keluhan Soal Air dan Sempadan Sungai

Setelah sekitar 30 menit melakukan orasi, perwakilan KAMMI Sumut bersama warga Desa Petumbukan kemudian melakukan mediasi dengan pihak PT Serdang Tengah. Pertemuan tersebut disambut oleh Humas perusahaan, Asrul, dan Manager Kebun PT Serdang Tengah, N. Situmorang.

Dalam mediasi tersebut, Ketua Kelompok Tani Kamboja Desa Petumbukan, Azhari Nasution, S.P., menyampaikan keluhan para petani, khususnya petani sawah, yang menurutnya kerap mengalami kesulitan mendapatkan air ketika musim kemarau.
Azhari juga menyoroti dugaan adanya aktivitas penanaman kelapa sawit yang masih berada di sekitar sempadan aliran Sungai Marumbun. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan dilakukan pengecekan sesuai ketentuan mengenai sempadan sungai.

Selain itu, warga juga menyampaikan dugaan adanya pembendungan aliran sungai oleh pihak perusahaan. Menurut informasi yang disampaikan dalam mediasi, kondisi tersebut diduga berdampak terhadap ketersediaan air bagi lahan pertanian yang berada di bagian hilir, termasuk Desa Petumbukan, Desa Petangguhan, dan Desa Tanjung Gusti, terutama saat musim kemarau.

Tidak hanya persoalan lingkungan dan pertanian, perwakilan pemuda Desa Petumbukan juga menyampaikan harapan agar perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Warga berharap keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Perusahaan Berjanji Akan Tampung Aspirasi Warga

Menjelang akhir mediasi, Asrul selaku perwakilan perusahaan sekaligus Humas PT Serdang Tengah menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Ia mengatakan pihak perusahaan akan segera memberikan jawaban kepada masyarakat terkait tuntutan dan persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Mediasi tersebut turut dihadiri Kapolsek Galang, Camat Galang, Sekdis Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang serta Kasat Intel Polresta Deli Serdang.

Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan transportasi, pemanfaatan sumber daya air, sempadan sungai, dampak bendungan, serta penyerapan tenaga kerja di sekitar wilayah operasional perusahaan.(Tim)

SERDANG BEDAGAI — Pemberitaan terkait dugaan adanya aktivitas pengoplosan minyak solar menjadi Pertalite di Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat bantahan dari pihak yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

Sebelumnya, beredar pemberitaan di sejumlah media online dengan judul “Bertahun Lamanya Beroperasi, Dugaan Adanya Bekingan dari APH, 3 Orang Warga Masyarakat Kec. Bintang Bayu Diduga Mengoplos Minyak Solar Menjadi Pertalite Tak Tersentuh Hukum.”

Merasa keberatan atas isi pemberitaan tersebut, warga yang disebut dalam berita memberikan klarifikasi pada Kamis (27/8/2026). Mereka membantah keras tuduhan melakukan pengoplosan atau mengubah solar menjadi Pertalite.

Salah seorang warga yang dikenal dengan panggilan Kombang, warga Desa Siahap, Dusun I, Kecamatan Bintang Bayu, mengatakan bahwa dirinya memang menjalankan usaha penjualan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Ia menyebut usaha tersebut telah dilengkapi surat keterangan dari pemerintah desa sebagai dasar kegiatan penjualan minyak di wilayah Desa Siahap.

“Kami memang sudah lama menjual minyak. Surat keterangan usaha dari kepala desa juga ada. Kami menjual minyak untuk kebutuhan masyarakat. Kalau solar, kami juga tidak banyak menyimpan karena memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan tudingan bahwa pihaknya melakukan pengoplosan solar menjadi Pertalite merupakan informasi yang tidak benar.

Menurutnya, menjaga kualitas minyak merupakan hal penting karena usaha tersebut mengandalkan kepercayaan pelanggan.

“Kalau kami mengoplos dan kualitas minyak rusak, pelanggan pasti tidak mau lagi membeli. Selama ini pelanggan kami tetap datang, bahkan ada yang berasal dari jauh,” katanya.

Pihaknya juga mempertanyakan proses pemberitaan yang menurutnya tidak memberikan ruang klarifikasi secara memadai kepada pihak yang disebut dalam berita.

Ia mengaku ada pihak media yang datang dan menanyakan asal minyak serta aktivitas penjualan. Namun, menurutnya, informasi yang kemudian dimuat justru berbeda dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Sementara itu, Helmi alias Hel turut membantah tuduhan tersebut. Ia menilai pemberitaan yang menyebut dirinya menyuling atau mengubah solar menjadi Pertalite merupakan informasi yang tidak benar dan telah merugikan nama baiknya.

“Berita yang diberitakan itu hoaks. Kami tidak pernah melakukan pengoplosan atau menyuling solar menjadi Pertalite. Kalau memang ada informasi seperti itu, seharusnya pihak yang bersangkutan dimintai keterangan terlebih dahulu,” tegas Helmi.

Ia juga menyatakan keberatan karena namanya disebut dalam pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.

Helmi mengaku mempertimbangkan langkah hukum apabila pemberitaan tersebut terbukti mencemarkan nama baik dan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau memberitakan sesuatu, harus berdasarkan fakta dan meminta keterangan kepada pihak yang bersangkutan. Jangan membuat berita yang tidak benar karena ini menyangkut nama baik saya,” ujarnya.

Kepala Desa Siahap Berikan Klarifikasi

Kepala Desa Siahap,suandiono Sipayung saat dikonfirmasi juga membantah adanya aktivitas pengoplosan minyak sebagaimana yang dituduhkan kepada warganya.

Menurut Suandiono, tudingan terkait pengoplosan minyak tersebut tidak benar.

“Masalah minyak yang disangkakan kepada mereka, tidak benar adanya pengoplosan,” ujar Suandiono.

Warga Sebut Minyak yang Dijual Berkualitas

Pantauan awak media di lokasi yang menjadi sorotan pemberitaan menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang membeli dan mengisi bahan bakar di tempat tersebut.

Sejumlah warga yang ditemui di lokasi juga menyampaikan bahwa mereka memilih membeli minyak di tempat tersebut karena menilai kualitasnya baik.

“Minyak Abang ini bagus, Bang. Kami bahkan datang dari jauh untuk mengisi di sini,” ujar salah seorang warga.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak yang disebut dalam pemberitaan, warga berharap persoalan tersebut dapat dilihat secara berimbang dan berdasarkan fakta di lapangan.

Pihak yang memberikan klarifikasi juga meminta agar pemberitaan mengenai aktivitas usaha mereka tidak dilakukan secara sepihak, serta memberikan ruang hak jawab apabila terdapat informasi yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Catatan redaksi: Klarifikasi ini merupakan hak jawab dari pihak yang disebut dalam pemberitaan sebelumnya. Redaksi memuat keterangan tersebut sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan dan tetap membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan maupun bukti pendukung lainnya (Libas)

Soroti Tambang Batu Andesit CV Putra Idola, AJPLH Desak Evaluasi Total Izin Usaha

​PADANG — Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH) terus memberikan perhatian serius terhadap aktivitas pertambangan batu andesit yang dilakukan oleh CV Putra Idola di perbatasan wilayah Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mesti perusahaan tersebut dikabarkan telah mengantongi perizinan lengkap, aspek dampak lingkungan jangka panjang dinilai tetap perlu dikaji ulang secara menyeluruh.

​Ketua Umum AJPLH, Soni, S.H., M.H., M.Ling., Minggu ,23/08/2026 menegaskan bahwa kelengkapan dokumen administratif tidak serta-merta menjamin ketahanan lingkungan di masa depan. Kerusakan daya dukung dan daya tampung lingkungan sering kali tidak dirasakan secara instan, melainkan dalam jangka waktu 5 hingga 20 tahun mendatang.

​”Jika kawasan penyangga sudah rusak, saat curah hujan tinggi datang, alam tidak lagi mampu menampung volume air. Akibatnya, banjir dan tanah longsor akan sangat mudah terjadi.

Keuntungan finansial dari aktivitas pertambangan tersebut belum tentu cukup untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur maupun menanggung potensi korban jiwa di masa depan,” ujar Soni kepada redaksi.

​Soni menambahkan, prinsip pembangunan berkelanjutan wajib memperhitungkan dampak lingkungan untuk jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan ekonomi sesaat.

Atas dasar tersebut, AJPLH mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi substantif terhadap izin yang telah diterbitkan untuk CV Putra Idola.

​Aktivitas pertambangan batu andesit di kawasan perbukitan batas Kota Padang dan Pesisir Selatan tersebut dinilai berpotensi kuat memicu bencana alam jika dibiarkan tanpa evaluasi ketat.

​”Jika daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang dan bencana terjadi, maka pelaku usaha serta pemerintah—baik daerah maupun pusat yang mengeluarkan izin—harus bertanggung jawab penuh kedepannya,” tegas Soni.

​Lebih lanjut, Soni juga mengingatkan agar proses analisis dampak lingkungan (Amdal) dilakukan secara transparan dan objektif tanpa adanya praktik indikasi “kongkalikong” antara oknum pemerintah dan pelaku usaha.

Belajar dari berbagai peristiwa sebelumnya, mitigasi bencana harus diutamakan sebelum alam menunjukkan dampaknya yang lebih besar di Sumatra Barat.
​(Team Redaksi)

Painan, Sumatera Barat– Pengadilan Negeri (PN) Painan resmi mengabulkan gugatan Legal Standing Perkara No.11/Pdt.Sus-LH/2026/PN.Pnn yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup (AJPLH), terkait fasilitas kolam limbah yang tidak kedap air milik PT Transco Energi Utama (Incasi Raya Group) pada Rabu (19/08/2026).

​Dalam amaran putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa pelanggaran berat di bidang lingkungan hidup.

​Ketua Umum AJPLH, Soni, S.H., M.H.,M.Ling menjelaskan bahwa pertimbangan hakim secara tegas mewajibkan pihak Tergugat untuk melakukan langkah-langkah pemulihan teknis di area kolam limbah operasionalnya.

​”Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki kolam limbah yang belum memakai lapisan kedap air agar memakai kedap air, serta melakukan monitoring pasca pemulihan. Seluruh pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht),” tegas Soni.

​Putusan ini diambil setelah Majelis Hakim melakukan serangkaian tahapan persidangan yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan pokok perkara, bukti-bukti surat, keterangan para saksi, hingga pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi objek sengketa. Melalui pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menerapkan prinsip In Dubio Pro Natura—yakni asas hukum yang mengutamakan perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup saat menghadapi ketidakpastian atau sengketa lingkungan hidup.

​Atas kemenangan gugatan ini, pihak AJPLH menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada jajaran Majelis Hakim PN Painan yang menangani perkara ini dinilai objektif dan berani mengambil keputusan demi keberlanjutan lingkungan yang baik dan sehat.

​”Kami dari Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup sangat mengapresiasi putusan pengadilan yang berdiri tegak berpihak kepada keadilan lingkungan hidup,” tutup Soni.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak Tergugat dari manajemen PT Transco Energi Utama (Group Incasi Raya) belum memberikan rilis resmi atau keterangan terkait langkah hukum selanjutnya yang akan diambil pasca-putusan tersebut. (Team Redaksi)

SELATPANJANG,SIDIK24JAM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar , melantik dan mengambil sumpah  42 pejabat struktural  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat di  Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti  tersebut terdiri dari  3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 20 Pejabat Administrator, dan 19 Pejabat Pengawas .

Jabatan Adalah Amanah”,
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 42 orang pejabat yang telah dilantik hari ini,”. ujar Asmar.

Menurutnya, proses pelantikan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing pejabat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Segera Adaptasi dan Tunjukkan Kinerja”
Karena itu, Asmar meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru. Ia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik serta menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Pelantikan ini telah melalui pertimbangan yang matang, berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Bagian dari Penyegaran Organisasi”, 
Asmar menjelaskan, pengambilan sumpah dan janji pejabat struktural tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat perubahan dan penambahan nomenklatur baru. Selain itu, pelantikan juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi perangkat daerah serta pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Ia berharap seluruh pejabat yang telah menerima amanah baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kepada seluruh pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan,”  tutupnya.

Turut Hadir.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur  Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti , para staf ahli, para asisten Setdakab, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta sejumlah undangan lainnya. (ZAMRI)

PEKANBARU,SIDIK24JAM   – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat tata kelola keuangan daerah. Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran dalam Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025, di Aula Kantor BPKAD Provinsi Riau , Pekanbaru, Rabu (19/8/2026).

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah . Turut hadir jajaran kepala OPD dan pejabat terkait Pemkab Meranti, di antaranya Kepala DPKAD Fajar Triasmoko, Inspektur Rawelly A., Kepala Bapenda Agusyanto, Kadis Kesehatan Ade Suhartian, Kadishub Fahri, Kadis Perkim LH Agustiono, dan lainnya.

Rapat dibuka oleh .Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Riau Hartono . Evaluasi ini merupakan tahapan penting sebelum dokumen pertanggungjawaban APBD ditetapkan menjadi produk hukum daerah.

Catatan Evaluasi Jadi Kompas Perbaikan”.
Sekda H. Sudandri Jauzah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau dan tim evaluasi BPKAD Riau atas perhatian, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim evaluasi Provinsi Riau atas perhatian, koreksi dan catatan yang diberikan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti,”  ujar Sudandri.

Ia menegaskan setiap catatan dan saran dari tim evaluasi merupakan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Bagi kami, setiap catatan, saran dan rekomendasi merupakan instrumen penting untuk memotong sumbatan birokrasi sekaligus menjadi kompas dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin sehat, transparan dan akuntabel,” katanya.

Sudandri memastikan seluruh catatan perbaikan yang disepakati akan segera ditindaklanjuti agar Ranperda APBD 2025 dapat segera ditetapkan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Ia juga menyoroti tantangan geografis Meranti sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan yang memengaruhi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran.

Karena itu, sinergi, bimbingan, harmonisasi serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau sangat kami harapkan,” tambahnya.

Pastikan Sesuai Ketentuan,
Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Riau Hartono menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan dokumen pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota telah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat tersebut, dokumen APBD Meranti dibahas secara teknis. Sejumlah kepala OPD juga dimintai penjelasan terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban anggaran di masing-masing perangkat daerah.

Hartono memberikan pemahaman, koreksi, saran dan solusi agar pengelolaan APBD ke depan lebih tertib, sesuai ketentuan, serta meminimalkan catatan saat pemeriksaan.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Kepulauan Meranti berharap pengelolaan keuangan daerah semakin baik, transparan dan akuntabel, serta mendukung pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. (ZAMRI)