sidik24jam. MERANTI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam upaya penyebarluasan informasi publik dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan silaturahmi Kepala Stasiun TVRI Riau, Didik Kusjadmika, dan jajaran bersama Bupati Kepulauan Meranti, yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab, Tengku Arifin, di Kantor Bupati, Senin (9/2/2026).
Tengku Arifin menyampaikan apresiasi atas kunjungan TVRI Riau dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada media, khususnya terkait program dan pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga penyiaran publik sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.
“Pemerintah daerah siap memberikan informasi yang dibutuhkan serta berdiskusi dengan media agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembangunan di Kepulauan Meranti,” ujar Tengku Arifin.
Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Riau menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kerja sama dalam penyebarluasan informasi publik.
Ia menegaskan peran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang faktual dan aktual kepada masyarakat.
“TVRI siap membantu menyebarluaskan informasi pembangunan di Kepulauan Meranti sekaligus meluruskan informasi keliru atau hoaks yang beredar, sehingga masyarakat memperoleh berita yang benar,” katanya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan ditutup dengan diskusi mengenai peluang kerja sama publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui berbagai platform siaran TVRI.
Ikut juga dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Meranti, Muhlisin.****
sidik24jam. BATAM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan pembangunan Gudang Bulog, sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama beras dengan PT Perum Bulog. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Batam, Jumat (6/2/2026).
Penyerahan NPHD dan BAST lahan serta penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama jajaran pimpinan PT Perum Bulog. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah kepulauan.
Direktur Human Capital PT Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menuntaskan proses administrasi hibah lahan pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi syarat utama masuknya suatu daerah dalam program pembangunan gudang Bulog.
“Kami telah memproses pembangunan gudang di berbagai kabupaten/kota dan provinsi. Daerah yang mampu menyelesaikan administrasi dalam waktu 1–2 minggu akan kami masukkan ke kelompok pembangunan tahun 2026. Untuk Kepulauan Meranti, Karimun, dan Bengkalis yang sudah siap, akan kami masukkan dalam kelompok 2026,” ujar Sudarsono.
Ia menjelaskan, pembangunan gudang Bulog merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Program tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah.
Selain pembangunan gudang, Bulog juga tengah mengembangkan program hilirisasi pangan nasional, mulai dari pembangunan pabrik pakan berbasis jagung di Gorontalo dan Jawa Tengah hingga pengolahan pangan berbasis beras di Pulau Jawa. Langkah ini bertujuan memperkuat pengelolaan cadangan pangan pemerintah secara menyeluruh.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa pembangunan Gudang Bulog di daerahnya merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan.
“Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem logistik pangan yang kuat dan andal. Kehadiran Gudang Bulog akan menjamin ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan daerah,” tegas Asmar.
Ia berharap keberadaan gudang Bulog dapat memperpendek rantai distribusi beras sehingga penyaluran pangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam kondisi darurat, gejolak harga, maupun pelaksanaan program bantuan pangan pemerintah.
Lebih lanjut, Asmar menyebutkan bahwa penandatanganan MoU kerja sama beras antara Pemkab Kepulauan Meranti dan PT Perum Bulog menjadi landasan kerja sama jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi beras.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terjamin, inflasi daerah dapat dikendalikan, serta penyaluran bantuan pangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati Asmar juga menyampaikan apresiasi kepada PT Perum Bulog serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi hibah lahan dan penyusunan kerja sama hingga terealisasi.
“Kami berharap pembangunan Gudang Bulog ini dapat segera direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” pungkasnya.***
LANGKAT ( SUMUT ) – Mulai santer terdengar dan kini menjadi bahan gunjingan,atas tingkah laku seorang oknum Menejer Tanaman di PT.SGN Kwala Madu berinisial BT dengan seorang perempuan yang juga bertugas sebagai PKWT (Pekerja kontrak ) disebut-sebut berinisial RN.
Menurut sejumlah sumber yang dihimpun Wartawan di lapangan,sampai Jumat (06/02/2026), mencuatnya hubungan oknum Menejer dan PKWT ini, sudah santer terdengar di lingkungan kebun milik BUMN ini, namun belum ada bukti kedua insan ini bermain cinta,padahal kata sumber oknum Menejer ini sudah punya istri sah di pulau Jawa.
Ditambahkan sumber, dengan kehadiran oknum Manager Tanaman BT di PG. Kwala Madu, yakni PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) dituding selalu membuat gaduh diantara Karyawan atas kebijakan dan keputusannya yang selalu merugikan Karyawan,ungkap sumber kecewa.
Disinyalir Manager tersebut memiliki hubungan sepesial dengan oknum RN yang juga sebagai Karyawati kontrak dibagian yang sama. Bahkan BT memberi tanggung jawab besar, contohnya seorang Karyawan kontrak bisa memegang uang Perusahaan yang seharusnya dipegang oleh Krani 1, ungkap sumber lagi.
Selanjutnya menerima Karyawan kontrak yang tidak mengerti office, tidak mengerti komputer, langsung dikerjakan, bahkan oknum Manager tersebut mengambil keputusan langsung membuat kontrak tahunan terhadap PKWT yang dimaksud termasuk oknum RN. Seharusnya ada tahapan seperti kontrak dalam masa giling atau kontrak luar masa giling,tambah sumber.
Untuk menelusuri sejauh mana munculnya issu adanya Love Affair oknum Menejer Tanaman dan PKWT tersebut,pihak Pimpinan di PT SGN PG Kwala Madu belum ada yang berhasil dikonfirmasi termasuk dengan oknum BT maupun RN.( Tim ).
Sidik24jam. Selatpanjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati AKBP (Purn) H. Asmar dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Lenny Lasminar SH MH, melakukan penandatanganan Memorendum Of Understanding (MoU) tentang pelayanan sidang diluar gedung pengadilan (Sidang Keliling), dengan telah dilakukannya kesepakatan itu, warga Meranti tak perlu jauh bersidang untuk mencari keadilan, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis (5/2/2026).
Turut menyaksikan Sekretaris Daerah Meranti Sudandri SH, Asisten I Sekda Meranti T. Arifin, Para Kepala OPD, Kepala Bagian dilingkungan Pemkab. Meranti, Penitera PN Bengkalis Barita Janson SH MH dan rombongan.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar, mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada PN Bengkalis atas terlaksanannya MoU yang akan menghadirkan sidang keliling di Meranti. Menurutnya hal itu sejalan dengan komitmen Pemkab. Meranti yang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang hukum.
Lebih jauh dikatakan Bupati, apa yang dilakukan ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang kepastian hukum yang bukan hanya sekedar kegiatan formal lebih dari itu akan memberikan dampak positif kepada warga yang berperkara sehingga dalanlm pelaksanaanya lebih efisien dan efektif.
“Kita akan selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan publik disegala bidang,” tegas Bupati Asmar.
Seperti diketahui saat ini kondisi geografis masalah jarak, transportasi serta keterbatasan sarana menjadi kendala tersediri bagi masyarakat pencari keadilan yang berada dalam wilayah Yuridiksi PN Bengkalis. Namun dengan telah dilakukan MoU Pemkab. Meranti dan PN Bengkalis tentang pelayanan sidang diluar gedung pengadilan (Sidang Keliling) hal itu tidak menjadi kendala lagi.
“Kini masyarakat Meranti pencari keadilan tidak perlu lagi hadir ke Bengkalis tapi pihak Pengadilan Negeri yang aka datang ke Meranti jadi tidak perlu lagi mengeliarkan biaya mahal dan membuang waktu,”aku Ketua PN Bengkalos Lenny.
Lenny menegaskan pihaknya akan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga Meranti pencari keadilan.
“Ini juga menjadi komitmen kami dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti pencari keadilan dan ini merupakan program Mahkamah Agung yang diteruskan oleh PN Bengkalis,” jelas Lenny.
Pada kesempatan itu Ketua PN Bengkalis Lenny juga sempat menyinggung kasus pidana yang menjadi atensi pihaknya yakni pidana Narkotika untuk diberantas dan ia juga meminta kepada Pemkab. Meranti untuk lebih berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar peredaran dan penggunaan Narkotika dimana Meranti disebut-sebut menjadi salah satu pintu masuknya dapat diberantas.
“Kami mohon kepada Pemkab. Meranti untuk banyak mensosialisasikan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait nasalah Narkotika ini jangan sampai generasi muda kita terjajah oleh Narkotika hitungan gram saja dapat menghancurkan beberapa orang apalagi kiloan,” ucapnya mengakhiri. ***
Karimun – Penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa seorang warga di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, kembali menuai sorotan publik. Penetapan perkara tersebut sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dinilai tidak sejalan dengan ketentuan hukum pidana terbaru, mengingat peristiwa tersebut melibatkan lebih dari satu pelaku dan menyebabkan korban mengalami luka fisik.
Korban, Moch. Djibril (48), mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh tiga orang saat melakukan pengukuran patok tanah di wilayah Parit Benut RT 002/RW 004, Kecamatan Meral, pada Minggu (11/1/2026) lalu. Perselisihan di lokasi berujung pada aksi kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka memar.
“Saya dikeroyok dan dipukuli hingga luka. Saya langsung berobat, membuat visum, lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Meral,” ujar Djibril saat ditemui wartawan, Rabu (4/2/2026).
Namun, Djibril menyatakan kekecewaannya lantaran laporan yang ia buat justru dikategorikan sebagai Tipiring. Padahal, menurutnya, peristiwa tersebut melibatkan tiga orang pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan.
“Saya laporkan tiga pelaku berinisial Ab, Ar, dan Je. Ada yang memukul kepala saya. Tapi sampai sekarang belum ada penahanan, malah disebut kasusnya tipiring. Ini pengeroyokan, bukan perkelahian biasa,” katanya.
Sorotan Hukum: Unsur Pengeroyokan dalam KUHP Baru
Berdasarkan ketentuan hukum pidana, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan terhadap orang lain memenuhi unsur pengeroyokan. Dalam KUHP lama, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 170 KUHP.
Sementara itu, dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP), ketentuan serupa diatur dalam Pasal 466, yang menegaskan bahwa:
Setiap orang yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana, terlebih apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka.
Ketentuan tersebut memperjelas bahwa keterlibatan lebih dari satu pelaku dan adanya akibat luka fisik pada korban merupakan unsur penting yang membedakan pengeroyokan dari tindak pidana ringan. Dengan demikian, pengategorian perkara kekerasan beramai-ramai sebagai Tipiring dinilai tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum dalam KUHP baru yang menitikberatkan pada perlindungan korban.
Respons Kepolisian
Kapolsek Meral AKP Adi Candra saat dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa laporan tersebut masih dalam proses penanganan. Ia menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kejaksaan.
“Masih proses, kita juga sudah koordinasi dengan jaksa, sudah tahap satu,” kata AKP Adi Candra singkat.
Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap memproses setiap laporan masyarakat sesuai prosedur. Terkait penetapan tersangka, Kapolsek menyatakan akan diumumkan secara resmi melalui Humas Polres Karimun.
“Siapa yang menjadi tersangka pemukulan dalam kasus ini, nanti akan diumumkan melalui satu pintu, yakni Humas Polres Karimun,” pungkasnya.
Harapan Masyarakat
Hingga kini, belum ada penjelasan rinci dari kepolisian mengenai dasar hukum pengkategorian kasus tersebut sebagai Tipiring. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait konsistensi penerapan hukum, khususnya setelah diberlakukannya KUHP baru.
Sejumlah warga berharap aparat penegak hukum dapat menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.
“Kalau korban sampai visum dan mengalami luka, apakah masih pantas disebut ringan? Kami minta proses hukum yang jelas dan adil,” ujar salah seorang warga setempat.(Team Redaksi)
sidik24jam. MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa persoalan penugasan kepala sekolah tidak boleh menjadi penghambat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti di Aula Afifa Selatpanjang, Kamis (5/2/2026).
Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut penerapan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 tentang Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).
Asmar menilai rapat koordinasi ini bukan sekadar forum rutin, melainkan momentum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun kualitas pendidikan di Kepulauan Meranti.
“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia yang kita hasilkan hari ini akan menentukan daya saing daerah kita di masa depan,” tegas Asmar.
Ia menekankan bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral, bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak perubahan, dan teladan di lingkungan sekolah.
Dalam arahannya, Asmar secara khusus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menindaklanjuti ketentuan penugasan kepala sekolah sesuai regulasi terbaru, sekaligus mencari solusi bagi kepala sekolah yang telah habis masa penugasannya.
“Saya minta mekanisme pengangkatan calon kepala sekolah disampaikan secara jelas dan terbuka. Jangan sampai persoalan administrasi menghambat perkembangan dunia pendidikan di Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Selain soal penugasan, Bupati juga menyampaikan sejumlah penekanan penting, mulai dari peningkatan disiplin ASN dan tenaga pendidik, pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan, hingga pencegahan praktik pungutan liar, perundungan, dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Ia juga mendorong penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran.
“Kepala sekolah harus hadir, bekerja dengan integritas, dan memberi teladan. Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan pelanggaran aturan,” kata Asmar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi wadah penting untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di setiap satuan pendidikan.
“Secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kepulauan Meranti menunjukkan tren positif. Saat ini proses pembelajaran seluruh satuan PAUD, SD, dan SMP berjalan tertib dan kondusif, dengan dukungan masyarakat yang terus meningkat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, Anggota DPRD Cuncun, Sekretaris Daerah, dan para kepala OPD, kepala sekolah, serta undangan lainnya.***
sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/2/2026).
Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardiyanto Basuki.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KP2KP Selatpanjang, serta para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sinergi Pusat dan Daerah Hadirkan Layanan Terintegrasi
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kesamaan visi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.
“Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui integrasi layanan pusat dan daerah dalam satu lokasi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan perpajakan di MPP, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia, dukungan sistem dan teknologi informasi, pelaksanaan operasional layanan sesuai standar pelayanan publik, hingga sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi layanan.
Kanwil DJP Riau, lanjut Ardiyanto, siap memberikan layanan prima di MPP Kepulauan Meranti dengan menugaskan pegawai yang kompeten serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan Pajak Capai 54,89 Persen
Pada kesempatan itu, Ardiyanto juga memaparkan kondisi kepatuhan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hingga saat ini, tercatat 7.559 wajib pajak atau sekitar 54,89 persen dari total 13.771 wajib pajak aktif telah menyampaikan SPT Tahunan.
“Khusus untuk wajib pajak Aparatur Sipil Negara, tingkat kepatuhan telah mencapai 86,70 persen. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam pertukaran data dan pengawasan bersama,” jelasnya.
Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai aktif dalam pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), penghimpunan data ILAP, serta implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sejumlah layanan perizinan daerah.
Bupati: Dorong Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Modern
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Riau dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kerja sama tersebut.
Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan sinergi yang kuat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan MPP ini,” tegas Bupati.
Bupati Asmar juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur layanan, memperkuat digitalisasi, serta memastikan standar pelayanan publik semakin mudah dipahami oleh masyarakat.
“Keberadaan MPP harus mampu menghadirkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.
Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Melalui nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan berbasis digital dapat terus meningkat,
sidik24jam. KEPULAUAN MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri kegiatan Panen Raya sekaligus Penanaman Padi di lahan Optimasi Lahan (OPLAH) yang berlokasi di Desa Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Barat, Rabu (5/2/2026).
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan Program Strategis Nasional (PSN) Swasembada Pangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Kepala Satgas Swasembada Pangan Provinsi Riau, perwakilan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Riau, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala Perum Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, TNI–Polri, para kepala OPD, camat, kepala desa, Brigade Pangan, kelompok tani (Poktan/Gapoktan), serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Produksi Padi Meningkat Signifikan
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, Ifwandi, S.P, dalam laporannya menyampaikan bahwa hasil panen padi tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Peningkatan produksi padi tahun ini mencapai lebih dari 3.000 ton. Ini adalah capaian yang sangat menggembirakan dan menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini kebutuhan beras masyarakat Kepulauan Meranti mencapai sekitar 19 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar 6.000 ton per tahun. Namun dengan optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman (IP) menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun, pemerintah optimistis ketergantungan pasokan dari luar daerah dapat ditekan.
Optimalisasi Lahan dan Modernisasi Pertanian
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, serta peralihan dari sistem manual ke mekanisasi pertanian. Pemerintah daerah juga telah membentuk Brigade Pangan yang dilengkapi alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan tanam dan panen.
Namun demikian, sejumlah kebutuhan masih menjadi perhatian, terutama keterbatasan combine harvester dan gudang penyimpanan alsintan agar peralatan pertanian dapat terawat dengan baik dan tidak rusak akibat cuaca.
Bulog Siap Serap Gabah Petani
Untuk menjamin kepastian pasar, Bulog Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menyatakan kesiapan menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong semangat bertanam.
Bupati: Geografis Bukan Hambatan, Tapi Peluang
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan dengan lahan gambut dan pengaruh pasang surut laut bukanlah penghalang bagi pertanian pangan.
“Kita berada di bibir Selat Malaka dengan tantangan alam yang besar. Namun hari ini kita buktikan, melalui program Optimasi Lahan, wilayah marginal bisa menjadi hamparan hijau yang produktif. Petani Meranti adalah petarung tangguh,” tegasnya.
Menurut Asmar, kegiatan panen raya ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan kontribusi nyata Kepulauan Meranti terhadap kedaulatan pangan nasional.
“Sebagai wilayah terluar, kemandirian pangan Meranti adalah bagian dari kedaulatan negara. Setiap bulir padi yang kita panen hari ini adalah pesan kepada pusat: dari pesisir Riau, kami siap memberi makan negeri,” ujarnya.
Dorongan Teknologi dan Benih Tahan Salinitas
Bupati juga mengajak para petani dan kelompok tani untuk terus meningkatkan kapasitas dengan memanfaatkan teknologi pertanian serta menggunakan varietas benih yang tahan terhadap kadar salinitas.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, lanjutnya, akan terus berkomitmen bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dalam mencari solusi terbaik demi meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan swasembada pangan.
sidik24jam. Meranti,- Panen Raya Sekaligus Penanaman Padi di Lahan Oplah bersama Bupati AKBP (Purn) H.Asmar di Desa Mekar Baru Tahun 2026 Rabu (4/2/2026) Pagi Hari ini.
Selain itu, Penanaman Padi di Lahan Oplah bersama Bupati Meranti di Desa Mekar Baru Tahun 2026 di hadiri oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) bersama Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali perwakilan Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi diwakili oleh Kabag SDM Kompol Ali Zar S.So, Kasi Intel Kejari Meranti dan bersama jajaran Forkopimda Kepulauan Meranti
Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kabag SDM Polres Meranti Kompol Alizar menyampaikan Kegiatan ini Polres Kepulauan Meranti mendukung penuh, menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadikan sektor pertanian, khususnya padi, sebagai pilar ekonomi dan ketahanan pangan utama di tahun 2026.
“Fokus pada penanaman padi di lahan Optimalisasi Lahan (Oplah) merupakan salah satu solusi konkret dan strategis Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak luas tanam dan meningkatkan hasil panen secara signifikan,” kata Kompol Alizar.
Program ini bertujuan mengubah lahan kurang produktif atau rawa menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif.
Adapun Langka- langka yang di lakukan oleh Polres Kepulauan Meranti
Melakukan monitoring juga melakukan Pengamanan Tertutup dan Kegiatan berakhir sekira pukul 11.00 Wib selama pelaksanaan kegiatan situasi terdapat dalam keadaan aman dan terkendali.***
Ambon Sidik24jam,com- Memasuki usia ke 54 tahun, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyelenggarakan aksi sosial Donor Darah serentak yang diikuti Kantor SAR seluruh indonesia. Pada Senin 02 Februari 2026.
Bertempat di lantau II ruang rapat Kantor SAR Ambon, sekitar pukul 10.00 WIT aksi Donor Darah dilaksanakan. Seperti tahun sebelumnya, Kantor SAR Ambon kembali menggandeng PMI Kota Ambon guna mendukung aksi sosial ini.
Sebanyak 85 peserta Donor Darah yang teregistrasi, hanya 56 peserta yang lolos memenuhi syarat sebagai pendonor dari 70 kantong yang disiapkan.
Selain personil Kantor SAR Ambon, peserta Donor Darah yang turut hadir dalam kegiatan ini yakni, Kodam XV Pattimura, Polda Maluku, Kodaeral IX Ambon, Lanud Pattimura, Guspurla Koarmada III, Bakamla Zona Maritim Timur, PT. Angkasa Pura I, Airnav Indonesia (Cabang Ambon), Polairud Polda Maluku, Brimob Polda Maluku, Navigasi Kelas I Ambon, KSOP Kelas I Ambon, Statisun Meteorologi Pattimura Ambon, Dharma Wanita Kantor SAR Ambon, serta berbagai rekan-rekans Pers.
Kepala Kantor SAR Ambon Muhamad Arafah mengatakan “Ada beberapa serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor SAR seluruh indonesia menyambut HUT ke-54 Basarnas yang jatuh pada tanggal 28 Februari nanti. Giat Donor Darah ini salah satunya. selain itu, Kantor SAR Ambon juga telah melaksanakan berbagai perlombaan antar personel seperti lomba Badminton, Tenis Meja, Gawang Mini, serta Fitnes Drill. Semua itu dilaksanakan untuk memupuk kebersamaan, kekompakan, serta tetap mengasah kemampuan personil dalam memperingati HUT Basarnas.
Arafah menambahkan, “kami berharap lewat aksi sosial yang sudah berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat maluku yang membutuhkannya nanti.
Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pendonor yang sudah berpartisipasi dalam aksi sosial ini. Serta kepada PMI Kota Ambon yang kembali bekerja sama dengan kami guna mensukseskan kegiatan Donor Darah tahun ini.” Humassar301
