Inspektorat Kodaeral lX mengakhiri Audit Kinerja Internal di Satuan Kerja (Satker) Rumkital dr. F.X.Suhardjo dan Dinas Kesehatan (Diskes) Kodaeral IX yang ditutup dengan taklimat akhir di Ruang Rapat Rumkital dr. F.X.Suhardjo Kodaeral lX, Halong, Kota Ambon, Maluku, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan Audit Kinerja Internal ini menjadi bagian penting dalam rangka evaluasi serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kodaeral IX.
Acara penutupan dipimpin langsung oleh Inspektur Kodaeral IX (Ir Kodaeral IX), Kolonel Mar Eko Priyo selaku pimpinan acara didampingi Kadiskes, perwira staf Rumkit dan perwira staf Inspektorat Kodaeral lX lainnya
Dalam kesempatan tersebut, lnspektur Kodaeral lX menyampaikan bahwa audit internal merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan pelaksanaan program kerja berjalan sesuai dengan ketentuan serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di bidang kesehatan.
Laporan hasil pelaksanaan audit disampaikan oleh Kapten Laut (K) dr. Pramudya yang memaparkan berbagai temuan, evaluasi, serta rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja.
Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan masukan konstruktif guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja ke depan.
Kegiatan taklimat akhir ini, diharapkan seluruh jajaran dapat segera menindaklanjuti hasil audit secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola organisasi serta pelayanan kesehatan di lingkungan Kodaeral IX.
Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kolonel Laut (K) Joko Santoso, S.Si., M.T. beserta para Perwira Staf Diskes, serta Pelaksana Tugas Sementara (Pgs) Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Mayor Laut (K) dr. Ricky Masyudha, Sp. B beserta para Perwira Staf Rumkit. (@Dispen Kodaeral IX).
SAMARINDA – Awak media berhasil membongkar dugaan praktik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal yang beroperasi secara sistematis di wilayah perairan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Investigasi mendalam yang dilakukan tim redaksi menemukan fakta adanya kolaborasi operasional antara pangkalan milik PT Indo Bahari Sukses (IBS) dengan armada angkutan milik PT Cahayatama Andalan Transport
Temuan Lapangan: Bukti “Kucing-Kucingan”
Investigasi tim di lokasi pada Senin sore, 13 April 2026, pukul 16.48 WITA, mendapati aktivitas mencurigakan berupa pemindahan muatan solar dari kapal LCT ke unit mobil tangki. Berdasarkan bukti visual yang berhasil diabadikan, truk tangki berwarna biru-putih dengan nomor polisi KT 8519 MB milik PT Cahayatama Andalan Transport tampak sedang melakukan pengisian muatan di area yang diketahui sebagai pangkalan milik PT Indo Bahari Sukses (IBS).
Narasumber terpercaya yang berada di lokasi menegaskan bahwa praktik ini bukan merupakan kejadian insidental. “Itu pangkalan mereka (PT IBS), dan kapal LCT-nya juga milik mereka. Truk PT Cahayatama ini yang datang mengambil muatannya. Sudah jadi rahasia umum kegiatan di situ,” ungkap sumber tersebut kepada tim redaksi.
Dugaan Kendali Direktur
Seluruh rangkaian kegiatan niaga ilegal ini diduga berada di bawah kendali pimpinan PT Indo Bahari Sukses, Syamsul Bahri, SE. Keterlibatan aset perusahaan—baik berupa pangkalan maupun kapal LCT—dalam aktivitas yang diduga melanggar hukum ini memperkuat indikasi bahwa praktik tersebut merupakan kebijakan terorganisir, bukan tindakan oknum sepihak.
Penggunaan truk PT Cahayatama sebagai pengangkut dalam rantai distribusi ini semakin memperjelas pola “kucing-kucingan” yang dilakukan para pelaku di perairan Loa Bakung.
Tinjauan Hukum
Aktivitas niaga dan pengangkutan BBM tanpa dokumen perizinan resmi merupakan pelanggaran berat terhadap undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), setiap kegiatan usaha hilir—mencakup pengangkutan, penyimpanan, dan niaga—wajib memiliki Izin Usaha yang sah.
Pasal 53 dalam undang-undang tersebut secara tegas mengancam pelaku usaha hilir tanpa izin dengan sanksi pidana penjara dan denda yang sangat berat. Praktik yang ditemukan di pangkalan PT IBS ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak dan distribusi, tetapi juga membahayakan keselamatan lingkungan dan masyarakat luas.
Upaya Konfirmasi & Tuntutan Publik
Tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak manajemen PT Indo Bahari Sukses, termasuk kepada Direktur Syamsul Bahri, SE, terkait temuan aktivitas di lapangan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan memilih untuk bungkam dan tidak memberikan tanggapan apa pun.
Masyarakat kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak lagi tinggal diam. Dengan adanya bukti kepemilikan lokasi, kapal LCT, dan keterlibatan armada truk PT Cahayatama, tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk tidak segera melakukan penggerebekan, memeriksa dokumen legalitas, dan mengusut tuntas siapa saja oknum yang terlibat dalam rantai bisnis BBM ilegal ini. Praktik yang terkesan “kebal hukum” ini harus segera dihentikan demi tegaknya aturan energi di Kalimantan Timur.(Team Redaksi)
Ambon Sidik24jam,com-TNI AL-Kodaeral IX (20/4/2026).
Guna melanjutkan Operasi Tameng Papua-26 Tahap II, Pesawat Udara (Pesud) TNI AL CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) P-8301 dibawah binaan Puspenerbal lepas landas (take off) dari Bandara Pattimura Ambon, Maluku pada Senin (20/4/2026).
Keberangkatan Pesud TNl AL dari Bandara Pattimura Ambon kali ini, dilepas para pejabat dan Tim Merflug Kodaeral lX anatara lain Dansathantai Kodaeral IX, Kadiskomlek Kodaeral IX dan Kadissyahal Kodaeral IX.
Pesawat yang diawaki oleh Pilot Mayor Laut (P) Wisnu Akbar tersebut, melaksanakan penerbangan dengan rute Ambon (AMB) menuju Makassar (MKS) dan dilanjutkan ke Juanda (JDA) untuk melaksanakan RON (Remain Over Night) sebelum melanjutkan misi berikutnya.
Turut dalam penerbangan tersebut, Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Andri Kristianto, yang secara langsung memantau dan memastikan kesiapan pelaksanaan operasi udara maritim dalam rangka mendukung tugas pengamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional melalui operasi udara maritim yang terintegrasi.
Dengan kemampuan pesawat CN235-220 MPA yang dilengkapi peralatan pengawasan canggih, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas patroli serta deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia.
Pelaksanaan Operasi Siaga Purla/Tameng Papua-26 Tahap II ini menjadi salah satu wujud kesiapsiagaan unsur TNI AL dalam menjaga stabilitas keamanan maritim serta mendukung kepentingan nasional di wilayah perbatasan dan perairan strategis Indonesia. (@Dispen Kodaeral IX).
AMBON SIDIK24JAM,COM — Seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun berinisial SKP, mengalami luka berat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan truk militer di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Batu Merah, Kota Ambon, Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 18.30 WIT.
Korban yang merupakan siswi kelas IX SMP Negeri 6 Ambon itu hingga kini masih menjalani perawatan intensif sejak hari kejadian.
Berdasarkan keterangan keluarga, kecelakaan terjadi saat iring-iringan truk militer yang mengangkut calon siswa (CASIS) TNI melintas di lokasi yang dikenal padat lalu lintas.
Dalam kondisi jalan yang ramai dan terdapat titik putar balik (U-turn), salah satu truk yang dikemudikan Sulaiman Laitupa bersenggolan dengan sepeda motor ojek daring Maxim yang ditumpangi korban dan dikendarai Jhon Soumury.
Akibat senggolan tersebut, sepeda motor kehilangan keseimbangan hingga korban terjatuh ke badan jalan dan terlindas truk TNI tersebut.
“Dari rekaman CCTV yang kami peroleh menunjukkan bahwa kendaraan truk itu yang menyenggol sepeda motor yang ditumpangi anak kami. Dan itu bukan dari arah belakang, melainkan depan truk. Dan setelah menyenggol dan melindas anak kami, truk tersebut tidak berhenti. Sopir truk justru tetap melanjutkan perjalanan bersama rombongan,”ujar Ibu korban, Mariska Muskita (41), di Ambon, Rabu (15/4).
Pasca peristiwa itu, Mariska mengaku bahwa
Korban pertama kali dilarikan warga ke RS Bhayangkara, kemudian dirujuk ke RS Siloam Ambon pada hari yang sama dalam kondisi kritis.
Di tengah perawatan intensif di rumah sakit, korban sempat menyampaikan kondisi yang dialaminya kepada sang ibu.
“Ma, oto Truck tentara yang muat CASIS giling Kia” tutur korban lirih.
Pada 7 Maret 2026, korban menjalani operasi darurat oleh tiga dokter spesialis dengan kondisi hemoglobin (HB) sekitar 4.
“Dengan diagnosa, pendarahan hebat pada organ hati, cedera serius pada panggul dan pangkal paha, dan pembengkakan pada otak”tutur Mariska.
Pada 8 Maret 2026, korban dirujuk ke RSUP Leimena karena keterbatasan tenaga medis spesialis di RS sebelumnya.
Sejak dirawat, korban telah menjalani tindakan medis intensif, termasuk lebih dari 40 kantong transfusi darah dan CT Scan kepala korban karena sempat mengalami kejang akibat pembengkakan pada otak
“Anak saya dilindas, tapi Puji Tuhan anak saya selamat. Itu Mujizat Tuhan,” ujar Mariska.
Korban juga menjalani operasi lanjutan pada organ hati pada 12 Maret 2026 serta operasi ortopedi berupa pemasangan pen pada panggul dan pangkal paha pada 30 Maret 2026. Dan hingga kini, korban masih dirawat di RSUP Leimena Ambon.
Ia mengaku kecewa dengan pihak Kodam XV Pattimura yang sebelumnya menyatakan akan menanggung biaya pengobatan korban hingga sembuh total, namun tidak direalisasi sepenuhnya.
“Memang sejumlah bantuan telah mereka berikan, seperti santunan dari unsur pimpinan TNI dan panitia CASIS, itu sekitar Rp.25 juta.
Dukungan logistik serta donor darah dari satuan TNI. Serta bantuan dari pihak lain. Namun pernyataan pihak TNI bahwa akan bertanggungjawab sampai pulih dan sembuh itu di mana? Anak saya bukan binatang, lalu datang beri santunan setelah itu tidak ada lagi, Kami sudah sebulan lebih di rumah sakit? Hanya Danrem saja yang datang menjenguk, Pangdam tidak,”ujar Mariska kecewa.
Meski demikian, Mariska dan keluarganya berterima kasih atas bantuan awal yang telah diberikan. Namun, menurutnya, kondisi anaknya masih membutuhkan perhatian serius dalam jangka panjang.
“Kami berharap ada tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya pengobatan saat ini, tetapi juga jaminan masa depan anak kami,” ujarnya.
Keluarga berharap adanya pengobatan lanjutan hingga pulih total, rehabilitasi medis jangka panjang, pendampingan psikologis, jaminan pendidikan, dukungan masa depan korban.
Selain itu, keluarga juga meminta perhatian dari pihak penyedia layanan transportasi Maxim untuk meningkatkan perlindungan keselamatan penumpang serta memberikan dukungan tambahan bagi korban.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menyangkut masa depan seorang anak yang kini tengah berjuang untuk pulih.
Keluarga berharap seluruh pihak dapat menunjukkan tanggung jawab bersama secara berkelanjutan agar masa depan korban tetap terjamin.
Mariska mengungkapkan, bahwa di tengah kondisi yang masih lemah, anaknya tetap mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 6–7 April 2026 dari ruang perawatan.
“Dia mengerjakan ujian matematika dan bahasa Indonesia sambil menahan rasa sakit, bahkan sempat menangis, namun tetap berusaha menyelesaikan ujian,”tutur Mariska.
Pihak Kodam XV/Pattimura “Bela Diri”
Terkait insiden tersebut, pihak Kodam XV/Pattimura “bela diri”.
Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf. Heri Krisdianto mengatakan insiden tersebut bukan tabrak lari.
“Narasi tabrak lari yang beredar di media sosial adalah tidak benar,”katanya dalam keterangan tertulisnya belum lama ini yang dishare dalam grup mitra pers dan penerangan Kodam XV/Pattimura.
Kronologi Versi Kodam
Heri menjelaskan, peristiwa bermula sekitar pukul 18.30 WIT saat konvoi truk TNI AD yang mengangkut calon siswa (casis) bergerak dari RS dr. J.A. Latumenten menuju Rindam XV/Pattimura dengan pengawalan Polisi Militer.
Setibanya di depan kantor Jasa Raharja, sebuah sepeda motor ojol yang dikendarai pria berinisial JS (49) diduga mencoba masuk ke jalur konvoi.
Motor tersebut kemudian bersenggolan dengan bagian belakang truk terakhir dalam rombongan, sehingga pengendara dan penumpangnya terjatuh.
“Pengemudi truk awalnya tidak menyadari kejadian tersebut. Namun setelah diberitahu pengendara lain, pengawal sempat menghentikan konvoi di Jembatan Merah Putih untuk menunggu konfirmasi,” kata Heri.
Namun karena pengendara ojol tidak kunjung datang, rombongan kendaraan akhirnya melanjutkan perjalanan.
Akibat kecelakaan tersebut, penumpang motor berinisial SKP, seorang pelajar SMP, mengalami patah tulang pada pangkal paha kiri.
“Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,”kata Heri.
Tanggung Jawab dan Penanganan
Pihak Kodam XV/Pattimura menyatakan telah mengambil langkah sebagai bentuk tanggung jawab, termasuk menjenguk korban dan memastikan biaya pengobatan ditanggung hingga sembuh.
“Kami sangat prihatin dan mendoakan agar korban segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala,” ujar Heri.
Proses Penyelidikan
Saat ini, pihak Kodam masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk maupun pengemudi ojol untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk memberikan prioritas kepada kendaraan yang sedang dalam pengawalan petugas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Percayakan proses penanganan kepada pihak berwenang agar situasi tetap kondusif,” kata Heri.
Humbang Hasundutan – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, menjadi sorotan terkait dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Total anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan di RSUD tersebut mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah, dengan beberapa pos belanja yang menjadi perhatian.
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa pos anggaran utama yang dialokasikan pada tahun 2025:
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman
Dana yang dialokasikan sebesar Rp1.958.504.892 dengan kode rekening 1.02.02.2.01.0023.5.1.02.01.01.0038.1.1.1.20.10.40.001.00002. Jenis pengadaan termasuk dalam kategori barang.
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Untuk jasa cleaning servis dialokasikan dana sebesar Rp1.200.000.000 dengan kode rekening 1.02.03.2.02.0002.5.1.02.02.01.0030.8.1.0.20.20.10.030.00021. Jenis pengadaan termasuk dalam kategori jasa lainnya.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD)
Dana yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp1.500.000.000 dengan kode rekening 1.02.02.2.02.0026.5.2.02.99.99.9999.5.2.0.29.99.99.999.99999. Jenis pengadaan termasuk dalam kategori barang.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya serta pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dialokasikan dana sebesar Rp100.000.000 dengan kode rekening 1.02.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0117.8.1.0.20.30.20.123.00038. Jenis pengadaan termasuk dalam kategori jasa.
Jasa Konsultan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Dana sebesar Rp30.000.000 dialokasikan untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan untuk Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Unit Kesehatan Perempuan (UKP) rujukan tingkat daerah, serta pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan. Kode rekening yang digunakan adalah 1.02.02.2.02.1020.2.2.02.00.17.5102.0.2.0.90.01.2 dengan jenis pengadaan jasa konsultansi.
Total keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan di RSUD Dolok Sanggul tahun 2025 mencapai lebih dari Rp4 miliar. Dugaan korupsi dalam penggunaan dana ini menjadi perhatian serius, mengingat besarnya nilai anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Direktur RSUD Dolok Sanggul, Dr. Tiar Lusiana Sihombing. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon tidak mendapatkan balasan. Pihak pemerintah daerah juga belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut.
Namun, masyarakat mengharapkan adanya penyelidikan mendalam dari aparat penegak hukum untuk memastikan dana APBD digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan daerah.(Tesm Redaksi)
sidik24jam. Meranti – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati, Selasa (14/04/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, yang mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, menegaskan bahwa forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja, khususnya di sektor konstruksi yang memiliki risiko tinggi.
“Pekerja konstruksi berada di lingkungan kerja yang rentan terhadap kecelakaan. Karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua hingga jaminan pensiun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja konstruksi di Kepulauan Meranti masih sangat rendah, yakni baru sekitar 4 persen.
“Meski jumlah pekerja tidak terlalu besar, risikonya sangat tinggi karena mereka bekerja di sektor fisik. Ini yang menjadi perhatian serius kita bersama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja, terutama bagi buruh harian lepas. Menurutnya, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu, dan sarung tangan sering diabaikan.
“Kasus-kasus kecil seperti tertusuk paku sering dianggap sepele. Padahal jika tidak ditangani, bisa berujung fatal seperti infeksi tetanus hingga amputasi. Ini yang harus kita edukasi bersama,” tambahnya.
Fadly menekankan pentingnya pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja sekecil apapun, agar dapat ditindaklanjuti melalui perlindungan jaminan sosial yang tersedia.
Dalam forum tersebut, juga dibahas data potensi kepesertaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk proyek-proyek yang telah selesai namun belum dilaporkan.
Sekda Sudandri menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat merumuskan strategi konkret dan implementatif agar perlindungan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja di Kepulauan Meranti,” ungkapnya.
FGD ini turut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Muhar Syarif, yang memaparkan berbagai strategi peningkatan kepesertaan serta optimalisasi perlindungan bagi pekerja sektor jasa konstruksi.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap hasil diskusi ini mampu menghasilkan rekomendasi nyata demi meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan di daerah tersebut….
sidik24jam. Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Awal Bros dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut berlangsung di ruang rapat Kampus Universitas Awal Bros, Pekanbaru, Senin (13/04/2026).
Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di daerah. Ia berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, terutama dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga kesehatan.
“Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan SDM unggul. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Awal Bros atas sinergi yang terjalin. Semoga membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.
Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi kekurangan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan dinilai sangat penting untuk mengatasi persoalan tersebut.
Bupati Asmar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak kampus, termasuk dosen dan tenaga medis, yang telah membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia berharap implementasi kesepakatan ini dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata.
Sementara itu, Rektor Universitas Awal Bros, Dr. Yulianti Ulandari, SKM, M.A.R., menjelaskan bahwa kampus yang dipimpinnya saat ini memiliki 13 program studi bidang kesehatan yang terbagi dalam tiga fakultas. Universitas Awal Bros sendiri merupakan pengembangan dari Stikes Awal Bros yang bertransformasi pada tahun 2022.
“Tahun ini kami mengusung tema Growing Together, Better Setting to Impact. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kami agar kampus tidak menjadi menara gading, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat dan memberikan dampak nyata,” jelas Yulianti.
Ia menambahkan, melalui kerja sama ini pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang difokuskan pada kebutuhan daerah Kepulauan Meranti.
Beberapa program kolaborasi yang direncanakan antara lain program magang mahasiswa di fasilitas kesehatan desa, penelitian dosen, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga peluang studi lanjut bagi tenaga medis asal Kepulauan Meranti.
Selain itu, inovasi layanan kesehatan juga menjadi fokus utama, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil dan kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami yakin, teknologi tidak akan berarti tanpa kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kerja sama ini adalah bentuk komitmen kami untuk tumbuh bersama dan memberikan dampak lebih besar,” tambahnya.
Kerja sama antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Universitas Awal Bros ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah…
Rantau Pulung — Aktivitas dugaan praktik ilegal penebangan dan distribusi kayu jenis ulin mencuat di Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan tersebut diduga berlangsung bebas dan belum tersentuh hukum sampai.saat ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, seorang pemilik kayu berinisial T disebut-sebut menjalankan usaha pengiriman kayu ulin ke luar daerah, tepatnya menuju Balikpapan. Aktivitas pengiriman tersebut diduga berlangsung secara rutin selama ini.
Salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kayu tersebut milik T dan kerap dikirim secara berkala.
“Kayu itu milik Pak Tatang, biasanya dikirim ke Balikpapan. Dalam satu minggu bisa dua kali pengiriman,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media pada Minggu (11/4/2026).
Awak media kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada pemilik kayu, Tatang. Dalam keterangannya, ia membenarkan bahwa kayu tersebut adalah miliknya dan akan dikirim ke Balikpapan.
“Iya, itu kayu saya. Memang akan dikirim ke Balikpapan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tatang juga menyampaikan pernyataan yang menimbulkan pertanyaan publik terkait dugaan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Saya sering bantu ke polsek dan polres juga, jadi saya lancar untuk bekerja kayu ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tentu memicu kekhawatiran masyarakat terkait dugaan adanya praktik ilegal yang terorganisir serta kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kapolsek Rantau Pulung melalui sambungan telepon, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, dapat segera menindaklanjuti informasi ini dan melakukan penyelidikan secara transparan guna memastikan kepatuhan terhadap hukum serta menjaga kelestarian lingkungan.(Team Redaksi)
PEKANBARU – Solidaritas Wartawan dan Mahasiswa bersama elemen masyarakat yang terdiri dari LSM, Ormas LMB Nusantara, dan mahasiswa, menyatakan akan mencabut dokumen yang sebelumnya diajukan sebagai syarat dalam proses Restorative Justice (RJ) terkait kasus KS/EL yang melibatkan Kalapas Kelas II A Pekanbaru.
Koordinator Lapangan (Korlap) Utama Solidaritas Wartawan dan Mahasiswa, Rian, menegaskan bahwa pencabutan tersebut akan segera dilakukan.
“Kami yang tergabung dalam Solidaritas Wartawan dan Mahasiswa akan mencabut dokumen yang sebelumnya dilampirkan sebagai syarat dalam pelaksanaan RJ yang diminta oleh Kalapas Kelas II A Pekanbaru pada Selasa (7/4/2026),” tegas Rian.
Pencabutan dokumen dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/04/2026) di Mapolsek Bukit Raya. Adapun dua dokumen yang akan dicabut, yaitu:
1. Dokumen pembatalan aksi Solidaritas Wartawan dan Mahasiswa di Polresta Pekanbaru.
2. Surat pernyataan sikap dari 30 media online lebih kepada Lapas Kelas II A Pekanbaru, yang diwakili dan ditandatangani oleh Ketua Andryan Syah Putra (Rian), Ketua Kenzai, dan Ismail Sarlata.
Ismail Sarlata menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan apakah dokumen tersebut benar-benar menjadi syarat utama dalam proses RJ, atau justru berpotensi disalahgunakan, serta memastikan tidak ada tekanan terhadap sekitar 30 media dalam pemberitaan Lapas Kelas II A Pekanbaru ke depan,” ujar Ismail.
Sementara itu, Kenzai menambahkan bahwa pencabutan ini merupakan bentuk kekecewaan atas tindakan yang dilakukan oleh Muhajirin yang dinilai mencederai integritas dan perjuangan insan pers, LSM, Ormas, LMB Nusantara dan Mahasiswa dalam memperjuangkan kebebasan KS/EL
“Rekan-rekan media,LSM,Ormas, LMB Nusantara dan Mahasiswa telah mempertaruhkan integritasnya demi memperjuangkan kebebasan KS. Namun, kami kecewa atas tindakan yang terjadi, sehingga pencabutan ini menjadi sikap tegas kami,” ungkap Kenzai.
Pihaknya juga berharap agar pencabutan dokumen tersebut tidak menghambat kebebasan KS, serta meminta agar isi surat perdamaian dapat direvisi tanpa melibatkan siapapun sebagaimana tercantum dalam poin pernyataan perdamaian yang turut ditanda tangani Ismail Sarlata sebagai perwakilan dari rekan-rekan pers,LSM,Ormas, LMB Nusantara dan Mahasiswa.
“Kami berharap proses RJ tetap berjalan tanpa menjadikan dokumen tersebut sebagai syarat mutlak, serta tidak menghambat kebebasan KS,” tambahnya.
Solidaritas Wartawan dan Mahasiswa juga mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan bersama dan menjunjung tinggi hasil akhir RJ, tanpa menyalahgunakan dokumen yang telah dibuat.
Selain itu, KS diingatkan untuk tetap menjaga sikap selama masa penangguhan penahanan.
“Berdasarkan informasi dari penasihat hukum, KS saat ini masih dalam status penangguhan penahanan selama tiga bulan ke depan dan wajib lapor di Mapolsek,” tutup Kenzai….Bersambung (Team)
sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan menjaga keamanan serta ketertiban (kamtibmas). Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kepulauan Meranti di Pondok Pesantren Al-Husna, Desa Mantiasa, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu (11/4/2026) malam.
Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Febriady, mengatakan momentum Halal Bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.
“Momentum ini sangat baik untuk saling memaafkan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif GP Ansor dalam menjaga nilai keagamaan dan kebangsaan, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan deklarasi Sabuk Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Febriady menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, ulama, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Kebersamaan ini menjadi kunci untuk membangun Kepulauan Meranti yang lebih maju, religius, dan sejahtera,” jelasnya.
Ia juga mengajak kader GP Ansor untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat nilai toleransi, serta menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kepulauan Meranti, Muttaqin, menegaskan Ansor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga akidah dan amaliah ahlussunnah wal jama’ah.
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar kader serta masyarakat.
Acara dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Kyai Sirojul Munir dari Pekanbaru, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, dan para kepala desa se-Kecamatan Tebingtinggi Barat.***
