Lintas Daerah

Simalungun sidik24jam.com

Mairis !Kantor Pangulu Urung Purba Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun tampak bagaikan bangunan tak bertuan. Saat tim awak media datang berkunjung sekitar pukul 10.00 WIB, kantor yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat itu justru tertutup rapat dan terkunci dari luar, tanpa terlihat satu pun aparatur desa yang hadir, Selasa (13/01/2026).

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi pada jam kerja resmi. Padahal, masyarakat menggantungkan berbagai urusan administratif dan pelayanan publik di kantor desa. “Bagaimana warga bisa mengurus keperluan surat-menyurat atau menyampaikan keluhan kalau kantornya kosong seperti ini?” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi kantor desa yang terkunci rapat layaknya rumah pribadi kosong membuat publik bertanya-tanya mengenai kinerja pemerintahan desa. Terlebih, perangkat desa menerima gaji dan operasional kantor yang dibiayai dari Anggaran Negara. Dana desa yang setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah seakan tidak memberi manfaat nyata bila pelayanan dasar masyarakat justru terabaikan.

Sejumlah warga pun mengaku kecewa. Mereka menilai seharusnya Perangkat Desa menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik. “Kami tidak tahu kemana perginya Kepala Desa dan perangkat desa, bahkan Kantor Pangulu ini setiap hari tutup seakan akan mereka ini kebal Hukum dan diduga dilindungi Pimpinannya, Sangat disayangkan kantor Pemerintahan yang mestinya untuk rakyat justru kosong,” ujar salah seorang warga.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa ( Pangulu ) Urung Purba maupun perangkatnya belum dapat dikonfirmasi.

Kami dari media buser24jam.com beserta masyarakat Urung Purba meminta Dinas PMD dan Bupati Simalungun memberikan Sanksi sesuai Undang Undang yang Berlaku kepada Kepala Desa (Pangulu) Urung Purba beserta Jajarannya.

(Team)

Deli Serdang Sidik24jam.com

Dugaan penahanan surat tanah warga kembali mencuat di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Kepala Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Sugeng Suheri, yang diduga menahan surat tanah dan rumah milik warga tanpa dasar hukum yang jelas.

Surat tanah tersebut tercatat atas nama almarhum Hasbullah dan Sisniar, yang dibeli pada tahun 1992, saat keduanya masih terikat pernikahan sah. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak, Ikhda dan Ikhwanul.

Almarhum Hasbullah diketahui menikah kembali pada tahun 2005 dan memiliki anak dari pernikahan kedua. Namun, pihak keluarga menegaskan bahwa tanah dan rumah yang disengketakan merupakan harta bersama yang diperoleh jauh sebelum pernikahan kedua berlangsung.
Setelah Hasbullah meninggal dunia pada 3 Februari 2025, keluarga berupaya mencari keberadaan surat tanah. Istri kedua almarhum sempat menyangkal mengetahui keberadaan surat tersebut. Namun dalam proses mediasi di tingkat desa, ia akhirnya mengakui bahwa surat tanah berada dalam penguasaannya dan meminta adanya pembagian hak untuk anak dari pernikahan kedua.

Untuk menghindari konflik berkepanjangan, surat tanah itu kemudian dititipkan kepada Kepala Desa Sei Mencirim agar dicarikan solusi secara kekeluargaan dan hukum. Namun hingga kini, surat tersebut belum dikembalikan.
Pihak keluarga menyebut, Kepala Desa bersikukuh menahan surat tanah dan mensyaratkan pembagian hak kepada anak dari pernikahan kedua, sikap yang dinilai bertentangan dengan hukum.

“Tanah dan rumah itu dibeli tahun 1992, saat ayah kami masih menikah sah dengan ibu kami. Secara hukum itu harta bersama, bukan warisan untuk istri dan anak dari pernikahan kedua,” tegas Ikhda, anak pertama almarhum.

Upaya Konfirmasi

Untuk mendapatkan klarifikasi, pada Selasa, 6 Januari 2026, wartawan Suaraakademis.com mendatangi Kantor Desa Sei Mencirim. Namun staf desa menyebut Kepala Desa sedang berada di luar kantor dengan alasan ada kegiatan di Lubuk Pakam.
Wartawan kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada Sekcam Sunggal, Muhammad Nurdin S.Pd.I, M.AP. Sekcam Sunggal menegaskan bahwa tidak ada kegiatan resmi kepala desa di Lubuk Pakam pada hari itu.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan sah merupakan harta bersama, di mana 50 persen menjadi hak mutlak istri sah, sementara sisanya baru dibagi kepada ahli waris dari perkawinan tersebut.

Keluarga menilai tindakan Kepala Desa Sei Mencirim berpotensi melanggar hukum dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 421 KUHP.

“Kami hanya meminta hak kami dikembalikan sesuai hukum. Tidak ada kewenangan kepala desa menahan surat tanah warga,” tutup Ikhda.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sei Mencirim belum berhasil dikonfirmasi.

Suaraakademis.com akan terus berupaya meminta klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Abdi A

Sumut-Sidik24jam.com

Pungutan SPP bagi setiap Siswa Sekolah SMA/SMK Negeri Tahun 2025 di mungkinkan akan tetap di pungut ujar Kepala Cabang Dinas ( Kacabdis )Pendidikan SMA/SMK Sederajat di tiga wilayah kabupaten/Kota yang di antaranya Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Salman kepada wartawan saat di konfirmasi melalui nomor Whatsappnya +62 813-6205-XXXX. Senin, 03/11/2025

Salman menuturkan masih tetap memungut SPP siswa SMA/SMK Negeri sederajat, padahal Dana BOS yang di terima Sekolah setiap Siswa Cukup menggiurkan setiap Tahunnya, Namun SPP tetap saja di Pungut dari Siswa yang berpariasi.

Bahkan Beberapa Sekolah Menuturkan Pungutan SPP tersebut untuk Pembayaran Gaji Guru Honorer atau Guru GTT, padahal Guru GTT tersebut sudah di gaji melalui APBN jika namanya terdaftar sebagai tenaga Honorer.

Jika Kacabdis dan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri sederajat se-Sumatera Utara masih tetap melakukan Pungutan SPP maka hal itu di nilai telah melanggar Hukum, Pungutan SPP yang yang di gada-gada untuk membayar Gaji Guru Honorer di duga sarat dengan Korupsi.

Pasalnya, Gaji Guru Honorer yang di maksud selama ini juga telah di anggarkan melalui Dana BOS, artinya Gaji Guru Honorer ada dua sumber atau menerima Gaji double sesuai bukti-bukti yang ada.

Salman Kepala Cabang Dinas SMA/SMK di Kabanjahe Kabupaten Karo saat di konfirmasi melalui whatsappnya tidak panjang lebar saat memberikan tanggapannya soal Pungutan SPP tersebut, Diduga kuat Pungutan SPP selama ini sebagai Ajang Korupsi Kepala-Kepala Sekolah Dan Kacabdis.

Di kutip dari halaman beberapa Media Online yang terbit Jum’at 13 Juni 2025 lalu saat Bobby di tanyai soal Perencaan Sekolah Gratis, Bobby menegaskan tidak akan ada pungutan biaya Pendidikan lagi untuk SMA/SMK Negeri.

“Dan Sekolah Gratis ini akan kita mulai di tahun ini, di ajaran baru, tidak bisa kita mulai sekarang, karena mulai sekarang nanggung ada yang sudah bayar ( uang sekolah ) di awal ajaran baru kemaren, nanti kita minta semua ajaran baru ( gratis ) di bulan juli, tidak ada pungutan lagi.”

Mengutip dari Pernyataan Bobby dari berbagai media, di nilai Kacabdis Kabanjahe Salman menentang kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Di minta Gubernur Sumatera Bobby Afif Nasution agar mencopot Kacabdis SMA/SMK Sederajat Kabanjahe.

AA

Langkat-Sidik24jam.com

Tampak Warga Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sedang menolong korban kecelakaan Tunggal yang terjadi pada hari Minggu malam 26bOktober 2025 berkisar Pukul.19.30 Wib, Dalam Postingan Akun media sosial FB Henry Johan Ginting tampak salah satu korban meninggal di tempat. Senin, 27/10/2025

Henry Warga Desa Telagah dalam Akun FBnya menuturkan kronologi kejadian berharap Pemerintah Kabupaten Langkat secepatnya untuk membangun Puskesmas di Desa Telagah agar Penanganan Korban Kecelakaan secepatnya mendapatkan Pertolongan Pertama.

Hingga Saat ini informasi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Desa Telagah menjadi kontroversi dan simpang siur, mirisnya lokasi Perencanaan Pembangunan Puskesmas tersebut memiliki Dua Lokasi dan Dua Surat Hibah yang sempat di tanda tangani Kepala Desa Telagah KG membuat Kadis Kesehatan JT Menjadi Bingung karena tidak tahu mana yang akan di bangun Puskesmas.

Di tengah Permasalahan tersebut, kini Jalan Lintas Telagah kembalin menelan Korban dengan mengendarai sepeda motor Berjenis CBR, Salah satu korban terpaksa di larikan ke Puskemas Namo Ukur, namun terancam tidak sempat mendapatkan Pertolongan Pertama karena menempuh perjalanan jauh.

Kedua korban berinisial NZB berusia 21 Tahun jenis kelamin Laki-laki Warga Kecamatan Binjai Selatan dan KW berusia 20 Tahun berjenis kelamin Perempuan Warga Pulau Bengkalis Provinsi Riau.

Kapolsek Sei Bingai AKP. Endramawan Sitepu kepada wartawan membenarkan adanya kejadian tersebut, dan kedua korban meninggal dunia. ujar Kapolsek

Meja Sembiring Anggota DPRD Langkat Dari Partai Nasdem angkat bicara soal buruknya Pelayanan di langkat, Pasalnya hingga saat ini Perencanaan Pembangunan Puskesmas di Desa Telagah tak kunjung dikerjakan, Padahal Menurut Meja Sembiring Anggaran sudah di kucurkan.

Meja Sembiring sempat soroti kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang di nilai lamban, Meja Sembiring menilai Kepala Dinas Kesehatan JT mengulur-ngulur waktu padahal jalan lintas membutuhkan Penanganan Pertolongan pertama bagi korban kecelakaan.

Meja Sembiring berharap Pembangunan Puskesmas di Desa Telagah secepatnya terealisasi agar warga Desa Telagah dan Warga Desa tetangga dapat mendapatkan Layanan Kesehatan, Meja Sembiring kini telah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan agar Pembangunan Puskesmas tidak di ulur-ulur.

Abdi A

Sumut Sidik24jam.com

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat berinisial (NS)diduga melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Pasalnya di setiap Sekolah milik Pemerintah, para Kepala Sekolah mengutip Uang SPP dengan berdalih atas kesepakatan dengan komite Sekolah, padahal kuat dugaan ada kerjasama yang baik karena pengutipan itu diketahui serta disetujui oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat himbawan Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution melarang melakukan kutipan SPP ( semua gratis) serta mengingat Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan komite Sekolah diperbolehkan melakukan Penggalangan Dana dan Sumber Daya Pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bantuan dan/atau sumbangan memiliki arti berupa pemberian sesuatu berupa uang, barang maupun waktu dan sifatnya tidak dipatok, temporer, sukarela dan fakultatif.

Sementara pungutan berupa Uang SPP memiliki pengertian jumlah yang sama, hasil musyawarah, dipatok, rutinitas dan semuanya wajib mengikuti dan menaati serta memiliki sanksi tertentu.

Oleh sebab itu,menurut Keterangan salah satu wali murid yang tidak mau disebutkan namanya di media ini mengatakan pungutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Salak terhadap 816 orang siswa-siswinya, bahkan Siswa yang masuk kategori anak Tidak mampu / Miskin sudah dipatokkan Rp 42.000/ bulan/ Siswa bagaimana hasil musyawarah antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah apakah Pungutan tersebut diperuntukkan menutupi biaya honor guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Honor GTT?.

Pada hal dalam Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos Tahun 2024 Tahap 1 dan 2 yang di laporkan ke kementrian Pendidikan secara online oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat diduga menganggarkan pada komponen pembayaran Honor Tahap 1 dan 2 sebesar Rp 76.800.000, Penerimaan Peserta Didik baru Tahap 1 dan 2 Rp 19.766.000 dan juga Pembangunan Perpus atau layanan Pojok Baca Rp 371.780.000 dan diduga ada SPJ Fiktif atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Jadi kita menduga uang kutipan SPP dengan nominal Rp 42.000/ siswa diduga menjadi sarat korupsi oknum Kepala Sekolah.

Saat Awak media konfirmasi Via Aplikasi WhatsApp terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak berinisial (NS) untuk menyajikan berita berimbang perihal diatas beliau tidak mau menjawab.

Dasar hal tersebut Kami dari Media Sidik24jam.com beserta wali murid meminta kepada APH ( Aparat Penegak Hukum) untuk menindak lanjuti Laporan Informasi ini sebagai dasar untuk melengkapi data data dan petunjuk lainnya, terkait dugaan Penyelewengan Dana BOS dan Kutipan SPP SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

(Team)

Sumut Sidik24jam.com

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat berinisial (NS)diduga melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Pasalnya di setiap Sekolah milik Pemerintah, para Kepala Sekolah mengutip Uang SPP dengan berdalih atas kesepakatan dengan komite Sekolah, padahal kuat dugaan ada kerjasama yang baik karena pengutipan itu diketahui serta disetujui oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat himbawan Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution melarang melakukan kutipan SPP ( semua gratis) serta mengingat Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan komite Sekolah diperbolehkan melakukan Penggalangan Dana dan Sumber Daya Pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bantuan dan/atau sumbangan memiliki arti berupa pemberian sesuatu berupa uang, barang maupun waktu dan sifatnya tidak dipatok, temporer, sukarela dan fakultatif.

Sementara pungutan berupa Uang SPP memiliki pengertian jumlah yang sama, hasil musyawarah, dipatok, rutinitas dan semuanya wajib mengikuti dan menaati serta memiliki sanksi tertentu.

Oleh sebab itu,menurut Keterangan salah satu wali murid yang tidak mau disebutkan namanya di media ini mengatakan pungutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Salak terhadap 816 orang siswa-siswinya, bahkan Siswa yang masuk kategori anak Tidak mampu / Miskin sudah dipatokkan Rp 42.000/ bulan/ Siswa bagaimana hasil musyawarah antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah apakah Pungutan tersebut diperuntukkan menutupi biaya honor guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Honor GTT?.

Pada hal dalam Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos Tahun 2024 Tahap 1 dan 2 yang di laporkan ke kementrian Pendidikan secara online oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat diduga menganggarkan pada komponen pembayaran Honor Tahap 1 dan 2 sebesar Rp 76.800.000, Penerimaan Peserta Didik baru Tahap 1 dan 2 Rp 19.766.000 dan juga Pembangunan Perpus atau layanan Pojok Baca Rp 371.780.000 dan diduga ada SPJ Fiktif atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Jadi kita menduga uang kutipan SPP dengan nominal Rp 42.000/ siswa diduga menjadi sarat korupsi oknum Kepala Sekolah.

Saat Awak media konfirmasi Via Aplikasi WhatsApp terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Salak berinisial (NS) untuk menyajikan berita berimbang perihal diatas beliau tidak mau menjawab.

Dasar hal tersebut Kami dari Media Sidik24jam.com beserta wali murid meminta kepada APH ( Aparat Penegak Hukum) untuk menindak lanjuti Laporan Informasi ini sebagai dasar untuk melengkapi data data dan petunjuk lainnya, terkait dugaan Penyelewengan Dana BOS dan Kutipan SPP SMA Negeri 1 Salak Kecamatan Tigalingga Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

(Team)

Sumut Sidik24jam.com

Menurut informasi dari beberapa Pengurus Kelompok Tani, Kejaksaan Negeri ( KEJARI) Dairi sudah melakukan pemanggilan terhadap lebih kurang 9 ketua Kelompok Tani untuk melakukan penyelidikan terkait Dumas Kasus dugaan Korupsi Program Jalan Usaha Tani ( JUT) TA 2024.

Kasi Intel KEJARI Dairi (GG) menjelaskan pada Awak media saat dikonfirmasi di ruang kerjanya bahwasanya Dumas ( Pengaduan Masyarakat) terkait Program Jalan Usaha Tani ( JUT) Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, ” Benar sudah kita panggil beberapa Ketua Kelompok Tani untuk dilakukan penyelidikan, akan tetapi oknum dari Dinas Pertanian belum ada kita panggil dan Dumas tersebut sudah ditangani di tahap penyelidikan KEJARI Dairi ungkapnya.

Program Jalan Usaha Tani (JUT) tersebut dari Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat lebih kurang 32 Titik yang dikerjakan oleh para Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat yang menggunakan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Program Jalan Usaha Tani (JUT) menelan anggaran Miliaran Rupiah diduga sarat korupsi oknum Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat, dugaan tersebut mencuat setelah adanya Pengurus Kelompok Tani membeberkan oknum Dinas Pertanian diduga mengutip PI proyek sebesar 15%, uang pengamanan Rp 8.000.000 dan diharuskan membayar sewa alat berat 48 jam x Rp 900.000 walaupun alat berat tersebut bekerja tidak sampai 48 jam ungkapnya.

Mengingat Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang Undang Nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar hal tersebut kami dari media Sidik24jam meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi agar dapat mengambil tindak tegas terhadap Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Korupsi Program Jalan Usaha Tani ( JUT ) Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat karena melalui pemberitaan ini kami dari awak media telah memberikan laporan informasi.

(Redaksi)

Sumut Sidik24jam.com

Kepala Sekolah SMA Negeri 1Tigalingga Kabupaten Dairi berinisial (SP)diduga melanggar Permendikbud No. 75 Tahun 2016. Pasalnya di setiap Sekolah milik Pemerintah, para Kepala Sekolah mengutip Uang SPP dengan berdalih atas kesepakatan dengan komite Sekolah, padahal kuat dugaan ada kerjasama yang baik karena pengutipan itu diketahui serta disetujui oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat himbawan Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution melarang melakukan kutipan SPP ( semua gratis) serta mengingat Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) menyebutkan komite Sekolah diperbolehkan melakukan Penggalangan Dana dan Sumber Daya Pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bantuan dan/atau sumbangan memiliki arti berupa pemberian sesuatu berupa uang, barang maupun waktu dan sifatnya tidak dipatok, temporer, sukarela dan fakultatif.

Sementara pungutan berupa Uang SPP memiliki pengertian jumlah yang sama, hasil musyawarah, dipatok, rutinitas dan semuanya wajib mengikuti dan menaati serta memiliki sanksi tertentu.

Oleh sebab itu,menurut Keterangan salah satu wali murid yang tidak mau disebutkan namanya di media ini mengatakan pungutan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Tigalingga terhadap 942 orang siswa-siswinya, bahkan Siswa yang masuk kategori anak Tidak mampu / Miskin sudah dipatokkan Rp 70.000/ bulan/ Siswa bagaimana hasil musyawarah antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah apakah Pungutan tersebut diperuntukkan menutupi biaya honor guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Honor GTT?.

Pada hal dalam Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bos Tahun 2024 Tahap 1 dan 2 yang di laporkan ke kementrian Pendidikan secara online oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi diduga menganggarkan pada komponen pembayaran Honor sebesar Rp 202.540.000

Jadi kita menduga uang kutipan SPP dengan nominal Rp 70.000/ siswa diduga menjadi sarat korupsi oknum Kepala Sekolah.

Saat Awak media konfirmasi Via Aplikasi WhatsApp terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tigalingga berinisial (SP) untuk menyajikan berita berimbang perihal diatas beliau tidak mau menjawab.

Dasar hal tersebut Kami dari Media Sidik24jam.com beserta wali murid meminta kepada APH ( Aparat Penegak Hukum) untuk menindak lanjuti Laporan Informasi ini sebagai dasar untuk melengkapi data data dan petunjuk lainnya, terkait dugaan Penyelewengan Dana BOS dan Kutipan SPP SMA Negeri 1 Tigalingga Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

Bersambung,,,,,

(Redaksi)