Pekanbaru – Menanggapi berita yang beredar di beberapa media belakangan ini. Inisial bercerita kepada media. Hal ini di lakukan Rabu 19 November 2025.
W menjelaskan kepada media, bahwa laporannya bukan karena perselingkuhan atau apapun. Ini murni karena foto nya yang disebar di media sosial.
” Saya melaporkan ke Polda Riau murni karena foto saya di ekspos di media sosial dengan kata-kata yang tidak pantas. Jelas ini membuat saya malu dan keluarga saya menjadi risih. Bukan karena perselingkuhan atau apapun.” Ucap W kepada media
Saya yang menjadi korban yang dicemarkan nama baiknya di media sosial mengalami kerugian psikologis dan emosional, kerugian profesional serta kerugian sosial dan potensi kerugian finansial.
W juga menyampaikan bahwa W melaporkan melalui jalur hukum
” Saya melaporkan sesuai prosedur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serupiah pun saya tidak ada bayar membayar.” Ucap W
Selama proses laporan saya, saya tidak pernah merasa dibebani apapun oleh kepolisian Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau dan saya juga dilayanin dengan baik untuk mencari kepastian hukum yang berkeadilan mengedepankan kedudukan Hukum yang sama terhadap semua orang.
Saya juga menyayangkan bebrapa pihak yang mengintervensi melalui media atau opini publik dengan tujuan tertentu yang pastinya hal ini berdampak pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Sementara itu inisial E mengatakan setara dengan W
” Ini tidak ada hubungan dengan Asmara atau apapun. Laporan ini benar benar tentang pelanggaran ITE, yang telah di lakukan pelaku tindak pidana ITE.” Ucap E.(Team)
sidik24jam. Meranti – Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Kepulauan Meranti sekaligus meninjau langsung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) di TK Kemala Bhayangkari, Selasa (18/11/2025) pagi.
Dalam kunjungannya, Irjen Herry Heryawan didampingi Irwasda Polda Riau Kombes Pol Prabowo Santoso, Karo SDM Kombes Pol Anissullah M. Ridha, Dirresnarkoba Kombes Pol Putu Yudha Prawira, Penata Kebijakan Kapolri TK III Kombes Pol Bachtiar Alponso, serta Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Riau, Ny. Mieke Prabowo Santoso.
Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres AKBP Aldi Alfa Faroqi, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Haris Nur Priatno, Danramil 02/Tebing Tinggi Kapten Arh Efri H Nasution, Kajari Kepulauan Meranti, kepala dinas terkait, Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti, serta para kepala sekolah penerima manfaat MBG.
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Dapur SPPG tersebut dimulai pada 13 Juli dan rampung pada 27 September 2025. Distribusi awal MBG telah menjangkau 534 siswa dan kini telah mencapai 1.469 siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Kecamatan Tebing Tinggi.
“Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, para guru, relawan, Bhayangkari, serta seluruh elemen masyarakat. Kami berkomitmen menjaga kualitas program, memperluas jangkauan hingga wilayah terpencil, dan memastikan anak-anak merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom,” ujar AKBP Aldi.
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas hadirnya SPPG Polres Kepulauan Meranti yang dinilainya sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah daerah dan Polri.
“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar seremonial, melainkan investasi untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak yang belajar dalam kondisi lapar atau kekurangan gizi,” tegasnya.
Asmar juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kualitas makanan agar tetap higienis dan memenuhi kebutuhan gizi anak. “Semoga program MBG ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmen Polda Riau dalam mendukung program pemerintah, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah. Kolaborasi harus terus kita perkuat agar visi Generasi Emas 2045 dapat terwujud. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujarnya.
Kapolda menyebutkan bahwa Dapur SPPG Polres Meranti akan melayani 1.469 penerima manfaat Program MBG. Ia menekankan pentingnya standar kualitas mulai dari pengadaan bahan, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi.
Peresmian SPPG ditandai dengan pemotongan tumpeng, penandatanganan prasasti, dan pemotongan pita sebelum dilakukan peninjauan dapur. Kapolda juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar.
Kegiatan peresmian turut diwarnai penanaman pohon, termasuk pohon lemon, yang diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur SPPG.
“Ini sejalan dengan konsep Tabung Harmoni atau Bank Pohon yang sedang disiapkan Polda Riau. Tujuannya memperkuat ketersediaan bahan pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan,” jelas Irjen Herry Heryawan.
Ia juga mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan pangan melalui pembentukan koperasi, seperti Koperasi Merah Putih.
“Menyiapkan bahan makanan MBG bisa melibatkan masyarakat sekitar. Ini tentunya membuka lapangan pekerjaan, melatih enterpreneurship, dan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Usai peresmian, Kapolda Riau beserta rombongan meninjau pendistribusian Makan Bergizi Gratis di TK Pembina Bhayangkari Polres Meranti. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit pohon di S
sidik24jam. MERANTI-, Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti yang berada dijalan Merdeka Selatpanjang akan dilakukan renovasi dan perbaikan besar, untuk itu demi menjamin kelancaran tugas kepala daerah yang padat dan butuh kenyamanan pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Umum Sekda memutuskan memindahkannya ke rumah sewa yang berada di Jalan Pramuka, Selatpanjang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Meranti M Gafur kepada awak media, Selasa (17/11/2025).
Menurutnya keputusan itu bukan tanpa dasar tetapi telah dipertimbangkan dengan baik karena memang rumah dinas saat ini dinilai kurang layak dan membutuhkan perbaikan besar.
“Kita menilai keputusan itu adalah yang terbaik dan sepenuhnya wajar, mendesak atas dasar kepentingan daerah,” ujar Gafur.
Terkait kondisi rumah dinas saat ini dijelaskan Gafur, sudah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan salah satunya ruang kerja dinilai tidak memenuhi standar rumah jabatan kepala daerah sebagaimana ketentuan Kemendagri.
“Struktur bangunan, fasilitas pendukung hingga kelayakan tidak memenuhi standar jabatan kepala daerah,” jelasnya lagi.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, menurutnya keputusan yang diambil oleh Bagian Umum Sekda sudah tepat guna menunjang kinerja Bupati.
“Keputusan yang diambil oleh bagian umum tentu sudah melalui kajian dan pertimbangan semua itu murni untuk kepentingan daerah untuk mendukung kerja Bupati,” ucapnya.
Saat ini Bagian Umum Sekda masih menunggu hasil kajian teknis dan kesiapan anggaran untuk proses renovasi. Situasi tersebut membuat pemerintah tidak punya banyak pilihan selain menyiapkan hunian alternatif karena renovasi membutuhkan waktu, mulai dari perencanaan sampai tender.
“Tidak mungkin Bupati menjalankan tugas negara dari rumah yang tidak aman dan tidak representatif,” Tambah Gafur.
Rumah yang dipilih untuk disewa dan ditempati adalah rumah mantan Bupati Irwan Nasir yang dinilai sebagai opsi paling cepat karena berada di lokasi strategis, serta telah memenuhi standar ruang tamu resmi, area kerja, hingga aspek keamanan.
Terkait proses penyewaan dikatakan Gafur dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pertimbangan kami jelas agar efektif, efisiensi, dan keselamatan. Sewa jauh lebih hemat daripada membangun baru atau merenovasi total rumah lama,” papar Gafur.
Terakhir ia menegaskan bahwa pemindahan ini hanya bersifat sementara sampai rumah dinas resmi selesai ditata ulang.
“Pemindahan ini juga untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat begitu renovasi tuntas, Bupati tentu akan kembali menempati rumah jabatan milik negara. Ini murni solusi transisi,” tutupnya.
Senada dengan Kepala Bagian Umum Sekda, terkait isu Pemkab. Meranti akan membeli rumah yang berada dijalan pramuka tersebut, juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kominfo Meranti, Muhlisin, ditegaskannya itu tidak benar.
“Isu Pemkab. Meranti membeli rumah yang berlokasi dijalan Pramuka jelas tidak benar, tepatnya kita hanya menyewa sesuai yang diterangkan oleh Kepala Bagian Umum Sekda,” jelas Muhlisin.
Ia berharap kepada masyarakat jangan langsung percaya dengan isu tapi mencari dulu referensi informasi yang tepat baru menyimpulkannya.
“Jika tidak tentu akan menimbulkan persepsi yang keliru ditengah masyarakat masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Kabag umum setda Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya.*****
Sukabumi – Dugaan proyek kementrian PUPR yang berada didesa Nyangkowek dan desa caringin Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi terkesan asal jadi dan di paksakan oleh Kementerian PUPR Jawa Barat.
Proyek Kementrian PUPR untuk wilayah sukabumi menggunakan anggaran puluhan Miliar Rupiah.
Kepala Desa Nyangkowek dan Desa Caringin Kecamatan Cicurug saat diminta keterangan seputar Proyek Kementrian PUPR yang di kerjakan oleh PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS mengatakan pihak PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS hanya sosialisasi kepada desa atau masyarakat tentang ijin mulai melaksanakan kegiatan proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama
Kewenangan daerah di BBMS Citarum (INPRES TAHAP II) Sumber dana APBN.
Kepala desa Caringin dan Nyangkowek saat ditanya apakah dari pihak PT.ADIKARYA dan PT.ABIPRAYA BERANTAS selaku pelaksana proyek tersebut menerangkan atau memberikan detil Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan tegas kepala desa mengatakan tidak ada sama sekali.
Sedangkan untuk PT.ABIPARYA BERANTAS baru melaksanakan sosialisasi pada tanggal 14 November Kemarin, sampai saat ini juga sangat sulit diminta keterangan dikarenakan kantor direksikid nya tidak jelas keberadaannya.
Dari hasil team investigasi dilapangan pelaksaan proyek didesa nyangkowek kecamatan cicurug ini diduga di supkonkan oleh pihak PT.ADIKARYA,
Menurut sumber dilapangan untuk matrial kami tidak mengetahui sama sekali pengadaanya langsung oleh pihak PT.ADIKARYA kami red pekerja hanya menerima upah pekerjaan.
Via WA tangal 17 November 2025 pihak PT,ADIKARYA AI mengatakan saya hanya pelaksana bukan pemilik pekerjaan, ini milik PUPR kantornya ada di Bandung,AI juga membenarkan mereka sudah melaksanakan sosialisai, AI juga menerangkan proyek ini tidak hanya disukabumi saja tersebar dibeberapa daerah jawabarat.
Menurut AI sebenarnya bukan kapasitas untuk memberikan keterangan secara detail. Nanti ada pihak humas yang menghubungi mereka yang lebih berkompenten menjawab prihal tersebut.
Mepa salah satu tokoh pergerakan , pengawas dan pemerhati Pembangunan disukabumi saat diminta tanggapan seputar permasalahan dilapangan oleh media ini 18 Novenber 2025 mengatakan tidak ada taransparansi atau keterbukaan informasi public (KIP) yang dilakukan pihak pengusaha seperti mensosialisasikan atau memberikan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) kepada pihak desa atau Masyarakat sehingga peranserta Masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan didaerahnya bisa optimal,
Masyarakat pasti akan menjaga kegiatan pelaksanaan proyek PUPR tersebut, karna mereka merasa dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.
Mepa juga menyayangkan sulitnya ditemukan plank kegiatan proyek tersebut terkesan disembunyikan, seharusnya plang proyek di letakkan ditempat yang gampang dilihat tidak hanya satu titik, apa lagi menurut informasi kantor direksikidnya juga sangat sulit ditemukan terkesan menghindar.dari Pantauan masyarakat dan (Team)
sidik24jam. MERANTI – Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar bersama unsur Forkopimda Kepulauan Meranti mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Kapolda Riau, Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, di Kepulauan Meranti, Selasa (18/11/2025).
Adapun agenda Kapolda Riau di Kepulauan Meranti yaitu, Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makanan Bergizi (MBG) Polres Kepulauan Meranti di Jl. Pembangunan II Kecamatan Tebingtinggi dan Penanaman Pohon di SMA N 3 Selatpanjang.
Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, beserta rombongan di Kepulauan Meranti.
“Kunjungan ini merupakan kebanggaan bagi kami beserta masyarakat untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama yang erat,” ucapnya.
Asmar mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti senantiasa mendukung program kepolisian dalam mengayomi dan memberi perlindungan keamanan kepada masyarakat.
“Semoga apa yang sudah dilakukan selama ini dapat terus berlanjut, dan terjaga dengan baik serta melayani dengan sepenuh hati dengan Pemkab Kepulauan Meranti,” harap Bupati.
Lebih lanjut, Asmar menyampaikan bahwa Kehadiran program MBG tidak terlepas dari peran semua unsur yang telah bersinergi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Untuk itu, Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mensukseskan dan melaksanakan arahan Presiden RI dalam rangka mendukung program pemberian MBG sebagai upaya dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, juga mengatakan, Polda Riau secara konsisten mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas, yang sesuai dengan standar kesehatan nasional.
“Aman dalam konteks ini berarti melindungi tuah menjaga marwah, yang kita lihat dari proses hulu ke hilir berjalan dengan aman sampai ke penerima manfaat. Sementara berkualitas berarti penyiapan bahan pangan menggunakan standar mutu yang baik, sehingga makanan yang dihasilkan tidak hanya bergizi namun juga layak dikonsumsi dan menjamin kesehatan bagi penerima manfaat,” terangnya.
Herry mengatakan secara filosofis memberi makan bergizi bukan sekedar memberi makan, akan tetapi bentuk investasi kemanusiaan untuk menuai generasi yang lebih sehat, cerdas, terutama generasi emas di 2045.
“Setiap sendok, potongan lauk dan sayuran segar yang disajikan di SPPG ini adalah benih harapan bagi anak-anak di Kepulauan Meranti untuk tumbuh menjadi pemimpin bangsa seperti Pak Kombes, Pak Bupati,” ujar Kapolda Riau.
Terkait green policing, Kapolda Riau mengatakan bahwa Kepolisian mempunyai program bernama Tabung Harmoni, dimana satu area yang disiapkan untuk penyemaian pohon-pohon dengan tujuan menjaga dan merawat hutan sebagai paru-paru bumi.
“Mari kita berkolaborasi, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait, untuk selalu menjaga dan merawat hutan. Menanam pohon adalah menanam harapan dan masa depan bagi kita semua,” ***”
Padang Lawas,-Warga Luat Unterudang yang melakukan aksi menginap di PT Barapala diserang oleh puluhan pihak sekuriti perkebunan dengan panah dan tombak. Dua warga yakni, Adi Ansor Harahap jadi korban kena panah di bagian kaki kakan dan Saripuddin Hasibuan kena panah di bagian dada kanan.
Salah seorang saksi di lokasi kejadian, Ruslan Abdullah Hasibuan pada wartawan, Selasa (18/11) malam menceritakan, sebelum penyerangan berlangsung, puluhan oknum preman suruhan PT Barapala berkedok sekuriti sempat meminta izin pada warga yang menginap di PT Rapala. “Mereka minta izin untuk menjemput rekannya di pos 1. Karena alasanya mau menjemput rekan mereka, jadi kami izinkan mereka lewat,”kata Ruslan.
Setelah kembali dari pos satu, tepatnya di dekat jembatan, sekitar 25 orang oknum sekuriti dengan membabibuta menyerang massa dengan menggunakan panah dan tombak. Alhasil 2 warga jadi korban terkena panah di bagian kaki kanan dan di dada kanan.
Warga yang tiba-tiba diserang berusaha melawan oknum sekuriti dengan peralatan seadanya dan berhasil memukul mundur oknum sekuriti.
“Bukan hanya di serang. Sepeda motor dan kendaraan kami juga dirusak oleh para oknum sekuriti,”jelas Ruslan.
Atas kejadian ini, mewakili mahasiswa, Arsa Rizki Siregar mengatakan, aksi damai yang dilakukan warga sebelumnya juga sudah mendapatkan izin dari pihak Polres Padanglawas untuk menginap (ngecamp) di PT Barapala sambil menunggu pimpinan PT Barapala menemui warga.
Namun apa yang terjadi, saat pihak Polres Padanglawas meninggalkan lokasi puluhan preman bayaran berkedok sekuriti menyerang warga. “Kami juga minta keadilan pada Kapoldasu dan Gubernur Sumatera Utara untuk memberi atensi permasalahan ini dan turun langsung ke lokasi. Kami juga berencana akan menggelar aksi besar- besaran ke Poldasu,”ungkapnya.
Usia menyerang warga, pihak manajemen dan preman berkedok sekuriti pergi melarikan diri. Warga minta pihak Manajemen yang terdiri dari Saprijal, Ahok dan Aspin agar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hak Ke PT Barapala,
Warga Diserang Oknum Preman Berkedok Sekuriti
Informasi yang beredar di lapangan, Kapolres Padanglawas membuat laporan ke Poldasu soal pengrusakan dan pembakaran aset milik perusahaan. Warga menyesalkan sikap Kapolres karena dinilai tidak objektif dalam melihat persoalan ini, dengan melaporkan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat Luat Unterudang ke Poldasu.
Padahal, kemarahan warga yang berujung pada pengrusakan aset PT Barapala disebabkan oleh ulah oknum preman berkedok sekuriti yang terlebih dahulu menyerang warga dengan menggunakan panah, tombak dan parang. Warga minta Poldasu agar objektif dalam melihat persoalan ini. Warga juga mendesak agar Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto segera mencopot jabatan Kapolres Padanglawas karena tidak objektif dalam melihat persoalan ini. *(Tim)*
Sumatra Utara,-Dugaan Kasus hilangnya Mesin Colt Diesel Dum Truck di Gudang Penyimpanan Barang bukti Satlantas Polresta Deliserdang yang terletak di jalan setia Budi Lubuk Pakam kembali menguap ke Publik.
Di mana di ketahui terdapat Satu unit mesin Colt Diesel beserta 12 Komponen spare part Rahib hilang tanpa sebab di dalam satu unit Mobil Dum Truck Jenis Mitsubishi Nomor Polisi BK 8698 EX yang merupakan barang bukti peristiwa Lakalantas pada tanggal 24 Februari 2024 .
Barang bukti Mesin Colt Diesel Dum Truck tersebut berasal dari peristiwa perkara kecelakaan lalu lintas di Dusun II Kampung Baru, Desa Pasar Melintang, lokasi kecelakaan tersebut juga di ketahui berada sekitar 500 meter dari jembatan Tol arah Galang, pada tikungan yang dikenal warga sebagai “tekongan cantik”.
Dari keterangan yang di himpun tengah hilangnya barang bukti tersebut dijaga oleh seorang petugas jaga gudang bernama Sustiono. Peran dan tanggung jawab petugas jaga gudang ini kini menjadi sorotan, mengingat barang bukti yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat justru Onderdilnya Rahib tanpa kejelasan.
“TKP Pasar Melintang Petugas PHL Sustiono yang diduga jaga gudang penitipan barang bukti tersebut,” ujar Nara sumber yang mengikuti kasus ini, Sabtu (15/11).
Sebelumnya, pemilik barang bukti melalui kuasa hukumnya ” Guntur & Fathner ” telah mendapat kejelasan, bahwa pihak terkait ( Unit Laka lantas) yang telah berjanji akan mengganti mesin dsn spare part yang hilang, namun hingga kini tidak ada realisasi.
Karena merasa prosesnya diulur-ulur, kuasa hukum akhirnya melayangkan pengaduan masyarakat (Dumas) resmi ke Polresta Deli Serdang pada tanggal 11 November 2025.
Hilangnya barang bukti di lingkungan kepolisian merupakan persoalan serius yang membuka dugaan kelalaian hingga potensi penyalahgunaan kewenangan. Publik menuntut Polresta Deli Serdang untuk bersikap tegas, transparan, dan profesional dalam menangani kasus ini.
Kini sorotan tertuju kepada bagaimana Polresta Deli Serdang mengusut hilangnya mesin Colt Diesel ini, memeriksa pihak-pihak terkait termasuk petugas yang berjaga, serta memastikan pemilik mendapatkan keadilan dan tanggung jawab yang layak.
Dan hari ini Senin, (17/11/2025) Tim Investigasi Wartawan yang telah mengkonfirmasi Kasat Lantas Polresta Deliserdang AKP Resti SIK, Tim Wartawan mendapatkan arahan untuk menemui Kanit Laka Lantas Iptu Robet Gultom dan kepada Tim Wartawan,Iptu Robert Gultom menjelaskan bahwasanya saat itu di tahun 2024 ,Ia nya hanya menerima LP nya saja dan Proses penyelesaian Restorative Justice di tangani oleh Kanit Laka Lantas yang menggantikannya saat itu yakni ,AKP Nasrul.” Ujar Iptu Robet Gultom kepada Tim Wartawan.
Sementara AKP. Nasrul Kanit Lakalantas yang menangani kelanjutan kasus tersebut saat itu 2024 yang saat ini telah menjabat Wakasat Lantas di tahun 2025 menjelaskan kepada Tim Wartawan :
” Hal hilangnya Mesin Colt Diesel tersebut adalah tanggung jawab bersama dan besok akan bertemu dengan Pengacara si pemilik Mesin untuk mengetahui kejelasan dan kelanjutan hal ini ” Jelas AKP. Nasrul dihadapan Tim Wartawan. *(Tim)*
Padang Lawas,-Masyarakat adat Luat Unterudang bersama masyarakat 6 desa dan mahasiswa menggelar aksi damai di Pos PT Barapala, Desa Unterudang, Kecamatan Barumun Tengah. Massa menuntut PT Barapala agar segera angkat kaki dari kawasan Unterudang.
Sekretaris Badan Pemangku Adat (BPA) Luat Unterudang, Rahman Hasibuan pada wartawan, Senin (17/11) mengatakan, kami masyarakat 6 desa yakni, Desa Unterudang, Desa Pasar Binanga, Desa Siboris Dolok, Desa Padang Matinggi, Desa Tandihat dan Desa Aek Buaton minta agar PT Barapala segera meninggalkan lokasi. Sebab, menurut kami, keberadaan PT Barapala secara hukum legal.
“Perusahaan kami nilai telah wan prestasi tidak mengingkari perjanjian tahun 1996. Sehingga masyarakat sekarang menuntut haknya. Sebab, dalam perjanjian jelas ada hak masyarakat di 6 Desa seluas 3000 Ha yang kini sudah ditanami sawit,”ungkapnya.
Rahman Hasibuan juga minta Kapolri, Kapoldasu dan Polres Padang Lawas agar segera menarik semua personelnya yang membackup perusahaan. Begitu juga dengan oknum preman yang sengaja disewa perusahaan berkedok sekuriti agar dibersihkan dari perusahaan.
Dikatakan, Rahman, sejarah singkat penyerahan lahan seluas 10.300 Hektare (Ha) diserahkan ke PT Barapala melalui pola PIR. Dengan membangun pola plasma 3000 Ha, yang menyerahkan lahan pada perusahaan terdiri dari Hatobangun (Ketua Adat), alim ulama dan tokoh masyarakat yg diketahui kepala desa. “Harapannya, dengan aksi ini pemerintah memperhatikan kami agar kami segera memperoleh hak kami yang diabaikan oleh perusahaan,”jelasnya.
Sementara, mewakili Forum Diskusi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (FDMAKSU), Arsa Rizki Pratama Siregar dalam orasinya menegaskan, mahasiswa yang turun langsung ke lapangan karena adanya aduan masyarakat di 6 Desa yang bermasalah dengan PT Barapala. Dimana, kata Rizki, lahan PT Barapala diserahkan oleh, Hatobangun, alim ulama dan tokoh masyarakat di 6 desa. Dengan salah satu poin kesepakatan PT Barapala mengelola lahan dengan perjanjian 20 persen hasilnya dibagikan ke masyarakat. Namun sampai sekarang masyarakat di 6 desa tidak mendapat apapun.
“Masyarakat adat menyerahkan tanah ini kepada Hamonangan yang dialihwariskan kepada Roni. Hasil investigasi kami PT Barapala telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan masyarkat. Untuk itu kami ingin mengetahui PT Barapala siapa pemilik perusahaan. Kami juga minta ditunjukkan mana HGU mereka,”tegasnya.
Arsa Rizki juta mendesak PT Barapala agar secepatnya menutup perusahaan mereka. Karena kami duga perusahaan tidak punya izin resmi dari pemerintah.
Pantauan wartawan, massa yang sebelumnya melayangkan izin unjuk rasa di Kantor PT Barapala hanya diperbolehkan menyampaikan aspirasinya di depan Pos penjagaan PT Barapala. Massa aksi yang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena ingin masuk ke kawasan kantor PT Barapala akhirnya berhasil merangsek masuk ke lokasi perkantoran PT Barapala.
Sementara, Kapolsek Barumun Tengah, AKP PS Nainggolan yang coba meredakan emosi massa aksi mengatakan, tujuan aparat kepolisian berada di tengah-tengah massa aksi karena menjalankan tugas menjaga Kamtibmas bukan melindungi perusahaan. “Kami tidak berpihak. Kami akan menjembatani aspirasi massa ke pihak perusahaan,”tukasnya.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan eksekusi lahan PT Barapala seluas 25 ribu Ha lebih pada, 17 Juni 2025. Satgas PKH juga telah mendirikan plang yang bertuliskan “Lahan Perkebunan Sawit Seluas 25. 535 Ha ini Dalam Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dilarang memasuki lahan tanpa izin, merusak, menanam, mencuri, menggelapkan, memungut hasil tanaman tumbuhan, memperjualbelikan dan menguasai tanpa izin pihak berwenang.
Namun dalam praktiknya, keputusan ini diabaikan PT Barapala yang sampai sekarang terus melakukan pemanenan dan produksi di areal tersebut. Bahkan diduga dibackup pihak Polres Padang Lawas. *(Tim)*
Tapanuli Utara,- Pomparan Raja Sonakmalela menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Resort (Polres) Tapanuli Utara atas kerja cepat dan responsif dalam mengungkap serta menangkap tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak berusia 4,5 tahun yang terjadi di wilayah tersebut.
Dimana Tengku Pardede adalah salah satu Tokoh dari Pomparan Raja Sonakmalela yang berada di Toba, melalui pernyataan resminya, menegaskan bahwa tindakan tegas aparat kepolisian merupakan bentuk komitmen nyata dalam melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Menurutnya, kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah tindak pidana serius yang harus ditangani tanpa kompromi.
“Kami dari Keluarga besar Sonakmalela Sedunia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolres Taput beserta jajaran yang bergerak cepat menangani kasus ini. Respons dan langkah cepat tersebut memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi keluarga korban serta masyarakat luas,” ujar perwakilan komunitas itu, pada Jum’at, 14 November 2025.
Adv. Daniel Simanggunsong , S.H., M.H selaku penasehat hukum ibu korban (Direktur Dalihan Natolu Law Firm) menambahkan bahwa Polres Taput menunjukkan profesionalisme mulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan, hingga penetapan tersangka. Keberhasilan ini dinilai menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum di Taput serius dalam memberantas kekerasan seksual dan memberikan perlindungan maksimal pada anak.
Daniel Simangunsong, S.H., M.H juga menyampaikan agar pemerintah setempat dapat memberikan dukungan moral kepada keluarga korban, sambil berharap agar proses hukum berjalan transparan, tuntas, dan menghadirkan efek jera bagi pelaku sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali bagi masyarakat yang berada di tanah air tercinta Republik Indonesia khususnya Sumatera Utara dan tidak ada lagi calon pelaku lainnya.
“Saya berharap agar kasus seperti ini harus menjadi perhatian seluruh pihak kepolisian di seluruh Indonesia karena anak-anak adalah generasi penerus yang wajib kita lindungi. Tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan seksual di tengah masyarakat yang berada di indonesia”, lanjutnya.
Kasus pelecehan yang menimpa anak berusia 4,5 tahun tersebut sempat menggemparkan warga setempat. Yang dimana Ibu korban mulai 19 Januari 2025 telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, yang kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti hingga berhasil mengamankan tersangka (terduga pelaku) dan telah di lakukan penahanan terhadap tersangka (terduga pelaku) pada hari Jumat, 07 November 2025 yang lalu.
Daniel kembali menegaskan bahwa Polres Tapanuli Utaraa harus dapat koordinasi terhadal lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis serta pemulihan yang layak.
“Elvis Simangunsong sebagai masyarakat taput, mendukung penuh langkah kepolisian dan siap bekerja sama untuk mencegah kekerasan terhadap anak di wilayah Tapanuli Utara dan sekitarnya,”
Dengan adanya apresiasi ini, masyarakat diharapkan semakin percaya dan berani melaporkan setiap kejadian kekerasan seksual, terutama yang menyasar anak-anak, agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh aparat kepolisian. *(Red/Tim)*
sidik24jam. MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan berlangsung khidmat di Ballroom Afifa, Rabu (12/11/2025).
Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, Inspektur, Kepala Badan dan Dinas, Direktur RSUD, Kepala Kantor, serta pejabat yang dilantik. ASN dan insan pers juga tampak memenuhi ruangan acara.
Sebanyak 64 pejabat resmi dilantik dalam kesempatan itu, terdiri dari 3 pejabat Eselon II, 25 pejabat Eselon III, dan 36 pejabat Eselon IV.
Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Semoga saudara-saudara bersungguh-sungguh dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat,” ujar Bupati Asmar.
Bupati menjelaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tercipta suasana kerja yang dinamis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Promosi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam pemerintahan. Tujuannya untuk peningkatan karier ASN dan penyegaran organisasi. Parameter utama dalam penentuan jabatan meliputi kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, serta komitmen terhadap tugas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Asmar mengingatkan para pejabat yang dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dan memperkuat komunikasi dengan atasan, bawahan, serta sesama rekan kerja.
“Laksanakanlah tugas pokok dan fungsi sesuai aturan hukum yang berlaku. Bangun semangat kerja baru di lingkungan saudara masing-masing untuk mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta para kepala OPD untuk melakukan pembinaan dan menegakkan disiplin ASN di bawah jajarannya guna memastikan target dan kinerja setiap bidang dapat tercapai secara optimal.
Menutup sambutannya, Bupati Asmar menekankan pentingnya menjaga disiplin, profesionalitas, loyalitas, dan integritas sebagai abdi negara.
“Junjung tinggi komitmen sebagai PNS dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tunjukkan semangat kerja dan integritas dalam setiap langkah,” pesannya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.****
