Sidik24jam.com.Langkat (Sumut) – Pengurus Persatua Purnakarya Perkebunan Republik Indonesia (P3RI Cabang PTP.Nusantara.II) atas kerja kerasnya selama ini untuk memperjuangkan catu beras yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 kini telah berhasil yang akan terealisasi pada Januari 2024.
Hal ini disampaikan oleh Drs.H Soekardi selaku Ketua P3RI Cabang PTP.Nusantara.II dalam rangka kegiatan sosialisasi dan konsolidasi yang digelar, Selasa (12/12/2023) bertempat di kediaman Sekjen P3RI Cabang PTPN.II H.Aditaslim di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun H.Aditaslim yang ke- 65 tahun yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng.
Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) PTP.Nusantara.II Drs.Armansyah yang memberikan apresiasi kepada P3RI kerjasamanya selama ini telah membuahkan hasil.
P3RI Cabang PTP.Nusantara.II dibawah kepemimpinan Drs.H.Soekardi yang beranggotakan 15 ribu orang karyawan Pensiunan PTP.Nusantara.II.di Kabupaten Langkat, sementara di Provinsi Sumut 24.ribu lebih tetap solid dan bersatu.
Acara ini dihadiri Pengurus P3RI Cabang PTP.Nusantara.II: Ketua Drs.H.Soekardi, Wakil Ketua Ponijan Rianto, Wakil Ketua Indra Putra.SE, Sekertaris H.Adi Taslim, Wakil Sekertaris Kosasih, GH.Budianto dan Bendahara Soeyato beserta unsur pengurus lainnya.Perwakilan dari kebun Melati Warsono,rayon utara dari kebun Kuala sawit,kebun air tenang,kebun batang serangan,RS Tanjung Selamat, kebun sawit hulu, kebun sawit seberang, kebun besilam, kebun gohor lama, kebun bekiun, kebun tanjung keliling, kebun bukit lawang, kebun kuala madu,pabrik gula kuala madu, kebun kuala bingai, kebun tanjung jati,kebun padang berarang, kebun tandam hilir,kebun tandam hulu, kebun kelumpang,kebun bulu cina, bengkel pusat dan kebun sei semayang.
Hal ini yang kerap disampaikan dalam rangka sosialisasi ke ranting-ranting oleh H.Adi Taslim selaku Sekertaris P3RI Cabang PTP.Nusantara II yaitu tentang hak manfaat pensiun dan catu beras yang belum dibayarkan sejak tahun 2008 hingga sampai dengan tahun 2023 .Namun permintaan kita dan perjuangan kita telah disepakati oleh Direktur Pak Iwan Perangin angin.Kita dari P#RI mengucapkan banyak terimakasi kepada Pak Direktur PTPN.II Iwan Perangin angin semoga bapak senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT amin.Ucap H.Aditaslim dalam
Usai acara Ketua Cabang P3RI PTPN.II Drs.H.Soekardi didampingi wakilnya Indra Putra.SE saat diwawancarai awak media ini mengucapkan banyak ribuan terimakasih kepada Direktur PTP.Nusantara.II Bapak Iwan Perangin-angin yang telah bekerjasama dengan Serikat Pekerja PTPN.II yang mana bahwa aspirasi dari P3RI dalam raangka peningkatan pembayaran catu beras yang selama ini tidak dibayar, maka dengan adanya kesepakatan Direktur PTPN.II memberikan suput yang sebesar-besarnya, sihingga permintaan apa yang di usulkan oleh P3RI sesuai dengan perjuangan rekan-rekan ini dapat berhasil dengan baik.Saya juga mengucapkan banyak terimakasih atas kerjasamanya kepada Ketrua Umum SPP PTPN.II Drs.Armansyah, ucapnya.
Sidik24jam.com-SUKABUMI Pembangunan Gedung Islamic Center Cicurug (GICC) besar kemungkinan akan kembali molor dari kontrak pekerjaan yang akan berakhir pada 29 Desember 2023 tahun ini, selisih waktu yang hanya tinggal dua pekan dengan kemajuan proyek terkini, dirasa mustahil pelaksana dapat merampungkan pekerjaan.
GICC yang mulai dibangun sejak 2016 silam dalam perjalanannya tercatat memang selalu bermasalah, selama tujuh tahun kebelakang kerap dipenuhi pancaroba hingga selalu saja mangkrak, meski sudah menelan anggaran APBD hingga miliaran rupiah, terakhir pada tahun 2022 lalu proyek ini bahkan sempat gagal tender hingga dua kali. Sampai akhirnya, CV Bina Putra memenangkan lelang proyek GICC pada tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp12.809.000.000,00 yang dialokasikan dari SILPA APBD TA 2022. Ini pun, sudah dipastikan molor.
Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri bersama Inspektur, BPKAD dan tim Administrasi Pembangunan (Adbang) saat melakukan kunjungan monev (monitoring evaluasi) ke lokasi proyek GICC pada 24 November 2023 lalu, sudah mengingatkan agar pelaksana proyek meningkatkan progres pembangunan GICC sehingga akhir tahun 2023 ini dapat selesai, karena proyek prestisius ini merupakan perwujudan visi Kabupaten Sukabumi yang Religius, Mandiri, Inovatif, Sejahtera Lahir dan Batin.
Sebelumnya, Kabid Penataan Bangunan Disperkimsih Kabupaten Sukabumi Ari Hamzah Abdul Wafi, bahkan mengultimatum kontraktor pembangunan GICC untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati. Kabid Ari Hamzah, yang ditunjuk sebagai PPK dalam proyek ini bahkan sudah meyakini jika pembangunan GICC tidak akan selesai tepat waktu, salah satu penyebab menurutnya lantaran suplay barang yang tidak maksimal. Lebih jauh, ia memberikan dua opsi kepada CV. Bina Putra jika proyek ini tidak selesai tepat waktu pada 29 Desember 2023, yakni pemutusan kontrak dan waktu tambahan kurang lebih selama 50 hari kalender disertai denda.
Perihal denda ini, bila mengacu pada Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pasal 79 ayat 4 disebutkan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf (f) ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1/1.000 (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari.
GICC, Warisan dan Cita Ulama
Kolaborasi media Tbo, SKM Buser, sidik24jam dan ulasanfakta, berkesempatan melakukan wawancara kepada ulama di Kecamatan Cicurug untuk mengungkap bagaimana sebetulnya konsep awal mula pembangunan GICC yang sebelumnya bernama Pusbangdai (Pusat Pengembangan Dakwah Islam) ini, salah satunya kepada KH.R. Ahmad Gondar Hibatullah, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amin, serta H Endang Sukarman, Ketua Forum ZIS Kecamatan Cicurug.
“Dari awal GICC ini merupakan hasil dari pemikiran para kyai dan ulama kharismatik di Cicurug yang sudah mendahului kita, diantaranya KH. Asep Yusuf Afandi dan KH.R. Buya Abdul Basith. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik, para ulama hanya ingin mempersatukan umat yang diwujudkan dalam GICC ini, jadi murni untuk kemaslahatan umat,” ungkap KH.R. Buya Abdul Basith, ulama yang akrab dipanggil Aki Gondar, ketika dijumpai di lingkungan Ponpes Al-Amin, Jalan Karang Sirna, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Selasa (12/12/2023).
Aki Gondar, yang dalam struktur pengelolaan GICC menjabat sebagai sekretaris, menyayangkan lambannya pembangunan GICC hingga bertahun-tahun ini, terlepas dari segala macam intrik politik yang ditengarai sebagai salah satu sebab kemunduran pembangunan, Aki Gondar berpesan jika Pemkab Sukabumi tidak mampu melanjutkan pembangunan, maka agar diserahkan ke masyarakat Cicurug.
“Kita tetap berhusnudzon, dan berharap pembangunan GICC ini cepat diselesaikan, saran kami agar dikembalikan saja pada niat awalnya, untuk umat. Kalau pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak mampu atau meminta dukungan, saya rasa masyarakat, ulama dan para aghniya di Cicurug bisa menyelesaikan pembangunan GICC ini, karena ada beberapa skema sebetulnya, seperti di awal kan ada lelang terlebih dahulu, lewat ZIS atau skema wakaf (lelang kebaikan) itu biasa kita lakukan. Saya bicara, karena sampai hari ini saya masih tercatat sebagai Sekretaris Pengelolaan GICC dan belum ada pencabutan SK nya,” katanya.
Meski pada pembangunan lanjutan GICC tahun ini Aki Gondar tidak terlalu dilibatkan, namun ia merasa punya kewajiban untuk selalu mengingatkan para umara tentang pentingnya GICC, yang ia anggap sebagai simbol kerukunan umat beragama.
“Soal kelanjutan pembangunan GICC tahun ini, saya tidak diberitahu, mungkin saya sudah tidak ada di lingkaran itu lagi. Namun yang pasti kami kembalikan ke mekanismenya, saya tidak tahu tentang teknis pembangunan karena pemerintah yang punya wewenang. Saya hanya menyayangkan kenapa tidak dari awal pemerintah waspada, pengawasan itu seharusnya di awal bukan di akhir, lihat kemampuan kontraktornya, pemerintah sebagai umara saya rasa jangan hanya gertak sambel, bupati harus tegas, kalo anaknya salah yah harus dihukum, umat sudah rindu GICC selesai,” ujarnya.
Aki Gondar juga mengingatkan, agar para politisi berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan wujud nyata penyelesaian pembangunan GICC, terlebih memasuki tahun politik 2024 mendatang.
“Kalau nuansa politiknya kental, seharusnya GICC jadi, apalagi di tahun politik ini, jangan sampai masyarakat berfikir seribu kali untuk memilih saudara, intinya jauhi kepentingan pribadi dan politik sesaat,” katanya.
Senada, Ketua Forum ZIS Kecamatan Cicurug H. Endang Sukarman, sebagai ulama yang sedari awal mengikuti perkembangan GICC ini juga berharap agar pembangunan gedung syiar islam ini bisa segera diselesaikan.
“Ini kan (GICC) cita-cita para ulama, buya itu ulama visioner sehingga harapan kami bisa segera selesai supaya bisa dimanfaatkan, buat apa juga anggaran miliaran tapi tidak bisa dimanfaatkan, padahal keinginan para mendiang ulama terdahulu GICC buat semua komunitas atau sekretariat bersama untuk kemaslahatan umat. Dahulu konsep awalnya, di lantai dasar digunakan sebagai tempat pertemuan, lantai dua perkantoran atau sekretariat bersama, kemudian di atas nya untuk kegiatan keagamaan (pengajian), jadi benar-benar dimanfaatkan untuk seluruh stakeholder di Kecamatan Cicurug. Dan ini bisa diwujudkan sepanjang ada integritas dan kemauan,” ujarnya, saat dijumpai di Kantor Sekretariat MUI Kecamatan Cicurug, Jl. Siliwangi No.111, Cicurug, Selasa (12/12/2023).
Menurut H. Endang Sukarman, GICC ini sebagai kehormatan Cicurug, karena ada peran serta ulama di dalamnya, sehingga agar tidak menimbulkan fitnah, maka harus segera diselesaikan.
“Kita tidak mau tahu pemenang tendernya siapa, yang kita inginkan supaya cepat selesai, kalau nggak ada kemampuan, visum saja sehingga kembalikan ke nol jadi tidak ada unsur politik, biar kita (ulama dan umat) yang bergerak, karena kita sudah terlalu lelah menunggu, padahal jika mangkrak terus akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Cicurug. Seharusnya dengan anggaran miliaran rupiah, jika konsepnya benar maka bangunan GICC akan menjadi megah dan masyhur, maka justru jadi aneh jika anggarannya fenomenal sementara hasil bangunannya biasa-biasa saja,” katanya. (Tim)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat diduga banyak keluarkan anggaran namun tidak peduli terhadap taman bunga yang ada di sepanjang sudut pagar luar Kantor Bupati Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Rabu (13/12/2023)
Hingga masa bakti Plt Bupati Langkat akan berakhir di tahun 2023 ini dan selanjutnya di gantikan PJ Bupati ternyata pemandangan dari luar menuju kantor bupati Langkat hingga kini tidak ada perubahan.
Buktinya, sepanjang pagar luar kantor Bupati Langkat yang sudah tersedia bak taman bunga sudah lama tidak diperhatikan untuk di tanami tanaman bunga yang baru.
Padahal dari informasi yang berhasil di himpun wartawan untuk tahun 2022 saja Dinas lingkungan Hidup banyak mengeluarkan anggaran untuk program keanekaragaman hayati yang diantaranya pengelola ruang terbuka hijau Rp. 2.153.118.324.00 dan belanja barang dan jasa Rp. 1.682.583.874.00 yang di antaranya juga terdapat belanja bibit tanaman sebesar Rp.29.984.500.00 dan belanja modal taman Rp. 233.943.650.00
Dengan tidak diperhatikannya taman bunga sepanjang pagar luar kantor Bupati Langkat dinilai warga Langkat jika Dinas Lingkungan Hidup Langkat tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan Karena jika peduli maka bisa dimulai lewat penampilan luar kantor bupati langkat.
Anehnya petinggi jajaran dinas lingkungan hidup hanya peduli dengan banyak dan tingginya biaya kegiatan perjalanan dinas untuk setiap tahunnya.
Dari data yang berhasil dihimpun wartawan untuk tahun 2022 saja Dinas lingkungan hidup kabupaten Langkat mengeluarkan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.344.400.797,00 belanja perjalanan dinas biasa Rp.299.850.797.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.44.550.000.00
Program perencanaan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.110.949.835.00 belanja perjalanan dinas biasa Rp.81.999.835.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 28.950.000.00
Program Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.169.977.601.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.85.077.601.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 84.900.000.00
Program pengelolaan keanekaragaman hayati belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.142.157.024.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.113.207.024.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.28.950.000.00
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.24.700.000.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.14.800.000.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.8.900.000.00
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.57.726.600.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.57.726.600.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.49.600.000.00
Program Penanganan pengaduan lingkungan hidup belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.49.600.000.00 Belanja perjalanan dinas biasa Rp.28.000.000.00 dan Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.21.600.000.00
Program pengolahan persampahan belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp.122.712.998.00
belanja perjalanan dinas biasa Rp.116.712.998.00 dan belanja perjalanan dinas dalam kota Rp.6.000.000.00
Hingga berita ini naik kepermukan kepala Dinas Lindungan Hidup Langkat belum berhasil di konfirmasi wartawan.
Warga kecewa dan menduga tidak sesuai Standart dalam Pengerjaan Proyek Pengaspalan Jalan dengan Hotmix Dusun Namo Mbiring Desa Belinteng kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Senin 11/12/2023
Pasalnya Pada saat Pengerjaan Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix sekitar seminggu yang lalu sudah selesai, Namun hingga saat ini tidak memilki Papan informasi Proyek.
Dengan tidak adanya Papan informasi Proyek diduga kuat Pelaksanaannya asal jadi, hal tersebut terlihat badan jalan tidak ada dan tidak diketahui anggarannya bersumber darimana beserta jumlah nilai anggarannya.
Bahkan dari informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat jika sumber dana proyek tersebut berasal dari salah satu oknum calon legislatif, karena dari awal Pengerjaan sampai dengan saat ini tidak ada terlihat Pengawas dari Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat.
Dari data yang berhasil di himpun wartawan dari Layanan Pengerjaan Secara Elekteonik (LPSE) Langkat bersumber dari Dana APBD Langkat melalui Dinas PUPR dengan HPS Rp.500.198.000. dengan Pelaksana Pemenang Tender CV TEPAYANA alamat Kabanjahe Kabupaten Karo.
Warga Dusun Durin Peripuhen Desa Tanjung Gunung keluhkan Jembatan Gantung yang saat ini belum selesai dikerjakan, Jembatan yang masih Pondasi tersebut di keluhkan Warga Dusun Durin Peripuhen Desa Tanjung Gunung yang dimana anaknya Pergi ke sekolah harus melintasi jembatan Bambu di Dusun Buah Raja Desa Belinteng. Sabtu 09/12/2023
Anak sekolah yang bersekolah di Dusun Buah Raja Desa Belinteng sebahagian dari Warga Durin Peripuhen Desa Tanjung harus menguji Adrenalin untuk menuntut ilmu, Padahal Pondasi jembatan tersebut telah di bangun sebelum selesai massa Tender bulan Agustus 2023 lalu namun belum ada tanda-tanda Pengerjaan Lanjutan jembatan.
Setiap hari anak-anak sekolah melintasi jembatan yang terbuat dari rakitan Pohon Bambu, sebelumnya jembatan Bambu tersebut di terjang banjir sehingga anak sekolah dari Dusun Durin Peripuhen tersebut harus menunggu Pergantian jembatan dari Bambu tersebut.
Jembatan Bambu tersebut selalu menghantui anak-anak yang berangkat ke sekolah menuju Dusun Buah Raja selama ini, Setelah jembatan hanyut di terjang banjir Pemerintah Kabupaten Langkat langsung menganggarkan Dana APBD Tahun 2023 untuk Pembuatan Jembatan Gantung.
Namun sangat miris sekali, Tahun 2023 akan berakhir Jembatan Gantung tak kunjung usai di kerjakan. Di lokasi Pembangunan Jembatan Gantung tersebut hanya terlihat sebuah Pondasi Jembatan, Parahnya Jembatan tersebut bukan hanya di gunakan anak-anak bersekolah saja Pasalnya warga Dusun Buah Raja yang memiliki Perladangan di Dusun Durin Peripuhen pun terpaksa melintasi jembatan tersebut.
Padahal jembatan Bambu tersebut adalah Akses utama yang menghubungkan Desa Belinteng dan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai, Jembatan yang menghubungkan kedua Desa tersebut adalah salah satu Akses untuk melakukan Aktivitas di kedua Desa tersebut.
Padahal di daftar Layana Pengerjaan Secara Elektronik(LPSE)Kabupaten Langkat Proyek Jembatan Gantung tersebut Menelan Anggaran Rp.1.000.000.000 Miliar, namun sampai saat belum juga di kerjakan Pengerjaannya.
Tidak sampai disitu saja, di tempat terpisah Warga Dusun Buah Raja kepada Wartawan menuturkan harapannya. Agar Pemerintah Kabupaten Langkat mempercepat Pembangunan Jalan Utama yang menghubungkan Dusun Lau Seridi, Dusun Buah Raja dan Dusun Raja Berneh Desa Belinteng.
Sebelumnya Warga ketiga Dusun tersebut berunjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Langkat pada Bulan Oktober 2023 lalu, Warga menuntut agar Pemerintah membangun jalan utama ketikaga Dusun tersebut.
Menurut keterangan Warga saat di konfirmasi Pemerintah Kabupaten Langkat melalui kepala Desa akan membangun jalan tersebut sepanjang 1,5 Kilometer, namun sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda akan adanya Pengaspalan jalan tersebut.
Pada saat itu juga seorang warga yang tidak dapat disebutkan namanya dalam Pemberitaan ini, mengatakan Kepala telah berbicara kepada jika Anggaran Pengaspalan jalan tersebut sudah di tangannya.
Sebenarnya Jalan Utama ketiga Dusun tersebut sudah cukup lama mengalami kerusakan, dan hingga saat ini belum Pernah dilakukan Pengaspalan.
Jalan Sepanjang 8 Kilometer tersebut dapat menghubungkan Desa Belinteng dan Desa Telagah tersebut menjadi angan-angan warga, Warga mengira jalan tersebut akan di aspal keseluruhannya pada Tahun 2023.
Padahal Tahun 2023 akan berakhir beberapa hari lagi, Warga mengeluh pada saat melintasi jalan tersebut yang kian semakin parah sehingga menyulitkan Warga pada saat berkendara.
Proyek pembangunan jalan Gunting saga teluk binjai Kab Labuhanbatu Utara (Labura), salah satu item masuk dalam pengerjaan jembatan titi payung dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR) Labura melalui anggaran APBD senilai Rp 39.896.106.018 yang dikerjakan oleh PT Arfa Risky Bersaudara sampai berita ini tayang jembatan tersebut belum di sentuh sementara sudah ahir tahun.
Mandor atau pengawas PT Arfa Risky Bersaudara Ridho saat dikonfirmasi, untuk sementara kita fokus ke jalan dulu, takutnya kita bila bongkar jembatan Titi Payung tersebut mobilisasi membawa material ke jalan ini terhambat terangnya.
Menyoroti hal tersebut Ketua Investigator LSM Obor Monitoring Citra Indevenden (OMCI) Wilayah Sumut Syamsuddin Sianturi Amd Sip menilai kesalahan ini pada awal perencanaan memilih tanah urug pilihan dinilai tidak tepat , seharusnya tanah urug pilihan itu yang bercampur pasir dan batu ketika turun hujan dapat lalui, namun hal ini sangat bertetangan dengan kondisi badan jalan timbunan tanah uruq, saat hujan tiba justru badan jalan tersebut tidak dapat dilalui oleh kenderaan bermotor, seperti sepeda motor, dan hampir semua jenis mobil. membuat hampir seluruh jenis kenderaan TDK dapat melintas bahkan pihak Penyedia telah melakukan pengumuman kepada masyarakat agar tidak melalui jalan yang sedang dikerjakan dengan muatan diatas 4 ton, hal senada juga dialami mobilisasi Penyedia Barang/Jasa, menyebabkan jembatan sampai saat ini belum dikerjakan.
Diduga kurang profesional team ahli saat melakukan perencanaan Pengerjaan proyek tersebut, membuat dengan dana fantastis tersebut penyedia jasa menjadi bingung, pasalnya proyek Mega milyar tersebut selain membangun jembatan, juga mengerjakan penimbunan badan jalan dengan menggunakan tanah timbun, atau tanah uruq, bersumber dari galian minirba diduga bermasalah, dan kwalitas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan hasil laboratorium tentang urpil, akibatnya pembangunan jembatan Titi payung sampai saat ini belum dikerjakan oleh Penyedia PT Arfa Risky Bersaudara Sabtu,9 Des 2023
Selanjutnya Syamsuddin minta bupati Hendriyanto Sitorus tindak tegas consultan perencana, consultan pengawas, PA, PPK serta Rekanan.
Syamsudin sebut LSM OMCI telah menyurati Kadis PUPR, CV Raja Alam Abadi, PT Arfa Riski Bersaudara Nomor, 33/DPD/OMCI-SU/VIII/23 tanggal 8 Agustus 2023 perihal: Dugaan Pelanggaran Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang atas nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral minerpa dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jawaban PUTR dinilai gagal produk, dan dinilai Pihak PUTR sengaja mengklabui dan atau menutupi kesalahan dokumen kontrak termasuk legalitas ijin material tanah urug pilihan,”Ungkap ketua DPD OMCI.
DiTempat terpisah Tokoh masyarakat Desa Teluk binjai (Timur N red) , mengatakan Desa Sei Apung (M Manik red) dan Desa Teluk Pule (P Hombing) yang juga menerima hasil tanaman sawit masyarakat (toke) , rata rata 300 ton per hari di kali 3 desa, karena badan jalan tidak dapat dilalui akibat dampaknpenimbunan badan jalan dengan material tanah urug tersebut, saat hujan tiba tidak dapat dilalui, akhirnya hasil pertanian dan perkebunan milik warga terpaksa bawa ke Kab Asahan.
Dengan perasaan kesal Timur nenggolan merasa heran kepada pemborong, karena kegiatan yang dikerjakan (ayu septa) sambungan dari dusun Sei Naetek terlihat bagus cara kerjanya.
Namun yang dikerjakan terlihat bagus dan dapat di lalui oleh masyarakat.
Sedangkan proyek pembangunan badan jalan yang di kerjakan oleh PT. Arfa Rizki Bersaudara justru sebaliknya, yang berdampak merugikan masyarakat, hingga nyaris membuat lumpuh perekomian warga.
Masyarakat berharap agar tahap pengerjaan atau Peningkatan badan jalan harus dikerjakan dan tidak menimbulkan dampak negatif kepada warga di 3 kecamatan yaitu kualuh hulu, kualuh hilir, dan kualuh leidong. Kabupaten labuhanbatu utara
Sidik24jam.com.Langkat (Sumut) – Untuk memajukan sekolah Yayasan Perguruan AR.Rahman Misriadi di Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Sumatera Utara terus melakukan pembenahan manambah bangunan ruang kelas baru sebanyak 4 lokal dilantai dua yang sudah selesai 2 lokal, yang 2 lokal masih tahap pengerjaan.Tapi yang paling utama adalah meningkatkan mutu pendidikan di Yayasan Perguruan AR’ Rahman Misriadi, kata Misriadi.SPd selaku pembina di Yayasan tersebut diruang kerjanya saat awak media ini berkunjung, Kamis (7/12/2023).
Lebih lanjut Misriadi menyampaikan cikal bakal membangun sekolah ini, awalnya saya membangun sekolah ini pada tahun 2002 numpang di SDN Sidorejo Desa Stabat Lama pada saat itu nama sekolahnya Lembaga Perguruan AR,Rahman, pada tahun 2005 berdiri RA dan MDA, tahun 2009 berdiri MI dan pada tahun 2013 berdiri MTs dan pada tahun 2016 berdiri SMK.Ditahun 2013 sekolah ini sudah keluar izin Yayasan Perguruan AR, Rahman Misriadi hingga sekarang ini.Yayasan Perguruan AR,Rahman Misriadi ini dibawah naungan Kemenag,ucapnya.
Ketika awak media ini menanyakan berapa jumlah siswa/i keseluruan dan berapa lokal, Pembina Yayasan Perguruan AR, Rahman Misriadi mengatakan, RA 58 Siswa/i,MI 256 Siswa/i, MTs 190 dan SMK 73 siswa/i. Untuk MI 8 lokal ruang belajar 4 lokal di lantai 1 dan 4 lokan dilantai dua dan ada 3 x 6 M ruang pramuka dan perpustakaan 4 kamar mandi.Mts 6 lokal,RA 2 lokal dan SMK 3 lokal.
Tentang sumber dana pembangunan yang sedang dilaksanakan penambahan lokal dana pribadi Yayasan.Ketika disinggung tentang dana BOS,kalau dana Bos hanya sekiyan persennya saya untuk pisik.Dana Bos untuk membayar gaji guru, dan operator.
Ketia diminta menanggapi tentang Yayasan Perguruaan AR, Rahman Misriadi Desa Stabat Lama Ketua LSM Lidik Kasus Sumut Riduwan Sitepu memberikan apresiasi dan acungan jempol kepada Pembina Yayasan Perguruan AR,Rahman Misriadi membesarkan sekolah untuk mendidik generasi penerus bangsa sudah sangat baik sekali.Begitupun masih ada berita miring Yayasan Perguruan AR.Rahman Misriadi.Kalau saya menilai dan saya pernah melihat Yayasan Perguruan AR.Rahman Misriadi sangat bagus disegi pembangunanya dan mutu pendidikannya, pungkas pentolan LSM Lidik Kasus Sumut.
Waka Polres Langkat Kompol Hendri ND Barus, SIK, SH. MH memimpin Peringatan HUT Logistik Polri Ke-76 tahun 2023 dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Langkat pada hari Jumat (08/12/2023).
Turut hadir dalam acara Peringatan HUT Logistik Polri di Polres Langkat Waka Polres Kompol Hendri ND Barus, SIK. SH. MH. Kabaglog Kompol Nasib Manurung, SH. Kabagren Kompol B. Girsang, SH, Kasat Binmas AKP Suwardi, SH, Kasiwas AKP Bebas Ginting, SH, Kasipropam AKP Abed Nebo, SH, Kasubagwatpers Bagsdm AKP Binsar Naibaho, SH, Kasi Humas Iptu Rajendra Kusuma, Kasubag Bin Ops Iptu Zulkarnaen, Kasikeu Iptu Hari. M, SH, KBO Intelkam Iptu Agus. S, SH, Kanit Turjawali Sat Samapta Iptu Boirin, SH, Para Kasubag Log.
Peringatan HUT Logistik Polri ke-76 tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Bag Log Polres Jajaran Kepolisian Republik Indonesia secara Zoom Meeting bersama Aslog Kapolri Irjen Pol. R. Prabowo Argo Yuwono, SIK. M.Si. dengan motto : “Logistik Kuat, Polri Persisi, Indonesia Maju.”
Acara peringatan HUT Logistik Polri ke-76 tahun 2023 Bag Log Polres Langkat ditandai dengan Pemotongan Nasi Tumpeng oleh Waka Polres Kompol Hendri ND Barus, SIK, SH. MH dan diserahkan kepada Kabag Log Kompol Nasib Manurung, SH.
Waka Polres Langkat Kompol Hendri ND Barus, SIK. SH. MH melalui Kasi Humas Iptu Rajendra Kusuma; ” peran dan dukungan Logistik dalam Operasional Kepolisian sangat dibutuhkan karena tanpa ada dukungan Logistik kurang optimal, selanjutnya memberikan perumpamaan dalam pertempuran : “Logistik memang tidak ikut berperang, namun perang tanpa Logistik dipastikan tidak akan mencapai kemenangan, ujarnya.
Akhir-akhir ini Kepala Unsur Pelaksana Teknis (KUPT) Lingkungan hidup Kuala berinisial Mar menjadi pembahasan di kalangan pekerja kebersihan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kamis (7/12/2023)
Hal tersebut terkait selama ini mempekerjakan kedua anaknya berinisial A dan B yang tetap mendapatkan gaji dari pemerintah namun diduga jarang masuk kerja dan bahkan menaikkan uang setoran petugas distribusi sampah sampai dua kali di tahun 2023.
Padahal di akhir tahun 2022 oknum kepala UPT tersebut juga telah menaikkan uang setoran yang di nilai hanya akal-akalan untuk kepentingan pribadi dan diduga pula melanggar peraturan daerah tanpa melalui pendataan dilapangan terlebih dahulu.
Dari informasi yang berhasil di himpun wartawan jika saat ini untuk UPT kuala menambah pendapatan asli daerah paling banyak sekitar 10 juta untuk setiap bulannya sedangkan yang di kumpulkan sekitar 21 juta setiap bulannya.
Selain itu KUPT Kuala diduga selalu memberikan tekanan dan mengancam honorer yang sudah lama bekerja dengan menggantinya dengan yang baru jika tidak menyetujui semua kebijakan sesuai perintahnya.
Sehingga untuk menutupi setoran yang berkali-kali naik tersebut banyak petugas pengutip uang distribusi sampah terpaksa gali lobang tutup lobang dari gaji agar menghindari di ganti dengan pekerja yang baru.
Walau banyak dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)yang dilakukan oknum KUP Kuala tersebut duga pula atassepengetahuan para petinggi Dinas Lingkungan Hidup Langkat.
Bahkan saat permasalahan ini mencuat hingga naik di beberapa pemberitaan beberapa media online akhirnya kepala UPT Kula menempatkan posisi salah satu anaknya berinisial A untuk bertugas di wilayah kuala dan memindahkan pekerja pengutip uang distribusi sampah yang digantikan ke daerah kecamatan serapit dengan cara memanfaatkan kekuasaan oknum UPT Kuala tersebut.
Hingga berita ini naik kepermukaan namun Kepala UPT Kuala saat di konfirmasi SMS Via Whatsapp no +62 812-6529-XXXX tidak memberikan tanggapan.
Kapolresta Deli Serdang, AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K menghadiri acara Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilu 2024 sekaligus Deklarasi Damai yang diselenggarakan Bawaslu Kab. Deli Serdang bertempat di Lapangan Alun – alun Pemerintah kabupaten Deli Serdang. Kamis ( 07-12-2023) pagi.
Acara Apel yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febryandi Ginting ini juga dihadiri, Plt. Bupati Deli Serdang, H. M. Ali Yusuf Siregar, Kapolresta Deli Serdang, AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K, Waka Polrestabes Medan, AKBP Dr Yudhi Hery Setiawan SIK MSi, Kabag.ops an. Kompol Iwan K. SH. MH, Dandim 0204 / Deli Serdang diwakili oleh Danramil Batang Kuis Lettu AR. Panjaitan, Ketua KPU diwakili Komisioner Divisi program dan data an. Relis Tyanti Panjaitan Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu Kab. Deli Serdang, Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah KAB. Deli Serdang dan Ormas Perwakilan LO Partai Politik dan Perwakilan Ormas Kabupaten Deli Serdang.
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febryandi Ginting dalam sambutannya mengatakan . Sebagai garda terdepan, Bapak/Ibu peserta pengawas Pemilu merupakan penjaga keadilan dan transparansi dalam proses Pemilihan Umum.
“Tentunya banyak tugas yang menanti bapak/ibu peserta pengawas, maka untuk itu optimalkan pencegahan dengan identifikasi permasalahan dan isu-isu tahapan kampanye pada penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Bawaslu mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemkab Deli Serdang beserta seluruh Instansi terkait maupun Stakeholder dan segala pihak yang mendukung terlaksananya Pemilu yang Aman dan Damai,,” ungkapnya.
Saat diwawancarai, Kapolresta Deli Serdang, AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo S.I.K kepada media ini mengatakan, “Dengan adanya acara ini kita berharap kesiapsiagaan seluruh jajaran khususnya di Kabupaten. Deli Serdang untuk menjalankan amanah Undang – undang untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu khususnya kampanye yang sudah dimulai dari 28 November kemarin.” pungkasnya.
