Lintas Daerah

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor hari ini melantik dan mengambil sumpah 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Camat, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Acara yang digelar di Aula Bale Sada Arih, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat ini turut dihadiri Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd beserta istri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ketua TP PKK Pakpak Bharat, Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan sejumlah undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya antara lain berpesan para pejabat yang baru dilantik ini, agar memiliki inisiatif yang tinggi dan mampu membuat program inovatif yang menjadi solusi dalam menuntaskan berbagai persoalan di lingkup kerja masing-masing.

Penting bagi Saudara untuk tidak menjadi pribadi yang penakut, bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi di lingkungan kerja Saudara. Sehingga Saudara sebagai Pejabat, tidak saja bangga dapat menduduki Jabatan, namun Saudara juga dapat dibanggakan karena kinerja Saudara yang memuaskan, pesan Bupati.

Kepada Camat yang baru saja dilantik, saudara mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Saya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pastikan wilayah kerja Saudara dalam kondisi aman dan kondusif. Saudara harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, tokoh agama, pemuda dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Saudara, pesan Bupati kemudian.
Bersamaan dalam acara ini, juga dilaksanakan pengambilan sumpah janji PNS Formasi 2022 dan 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (20/03/2024).
(DP)

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pakpak Bharat menekankan sangat pentingnya untuk mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Pakpak Bharat hingga 14 persen, hal ini mengingat angka prevalensi stunting Kabupaten Pakpak Bharat masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.

Agar siklus terjadinya stunting dapat dicegah, maka diperlukan formulasi kebijakan dan strategi yang tepat dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang ada, disamping pentingnya kendali atas peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan bagi setiap sasaran prioritas hingga tingkat desa, diperlukan intervensi yang terpadu dan sistematis untuk memastikan gerakan percepatan penurunan stunting terbangun secara masif dan berkelanjutan, jelas Mutsyuhito Solin.

Hal ini dia sampaikan dalam “Kick Off Meeting Program Pendampingan Teknis Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024” bersama Tanoto Foundation sebagai pihak Pendamping Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pakpak Bharat.

Kita berharap melalui pertemuan ini tercipta sebuah rencana tindak lanjut dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama, serta program yang telah dirancang dan disepakati dapat terealisasi dengan baik, ucap Wakil Bupati kemudian.

Hadir dalam pertemuan ini, Nur Azizah dari Yayasan Cipta selaku perwakilan Tanoto Foundation, sementara pihak Tanoto Foundation sendiri mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi virtual zoom.

Tanoto Foundation merupakan sebuah lembaga yang memberikan pendampingan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pakpak Bharat. Tanoto Foundation diketahui merupakan sebuah yayasan filantropi independen yang memiliki visi meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.

(DP)

Labuhan Deli,Sungguh tragis nasib yang dialami Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Labuhan Deli Dra.Risna Wahyuni,MA setelah di audit tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akhirnya mengembalikan dana BOS untuk kuwitasi pengeluaran tahun 2024.

Dianggap tidak sesuai peruntukan penggunaan anggaran dana BOS terpaksa mengembalikan dana yang sudah kita keluarkan,karena tidak sesuai peruntukannya,seperti koran yang tidak ada perlunya di sekolah.

“Umpamanya kita punya rekan .. kan gak mungkin pakai uang pribadi kita,”ucap Risna Wahyuni saat ditemui awak media di ruang kerjanya,Selasa (12/3/2024) sekitar pukul 11.15 Wib.

Ia juga menyebutkan,tepat dua minggu yang lalu menjelang puasa Ramadhan Bendahara Dana Bos SMPN 1 Labuhan Deli yang dipimpin Risna Wahyuni diperiksa tim dari BPK terkait penggunaan dana BOS.

“Mana ada istilah sebagai kita punya rekan kita punya mitra gak ada sama orang itu (BPK-red),ibarat kita membuang ludah pakai biaya kita juga diperintahkan kembalikan.Karena kita sample,” kata Risna Wahyuni tanpa dimengerti awak media apa yang dimaksut dengan istilah sample.

Mengembalikan dana yang sudah kita keluarkan,karena tidak sesuai peruntukannya,seperti koran yang tidak ada perlunya di sekolah.Umpamanya kita punya rekan kan gak mungkin pakai uang pribadi kita,sambungnya.

Juknis dana BOS tidak ada untuk media,karena semua sudah sistem digitalisasi ,jadi nggak ada lagi,katanya lagi.

“Bendahara BOS yang kasihan,marahi bendahara kan sama saja marahi kita,karena kita masih baru habis kita dikuliti,”keluh Risna.

Ketika disebutkan awak media terkait pengembalian dana BOS,Kepsek Risna Wahyuni tidak sampai jual mobil,sepontan Risna Wahyuni membantahnya.

“Ya saya minjam uang orang apa nggak sama saja namanya jual mobil Rp 190.694.000 (Seratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) hari itu juga harus dikembalikan masukan ke rekening,” ketusnya.

Sesuai petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan dana BOS 2024 tercantum dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti gaji karyawan, kebutuhan belajar mengajar seperti buku dan alat tulis, serta keperluan lainnya seperti biaya listrik, air, dan perawatan gedung sekolah.

Berikut adalah larangan-larangan terkait penggunaan Dana BOS Reguler, yang mencakup: Transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk tujuan selain penggunaan Dana BOS Reguler. Membungakan Dana BOS Reguler demi kepentingan pribadi. Meminjamkan Dana BOS Reguler kepada pihak lain.(Rul-Halil)

Editor : Libas

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Hari ini Tim eksplor jelajah Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) mengunjungi Kator Bupati Pakpak Bharat di Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak. Kehadiran rombongan yang dipimpin langsung oleh Hendra Perdana selaku Ketua Umum IFTA ini diterima oleh Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM bersama Plt. Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pakpak Bharat, Sahat Parulian Boangmanalu, S.Pd, MM dan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Maratha M Padang, S.Pd, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah.

Hendra Perdana dalam pertemuan ini mengungkapkan kekagumannya akan keunikan yang dimiliki oleh Kabupaten Pakpak Bharat yang menurutnya tidak ditemukan di Daerah lain.

Ada mejan, pertulanen, air terjun, makanan khas, sapo jojong, dan banyak lagi yang kami temukan slama kami berada di sini, jelas dia.

Hendra Perdana juga memuji keindahan Panorama Indah Sindeka yang menjadi salah satu icon Pakpak Bharat saat ini.

Tadi malam kami berada di sini, Kompleks Panorama Indah Sindeka yang sangat indah luar biasa, ungkap dia.

Tentang kepariwisataan ini akan kami benahi terus-menerus. Sebagai salah satu Daerah penyangga Danau Toba, akses penghubung antar Daerah mutlak sangat diperlukan, dan ini yang saat ini sedang kami upayakan, baik dengan anggara kami sendiri dan juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tetangga dan Pemerintah atasan guna membantu keterbukaan akses ini. Kalau Pakpak Bharat dengan Daerah tetangga, baik Humbang Hasundutan, Aceh, Toba, Dairi melalui Siempat Rube, dan juga menuju Samosir semua terhubung dengan akses jalan yang baik, pasti lebih maju. Hal ini yang saat ini sedang kami kerjakan, mudah-mudahan dengan kehadiran bapak dan ibu dari IFTA ini bisa membantu meyakinkan semuanya, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi akan pentingnya untuk segera menuntaskan beberapa ruas jalan ini, jelas Jalan Berutu dalam pertemuan ini.

Indonesian Fighter Tourism Association (IFTA) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan dan pemasaran kepariwisataan. Tim ini akan menjelajahi wilayah Kabupaten Pakpak Bharat selama lima belas hari, guna mengumpulkan data kepariwisataan serta membantu pengembangan wisata desa di Desa Ulumerah, Kuta Jungak dan Prongil Julu.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jqm.com

Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd hari ini mewakili Bupati Pakpak Bharat dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara di Grand Indonesia, Jakarta.

Rapat Koordinasi Nasional ini digelar sebagai upaya pengenalan Ibu Kota Nusantara sebagai loncatan peradaban Indonesia, serta upaya menggali potensi kerja sama Otoritas Ibu Kota Nusantara dengan Pemerintah Daerah.

Kita akan terus berupaya agar potensi-potensi lokal yang kita miliki turut berperan dalam menyokong IKN, potensi-potensi dan kearifan lokal yang kita miliki harus berperan dan turut menghiasi IKN nantinya, jelas Wakil Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dengan beberapa pembicara yang hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri RI, M.Tito Karnavian, Menteri PUPR RI, Basuki Hadi Mulyono, Menteri ART dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono, serta beberapa pemateri lainnya.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Utara Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme di Cambridge Hotel Medan (07/03/2024).

Rapat Sinkronisasi ini dilaksanakan guna melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Bersama sejumlah Pemangku Kepentingan lainnya, Franc Bernhard Tumanggor membahas Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pencegahan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan.

Tadi itu Bersama bapak-bapa dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kemeterian Hukum dan HAM RI juga ada, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, bapak Penjabat Gubernur dan banyak lagi, kita semua sepakat bahwa tidak akan ada ruang bagi Tindakan terorisme, tindak kekerasn dan lainnya atas nama apapun itu, tidak ada tempatnya di Sumatera Utara, ucap Franc Bernhard Tumanggor di Medan.

Diketahui sejumlah pejaba dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, TNI dan Pemangku Kepentingan lainnya turut menghadiri Rapat ini.
(DP)

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Benrhard Tumanggor Bersama Wakil Bupati, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd dan Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, serta sejumlah Pimpinan Oragnisasi Perangkat Daerah lainnya, hari ini menghadiri Musrenbang RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara.

Bersama Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Dr. Hassanudin dan sejumlah Kepala Daerah lainnya, Franc Bernhard Tumanggor berangkat dari Aula Tengku Rizal Nurdin menggunakan Becak Bermotor khas Medan, menuju lokasi Musrenbang RKPD di Hotel Santika Premier Dyandra, Medan.

Kita membawa sejumlah usulan perioritas dalam RKPD ini, diantaranya pembangunan Infrastruktur, jalan penghubung antar daerah guna membuka keterisolasian Kabupaten Pakpak Bharat, pengembangan ekonomi msayarakat dan lainnya, jelas Bupati di lokasi Musrenbang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sumatera Utara dibutuhkan keselarasan perencanaan dari tingkat Nasional dengan perencanaan Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, karena itu dokumen RKPD ini harus menjadi pedoman bersama, demikian pesan Penjabat gubernur Sumatera Utara, Dr. Hassanudin dalam arahannya.

Musrenbang RKPD Sumatera Utara tahun 2025 ini mengambil tema “Pembangunan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” serta turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, serta sejumlah Pemangku Kepentingan lainnya.
(DP)

Langkat|Sidik24.com

Gerombolan bayaran PT Amal Tani Usir Masyarakat Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Pada Hari Kamis 07 Maret 2024 kemarin. Jum’at

Gerombolan Preman yang dipimpin oleh Pengacara PT. Amal Tani, mengusir dan memperlakukan Masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Langkat, seperti Pencuri atau Teroris, dari Tanah Milik orang tuanya.

Padahal Tanah tersebut telah memiliki SHM yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Langkat, akan tetapi semenjak terbitnya SHM atas tanah tersebut pada 1986, mulai tahun 1981, Segerombolan Preman merampas atas tanah tersebut dengan cara yang tidak manusiawi.

Gerombolan Preman tersebut diduga keras adalah suruhan PT. Amal Tani, yang katanya perusahaan MILIK KELUARGA BESAR PAHLAWAN NASIONAL LETJEN DJAMIN GINTINGS, terbukti sampai hari ini tanah Milik Masyarakat tersebut masih dikuasai PT. Amal Tani.

Padahal, pada tanggal, 5 Februari 2024 yang lalu, secara Resmi BPN Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pihak PT. Amal Tani, Pihak Masyarakat serta Kuasanya, dan dihadiri oleh Tim dari INTELKAM POLDA SUMUT, telah melakukan pengambilan titik kordinat dan penetapan batas sebelah barat HGU PT. Amal Tani.

Serta batas SHM Nomor 93. atas nama Suktma, namun ketika pada tanggal 19 Februari 2024 melalui surat resmi, pihak BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara mengundang pihak – pihak terkait dalam pengambilan titik kordinat/penetapan batas tersebut, termasuk Direktur Utama PT. Amal Tani untuk Hadir pada tanggal 26 Februari 2024, dengan agenda penyampaian hasil peninjauan Lapangan/pengambilan titik kordinat, Pihak PT. AMAL TANI TIDAK MENGHADIRI Undangan tersebut.

Ketidak Hadiran Pihak PT. Amal Tani seolah membuktikan bahwa Pihak PT. Amal Tani TAKUT akan KEBENARAN, karena dalam penyampaianya, Pihak BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sebagai berikut. BAHWA DARI LIMA TITIK KORDINAT YANG DITUNJUKAN OLEH PIHAK PT. AMAL TANI, HANYA SATU TITIK YANG SESUAI DENGAN TITIK BATAS HGU YANG SEBENARNYA. Dengan kata lain, empat titik kordinat lainya, berada diluar HGU PT. AMAL TANI.

Ketidak hadiran Pihak PT. Amal Tani dalam penyampaian BPN KANWIL Provinsi Sumatera Utara terebut, telah membuktikan bahwasanya Instansi PEMERINTAH yaitu BPN sekalipun, yang Katanya PEMBERI IZIN ATAS HGU PT. AMAL TANI, pihak PT. Amal Tani, tidak memperdulikanya, apa lagi Masyarakat Kecil yang memang tidak mempunyai kemampuan apapun, begitupun juga Aparatur Penegakan Hukumnya, seolah-olah membenarkan kata – kata Kiasan yaitu adanya HUKUM LAKSANA PISAU, YANG TAJAM KEBAWAH TUMPUL KEATAS.

Karena, pihak Masyarakat Pemilik Tanah dengan SHM tersebut, telah MELAPORKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN l PT. AMAL TANI, KEPADA POLDA SUMATERA UTARA dan dilimpahkan Proses Penyidikanya diPOLRES LANGKAT dengan bukti dan saksi yang menurut Masyarakat sudah sangat mencukupi, namun pihak Penyidik POLRES LANGKAT seakan – akan mempersulit proses Penyidikan dalam Laporan tersebut.

Selain SHM dan saksi mata serta hasil Identifikasi/pengecekan bidang Tanah, yang dilakukan oleh Penyidik POLRES LANGKAT bersama BPN Kabupaten langkat, yang menyatakan Areal tersebut berada diluar HGU PT. AMAL TANI, Pemilik juga menghadirkan bukti – bukti lainya yang didapatkan dari BPN, baik BPN Kabupaten langkat, maupun BPN Provinsi Sumatera Utara, namun hingga 10 bulan berjalan semenjak Laporan Kepolisian tersebut dilaporkan.

Sampai saat ini Penelisikan atas Laporan tersebut berhenti begitu saja, dalam hal ini, PATUT DIDUGA, PENYIDIK POLRES LANGKAT, telah mempeti es kan Laporan tersebut, Anehnya pihak KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ( POLDA SUMUT ) dalam hal ini selaku penerima Laporan, juga tidak ada respon apapun terkait mandegnya Penyidikan yang terjadi di POLRES LANGKAT.

Dari seluruh rangkaian keterangan tersebut diatas, serta demi Kepercayaan Masyarakat terhadap Instansi Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum di Republik Indonesia, di MOHON KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA STAFF KEPRESIDENAN, MENKOPOLHUKAM, MENTERI PERTAHANAN, MENTERI ATR/BPN, MENPANRB, MENKUMHAM, KAPOLRI, Untuk memberikan Atensinya terhadap kejadian yang menimpa Masyarakat kecil tersebut.

Abdi A

Pakpak Bharat Sidik24jam.com

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan (07/03/2024).

Tadi kita menerima arahan dari bapak Gubernur, utamanya menjaga pasokan bahan-bahan pokok di Daerah tetap aman menjelang bulan Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri, jelas Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor usai mengikuti rapat ini.

Dalam rapat ini, Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Dr Hassanudin mendorong para Kepala Daerah se Sumatera Utara untuk melakukan operasi pasar murah. Menurutnya, pasar murah terbukti dapat menahan laju inflasi apabila dilakukan secara masif.

Kami juga mengajak Bulog, produsen dan distributor minyak goreng, gula, telur ayam juga dapat melakukan pasar murah yang langsung menyentuh konsumen akhir terutama masyarakat kelas bawah, ungkap Hassanudin.

Disamping itu pada mudik Idulfitri 2024, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin juga mendorong program mudik gratis. Sektor transportasi menurut dia juga termasuk salah satu pemicu inflasi.

Untuk itu segera dipersiapkan dengan baik program mudik gratis, agar berjalan dengan baik, kita yakin akan dapat menekan laju inflasi yang diperkirakan pada momen hari raya akan mengalami kenaikan, kata Hassanudin.

(DP)