Sidik24jam. MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, membuka secara resmi Festival Lampu Lampion Kabupaten Kepulauan Meranti sempena Tahun Baru Imlek 2025.
Pembukaan event yang ditaja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata itu berlangsung di Taman Cik Puan Selatpanjang, Rabu (15/1/2025) malam.
Bupati Asmar, dalam sambutannya mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan event wisata budaya ini. Ia menilai dengan adanya festival lampu lampion, sektor pariwisata dapat berkembang dan menimbulkan efek domino peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat setempat.
“Tentu saja ini menjadi penanda persatuan, tidak hanya persatuan dengan kehadiran kita, tapi juga kesatuan dalam kebudayaan kita. Kami mengajak kita semua menjadikan event budaya ini untuk mengembangkan potensi wisata daerah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” ajak Bupati Asmar.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti, Ery Suhairi, menyampaikan Festival Lampion ini merupakan salah satu agenda budaya sekaligus wisata dalam menyambut dan memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025.
“Festival Lampion ini perdana dilaksanakan di Kepulauan Meranti dan dibuka untuk umum, peserta disilahkan mendaftar ke panitia mulai tanggal 5 hingga 26 Januari 2025, pendaftaran tidak dipungut biaya alias gratis,” terangnya.
Ery Suhairi menambahkan, pihaknya akan melakukan penilaian pada tanggal 29 Januari 2025. Sementara Pengumuman Pemenang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 30 Januari 2025 bertepatan dengan malam puncak Meranti Night Carnival.
Adapun dalam event ini, panitia telah menyediakan hadiah berupa uang tunai puluhan juta rupiah beserta Trophy untuk diperebutkan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Forkopimda Kepulauan Meranti, Anggota DPRD Cuncun, Kepala OPD, Ketua TP PKK Kepulauan Meranti Hj Ismiatun Asmar, Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghua Indonesia (PSMTI) Kabupaten Kepulauan Meranti dan tamu undangan. ****
Sidik24jam. MERANTI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (15/1/2025) malam resmi mengumumkan pasangan AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti periode 2025-2030.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, dalam Rapat Paripurna ke-14, Masa Persidangan Pertama Tahun 2025, dengan agenda Pengumuman Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selatpanjang.
Khalid Ali menjelaskan bahwa Rapat Paripurna itu merupakan syarat administratif untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025 mendatang.
“Rapat Paripurna malam ini tidak mengambil keputusan, sehingga tidak memerlukan kuorum tertentu. Agenda utamanya adalah pengumuman resmi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai ketentuan,” ujar Khalid.
Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan perubahan keputusan Badan Musyawarah DPRD Kepulauan Meranti yang menetapkan jadwal kegiatan DPRD. Hal ini sejalan dengan instruksi Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri agar pemerintah daerah melengkapi dokumen administratif seperti pelaksanaan Badan Musyawarah (Banmus) dan rapat paripurna sebelum batas waktu, 16 Januari 2025.
“DPRD Kepulauan Meranti secara resmi mengumumkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, nomor urut 1, AKBP (Purn) H. Asmar dan Muzamil Baharuddin, dengan perolehan 35.675 suara atau 40,57% dari total suara sah. Pasangan ini akan menjabat untuk periode 2025-2030,” jelas Khalid.
Selanjutnya, DPRD akan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau untuk pengesahan dan pengangkatan pasangan terpilih tersebut.
Ketua DPRD Meranti itu juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan terpilih, seraya berharap mereka dapat mengemban amanah dengan baik untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Tantangan yang ada tentu tidak ringan. Namun, dengan komitmen, kerja keras, serta sinergi antara eksekutif dan legislatif, kami optimis Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi lebih baik dan maju ke depannya,” tutup Khalid.
Sementara itu, Plt. Bupati sekaligus Bupati Kepulauan Meranti terpilih, AKBP (Purn) H. Asmar, hadir bersama wakilnya, Muzamil Baharuddin, dalam paripurna tersebut.
“Hari ini, kami telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih. Kami yakin ini adalah amanah dan ketetapan Allah yang harus kami jaga dengan baik,” ujar Asmar dalam sambutannya.
Asmar menegaskan bahwa penetapan ini menandai berakhirnya proses Pilkada serentak 2024. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melupakan perbedaan yang ada dan kembali bersatu membangun Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Kompetisi telah berakhir, dan sekarang masyarakat adalah pemenangnya. Mari kita tatap masa depan bersama, bersatu, dan bergandengan tangan untuk melanjutkan pembangunan di daerah ini. Kita harus rukun dan bekerja sama demi mewujudkan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera,” ajaknya.
Asmar juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Meranti secara kolektif. Ia berkomitmen untuk merangkul semua elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Kami akan merawat semangat kebersamaan ini dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, partai politik, organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, hingga para tokoh masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci bagi kita untuk membangun Meranti,” jelasnya.
Asmar menutup pidatonya dengan harapan dan doa agar Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya.
“Semoga kita semua mampu menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Paripurna tersebut diikuti sebanyak 28 Anggota DPRD Kepulauan Meranti dan juga dihadiri unsur Forkopimda, para pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, para tokoh dan undangan lainnya. ***
Sidik24jam. MERANTI – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar memberikan apresiasi atas kontribusi PT Timah Tbk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, Selasa (14/01/2025).
Dalam kegiatan tersebut, PT Timah menyerahkan bantuan berupa kebutuhan operasional untuk dua masjid, yaitu Masjid Desa Tanjung Gemuk dan Masjid Tanjung Bakau. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan dan petani, serta melaksanakan penanaman pohon api-api sebagai langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah abrasi di kawasan pesisir.
Bupati Asmar menyampaikan terima kasih kepada PT Timah atas perhatian dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kepulauan Meranti, khususnya di Desa Tanjung Gemuk. Program CSR seperti itu, menurutnya, sangat penting dalam mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Semoga langkah ini menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk ikut berkontribusi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asmar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Sinergi seperti ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung, tetapi juga menjaga lingkungan agar tetap lestari bagi generasi mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala PT Timah Area Kundur yang diwakili oleh Eko Yorifaruza, menerangkan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT Timah untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya di wilayah operasional kami,” ujar Eko.
Ia juga menambahkan bahwa program CSR itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove.
“Penyerahan bantuan ini kami harapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara penanaman pohon api-api menjadi salah satu langkah kami dalam menjaga ekosistem pesisir. Kami juga membuka ruang untuk mendengar kebutuhan masyarakat agar program-program CSR yang kami lakukan lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Eka Budhy Susanto dari Divisi CSR PT Timah Tbk Area Kundur, para kepala dinas terkait, jajaran Upika Kecamatan Rangsang, dab masyarakat setempat, serta tamu undangan lainnya.***
Sidik24jam. MERANTI – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM, memimpin rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan tahun 2025.
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kediaman Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (14/01/2025) tersebut diikuti seluruh anggota TAPD, Kepala OPD, Kepala Bagian, serta pejabat teknis terkait yang hadir untuk memberikan masukan dan melakukan pengharmonisasian atas rencana pelaksanaan anggaran daerah.
Sekda Bambang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan perencanaan anggaran sejalan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, serta menyoroti bahwa perencanaan anggaran merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Ia juga mengingatkan bahwa setiap alokasi anggaran harus berbasis pada asas manfaat dengan tata kelola maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pertemuan perdana di Tahun 2025 ini mengangkat beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rapat ini antara lain optimalisasi belanja perangkat daerah, belanja pegawai, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga komitmen penyelesaian dan pengelolaan tenaga Non ASN di daerah.
Terhadap peningkatan kualitas layanan dasar, kebijakan alokasi anggaran akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat, sesuai amanat dan program pemerintah pusat.****
Sidik24jam.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP menghadiri Kick off Meeting Penyusunan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.
Acara ini dibuka oleh Kepala
BAPPELITBANGDA H. Aep Majmudin, SE., MM, dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP, Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman SH., MM, serta sejumlah pejabat daerah dan tamu undangan lainnya. Rabu,(08/01/2025) bertempat di Bale Pangripta Bappelitbangda,
Dalam sambutannya, Ketua DPRD mengatakan bahwa Penyusunan RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. dokumen ini menjadi pijakan utama dalam menentukan arah pembangunan kabupaten sukabumi pada tahun 2026. Proses ini membutuhkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, agar pembangunan yang direncanakan benarbenar mampu menjawab kebutuhan dan harapan seluruh lapisan masyarakat,
dalam konteks ini, DPRD kabupaten sukabumi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan penyusunan RKPD berjalan sesuai prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kami juga akan mengawal agar RKPD ini selaras dengan visi-misi pembangunan kabupaten sukabumi, serta memperhatikan target pencapaian pembangunan nasional.
Pada Kesempatan tersebut Ketua DPRD menekankan beberapa hal penting sebagai pedoman kita bersama :
Pertama : Prioritas pembangunan bahwa RKPD harus mampu menjawab isu-isu strategis daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup.
Kedua : Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD ini seyogyanya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam prosesnya, aspirasi yang berasal dari masyarakat akar rumput harus menjadi bagian integral dari perencanaan.
Ketiga : Efektivitas anggaran pastikan anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien, serta difokuskan pada program-program prioritas.
Keempat : Inovasi dan teknologi dorong penggunaan teknologi dalam pembangunan, guna menciptakan layanan publik yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Lebih lanjut, Ketua DPRD mengajak kepada seluruh pihak untuk menyatukan langkah dan visi dalam menyusun RKPD kabupaten sukabumi tahun 2026, sehingga dapat menghasilkan RKPD yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (M RIZWAN)
Saumlaki, 11 Januari 2025 — Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki, Laksanakan Upacara Penutupan kegiatan Kegawatdaruratan Mahasiswi Poltekes Kemenkes Maluku Prodi Kebidanan di Markas Komando (Mako) Lanal Saumlaki Jln. Slamet Riyadi No.01 Dusun Lakateru, Desa Olilit Raya, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Pelatihan Kegawatdaruratan maternal dan Neonatal DTPK Mahasiswi tingkat III semester V telah dilaksanakan selama 3 hari dengan keadaan aman dan mengutamankan zero accident, selama melaksanakan pelatihan mahasiswa mendapatkan materi dalam hal Dasar Kepemimpinan, Peraturan Baris Berbaris, Sea Survival, Jungle Survival dan beladiri Praktis. Selain materi diatas para mahasiswi juga mengadakan Kegiatan api unggun dimana dalam kegiatan api unggun mahasiswi diberikan motivasi untuk menghadapi dunia kerja untuk kedepannya.
Kegiatan ini diselenggarakan atas dasar kerja sama antara Lanal Saumlaki yang rutin dilaksanakan tiap tahun dengan Poltekes Kemenkes Maluku Prodi Kebidanan Saumlaki, kegiatan diikuti mahasiswi tingkat III semester V prodi Kebidanan Saumlaki Poltekkes Kemenkes Maluku berjumlah 45 (Empat puluh lima) orang, dan 2 dosen pendamping.
Sidik24jam.com – Wakil Bupati Sukabumi, H Iyos Somantri meninjau langsung Launching Dapur Sehat Pembagian Makanan Bergizi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Raharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (13/01/2025)
Wakil Bupati Iyos Somantri mengatakan, bahwa dalam launching dapur sehat untuk penyediaan makanan bergizi gratis Kabupaten Sukabumi saat ini akan disalurkan kepada 3 Sekolah yaitu MIN 3 Sukabumi, MI Neglasari dan SMP PGRI dengan Jumlah 1244 paket makanan yang mana berdasarkan pantauan dan laporannya yang diterima semua sudah siap dan memenuhi gizi serta higienis.
“Hari ini kita di Desa Bojong Raharja Kecamatan Cikembar melihat dapur yang dipersiapkan untuk membuat makanan bergizi buat anak-anak kita, dari sisi kebersihan berjalan dengan baik,”ujarnya.
Lanjut Wabup, pihaknya berharap dari kesiapan dapur sehat yang telah di memonitor langsung bersama unsur TNI/ Polri dan Perangkat Daerah dapat menguatkan dan meningkatkan kinerja terbaik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Saya bisa meyakinkan bahwa program pemerintah pusat sampai di daerah akan berjalan secara baik,” pungkasnya.
SIDIK24JAM.COM – Grand tema pada Silaturahmi Akbar 2025 dalam rangkaian “Umat Rukun Menuju Indonesia Emas”. Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Ke-79. Kegiatan yang diselenggarakan oleh
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukabumi tersebut berlangsung di Taman Wisata Selabintana, Sabtu (11/01/2025).
Perhelatan akbar itu diikuti sekitar 4 ribu orang tersebut diawali dengan Istiqosah dan doa bersama dilanjutkan dengan penampilan spesial dari padus PD. IGRA Kabupaten Sukabumi yang membawa lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama RI.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Kegiatan Deddy Wijaya menyampaikan tujuan dari Silaturahmi Akbar 2025 ini untuk menggalang persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Selain itu untuk meningkatkan ukhuwah diantara elemen masyarakat dan juga seluruh mitra-mitra strategis kementerian agama kabupaten sukabumi,” ungkapnya
Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi, Dadang Ramdani menekankan bahwa peran agama memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di wilayah.
“Karena itu, kami berharap seluruh jajaran, baik pelaksana maupun pejabat memberikan kontribusi, bagaimana keteladanan, tanggung jawab dan nilai-nilai agama ini menjadi karakter yang dimiliki, sehingga kesalehan, kebaikan-kebaikan yang sehari-hari kita lakukan ini betul-betul memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Dadang mengucapkan terimakasih atas prestasi-prestasi yang diraih oleh seluruh jajaran Kepala Kantor Urusan Agama yang telah memberikan kontribusi besar terhadap institusi Kementerian Agama
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pondok pesantren yang sudah berkiprah ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat, saya juga mengucapkan terima kasih kepada PD IGRA Kabupaten Sukabumi atas prestasi-prestasi yang diraih, baik itu di event kabupaten, provinsi maupun event lainnya,” pungkasnya.
Sidik24jam.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar agenda Rapat Paripurna bahas penyampaian nota penjelasan DPRD atas tiga raperda Prakarsa, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (13/01/2024).
Raperda membahas tentang pengetahuan tradisional dalam penetapan kawasan perlindungan mata air, Raperda tentang jasa lingkungan, serta Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi.
Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sukabumi, Bayu Permana mengatakan, bahwa Raperda tentang pengetahuan tradisional dalam penetapan kawasan perlindungan mata air bertujuan menetapkan kawasan perlindungan mata air yang berdasarkan pengetahuan nasional, memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pelestarian mata air, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk perlindungan.
“Ruang lingkup dan materi buatan ini sesuai dengan materi muatan undang-undang nomor 5 tahun 2017,”ujarnya.
Menurut Bayu, bahwa di tengah arus globalisasi saat ini, keberadaan pengetahuan tradisional terancam terpinggirkan, oleh karena itu perlu adanya landasan kuat untuk mengintegrasikan pengetahuan internasional kedalam kebijakan perlindungan lingkungan.
“Kebudayaan nusantara dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat juga menjadi landasan utama untuk menjadi pelestarian sumber daya air bagi kesehatan,”ungkapnya.
Beberapa penyampaian nota pengantar Raperda prakarsa DPRD tersbut akan di jawab oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami pada rapat Paripurna berikutnya.Hadir mengikuti Rapat, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.
Sidik24jam. PEKANBARU – Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti baru-baru ini mengadakan kunjungan kerja ke Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pekanbaru. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan seputar tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah Kepulauan Meranti.
Dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, H. Hatta, S.M. (Fraksi Golkar), delegasi ini terdiri dari Wakil Ketua Tengku Zulkenedi Yusuf, S.E. (Fraksi PKS), Sekretaris Komisi I Dyan Desmanengsih, S.Sos., M.IP. (Fraksi PPP Demokrat), serta anggota lainnya seperti H. Idris, M.Si. (Fraksi PKB), Siswanto, S.E. (Fraksi Gerindra), Jonny (Fraksi Nasdem), dan Noli Sugiharto, S.Psi. (Fraksi PPP Demokrat).
Rombongan diterima oleh Kabid Pengangkatan dan Pensiun Kanreg XII BKN, Alex Sugara, bersama Kabid Integrasi Kepegawaian, Andri Febrian, serta staf Kanreg XII BKN. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi secara mendalam mengenai kebijakan dan regulasi terkait tenaga honorer dan PPPK.
Dalam sesi dialog, Alex Sugara menjelaskan bahwa kebijakan terkait PPPK adalah langkah pemerintah untuk menghapus sistem tenaga honorer. Seleksi PPPK diatur dalam berbagai regulasi, termasuk KEPMENPANRB Nomor 347, 348, dan 349. Alex memaparkan beberapa kriteria tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK, di antaranya:
Guru dengan status P1, Tenaga Honorer kategori II dan D4 Bidan Pendidik yang telah lulus pada tahun 2023 serta Tenaga Non-ASN yang masuk dalam database BKN dan memiliki masa kerja minimal dua tahun aktif di instansi pemerintah.
Selain itu, tahap kedua seleksi PPPK saat ini memberikan kesempatan bagi tenaga Non-ASN yang sebelumnya gagal di tahap pertama, termasuk yang tidak lolos seleksi administrasi atau belum sempat mendaftar.
Melalui kunjungan ini, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti berharap mendapat pencerahan terkait proses seleksi PPPK serta solusi bagi permasalahan tenaga honorer yang belum terselesaikan. Ketua Komisi I, H. Hatta, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja honorer agar dapat diakomodasi dalam sistem kepegawaian pemerintah.
“Masalah tenaga honorer dan PPPK ini sangat penting. Kami berharap dengan adanya konsultasi ini, kita bisa mendapatkan kejelasan serta langkah strategis untuk mendukung mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah,” ujar Hatta.
Kunjungan ini juga menjadi bukti komitmen DPRD Kepulauan Meranti dalam memastikan kebijakan terkait tenaga kerja diterapkan secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BKN yang diwakili oleh Alex Sugara juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran MENPANRB Nomor 5593 Tahun 2024 dan UU Nomor 20 Tahun 2024, hanya tenaga kerja yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dianggarkan hingga pengangkatan sebagai ASN. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk menghapus sistem tenaga honorer yang tidak sesuai dengan peraturan.
Lebih lanjut, UU Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65-66 menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer atau kontrak baru oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jika aturan ini dilanggar, PPK dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Komisi I DPRD Kepulauan Meranti mendorong agar pelaksanaan tes PPPK/CPNS dapat dilakukan langsung di daerah. Selain mengurangi beban administrasi, hal ini juga dapat memberikan kemudahan kepada peserta, seperti pengurusan surat keterangan kesehatan rohani yang selama ini harus diurus di luar Kepulauan Meranti.
Alex Sugara menyatakan bahwa pelaksanaan tes di daerah dapat dilakukan jika pemerintah daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar BKN. Beberapa daerah seperti Kuantan Singingi, Natuna, dan Anambas telah berhasil melaksanakan tes secara mandiri, menjadi contoh yang bisa diikuti Kepulauan Meranti.
Selain itu, pihak BKN juga mempersilakan pemerintah daerah untuk membuka fasilitas layanan administrasi pasca kelulusan, sehingga peserta tes PPPK/CPNS tidak perlu bepergian jauh untuk mengurus dokumen pemberkasan.
Dalam dialog tersebut, Komisi I menyampaikan berbagai keluhan tenaga honorer, seperti:
Status tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi PPPK.
Kendala bagi tenaga honorer yang gagal dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK.
Isu terkait mutasi dan jenjang karir bagi PPPK.
Ketidakjelasan sistem penetapan kuota dan formasi pada seleksi PPPK di daerah.
Ketua Komisi I, H. Hatta, berharap semua aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh BKN Regional XII dan diteruskan ke BKN pusat untuk mendapatkan solusi yang komprehensif.
Komisi I berkomitmen untuk membawa hasil diskusi ini ke forum internal DPRD guna mengevaluasi dan merumuskan langkah strategis dalam mendukung tenaga honorer dan PPPK di Kepulauan Meranti.
“Kita ingin tenaga honorer yang telah mengabdi lama di daerah ini mendapatkan kejelasan nasib dan penghargaan yang layak. Dengan adanya konsultasi ini, kita harap kebijakan ke depan bisa lebih adil dan solutif,” pungkas Hatta.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BKN, diharapkan berbagai tantangan terkait tenaga honorer dan PPPK di Kepulauan Meranti dapat terselesaikan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.***ADV.