Lanny Jaya,Sidik24jam.com- Satgas Pamrahwan Yonif 721/Makkasau menggelar karya bakti bersama Forkopimda Tolikara di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara. Sabtu (28/10/2023).
Karya bakti itupun, turut diikuti oleh sejumlah pihak tanpa terkecuali masyarakat setempat.
Wadansatgas Yonif 721, Kapten Inf Senopati Yudho Prakoso mengatakan jika karya bakti itu digelar, dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keasrian lingkungan.
“Program itu, merupakan program dari Pemda Tolikara. Maka dari itu, kita bersinergi supaya program itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Kapten Senopati menambahkan, setidaknya terdapat ratusan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program karya bakti yang dipelopori oleh Satgas tersebut.
Ia berharap, karya bakti itu bisa dijadikan suatu motivasi bagi masyarakat agar tetap bisa menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan.
“Kegiatan ini bisa dijadikan gambaran, betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” pungkasnya.
Ambon sidik24jam, com-
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial PSC., M.Tr.(Han)., menerima kunjungan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Edward Kaban beserta Stafnya, di Ruang kerja Pangdam, Senin (23/10/2023).
Kedatangan Kajati beserta Stafnya tersebut disambut hangat oleh Pangdam, kemudian dilanjutkan dengan berbincang-bincang saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran.
Pada kesempatan ini, Kajati menyampaikan tujuan kedatangannya yaitu ingin bersilaturahmi sekaligus mohon pamit kepada Pangdam untuk melanjutkan tugas di tempat yang baru, sebagai Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung di Jakarta.
“Terimkasih atas dukungan dan kerjasama Kodam XVI/Pattimura dan jajarannya selama ini, sehingga kami dapat melaksanakan tugas di Maluku ini dengan baik, aman dan lancar, ”ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pangdam Mengucapkan selamat atas jabatan barunya, “semoga selalu diberikan kesuksesan, kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tugas ditempat yang baru,”tutur Pangdam.
Selain itu Pangdam berharap, agar Sinergitas antara Kejati Maluku dan Kodam XVI/Pattimura yang sudah terjalin dengan baik ini supaya terus di pupuk dan di jaga, sehingga bisa selalu bersama-sama untuk membangun Maluku menjadi lebih baik sesuai dengan bidang masing-masing.
Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin merotasi sejumlah pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi di lingkungan Satuan Kerja di daerah. Termasuk didalamnya, jabatan Kajati Maluku. Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung RI Nomor 272 tanggal 9 Oktober 2023.
Turut hadir mendampingi Pangdam, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Agung Pambudi, Irdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Dadang Rukhiayana, Kapoksahli Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Syaepul M. Ginanjar. (Pendam16)
Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberikan peringatan kepada pimpinan TNI-Polri mewaspadai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peringatan itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023 di Hotel Sultan sepertinya hanya isapan jempol saja.
Buktinya berapa banyak titik kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Palembang ,Sumut Sumbar dan Kalimantan yang terjadi saat ini tetapi tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Buktinya perambahan kawasan hutan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit terus saja meningkat di pulau sumatera dan kalimantan,”ungkap soni Ketua LSM Lingkungan Hidup.
Soni menambahkan bahwa perjanjian tujuh tahun silam Persiden Jokowi dengan jajaran TNI-Polri sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Janji yang dimaksud adalah kalau ada kebakaran besar di tiap tingkatan wilayah baik itu provinsi hingga kabupaten, petinggi TNI-Polri akan dicopot,”terang soni.
Tapi mana janji Persiden kita Jokowi yang akan mengambil tindakan tegas terkait kebakaran hutan dan lahan di pulau sumatera dan kalimantan tersebut.
“Apa karena sudah di Akhir Jabatan Pak Jokowi jadi tidak berani Ambil tindakan tegas terkait kebakaran hutan dan lahan di pulau sumatera dan kalimantan,”ujar soni
Jadi mengenai perjanjian 7 tahun yang lalu sepertinya sudah tidak berlaku lagi . Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab bukan pangdam, kapolda, danrem lagi,” ujar soni tetapi masyarakat yang langsung berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Malah akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan kalimantan telah berimbas ke negara jiran tetangga kita seperti malaysia dan singapore yang mana dua negara jiran tersebut yang telah banyak membantu indonesia tekait biaya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan selama ini.
“Karena akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut berdampak terhadap ekonomi di dua negara tersebut, transportasi laut dan udara mereka jadi terganggu,”tutup soni.(Team Redaksi)
Surabaya,Sidik24jam.com- Dangartap III/Surabaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M. A, memimpin berlangsungnya ziarah dalam rangka HUT ke-78 TNI yang digelar di Taman Makam Pahlawan 10 Nopember, Surabaya. Rabu (04/10/2023).
Dijelaskan Dangartap, ziarah itu dilakukan dalam rangka mengenang sekaligus menghormati jasa pahlawan yang telah gugur mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.
“Mereka (pahlawan, red) adalah teladan bagi kita semua. Pahlawan telah mengajarkan arti kesetiaan, keberanian dan semangat pantang menyerah,” ujar Dangartap.
Ziarah itu, ujar Dangartap, seakan mendorong semangat patriotisme dan rasa cinta air. Untuk itu, Mayjen TNI Farid Makruf menghimbau semua prajurit untuk menjadikan momentum ziarah yang ia pimpin saat ini, sebagai inspirasi.
“Inspirasi dalam mencapai cita-cita luhur dan menjaga keutuhan NKRI,” jelasnya. “Mari kita jalin kebersamaan, saling mendukung dan Bersatu-padu demi masa depan yang lebih baik,” imbuh Dangartap.
Selain Dangartap, beberapa Petinggi TNI turut hadir dalam ziarah itu. Diantaranya, Pangkoarmada II, Danlanud Mulyono, Gubernur AAL, Dankodila, Wadankodiklatal, Kasdam V/Brawijaya, Irdam V/Brawijaya, Wakil Gubernur Jatim dan beberapa Petinggi TNI di Jatim lainnya.
sidik24jam.com. Batam. Polri menyelenggarakan bakti kesehatan bagi masyarakat Kampung Cate, Rempang, Galang dan Simpang Sembulang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Penyelenggaraan bakti kesehatan itu juga dilakukan di Panti Jompo Titian Kasih dan Yayasan Tunas Karya Sembulang.
Kabiddokkes Polda Kepri Kombes. Pol. dr. Muhammad Haris dan Karumkit Bhayangkara Batam Pembina dr. Rr. Novita Wahyu Handayani, M.M., turun langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan bakti kesehatan ini mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan umum, pemeriksaan laboratorium sederhana untuk mengukur kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Tidak hanya itu, penyuluhan kesehatan juga diberikan kepada peserta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta pembagian obat dan vitamin guna memberikan manfaat dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Kabiddokkes Polda Kepri menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Polda Kepri terkait kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang Kota Batam. Masyarakat pun menyambut hangat bakti kesehatan tersebut.
“Saya berharap melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kami dapat terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat Kepulauan Riau. Semoga upaya kami dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan memberikan perawatan medis yang tepat dapat memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ikatan antara kepolisian dan komunitas dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan Sejahtera,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9/23).
Di sisi lain, Polda Kepri juga melakukan trauma healing kembali di SDN 034 dan SMP 22. Sebanyak 120 murid SDN dan 157 murid SMP mengikuti kegitan tersebut dengan antusias.
Mulai dari bermain bersama, bernyanyi, games berhadiah, pemberian vitamin, hingga pemeriksaan kesehatan diberikan kepada murid-murid di dua sekolah tersebut. Dengan semangat mereka dalam mengikuti kegiatan, digarapkan juga menjadi penyemangat menempuh pendidikan hingga menjadi penerus bangsa.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Ahmad Ramadhan menerangkan, pemberian bantuan sosial tersebut merupakan wujud Polri peduli dan berupaya menyejahterakan masyarakat. Hal itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
“Saya berharap semoga kegiatan ini mampu memberikan bantuan nyata dan membantu masyarakat,” ungkap Karopenmas.
Lebih lanjut Karopenmas menerangkan, jajaran Polda Kepri juga sudah melakukan door to door untuk mendengarkan keluh kesah untuk mencari solusi bersama terkait persoalan Rempang. Polri pun memberikan sosialisasi mengenai rencana pembangunan Rempang Eco-City yang menjadi persoalan. Selama kunjungan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relokasi mereka ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah.
Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dit Pamobvit Polda Kepri yang diwakili oleh AKP. R. Sudiyono dan AKP. Tuti Elfi, Polsek Galang dengan perwakilan Bhabinkamtibmas Polsek Galang, Bripka E. Juliansyah, serta satu perwakilan dari Pers TNI AD.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait proses relokasi yang akan mereka hadapi serta memberikan bantuan sembako sebagai bentuk perhatian yang tulus dari Polda Kepulauan Riau terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Karopenmas berharap, solusi bersama tetap menjadi cara utama untuk semua. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Di samping itu, ujarnya, diharapkan masyarakat tidak terprovokasi informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebab, hoaks dapat merusak reputasi, menciptakan kekacauan, dan bahkan menyebabkan dampak serius pada masyarakat.
“Dengan bertindak bijak dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, kita dapat bersama-sama melawan penyebaran informasi palsu serta menjadikan dunia maya sebagai tempat yang lebih aman dan berdaya guna bagi semua orang,” ujarnya.(iwan)
Selama 7 hari sejak tanggal 11 September 2023 hingga 17 September 2023 Sat Narkoba Polres Langkat gencar melakukan penindakan terhadap kasus Narkoba yang ada di wilkumnya. Senin, (18/9/23)
Diungkapkan oleh Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat HS , SIK, SH, MH pada saat Konferensi Pers, “sejak dimulainya melakukan penindakan Kasus Narkoba mulai tanggal 11 September 2023 hingga 17 September 2023, Sat Narkoba Polres Langkat mendapatkan hasil Jumlah Tangkapan 26 Kasus, dengan jumlah Tersangka Laki – laki 29 Orang, ” ucapnya.
“Untuk jumlah barang bukti berupa Narkoba jenis sabu 4.029,82 Gram, Pil Ekstacy 7 Butir, Ganja 12.331,73 Gram, Sp. Motor 8 Unit, Uang Rp 3.067.000 HP 14 Unit , Truck Colt Diesel R6 1 unit,” lanjutnya
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut barang tersebut berasal dari Aceh dan akan di edarkan di wilayah Hukum Polres Langkat”, ungkap AKBP Faisal Rahmat HS
Kapolres Langkat mengatakan dalam 1 (satu) minggu Polres Langkat juga melakukan kegiatan GKN ( Gerebek Kampung Narkoba) sebanyak 13 kali penindakan.” Tutup AKBP Faisal
Sidik24jam.com,PESSEL–Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyoroti masih adanya pungutan di sekolah-sekolah yang memberatkan orang tua siswa.
Lisda menyinggung keberadaan komite sekolah yang bertujuan mengawasi, mengevaluasi, dan memberi masukan kepada sekolah. Namun dalam praktiknya, ada kasus komite sekolah dipaksa untuk menyetujui adanya sumbangan ke sekolah.
Salah satu SMA di Depok, ini dari ketua komitenya, beliau sudah tiga tahun di sana. Jadi di sana mereka dipaksa, di dorong terus untuk bisa menyetujui pengesahan keputusan menyumbang untuk pembangunan sekolah sebesar Rp3,5 juta,” ungkap Lisda dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim,kemaren
Menurut Lisda, adanya pungutan itu tidak bisa ditoleransi mengingat negara telah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA. Terlebih, pemerintah juga telah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun.
Dalam arti kita ini kan sedang betul-betul ingin menjalankan program pemerintah dengan slogan wajib belajar sembilan tahun dan gratis. Sekolahnya gratis, tapi jika ini dibebankan dengan biaya komite, kan memberatkan,” tandasnya.
Lisda mencontohkan kasus lain yang terjadi di dapilnya Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang), ada sekolah yang menahan ijazah peserta didik karena belum membayar uang komite.
Ini perlu perhatian para menteri beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan berupa pungutan-pungutan biaya di sekolah,” imbuhnya.
Lisda mengakui, bahwa dukungan dan sumbangsih masyarakat untuk sekolah memang diperbolehkan. Namun, tidak boleh ada paksaan dan mewajibkan.
Menurut saya tidak boleh adanya ketentuan yang memaksakan. Tapi kalau misalnya berdasarkan kemampuan, ada yang mampu ada yang tidak, berapa besarannya tanpa paksaan itu silakan saja,” pungkasnya.(Aldasman)
