Fakta & Peristiwa

AMBON SIDIK24JAM-COM– Deru aktivitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Ambon kian sibuk sejak bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ribuan porsi makanan sehat disiapkan setiap hari. Namun, ada realitas yang mengintai di balik kuali besar tersebut: mayoritas SPPG di Ambon menempati bangunan rumah atau gedung lama yang sistem drainasenya terhubung langsung ke selokan umum tanpa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),jumat 27/02/2026.

Tanpa intervensi, sisa minyak, kuah, dan gunungan sisa bahan makanan dari dapur SPPG akan menjadi bom waktu pencemaran lingkungan yang memicu bau busuk, pendangkalan selokan, hingga memperpendek umur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Toisapu.

Merespons potensi krisis ekologi ini, Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan regulasi tegas melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 2760 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh SPPG untuk mengelola air limbah domestik dan sampah sebelum dibuang ke lingkungan.

Lantas, bagaimana SPPG di bangunan lama bisa memenuhi standar ketat ini tanpa harus membongkar total dapur dan mengorbankan kecepatan memasak?

Retrofit IPAL: Solusi Cerdas Tanpa Bongkar Gedung
Tidak perlu ruang bawah tanah yang luas.

Standar teknologi pengolahan air limbah dapat disiasati dengan metode “Retrofit” (penambahan alat pada sistem eksisting):

 Pemasangan Grease Trap Portabel: Ini adalah garis pertahanan pertama. Untuk bangunan lama, grease trap (pemisah lemak) dapat dipasang persis di bawah wastafel cuci piring (under-sink). Sistem kerjanya memanfaatkan gravitasi; minyak yang lebih ringan akan mengapung dan terjebak, sementara air mengalir ke bawah. Pengelola wajib mengangkat lapisan lemak ini setiap sore agar tidak jenuh.

 Sistem Filtrasi Modular: Setelah bebas lemak, air dialirkan (bisa dibantu pompa kecil) ke Tangki IPAL Modular (biotank) di atas permukaan tanah (misal di halaman belakang). Di sinilah bakteri biologis bekerja mengurai zat pencemar sebelum air yang aman dialirkan ke drainase kota.

Pola Kerja Dry Scraping: Dapur Cepat, Pipa Selamat
Teknologi IPAL akan cepat rusak jika budaya kerja masih sembarangan. SPPG harus menerapkan Pra-Pembersihan Kering (Dry Scraping): Setiap pekerja dilarang membuang sisa makanan ke wastafel. Sisa bahan basah harus dikerok langsung ke wadah organik. Wajan berminyak wajib diseka dengan kain/tisu sebelum dibilas air.

Metode ini memangkas drastis beban pencemar organik yang masuk ke air cucian, membuat proses memasak dan mencuci tetap gesit tanpa menyumbat pipa.

Mengubah Sampah Organik Menjadi “Emas Hijau” dan Pakan Maggot
Di sinilah letak revolusi sesungguhnya. Sampah organik (sisa potongan sayur, kulit buah, dan sisa makanan yang tidak habis) menyumbang volume terbesar di SPPG. Alih-alih membuangnya dan menambah beban retribusi sampah, SPPG di Ambon dapat menciptakan Ekonomi Sirkular:

1. Pabrik Pupuk Mini: SPPG wajib menyediakan sarana pengomposan. Sisa dapur bisa diolah dengan komposter sederhana (seperti metode Takakura atau tong komposter) untuk menghasilkan Pupuk Organik Cair (POC) dan kompos padat. Pupuk ini memiliki nilai jual untuk urban farming atau digunakan menghijaukan perkarangan SPPG sendiri.

2. Kolaborasi Peternak Maggot Kampong Keranjang: Ini adalah solusi paling strategis. SPPG dapat menjalin kerja sama dengan komunitas atau peternak lalat Black Soldier Fly (BSF)/Maggot lokal, seperti yang ada di kawasan Kampong Keranjang, Wayame.

Sampah organik SPPG adalah “pakan super” bagi maggot. Sisa makanan dijemput secara rutin oleh peternak, menghindarkan SPPG dari tumpukan sampah basah yang bau.

Hasilnya? Maggot tumbuh gemuk menjadi pakan ternak (ayam/ikan) berprotein tinggi bernilai ekonomi mahal, menciptakan putaran uang baru bagi masyarakat Ambon.

SPPL dan Kewajiban Pelaporan: Kontrak Sosial SPPG
Secara administratif, pengelolaan limbah ini adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak. SPPG wajib menyusun dan memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). SPPL adalah “kontrak sosial dan hukum” bahwa dapur MBG tidak akan merusak lingkungan sekitar.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Kepmen 2760/2025, SPPG memikul kewajiban administratif, antara lain:
Memantau kualitas air limbah pada titik penaatan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Melaporkan pelaksanaan pengelolaan sampah kepada Pemerintah Daerah c.q. Dinas Lingkungan Hidup. Data ini kelak diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Program Makan Bergizi Gratis hadir untuk mencetak generasi cerdas, bukan mewariskan selokan kotor dan gunung sampah. Lewat IPAL yang tepat guna dan kolaborasi ekonomi sirkular bersama peternak maggot, SPPG di Ambon membuktikan bahwa kesehatan dan kelestarian alam bisa berjalan beriringan.

Penulis ; Hendra Hendriksz, S.Hut – Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Pada Dinas LH Provinsi Maluku

Ongen Sidik24jam

Sidik24jam. Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan jajaran Pemasyarakatan wilayah Riau, Kamis (26/02/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Sialang Bungkuk, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil DitjenPAS) Riau, Maizar, Bc.IP, S.Sos, M.Si.

Langkah ini menjadi implementasi nyata amanat peraturan perundang-undangan dalam memperkuat koordinasi ketatalaksanaan antarinstansi pemerintah guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan.

Bupati Asmar menegaskan bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan wujud komitmen kolaboratif dalam membangun daerah melalui pembinaan yang terintegrasi.

“Ini bukan sekadar prosesi di atas kertas, tetapi peneguhan komitmen bahwa pemerintah daerah hadir dalam proses pembinaan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetap bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki hak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas, layanan kesehatan, serta pelatihan kemandirian,” ujar Asmar.

Kerja sama tersebut akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. Melalui sinergi itu, pemerintah daerah berupaya membekali warga binaan dengan keterampilan nyata agar siap mandiri saat kembali ke masyarakat.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk memastikan proses reintegrasi sosial berjalan optimal sehingga mampu menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, Kepala Kanwil DitjenPAS Riau, Maizar, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas komitmen dan dukungan yang diberikan.

“Kerja sama ini sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kolaborasi ini membuka ruang pemberdayaan yang selaras dengan potensi daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penandatanganan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai implementasi visi pembangunan nasional.

Menurutnya, paradigma pemasyarakatan saat ini tidak lagi semata-mata menjalankan pidana, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia.

“Pemasyarakatan adalah tentang membimbing dan menyiapkan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dengan keterampilan, kemandirian, dan kesadaran untuk hidup lebih baik,” tegas Maizar.

Kerja sama ini juga diharapkan memperkuat pelaksanaan tugas pemasyarakatan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru yang menandai reformasi sistem hukum pidana nasional.

Di akhir kegiatan, seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Riau didorong untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian. Program pembinaan dan pembimbingan diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar kegiatan formalitas.

Sinergi antara pemerintah daerah dan pemasyarakatan ini diharapkan menjadi “jembatan harapan” dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sekaligus memastikan warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat….ADV.

sidik24jam. Pekanbaru, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menggelar pertemuan silaturahmi dengan Kapolda Riau Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti dan Polda Riau, khususnya mensinergikan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di negeri Sagu, bertempat di Gedung Polda Riau, Pekanbaru, Kamis (26/2/2026).

Turut hadir bersama Bupati H. Asmar, Sekretaris Daerah Sudandri SH, Asisten II Sekdakab. Meranti Irmansyah M.Si, serta Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kep. Meranti.

Dalam kunjungannya Bupati H. Asmar, langsung disambut hangat oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Hery Heriyawan diruang kerjanya seraya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Bupati dan rombongan, selanjutnya Kapolda Riau dan Bupati membahas berbagai program strategis yang akan dilaksanakan di Kepulauan Meranti.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas dukungan pemerintah daerah Kepulauan Meranti terhadap program-program strategis Polda Riau 2026.

Diantaranya, pembangunan jembatan merah putih presisi di Kepulauan Meranti yang digagas oleh Polri dan Polda Riau dalam rangka mempermudah akses dan mobilitas bagi masyarakat khususnya anak sekolah agar dapat melintas dengan aman yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi dan Pulau Merbau.

Selanjutnya, Kapolda Riau meminta kepada Bupati H. Asmar untuk membuat Desa Tematik, untuk mendukung potensi lokal daerah mulai dari pertanian, perikanan hingga perkebunan.

“Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan pangan mulai dari tingkat desa,” jelas Kapolda.

Untuk mensukseskan program ini Kapolda menyarankan Pemkab. Meranti untuk melakukan study banding kedaerah jawa yang telah lebih dulu dan sukses melaksanakannya.

Dan yang cukup menarik dalam pertemuan hangat tersebut, Kapolda Riau memberikan peluang besar kepada anak-anak Meranti untuk menjadi anggota Polri. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 50 orang.

Kapolda pun meminta kepada Bupati H. Asmar, untuk merekomkan dan memfasilitasi 50 orang putra-putri terbaik Meranti untuk mengikuti seleksi anggota Polri agar setelah lulus nanti dapat bertugas dikampung halamannya.

Selanjutnya, Kapolda Riau juga mendorong Pemkab. Meranti untuk mensukseskan program Green Policing dengan membuat Perda setiap keluarga menanam 5 pohon. Dan yang menarik dari program ini bagi para siswa atau pelajar yang sudah berusia 17 tahun yang menanam pohon mininal 15 batang diberikan reward pembuatan SIM gratis dengan syarat  menguploadnya di Medsos.

Setelah mendengarkan pemaparan berbagai program strategis Polda Riau tersebut, Bupati H. Asmar, mengatakan pertemuan ini merupakan momentum dalam rangka semakin memperkuat komunikasi serta koordinasi yang telah terbangun baik selama ini antara Polda Riau dan Pemkab. Meranti.

Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran Pemerintah Daerah siap mendukung penuh program-program kepolisian, apalagi yang menyangkut peningkatan pelayanan publik, penguatan kamtibmas, dalam upaya percepatan pembangunan di Kepulauan Meranti.

Akhir kata Bupati H. Asmar menekankan pentingnya sinergi yang solid antara Polda Riau dan Pemkab. Kepulauan Meranti ini seraya berharap tercipta kolaborasi yang semakin erat dalam mensukseskan program Kabupaten dan Polda Riau dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepulauan Meranti menuju Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera…

Editor….zamri.

Sidik24jam. PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati AKBP (Purn) H. Asmar menggelar ramah tamah dan silaturahmi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Sutikno, S.H., M.H, kegiatan berlangsung di Gedung Kejati Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (25/2/2026).

Turut hadir Kajari Kepulauan Meranti, Ricky Makado SH, MH, Sekretaris Daerah Sudandri SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Irmansyah, serta Para Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti.

Kegiatan silahtirahmi ini bertujuan untuk memperkuat sinergiras antara Pemkab Meranti dan Kejaksaan Tinggi Riau di Bidang Hukum yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus mendorong pembangunan daerah menuju Meranti yang unggul, agamis dan sejahtera.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyampaikan rasa bahagianya dapat bersilaturahmi dengan Kajati Riau dan jajaran. Tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas bantuan pihak Kejaksaan selama ini dalam mendukung Pemerintah Daerah dalam hal pendampingan hukum dan lainnya.

Seperti diketahui, selama ini Pemkab Meranti sudah menjalin hubungan yang baik dan kerjasama dengan kejaksaan. Khususnya dalam menangani berbagai persoalan hukum di Kepulauan Meranti seperti pendampingan Jaksa Pengacara Negara yang aktif dalam mendampingi Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti juga aktif dalam mendampingi perkara hukum yang melibatkan masyarakat kurang mampu seperti yang juga terdapat dalam Program Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kejaksaan Tinggi. Dengan begitu sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat semakin erat.

Asmar berharap, kunjungan kali ini menjadi upaya memperkuat sinergitas dan koordinasi di Bidang Hukum agar Pemkab Kepulauan Meranti dan Kejaksanaan semakin solid.

“Dengan silahturahmi ini kita berharap sinergitas yang telah terbangun selama ini dengan Kejaksaan dapat semakin solid dalam meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dibidang hukum sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah,” ujar Bupati H. Asmar.

Kemudian Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selalu membuka diri untuk kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah.

Bupati juga berkesempatan menjelaskan kondisi geografis Meranti yang berbeda dari daerah lainya di Provinsi Riau karena berpulau-pulau sehingga harus ditempuh lewat jalur darat dan laut. Kondisi ini sedikit membutuhkan energi ekstra dalam membangun daerah.

Senada, Kajati Riau Dr. Sutikno, turut menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bupati Meranti H. Asmar dan rombongan.

Ia berharap pertemuan ini bukan hanya sekedar pertemuan formal, tetapi merupakan komitmen bersama dalam mempererat sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Riau beserta jajaran dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dikatakannya pihak Kejaksaan siap bekerjasama dalam hal penegakan hukum khususnya pada kasus-kasus yang menjadi atensi Kejaksaan yang berpotensi menganggu berjalannya proses pembangunan daerah. Iapun meminta kepada Pemkab Meranti untuk lebih mengencarkan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh pegawainnya terutama yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan, suap atau gratifikasi dan lainnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh pegawai maupun rekanan yang melaksanakan kegiatan atau menggunakan anggaran daerah agar jangan sampai keluar dari ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Bupati H. Asmar juga mengundang Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dapat mengunjungi negeri Sagu untuk melihat langsung kondisi Kabupaten termuda di Riau ini. …

Editor….zamri.

Sidik24jam. MERANTI – Sat Polairud Polres Kepulauan Meranti kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat pesisir melalui Program Jelajah Riau Untuk Rakyat (JALUR). Kegiatan kali ini digelar di Desa Alai, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Rabu (25/2) pagi.

Sejak pukul 08.00 WIB, personel Sat Polairud sudah menyapa warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Program tersebut menyasar anak-anak pesisir serta warga kurang mampu yang dinilai masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dan bantuan sosial.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Kasat Polairud Iptu Abdul Roni, menjelaskan bahwa program JALUR merupakan kebijakan Kapolda Riau yang bertujuan menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan perairan yang relatif terisolir.

“Program JALUR ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir,” ujar Iptu Abdul Roni.

Kegiatan tersebut dipimpin Kanit Patroli Sat Polairud Ipda Bernart Panjaitan, bersama Kaurmintu Aipda Yurnaldi, Kasubnit Patwal Air Aipda Harun Haris Harahap, Brigadir Riyo Saputra dan Bripda Siska Rahayu.

Turut mendukung, Si Dokkes Polres Kepulauan Meranti dr. Aisyah Bee yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada warga.

Setibanya di Desa Alai, tim langsung melaksanakan rangkaian kegiatan Program JALUR, mulai dari sambang nusa presisi, perpustakaan terapung, klinik terapung, aksi bersih sampah pantai dan sungai, edukasi tanggap darurat bencana, penyebaran media informasi maritim, sosialisasi pencegahan dan pengungkapan tindak pidana perairan, hingga peduli ekonomi pesisir.

Dalam kegiatan sambang nusa presisi, personel membagikan bantuan alat tulis kepada anak-anak pesisir berupa pensil, pena, buku tulis, dan penghapus.

Anak-anak tampak antusias menerima bantuan tersebut, yang diharapkan dapat menunjang semangat belajar mereka.

Melalui program peduli ekonomi pesisir, Sat Polairud juga menyerahkan dua paket sembako kepada warga kurang mampu. Setiap paket berisi beras premium 5 kilogram, satu kotak teh, setengah papan mi telur, dan satu liter minyak goreng.

Tak hanya itu, pelayanan kesehatan gratis juga diberikan kepada masyarakat. Si Dokkes Polres Kepulauan Meranti melakukan pemeriksaan tekanan darah serta pemberian vitamin bagi warga yang membutuhkan.

Layanan ini disambut hangat, terutama oleh para lansia yang jarang mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin.

Iptu Abdul Roni menegaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan masyarakat pesisir tidak merasa terpinggirkan dari program bantuan maupun pelayanan publik.

“Melalui program JALUR, kami ingin memastikan masyarakat pesisir benar-benar merasakan kehadiran negara. Pendekatan yang kami lakukan bersifat humanis, solutif, dan kolaboratif,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi komunikasi Polri dalam membangun kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah perairan Kepulauan Meranti.***

Editor….zamri.

Sidik24jam,com-POLDA MALUKU Kepala Kepolisian Daerah Maluku irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, memimpin langsung Konferensi Pers Penyampaian Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait penanganan pelanggaran etik berat yang dilakukan oknum anggota Satbrimob Polda Maluku, Bripda Mesias Victoria Siahaya.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta perwakilan Komnas HAM, sebagai bagian dari komitmen keterbukaan dan pengawasan eksternal dalam penegakan etik kepolisian.

Dalam penyampaiannya dihadapan awak media, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini, kata Kapolda, dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KKEP yang dipimpin Ketua Komisi Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K.

Sidang KKEP mengagendakan pemeriksaan menyeluruh dengan menghadirkan 14 saksi, terdiri dari 10 saksi yang hadir langsung dan 4 saksi melalui konferensi daring, termasuk saksi korban serta anggota kepolisian dari berbagai satuan. Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut.

Selain sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, KKEP juga menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan pada tempat khusus selama lima hari yang telah dijalani, serta sanksi terberat berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Kapolda Maluku menegaskan, hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu.

Diketahui, terduga pelanggar menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, yang berarti masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan internal Polri.

Konferensi pers ini menjadi penegasan bahwa Polri membuka ruang akuntabilitas publik, termasuk dengan melibatkan unsur pengawasan eksternal, guna menjaga integritas institusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat secara nasional.

Ongen Sidik24jam

sidik24jam. Meranti,- Polres Kepulauan Meranti Melalui Satreskrim Polres, Bagian SDM Serta Humas Polres Kepulauan Meranti laksanakan Pembagian Ratusan Takjil Ramadhan di Pondok Pesantren Al Muawwanah Jalan Alah Air Senin (23/2/2026) Sore.

Selain itu, kegiatan Pembagian Takjil Ramadhan Kepada Santri Pondok Pesantren Al Muawwanah Sebagai bentuk kepedulian Polres Kepulauan Meranti dalam berbagi kepada sesama di dalam momentum Ramadhan yang penuh berkah, serta menjalin Silahturahmi Kepada Masyarakat juga dapat meningkatkan iman dan Taqwa Personil Polres Kepulauan Meranti.

Kegiatan itu juga, Personil Polres Kepulauan Meranti juga menyampaikan begitu pentingnya layanan 110 Kepada Masyarakat bahwa layanan itu dapat menjaga kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.

” Adapun Pembagian Takjil Kepada Santri Mesjid Al Muawwanah Adapun Takjil yang diberikan, Mie Biehun Goreng (100 Bungkus) dan Bubur kacang hijau (100 Cup) dan Kegiatan selesai Sekira pukul 17.30 wib, situasi berjalan aman, tertib dan kondusif,” kata Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mewakili Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti Iptu Iskandar Novianto.

Ia juga berharap, adapun tujuan pembagian takjil, selain berbagi di bulan Suci Ramadhan kami juga kami sampaikan bahwa masyarakat dapat menjaga kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti dan tetap mengedepankan layanan 110 dalam segala bentu laporan Kepolisian.

Sebagai Informasi tambahan,Kegiatan tersebut  dipimpin Oleh Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti Iptu Iskandar Novianto yang di ikuti oleh KBO Sat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Ipda Hendiyanto S.H.Personel Sat Reskrim Personel Bagian SDM dan Personel Sie Humas.***

Editor….zamri.

Sidik24jam. Kepulauan Meranti – Mahasiswa S-2 Universitas Langcang Kuning, Apen Taruna, mengalami insiden di PT National Sago Prima (PT NSP) pada Rabu, 11 Februari 2026. Apen Taruna masuk ke lokasi pabrik PT NSP tanpa mengikuti prosedur penelitian yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan meminta dia untuk pulang dan melengkapi prosedur.

PT NSP telah melakukan kegiatan operasional di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sejak 2009 dan selalu mendukung program pemerintah, seperti ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perusahaan juga memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa dengan syarat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Apen Taruna yang ingin melakukan penelitian tentang proses produksi tepung sagu, interview dengan staff pabrik, dan meminta pengisian kuesioner, tidak mengikuti prosedur yang proper. Saat akan pulang, Apen Taruna mendadak sakit dan dibawa ke klinik PT NSP untuk mendapatkan pertolongan pertama.

Pihak PT NSP meminta Apen Taruna menghapus dokumentasi yang telah diambil saat di lokasi pabrik, dan pihak keluarga Apen Taruna dapat menjemputnya di Selatpanjang setelah diantarkan dari lokasi pabrik PT NSP.

Manajemen PT NSP menyatakan bahwa perusahaan masih tetap terbuka untuk menerima dan memfasilitasi kegiatan penelitian para mahasiswa dengan syarat memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan.***

Editor….zamri.

sidik24jam. Selatpanjang – Puncak perayaan Perang Air Night Carnival 2026 berlangsung semarak di Taman Cik Puan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Sabtu (22/2/2026) malam. Ribuan masyarakat dan wisatawan memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian festival tahunan yang menjadi ikon budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP Purna H Asmar, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai Night Carnival 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Night Carnival tahun 2026 ini,” ujarnya.

Bupati Asmar juga menyebutkan bahwa pada momentum tahun baru Imlek 2026, total pergerakan penumpang mencapai 20.475 orang atau meningkat sekitar 1,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Lonjakan tertinggi terjadi pada H-2 atau 15 Februari 2026 dengan total penumpang mencapai 4.076 orang, meningkat 30,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan mobilitas masyarakat tersebut sejalan dengan rangkaian perayaan Imlek dan Festival Perang Air yang menjadi agenda tahunan daerah. Bupati berharap momentum ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan sebagai bagian dari strategi penjualan pariwisata daerah berbasis budaya dan kearifan lokal.

Perang Air Night Carnival 2026 turut dihadiri Sekretaris Utama BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Event Kemenparekraf Drs Vinsensius Jemadu, dan sejumlah pejabat lainnya.***

Editor….zamri.