Sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang akan bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 di Kepulauan Meranti untuk menjaga netralitas.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Drs. M. Mahdi saat menghadiri pelantikan PPK Pilkada Serentak 2024 Kabupaten Kepulauan Meranti di Grand Meranti Hotel Selatpanjang, Kamis (16/5/2024).
“Atas nama pemerintah kabupaten, kami mengucapkan selamat. Mari jaga netralitas dan saling bekerja sama,” kata Mahdi.
Menurutnya, PPK memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan pilkada mendatang. Untuk itu, anggota PPK diminta bekerja dengan baik dan selalu berpedoman kepada aturan yang berlaku.
“Bekerja dengan jujur, adil dan amanah. Ingat sumpah dan janji yang diucapkan karena akan menjadi pertanggung jawaban pada Yang Maha Kuasa,” ucapnya.
Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Suprianto yang turut hadir berpesan, banyak tugas dan tahapan yang akan dilalui menjelang pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Mulai dari sosialisasi teknis dan berbagai tahapan hingga pelaksanaan pemilihan.
“Ini adalah tahapan awal. Kita selaku panitia memiliki peran utama dituntut untuk berintegritas dan bertanggung jawab.
Pelantikan tersebut diikuti 45 orang PPK dari 9 kecamatan di Kepulauan Meranti dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kepulauan Meranti Katmuji, M.Si.
Hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda Kepulauan Meranti, Komisioner KPU dan Bawaslu Kepulauan Meranti dan tamu undangan lainnya.**”
Sidik24jsm. Meranti – Kamis Barokah Polsek Merbau, Kegiatan rutin yang bertajuk Kamis Barokah Polsek Merbau ini dilaksanakan di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kamis (16/5/2024).
Kegiatan kamis barokah kali ini melakukan pencegahan kepada anak Stunting diwilayah kelurahan Teluk Belitung oleh Polsek Merbau dan Petugas Pukesmas Teluk Belitung.
Perlu diketahui Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif serta menyebabkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka.
Kegiatan Kamis Barokah Polsek Merbau dihadiri Kapolsek Merbau AKP Aguslan, S.H, Kanit Binmas Polsek Merbau AIPDA Mardoni, Kanit Provos Polsek Merbau BRIPKA Hartono, S.H, Bhabinkamtibmas Polsek Merbau AIPDA Dodi Novrian, Kepala Poli Gizi Puskesmas Teluk Belitung Nadira Ravika SKg, dan Jefri.
Dalam kegiatan Kamis Barokah ini Kapolsek Merbau menyampaikan kegiatan ini dilakukan bersama Pukesmas Teluk belitung dan memberi bantuan sembako kepada anak anak stunting di Kelurahan Teluk Belitung.
“Kita berikan bantuan sembako kepada anak anak stunting diwilayah teluk belitung. Adapun sembako yang kita berikan berupa beras, susu, gula, telur, dan kacang hijau. Berdasarkan data dari pukesmas Teluk belitung ada 2 anak Stunting yang kita berikan bantuan,” ujar Kapolsek
Untuk itu, dalam menangani persoalan stunting Polres Kepulauan Meranti dalam hal ini Polsek Merbau turut berupaya dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting lewat kegiatan Kamis Barokah.
“Kami dari Polsek Merbau mengajak masyarakat untuk sama sama kita lebih peduli dan proaktif dalam memastikan anak anak mendapatkan gizi yang cukup untuk tumbuh sehat dan cerdas,” tutup Kapolsek. ***
Sidik24jam. PEKANBARU – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Dimensi Pengalaman Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) wilayah Provinsi Riau, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/5/2024), Pekanbaru.
Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah I, Edi Suryanto, memaparkan tiga strategi utama dalam pemberantasan korupsi, yang disebut “strategi trisula.” Edi menjelaskan bahwa strategi ini mencakup pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.
“Pendekatan pertama adalah pendidikan masyarakat. Di sini, kita menanamkan pemahaman tentang korupsi sejak dini, sehingga masyarakat tidak memiliki niat untuk korupsi,” kata Edi.
Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk membangun mental anti korupsi di kalangan masyarakat. Strategi kedua yang diuraikan Edi adalah pencegahan atau upaya preventif. Menurutnya, korupsi sering terjadi karena adanya kesempatan dalam sistem yang ada.
“Untuk mencegahnya, kita harus menghilangkan kesempatan dan peluang bagi terjadinya korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani mengatakan, psikis yang sehat akan menghasilkan kedisiplinan dalam bekerja. Saat psikis sehat, manusia akan bersikap lebih ramah saat bekerja, sehingga kekhawatiran tentang psikis para pekerja bisa dipengaruhi oleh ketidakadilan yang terjadi.
“Terkadang sudah ada pegawai yang bekerja dan berdedikasi dengan baik, namun tidak diapresiasi., dan saat pelantikan pejabat, bukan mereka yang dilantik. Secara psikis ini berpengaruh. Mereka jadi berpikir ngapain bekerja dengan baik,” ujarnya.
Sekda Kepulauan Meranti Bambang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sudah melakukan upaya pencegahan korupsi sektor pelayanan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan perilaku anti korupsi di masyarakat dan mengurangi penyuapan dari masyarakat.
“Semoga melalui kegiatan Rakor ini dapat mendorong peningkatan dimensi pengalaman persepsi anti korupsi khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti,” pungkasnya.
Ikut mendampingi Sekda, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti Rawelly, Kadis Pendidikan Suardi dan Kadis Dukcapil Satria Widodo. ***
Sidik24jam. MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai menggelar Bimtek dan Pelatihan Penyusunan DTH/RTH dalam Rangka Percepatan Penyampaian BAR Pajak-Pajak Pusat sebagai Syarat Salur DBH Pajak.
Kegiatan itu dibuka oleh Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Sudandri Jauzah, Rabu (15/5/2024) di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo dan para narasumber yang hadir memberikan ilmunya,” kata Sudandri.
Dijelaskannya, bimtek itu bertujuan meningkatkan akurasi data penerimaan dan penyetoran pajak pusat ke rekening kas umum negara (RKUN). Hal itu dalam rangka persiapan penyusunan berita acara rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan KPPN dan KPP.
“Berita acara rekonsiliasi tersebut sebagai syarat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penghasilan, yang disalurkan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah berupa berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat dimaksud,” terangnya.
Untuk itu dia mengharapkan para peserta bimtek dan pelatihan untuk mengikuti kegiatan itu dengan baik dan serius.
“Mudah-mudahan kita semua mendapat pencerahan secara detail terkait pengisian DTH/RTH dari narasumber yang memang ahli di bidangnya demi pelaporan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan,” harap Sudandri.
Sebelumnya, Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo menyampaikan, bersama tim KP2KP Selatpanjang bersilaturahmi serta memberikan bimbingan berupa materi pengisian kertas kerja berita acara rekonsiliasi.
“Materi ini nantinya akan dibawakan oleh tim KPP Pratama Bengkalis dan juga dari BPKAD dan KPPN Dumai. Tujuannya agar kita lebih memahami secara komprehensif terkait pengisian berita acara rekonsiliasi ini, dengan harapan bisa segera terselesaikan di bulan Juni semua transaksinya,” sebut Teguh Hadi.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan dalam berbagai kategori kepada OPD di lingkungan Pemkab Meranti.
Kategori OPD paling lengkap dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas Pendidikan, BKPSDM dan Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi.
Kategori OPD paling tepat waktu dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, di berikan kepada BPKAD, Dinas pendidikan dan Sekretariat DPRD.
Kategori OPD paling kooperatif dalam penyiapan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023, diberikan kepada Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Dinas Sosial.
Hadir dalam kegiatan tersebut para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti dan undangan serta peserta bimtek. ***
Ambon Sidik24jam,com-ikut kontestan Bacalon Walikota Ambon, Muhammad Tadi Salampessy. Salah satu pengusaha Maluku yang hari ini sambangi Gedung DPD Partai PPP dalam rangka mengembalikan formulir Bacalon Walikota Ambon 2024-2029,(Rabu 15 mei 2024).
“Salampessy,saat mengembalikan formulir Bacalon Walikota Ambon kepada awak media menyampaikan, “Saya tentukan akan mengembangkan kota Ambon ini menjadi Kota yang penuh dengan kehidupan manise dan masyarakatnya bisa menjadi kaya.
“Saya juga akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan sehingga anak-anak kami yang bekerja di luar bisa kembali ke Ambon untuk bekerja dengan upah yang layak. Ambon butuh pemimpin yang bisa membangun Kota ini ke arah yang lebih baik.
Lanjutnya saya juga akan membangun apartemen pekerja-pekerja kesehatan dan pantai jompo di maluku, menata pasar dan prospek ekonomi di maluku.”Saya juga akan membuka jalan dari latuhalat ke passo untuk mengembangkan potensi pariwisata, dan membuat apartemen mini untuk mereka yang hidup di lereng-lereng bukit.Kita harus bekerja keras dan memikirkan Maluku khususnya Kota Ambon Kedepan “tutupnya.
Sidik24jam. Pekanbaru – Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal didampingi Wakapolda, Brigjen Pol K Rahmadi serta Pejabat Utama (PJU), melepas secara langsung 3 truk bantuan sembako serta selimut dan tikar untuk para korban banjir bandang yang terjadi di 3 Kabupaten di Sumatera Barat.
Truk bantuan yang dikawal oleh mobil patroli Ditlantas dan Sat Brimob Polda Riau ini dilepas secara langsung dari halaman Mapolda Riau, Selasa (14/05/2024) siang, sekitar pukul 12.30 Wib, menuju posko bantuan yang dipusatkan di Mapolres Bukit Tinggi.
Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, bantuan ini berasal dari seluruh personil Polda Riau untuk para korban banjir bandang di 3 Kabupaten di Sumatera Barat yaitu, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.
“3 truk bantuan kemanusian ini berisi 150 lembar selimut, 600 dus Mie Instan, 21 Dus Susu, 150 kaleng biskuit serta 90 karung beras yang akan kita drop ke Mapolres Bukit Tinggi,” kata Irjen Iqbal
Kapolda menambahkan, batuan ini bertujuan intuk meringankan beban warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam dan sekitarnya.
“Kita akan memberikan support tanda empati kita kepada saudara kita yang terdampak,” kata Irjen M Iqbal.
Irjen Iqbal mendoakan agar semua warga di Sumatera Barat yang terdampak bencana tanag longsor dan banjir bandang tersebut agar tetap tabah dan selalu waspada.
“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara disana. Bantuan ini akan dkawal oleh personil lalu lintas sehingga aman sampai ke tujuan. Semoga Niat baik ini dibalas oleh Allah SWT, semoga hujan ini membawa berkah bagi kita semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Taufik Nurhidayat mengatakan, pihaknya melakukan pengawalan pengiriman logistik hingga sampai ke tujuan.
“Hari ini kita melakukan pengawalan pengiriman logistik yang dilepas Kapolda Riau,” kata Kombes Taufik.
Dia menyarankan kepada pengendara yang akan berangkat dari Riau menuju Kota Padang, Sumatera Barat agar memalui jalur lintas tengah melewati Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
“Bagi masyarakat yang mau menuju ke Padang bisa melalui lintas tengah melewati Kuansing,” pungkasnya.***
Muna – Agenda Hari kedua Presiden RI, Joko Widodo, di Provinsi Sultra adalah mengunjungi Kabupaten Muna dan Muna Barat, Senin (13/05/24).
Presiden Jokowi tiba di Muna sekira pukul 09.07 WITA langsung mencek pelayanan kesehatan di RSUD dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes.
“Saya lihat hampir di semua daerah, penyakit yang menonjol itu stroke, jantung. Problemnya kalau di sebuah Kabupaten atau Kota yang jauh dari Provinsi, tidak segera ditangani ya itu akan menjadi problem,” kata Presiden Jokowi kepada media
Presiden menekankan pentingnya akses terhadap peralatan kesehatan modern.
“… sekarang Kementerian Kesehatan banyak mengirimkan _CT scan_, _cath laba_, mammogram ke RS Kabupaten/Kota, termasuk alat USG kehamilan di Puskesmas,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Pj. Gubernur Sultra. Andap Budhi Revianto menyampaikan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Sultra.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bersama-sama memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Baharuddin Muna ini, termasuk RSUD lainnya yang ada di jazirah Sultra” kata Andap.
Kegiatan di Kabupaten Muna dilanjutkan dengan mengunjungi Pasar Sentral Laino Raha. Presiden melakukan dialog langsung dengan pedagang pasar dan meninjau ketersediaan, serta stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok.
Presiden Jokowi pun memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) kepada pedagang kaki lima dan Bantuan Tunai Langsung (BTL) kepada para pedagang yang ada di Pasar Sentral Laino Raha Muna.
Presiden mengecek stok cadangan beras di Gudang Bulog, dilanjutkan dengan menyalurkan bantuan pangan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Laende, Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.
Dalam sambutannya, Presiden memastikan bahwa distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni 2024, dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember 2024, tergantung ketersediaan APBN.
Pj. Gubernur menyampaikan bahwa bantuan pangan ini merupakan bentuk perhatian Presiden kepada masyarakat Muna
“Dengan kebijakan ini diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terbantu, ” kata Andap
Sementara itu di Kabupaten Muna Barat Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Rakyat Kambara dan memberikan BMK dan BTL, yang dilanjutkan dengan peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) Provinsi Sultra.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden berkenan meresmikan IJD Sultra di Muna Barat, dengan adanya IJD ini kita bersyukur Presiden memberikan perhatian kepada kita disini dalam pembangunan infrastruktur jalan yang akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas,” pungkas Pj. Gubernur.
Sebagai informasi, Provinsi Sultra mendapat alokasi *
anggaran dari APBN 631 M. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan 22 ruas jalan.
Total panjang jalan yang dibangun adalah sepanjang 164,8 km. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota yang ada di Sultra.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Sultra, yakni Mensekneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi, Sdr Muhammad Qodari, Plt Bupati Muna, dan Pj Bupati Muna Barat.
Jenewa – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H. Laoly memimpin delegasi RI menghadiri Diplomatic Conference to Conclude an International Legal Instrument relating to Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge Associated with Genetic Resources (GRATK) yang diselenggarakan di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada 13 s.d. 24 Mei 2024.
Konferensi diplomatik GRATK yang dihadiri oleh lebih dari 1600 orang delegasi yang berasal dari 193 negara anggota WIPO merupakan forum yang sangat penting dan bersejarah yang dinantikan oleh negara-negara anggota WIPO. Selama lebih dari 20 tahun, forum ini membahas isu pelindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folkore (IGC-GRTKF). Pertemuan pertama IGC-GRTKF diselenggarakan pada tahun 2001.
Dalam forum, Yasonna menyampaikan dua sambutan (statement); pertama, dalam kapasitas Indonesia sebagai Koordinator Like-Minded Group of Countries (LMCs), dan kedua, dalam kapasitas Indonesia sebagai negara anggota WIPO.
“LMC telah lama menantikan penyelenggaraan Konferensi Diplomatik GRATK. Setelah lebih dari 2 dekade pembahasan, kerja keras dan kompromi, akhirnya Konferensi Diplomatik GRATK dapat terselenggara. LMCs siap untuk terlibat secara konstruktif untuk dapat menyetujui atau menghasilkan sebuah traktat/perjanjian,” ujar Yasonna.
Yasonna menambahkan, sebagai pihak yang menginginkan adanya traktat internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, LMCs melihat Konferensi Diplomatik GRATK ini sebagai peluang untuk mengatasi ketidakseimbangan sistem kekayaan intelektual secara umum dan sistem paten secara khusus.
LMCs menunggu waktu untuk bisa disepakatinya sebuah traktat internasional yang akan mengatur standar minimum yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sistem paten dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.
Lebih lanjut disampaikan juga bahwa LMCs juga mengakui pentingnya perhormatan atas hak-hak masyarakat adat (indigenous people) dan komunitas lokal sebagaimana diatur dalam rancangan perjanjian. Selanjutnya, LMCs menegaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui pembentukan persyaratan yang bersifat wajib terkait pengungkapan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (mandatory disclosure requirement) yang disertai dengan sanksi dan ganti rugi yang sesuai.
Dalam kesempatan ini, Yasonna turut menyampaikan national statement, bahwa sejak lama Indonesia telah mengakui pentingnya pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.
“Bagi Indonesia, adanya sebuah instrumen hukum internasional untuk melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional sangatlah penting karena beberapa pertimbangan,” terangnya.
Pertama, sebuah traktat/perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional akan menjadi tapak jejak yang sangat penting dari usaha bersama negara-negara anggota WIPO untuk memastikan terlindunginya hak-hak pemangku kepentingan, terutama masyarakat asli, komunitas lokal dan negara-negara yang kaya dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Kedua, sebuah traktat/perjanjian tidak hanya akan meningkatkan transparansi/ keterbukaan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pemberian paten, tetapi juga akan mengatur standar minimum dalam penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.
Ketiga, WIPO dan sistem kekayaan intelektual dapat memberikan peran besar dan penting dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut termasuk bidang-bidang yang terkait dengan kekayaan intelektual yang selama ini belum ditangani oleh organisasi internasional lainnya.
Yasonna turut menegaskan bahwa persyaratan yang bersifat wajib untuk mengungkapkan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradional terkait (mandatory disclosure requirement) harus menjadi capaian penting dalam traktat yang akan dihasilkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Saat ini, Indonesia telah membuat kebijakan penting untuk melaksanakan disclosure requirements dalam sistem paten untuk memastikan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional didokumentasikan dan dihargai dengan baik. Melalui Undang undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pelindungan paten untuk sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional melalui disclosure requirement.
Sebelum dimulainya Konferensi Diplomatik GRATK ini, Yasonna telah melakukan rapat koordinasi persiapan posisi Indonesia dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB, yang diikuti oleh segenap delegasi, termasuk Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Kerja Sama Luar Negeri.
Sebagai informasi, turut hadir sebagai delegasi Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB dan WTO Achsanul Habib; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz; dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen.
Sidik24jam. MERANTI – Terkait isu yang berkembang di masyarakat bahwa insentif pegawai negeri sipil (PNS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepulauan Meranti hanya dibayarkan 6 bulan di tahun 2024, Pelaksana tugas (Plt) Bupati H. Asmar pastikan hal itu tidak benar.
Dia mengatakan, saat ini Pemkab Kepulauan Meranti masih menunggu transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat.
“Kalau sudah masuk akan segera kita bayarkan. Itu komitmen kita, tahun 2024 ini insentif pegawai, gaji honorer dan ADD dibayarkan full 12 bulan,” tegas Asmar, Selasa (14/5/2024) di Selatpanjang.
Asmar mengaku sangat memahami kondisi yang dihadapi oleh para pegawai dan juga pemerintah desa. Dia juga menginginkan pembayaran insentif dan ADD tersebut cepat dibayarkan, sehingga perputaran ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik.
“Makanya saya menginstruksikan Sekda dan Kepala BPKAD untuk terus menggesa dan mencari tahu perkembangannya. Jika ada kendala segera diselesaikan,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Irmansyah menambahkan, insentif pegawai, gaji honorer dan ADD sudah dianggarkan sebanyak 12 bulan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kepulauan Meranti tahun 2024.
“Untuk itu kita minta tidak khawatir dan tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Kita minta bersabar, pasti akan dibayarkan,” kata Irman.
Dia mengungkapkan, keterlambatan tersebut diakibatkan jadwal transfer DBH yang belum masuk dan memang dipengaruhi oleh kondisi keuangan negara.
“Insyaallah akhir Mei ini akan kita cicil, nanti di bulan Juni dan Juli akan kita kelir-kan,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, kondisi keterlambatan pembayaran insentif pegawai tidak hanya terjadi di Kepulauan Meranti, tapi juga di beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau.***
Ambon sidik24jam,com-
TNI Angkatan Laut. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina S.E., M.M., M.T., M.Tr. Opsla menghadiri Bhakti Sosial Kesehatan yang digelar Lantamal IX di Negeri Asilulu, Leihitu Barat.Senin (13/05/2024)
Kedatangan Danlantamal IX di Negeri Asilulu disambut meriah oleh warga setempat dengan tarian hadrat dan pengalungan kain tenun khas Maluku. Masyarakat Negeri Asilulu sangat senang dan bangga atas kehadiran Brigjen Said Latuconsina di negeri mereka, walau acara sempat tertunda akibat hujan deras namun masyarakat terus berdatangan dan bersabar menanti hingga hujan sedikit mereda. Kegembiraan masyarakat terlihat setelah kendaraan dinas TNI AL yang membawa rombongan Komandan Lantamal IX tiba di tempat acara.
Ketua panitia menyampaikan kepada redaksi bahwa penyiapan tenda dan panggung sudah sejak empat hari yang lalu melibatkan seluruh pemuda Asilulu, mereka senang Desanya akan dikunjungi Danlantamal Ambon.
Saat turun dari kendaraan Brigjen Said Latuconsina langsung disambut oleh Raja Negeri Asilulu, perangkat negeri, Ketua Saniri, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Diikut pengalungan kain tenuh khas Maluku, disertai tarian hadrat mengiringi Danlantamal IX memasuki tenda acara.
Brigjen Said Latuconsina yang dalam sambutannya sesaat setelah membuka secara resmi kegiatan Bhakti Sosial Kesehatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan digelar sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Juga sosialisasi penerimaan prajurit TNI AL sebagai wadah informasi agar putra-putri Maluku dan orang tua memahami mekanisme perekrutan sehingga lebih siap menghadapi seleksi penerimaan prajurit TNI AL.
Apresiasi dan terima kasih juga disampaikan kepada bapak Raja Negeri Asilulu yang sudah menghadirkan masyarakat sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Melalui momentum yang baik ini Danlantamal IX berharap kedepannya dapat menambah hubungan kekeluargaan antara Negeri Asilulu dengan TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal IX Ambon (Dispen Lantamal IX)
