SELATPANJANG,SIDIK24JAM – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk menyoroti peredaran pangan dari luar negeri yang berpotensi ilegal di wilayah perbatasan.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BBPOM di Pekanbaru, Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si., saat bertemu Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar di Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).
Sofiyani mengatakan pengawasan obat dan makanan membutuhkan sinergi antara BPOM dan pemerintah daerah agar kebijakan pusat sejalan dengan kebutuhan daerah.
Sebagai unit pelaksana teknis, kami melaksanakan kebijakan pusat, termasuk regulasi obat dan makanan serta pengawasannya. Namun karena kami berada di daerah, program kami juga harus sejalan dengan program pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama dengan Pemkab Meranti selama ini berjalan baik. Dari hasil pemetaan kerawanan, salah satu persoalan yang menonjol adalah peredaran pangan yang berasal dari luar negeri.
Kami apresiasi Pemkab Meranti sangat baik karena sudah banyak hal yang dilakukan. Dari pemetaan kerawanan, salah satu yang cukup menonjol adalah pangan dari luar negeri,” katanya.
Ia menilai pengawasan perlu dilakukan berkelanjutan karena selama permintaan masyarakat masih ada, potensi peredarannya akan tetap muncul.
Dalam pertemuan itu, BBPOM juga menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk mendukung pengawasan. Tahun ini nilainya sekitar Rp400 juta. BBPOM berharap pengelolaan dan penyerapan anggaran terus ditingkatkan agar dukungan serupa dapat kembali diperoleh tahun depan.
Selain itu, BBPOM mendorong peningkatan capaian program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Sejumlah kegiatan pengawasan pangan industri rumah tangga, baik pre-market maupun post-market, sebenarnya sudah berjalan, namun masih terkendala kelengkapan dokumentasi dan data dukung.
BPOM juga terus melakukan pembinaan UMKM. Dalam beberapa hari terakhir, tim BPOM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengunjungi sejumlah sarana produksi pangan, termasuk produsen mi sagu dan olahan berbahan dasar sagu. Bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik bagi industri rumah tangga juga diberikan bersama Dinas Kesehatan.
Pengawasan turut dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari peran BPOM sesuai Perpres Nomor 15 Tahun 2025. Edukasi keamanan pangan juga diberikan kepada pelajar, salah satunya di SMP Negeri 4 Tebing Tinggi.
Sofiyani juga mengapresiasi capaian Meranti dalam pemberdayaan keamanan pangan. Meranti sebelumnya telah mendapat intervensi program keamanan pangan di pasar, sekolah dan desa. Bahkan Desa Bangko pernah meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Pangan Aman pada 2023.
Ini menjadi kebanggaan, bukan hanya bagi Kabupaten Meranti, tetapi juga bagi kami sebagai pendamping,” ujarnya.
Di sektor kefarmasian, BPOM telah melakukan pengawasan terhadap apotek, Instalasi Farmasi Kabupaten dan rumah sakit. Hasilnya tidak ada temuan kritis, hanya catatan terkait pengelolaan obat, kelengkapan dokumentasi, dan alat pengukur suhu di Instalasi Farmasi yang belum dikalibrasi.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyambut baik pengawasan dan pembinaan yang dilakukan BPOM. Namun terkait peredaran barang dari luar negeri, ia meminta pengawasan dilakukan secara bijak dan terkoordinasi.
Jarak kita dengan negara tetangga memang cukup dekat. Karena itu ada aktivitas yang susah ditinggalkan,” ujar Asmar.
Menurutnya, sebagian barang dari luar negeri diminati masyarakat karena harganya lebih murah. Karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara proporsional agar pengawasan tidak menimbulkan persoalan baru.
Bukan kita menjelekkan produk dalam negeri. Tetapi masyarakat menilai ada barang dari luar yang harganya lebih murah. Ini yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana,” katanya.
Asmar menambahkan, peredaran barang dari luar negeri bukan persoalan baru dan telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari dinamika perdagangan masyarakat di wilayah perbatasan.
Ia mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, termasuk terhadap barang yang beredar di minimarket maupun pusat perdagangan.
Yang paling penting masyarakat kita aman dan tertib. Bagaimana Meranti bisa terus maju, masyarakat sejahtera dan pembangunan berjalan dengan baik, itu yang kita inginkan,” pungkasnya…
