
![]()
PALEMBANG,— Sidik24jam.com
Kuasa hukum Abdul Halim Perdana Kusuma bin Solahuddin Anwari mempersoalkan proses hukum terhadap kliennya dalam perkara Nomor 957/Pid.Sus/2026/PN Plg.
Mereka menilai terdapat sejumlah dugaan cacat formil, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan hingga penahanan.
Persoalan itu diajukan dalam sidang praperadilan yang digelar untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik terhadap Halim.
Kuasa hukum Halim, Afdhal Azmi Jambak, Abu Kareem Tanem, dan Nazar Busra, menyoroti perbedaan antara dokumen perkara dan fakta yang mereka klaim diketahui mengenai keberadaan Halim saat penangkapan.
Afdhal mengatakan dalam dokumen perkara disebut Halim ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan 16 Ulu, Palembang, pada 13 Juni 2026.
Menurut dia, informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki pihaknya. Pada tanggal itu, kata Afdhal, Halim sedang bekerja di luar kota.
“Pada hari Sabtu, 13 Juni 2026, Halim Perdana Kusuma menurut fakta yang kami miliki sedang bekerja di luar kota. Karena itu, kami mempertanyakan dasar penetapan tersangka tersebut,” ujar Afdhal.
Mereka juga mempersoalkan lokasi penangkapan. Kuasa hukum menyebut Halim sebenarnya ditangkap di sekitar sebuah minimarket ketika sedang bersama rekannya, Yoga.
Yoga, menurut kuasa hukum, ikut dibawa ke kantor polisi sebelum dilepaskan pada malam hari.
Perbedaan itu dinilai penting karena berkaitan dengan rangkaian administrasi tindakan penyidik.
“Klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kami melakukan gugatan karena meyakini terdapat cacat formil dalam penetapan tersangka,” kata Afdhal.
Persoalan Masa Penahanan
Kuasa hukum juga mempertanyakan masa penahanan Halim. Mereka menyebut kliennya mulai ditahan pada 26 Juli hingga 14 Agustus 2026.
Namun, setelah tanggal tersebut, mereka mengaku belum menemukan surat perpanjangan penahanan yang menjadi dasar hukum untuk melanjutkan penahanan.
“Kami mempertanyakan penahanan sejak 26 Juli sampai 14 Agustus. Setelah itu, kami tidak menemukan surat perpanjangan penahanan. Bahkan, kami juga mempertanyakan apakah ada pemberitahuan kepada keluarga,” ujar Abu Kareem Tanem.
Bagi kuasa hukum, persoalan tersebut perlu diuji karena penahanan merupakan tindakan yang harus memiliki dasar hukum dan administrasi yang jelas.
Mereka juga mempertanyakan penyampaian sejumlah surat kepada keluarga Halim. Kuasa hukum menyebut terdapat surat bertanggal 26 Juli dan 2 Agustus yang akan mereka persoalkan dalam persidangan.
Selain prosedur penangkapan dan penahanan, kuasa hukum menyoroti barang bukti serta nilai uang yang muncul dalam perkara.
Mereka menyebut terdapat angka sekitar Rp3 juta yang kemudian disebut menjadi Rp200 ribu.
Perbedaan tersebut, menurut mereka, belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
“Kami mempertanyakan barang bukti. Ada angka sekitar Rp3 juta yang kemudian disebut menjadi Rp200 ribu.
Kami mempertanyakan ke mana selisihnya, sekitar Rp2,8 juta,” ujar Afdhal.
Kuasa hukum juga menyebut adanya uang sekitar Rp9,9 juta yang dikembalikan serta barang bukti lain yang menurut mereka masih membutuhkan penjelasan dalam persidangan.
Mereka tidak menyimpulkan perkara tersebut sebelum seluruh dalil dan bukti diperiksa hakim.
Namun, kuasa hukum meminta seluruh tindakan penyidik diuji berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.
“Kami mengakui kalau ada kesalahan prosedur dalam prosesnya, tetapi kesalahan prosedur tersebut tidak kemudian membenarkan rangkaian tindakan lain yang juga bermasalah,” kata Afdhal.
Pada persidangan berikutnya, kuasa hukum berencana menuangkan kembali dalil-dalil mereka dalam replik.
Mereka juga akan menghadirkan saksi yang mengetahui proses penyampaian surat kepada keluarga serta ahli untuk memberikan pandangan mengenai aspek pidana dan praperadilan.
“Kami berharap hakim jujur dan adil dalam memeriksa perkara ini.
Kami datang untuk menguji proses hukum yang dilakukan terhadap klien kami,” ujar Afdhal.
Kuasa hukum berharap praperadilan tersebut dapat menguji secara terbuka keabsahan setiap tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat Halim.
“Mohon doa agar penegakan hukum kita semakin baik dan benar,” pungkasnya.



