Fakta & Peristiwa

Sidik24jam. MERANTI – Untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, jajaran Polres Meranti bersama TNI dan Satpol PP menggelar apel serta patroli gabungan, Rabu (3/9/2025) Malam. Apel konsolidasi dipusatkan di halaman Polsek Tebing Tinggi dan diikuti puluhan personel dari tiga instansi.

Apel dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polres Meranti Kompol Ali Azar S.Sos, turut hadir Kanit Dalmas I Sat Samapta Polres Meranti Ipda Dongan M. Manalu, Dantim 02/Tebing Tinggi Sertu Supriandi Tarigan, Katim Raga Bripda Wahri Setiawan, Dantim Satpol PP Zulfahri.

Usai melaksanakan apel, tim gabungan langsung melakukan patroli ke sejumlah lokasi, bertujuan untuk memberikan rasa tenang bagi masyarakat.

Adapun Sasaran Lokasi Pelaksanaan Patroli Cipta Kondisi Sinergitas TNI, Polri & Satpol PP di Jalan Merdeka, jalan Imam Bonjol, jalan Kartini, Jalan Banglas,Jalan Dorak, Jalan Johari Dagang, jalan Diponegoro dan jalan Tebing Tinggi.

Selanjutnya patroli juga menyasar ke Kantor DPRD, Kantor Bupati, RSUD Meranti, Kantor Perbankan Kota Selatpanjang, Lapas Kelas IIB Selatpanjang, Kantor PLN, Rumah Dinas Polri, Rumah Dinas TNI, Yayasan Kemala Bhayangkari, Pelabuhan Penumpang Tanjung Harapan  dan Seputaran Kota Selatpanjang.

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK melalui Kabag SDM Kompol Ali Azar S.Sos mengatakan bahwa kegiatan apel gabungan ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kolaborasi ini penting agar situasi kamtibmas di wilayah tetap kondusif. Dengan adanya patroli gabungan, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran aparat dalam menciptakan rasa aman,”

Tambahnya, Kegiatan patroli sinergitas bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Selatpanjang Kecamatan Tebingtinggi

“Tujuan utama kegiatan adalah untuk menciptakan rasa aman, mencegah potensi gangguan keamanan dan tindak kejahatan, serta meningkatkan kekompakan antarlembaga keamanan dan dengan masyarakat”

Sementara itu, Kabag SDM Kompol Ali Azar S.Sos juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan apel gabungan tersebut.

“Sinergitas TNI, Polri, Satpol PP, adalah modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut agar situasi kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian berjalan lancar dengan situasi aman dan terkendali.***

Editor….zamri.

Sidik24jam. Meranti – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri perhelatan Majelis Silaturahim Kebudayaan, Zikir Akbar, Doa Bersama, serta Penanaman Pohon Lintas Sektoral yang digelar di Rumah Adat Melayu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (4/9/2025).

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, pimpinan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta para Datuk, Datin, Encik, Tuan, dan Puan.

Penganugerahan Tanjak untuk Pejabat Lintas Instansi

Rangkaian acara diawali dengan penganugerahan tanjak kepada 12 pejabat lintas vertikal. Mereka antara lain Kapolres Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, perwakilan Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengadilan Agama Kepulauan Meranti, Pabung Kodim 0303 Bengkalis, Danposal Selatpanjang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kepala Lapas Kelas IIB Selatpanjang, Kepala Kantor Bea Cukai Selatpanjang, Manager PLN Kepulauan Meranti, Kepala KSOP Selatpanjang, dan Manager Pelindo Kepulauan Meranti.

Kapolres: Green Policing Simbol Kolaborasi

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor melalui gagasan green policing.

“Green Policing mendorong sinergitas ekologis antara LAMR, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan masyarakat. Selain wujud kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, program ini juga menjadi simbol kolaborasi untuk menjaga ekosistem lokal. Polri berkomitmen memperkuat komunikasi sosial, membangun opini positif, serta menjaga citra sebagai pengayom yang peduli pada kelestarian lingkungan dan harmonisasi sosial,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada LAMR atas penganugerahan tanjak.

“Kami bangga mendapat kehormatan ini. Dengan menjunjung tinggi sopan santun Melayu, kami akan terus menjaga silaturahmi, meningkatkan kamtibmas, dan memastikan adat Melayu tetap terjaga di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tambah Kapolres.

Bupati Asmar: Adat Melayu Pilar Keseimbangan

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran LAMR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Perda ini menegaskan bahwa LAMR dibentuk untuk membina, melestarikan, serta mengembangkan nilai adat dan sosial budaya sebagai landasan memperkuat jati diri masyarakat Melayu.

“Dengan berfalsafahkan Pancasila, berasaskan Islam, serta bersendikan syara’ yang berlandaskan Kitabullah, LAMR menjadi elemen penting dalam membentuk masyarakat yang patuh hukum dan taat agama. Melalui lembaga ini, pelanggaran terhadap aturan dan perintah agama dapat diminimalisir sehingga tercipta ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat,” ungkap Bupati Asmar.

Bupati juga memberikan dukungan penuh atas pengukuhan pimpinan daerah sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu Kepulauan Meranti.

“Pengukuhan ini adalah bentuk pengakuan adat terhadap institusi yang selama ini konsisten menjunjung prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hal ini sejalan dengan visi Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis 2025–2045, serta visi Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” katanya.

Sinergitas Tali Berpilin Tiga

Bupati Asmar berharap, sinergitas yang telah terbangun antara pemerintah, ulama, dan adat terus terpelihara sebagai kekuatan besar dalam membangun Meranti.

“Semoga tali berpilin tiga ini semakin kokoh dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti. Kita semua berkewajiban menjaga tuah serta marwah adat Melayu sebagai warisan luhur yang harus dilestarikan,” tutupnya.****

Editor….zamri.

Ambon, Sidik24jam,com-2 September 2025.Personel Polsek Salahutu menggelar razia minuman keras tradisional di depan pintu masuk Dermaga Penyeberangan Hunimua, Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (2/9/2025) sore.

Razia yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIT itu menyasar kendaraan roda empat, roda enam, serta barang bawaan penumpang yang baru tiba dari Dermaga Penyeberangan Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kapolsek Salahutu melalui personel pengamanan Dermaga Hunimua, Bripka Yudi Marajabessy, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menekan peredaran minuman keras tradisional jenis sopi di wilayah hukum Polsek Salahutu, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga karung sopi dengan total sekitar 250 liter yang ditemukan pada barang titipan penumpang bus jurusan Ambon – Masohi. Barang bukti kemudian langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara ditumpahkan ke tanah.

“Razia ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif, sekaligus menekan masuknya miras tradisional ke wilayah Ambon dan sekitarnya,” ujar Bripka Yudi.

Razia berlangsung hingga pukul 18.00 WIT. Selama kegiatan, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.

OngenSidik

Ambon Maluku Sidik24jam,com-
Pada Rabu, 3 September 2025, suasana di Kantor Gubernur Maluku mungkin terasa khidmat saat 242 pejabat administrator dan pengawas dilantik. Dalam pidato resminya, Gubernur Hendrik Lewerissa kembali menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, di luar seremoni formal itu, publik mencium aroma tak sedap dari sebuah pengkhianatan terhadap janji reformasi birokrasi.
Pelantikan yang seharusnya menjadi momentum untuk menempatkan putra-putri terbaik daerah pada posisi strategis, justru terasa kental sebagai panggung akomodasi kepentingan politik.Asas meritokrasi—prinsip menempatkan seseorang berdasarkan kompetensi dan kinerja—yang menjadi salah satu pilar utama Saptacita Lawamena saat kampanye, kini tampak seperti jargon kosong yang terlupakan.

*Janji Kampanye vs. Realita Pelantikan*
Mari kita ingat kembali. “Saptacita” yang digaungkan dengan penuh semangat menjanjikan sebuah pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani. Salah satu esensinya adalah membangun birokrasi yang ramping dan efisien, diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kapabel, bukan karena kedekatan atau hubungan keluarga.
Namun, apa yang tersaji pada pelantikan kemarin adalah antitesis dari janji tersebut. Isu yang beredar kencang di kalangan masyarakat dan ASN sendiri menunjukkan bahwa banyak posisi kunci justru diisi oleh orang-orang yang memiliki afiliasi personal dengan lingkar kekuasaan: keluarga dekat gubernur, wakil gubernur, hingga orang-orang kepercayaan sekretaris daerah.
Jika ini benar, maka ini adalah praktik nepotisme dan patronase klasik yang membajak birokrasi. Loyalitas pribadi ditempatkan di atas kompetensi teknis. Jabatan publik tidak lagi dilihat sebagai amanah untuk melayani masyarakat, melainkan sebagai “kue kekuasaan” yang harus dibagikan kepada kroni dan tim sukses. Ini adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi birokrasi di Maluku.

*Dampak Buruk Bagi Rakyat Maluku*
Mungkin sebagian orang menganggap ini hanyalah “politik biasa”. Namun, menempatkan orang yang tidak kompeten pada posisi manajerial pemerintahan memiliki dampak destruktif yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
1.Pelayanan Publik yang Lamban dan Buruk. Bayangkan seorang kepala bidang yang tidak memahami substansi teknis bidangnya. Ia tidak akan mampu merumuskan kebijakan yang efektif, mengawasi program dengan benar, atau memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya. Hasilnya? Program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur akan berjalan di tempat. Urusan perizinan menjadi rumit, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan akan anjlok.
2. Inovasi yang Terbunuh. Pejabat yang diangkat karena kedekatan cenderung bermain aman dan enggan mengambil risiko inovatif. Mereka lebih sibuk menyenangkan atasan yang mengangkatnya daripada mencari solusi kreatif untuk masalah publik. Akibatnya, pemerintah menjadi lembaga yang stagnan, gagap teknologi, dan tidak adaptif terhadap tantangan zaman.
3.Demoralisasi ASN Profesional. Apa yang dirasakan oleh seorang ASN yang berprestasi, kompeten, dan telah mengabdi puluhan tahun ketika melihat posisinya dilewati oleh yunior yang minim pengalaman namun punya “koneksi kuat”? Tentu saja frustrasi dan demotivasi. Praktik ini membunuh semangat kerja para birokrat profesional, menciptakan budaya apatis, dan mendorong ASN yang berkualitas untuk “pindah” atau sekadar bekerja tanpa gairah.
4.Suburnya Korupsi. Pejabat yang menduduki posisi bukan karena kemampuannya memiliki rasa akuntabilitas yang rendah terhadap publik, namun sangat tinggi terhadap “patron”-nya. Hal ini membuka celah besar untuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi, karena mereka merasa dilindungi oleh kekuatan politik di atasnya.

*Menagih Akuntabilitas*
Pelantikan 3 September kemarin seharusnya menjadi alarm keras bagi masyarakat Maluku. Janji manis “Saptacita” kini sedang diuji di atas panggung realita. Jika Gubernur Lawamena serius dengan visinya membangun Maluku yang lebih baik, ia harus membuktikannya dengan tindakan, bukan sekadar retorika seremonial.

Transparansi dalam proses seleksi dan penempatan pejabat adalah sebuah keharusan. Publik berhak tahu atas dasar apa seseorang dipilih untuk menduduki sebuah jabatan. Sudah saatnya kita berhenti memaklumi praktik birokrasi yang digerogoti oleh kepentingan pribadi dan politik. Sebab pada akhirnya, korban sesungguhnya dari birokrasi yang tidak kompeten adalah seluruh rakyat Maluku.

Timsidik

Sidik24jam. PEKANBARU – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menggelar pertemuan dengan Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (2/9/2025). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Kehadiran Bupati Asmar diterima langsung Ketua Panitia Selter, Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd M.Pd., beserta jajaran anggota yang terdiri dari Prof. Dr. Fahmi, SH., MH., Zulkifli, S.Ag., MA., M.Si., Sigit Juli Hendriawan, SE.Ak., MM., CA., CRMP., QGIA, dan Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

Dalam pertemuan itu, Bupati Asmar menyampaikan harapannya agar proses seleksi berjalan objektif, terbuka dan kompetitif. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan seleksi jabatan ini adalah mendapatkan individu yang tepat sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan oleh instansi, serta mampu menginspirasi, mengarahkan dan mengelola tim untuk mencapai tujuan organisasi.

“Saya berharap melalui seleksi ini terpilih pejabat terbaik yang mempunyai kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi,” ungkap Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Selter, Prof. Adolf Bastian, menyampaikan kepada Bupati Asmar, bahwa pihaknya memastikan proses seleksi berjalan secara objektif dan transparan untuk menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dan berintegritas tinggi guna mengisi jabatan yang dibutuhkan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk memenuhi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dan tiga jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. Adapun ketiga jabatan itu adalah jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Hadir mendampingi Bupati dalam pertemuan ini, Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Drs. Bakharuddin beserta Sekretaris BKPSDM, Siti Rodhiyah.”****

Editor …zamri.

Sidik24jam. MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, membuka Konferensi XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, Selasa (2/9/2025), di Aula Kantor Bupati.

Konferensi kali ini mengusung tema Guru Bermutu Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru yang telah berjuang mendidik anak-anak Meranti dengan penuh keikhlasan, baik di perkotaan, pelosok desa, hingga daerah terpencil.

“Bapak dan Ibu adalah pejuang tanpa tanda jasa yang sesungguhnya,” ujar Asmar.

Bupati menegaskan, keberhasilan pendidikan merupakan kunci terwujudnya Visi Kabupaten Kepulauan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera. Ia berharap PGRI terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyiapkan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

“Pemkab Meranti berkomitmen mendukung peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan kompetensi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,” sebutnya.

Plt. Ketua PGRI Meranti, Zulfikar, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab terhadap kegiatan dan program PGRI. Ia berharap konferensi ini mampu memperkuat peran PGRI dalam dunia pendidikan Meranti.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Riau, H. Adolf Bastian, mengapresiasi komitmen Pemkab Meranti terhadap pengembangan pendidikan. Ia menekankan pentingnya peran strategis PGRI dalam mencerdaskan anak bangsa, sekaligus mengusulkan pembangunan gedung guru dan pelatihan berkala bagi tenaga pendidik.

“Walaupun Indeks Pembangunan di Meranti masih perlu ditingkatkan, prestasi guru-guru Meranti di tingkat nasional menunjukkan potensi besar yang dimiliki,” kata Adolf.

Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Plh. Sekda Sudandri, staf ahli, para asisten, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, jajaran pengurus PGRI, guru, tenaga kependidikan, dan tamu undangan lainnya.”****

Editor….zamri.

Sidik24jam. MERANTI – Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK menghadiri kegiatan Deklarasi Damai dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Deklarasi ini digelar sebagai langkah antisipasi terhadap aksi solidaritas atas unjuk rasa di Jakarta.

Kegiatan berlangsung pada Senin (1/9/2025) sekira pukul 20:00 WIB di Gedung Kuning Kantor Bupati dan dihadiri berbagai unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, mahasiswa, hingga perwakilan warga multietnis.

Deklarasi tersebut diisi dengan pembacaan naskah deklarasi, penandatanganan komitmen bersama, penyerahan maklumat oleh Ketua Adat Melayu, doa bersama, hingga makan siang.

Dalam naskah deklarasi, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menolak provokasi, ujaran kebencian, hoaks, serta tindakan anarkis dan intoleransi.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan bahwa Kegiatan Deklarasi Damai ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebagai komitmen bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif.

“Deklarasi damai ini penting untuk menyikapi dinamika nasional dan memastikan Kabupaten Kepulauan Meranti tetap dalam situasi yang aman, tertib, serta kondusif”

Ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat Meranti kami ajak untuk menolak segala bentuk anarkisme dan provokasi yang dapat mengganggu persaudaraan serta kedamaian, Menekankan pentingnya tidak menyebarkan berita bohong (hoax), ujaran kebencian, dan politisasi SARA yang dapat memicu ketegangan dan konflik.**

Editor….zamri.

Sidik24jam – MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, secara resmi mencanangkan Deklarasi Damai dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang kondusif di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Acara ini berlangsung di Gedung Kuning, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, pada Senin (1/9/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi media, mahasiswa, komunitas ojek online, organisasi buruh, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Acara diawali dengan sambutan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat. Dalam pesannya, ia mengimbau para mahasiswa, pengemudi ojek online, dan paguyuban se-Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak luar yang berpotensi merusak suasana damai di daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga perdamaian, terutama dalam menyikapi isu-isu nasional yang berkembang.

Ia mengapresiasi terselenggaranya deklarasi damai sebagai langkah konkret menjaga keharmonisan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya tindakan provokatif dan kekerasan yang kerap muncul akibat perbedaan pandangan.

Beliau menekankan bahwa kebebasan berpendapat seharusnya menjadi kekayaan demokrasi, bukan sumber perpecahan.

“Terkadang perbedaan pandangan bisa memicu ketegangan. Aspirasi yang disampaikan dengan niat baik bisa berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, melalui deklarasi damai ini, kita semua berjanji untuk menjunjung tinggi dialog, musyawarah, dan toleransi,” ujarnya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan perbedaan sebagai sarana belajar dan memperkuat semangat persatuan. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dijalankan dengan akal sehat dan tanggung jawab moral.

Kepada kalangan pemuda dan mahasiswa, Bupati mengingatkan pentingnya peran mereka sebagai pilar bangsa.

“Gunakan semangat, energi, dan kecerdasan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. Jadilah teladan dalam berdemokrasi,” katanya.

Ia juga mengimbau tokoh agama dan tokoh masyarakat agar menjadi penyejuk dalam setiap perbedaan serta menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah umat.
Kepada insan pers, Bupati meminta agar media massa senantiasa menyajikan informasi yang menenangkan dan berimbang.

“Jangan biarkan hoaks dan provokasi merusak perdamaian serta persatuan kita,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Bupati H. Asmar menekankan pentingnya menjaga harmoni mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan lingkungan sekitar. Ia berkomitmen bahwa seluruh pimpinan daerah akan terus mendengarkan suara masyarakat dan membuka ruang dialog dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan.

“Saya berharap mahasiswa dan seluruh paguyuban tetap menjaga kondisi yang damai, agar Kabupaten Kepulauan Meranti tetap unggul, agamis, dan sejahtera,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Damai oleh Bupati Kepulauan Meranti, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan organisasi media, mahasiswa, komunitas ojek online, organisasi buruh, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Momentum ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas, mempererat persatuan, serta membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera melalui semangat damai dan kebersamaan.***

Editor….zamri.

Bengkalis,Riau – Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan Hidup (AJPLH) akan melaporkan secara resmi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) agar menyita dan memproses secara pidana terhadap Yuni Hartati yang diduga menguasai Kawasan hutan seluas 71 Ha dan telah berubah menjadi kebun sawit yang terletak di Desa Sungai Linau Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Dengan data dan bukti  yang dimiliki Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan Hidup (AJPLH) akan melaporkan secara resmi kepada satgas PKH yang berada di riau berkantor di Kejati Riau.

“Kita sudah membuat surat laporan resmi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), secepatnya akan kita antarkan langsung ke kantor nya yang berada di kantor Kajati Riau,” ungkap Soni Ketua Umum AJPLH

Langkah tersebut dilakukan, atas dasar peran serta masyarakat yang perduli terhadap kehutanan, sesuai dengan hak hak yang diberikan oleh Undang undang kehutanan.

Bahwa yuni hartati sedang digugat di pengadilan negeri bangkalis yang telah masuk dalam tahapan pemeriksaan saksi.

“Benar, kami telah melakukan gugatan terhadap yuni hartati di PN bengkalis, rabu ini kami akan menghadirkan saksi, dalam jawaban nya yuni tidak mengakui penguasaan  lahan seluas 71 ha dengan memberi bukti surat yang mengatas namakan orang lain, maka kami laporkan kapada satgas PKH untuk memanggil pihak pihak yang tercantum namanya tersebut, apakah benar mereka mempunyai lahan dalam statusnya kawasan hutan yang 71 ha, atau hanya nama saja” terang soni

“Kami dari Organisasi Bidang Kehutanan memohon kepada satgas PKH atau aparat penegak hukum yang berikan hak untuk menindak pengusaan Kawasan hutan untuk memverifikasi lahan 71 ha, jangan sampai satu orang yang menikmati hasilnya, namun dengan memakai nama nama pihak lain” ujar soni

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Satgas PKH atas laporan yang akan di lakukan Aliansi urnalis Penyelamat Lingkungan Hidup tersebut…..Bersambung.(Team Redaksi)