
![]()
MERANTI , SIDIK24JAM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Jumat (20/11/2026), di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti.
Kesepakatan ditandatangani Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, S.E., M.Si. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Salah satu bentuk implementasi kerja sama tersebut adalah program Pelita Limau (Layanan Imigrasi Masuk Pulau), yakni pelayanan keimigrasian dengan pola jemput bola untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan paspor tanpa harus selalu datang ke Selatpanjang. Kecamatan Rangsang dan Merbau ditetapkan sebagai wilayah percontohan pelaksanaan program ini.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan Pelita Limau merupakan bentuk kontribusi Imigrasi dalam mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.
Menurutnya, Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, merupakan salah satu lokasi strategis untuk pengembangan pelayanan keimigrasian karena letak geografisnya yang berhadapan dengan Selat Malaka dan berdekatan dengan Semenanjung Malaysia.
“Melalui Pelita Limau, kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, Kecamatan Rangsang dan Merbau menjadi proyek percontohan, dengan harapan layanan ini dapat terus dikembangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembukaan layanan paspor di Tanjung Samak juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan dukungan keimigrasian terhadap rencana jalur pelayaran lintas negara atau SBT yang diharapkan dapat menghubungkan Kepulauan Meranti dengan Malaysia.
Apabila rencana tersebut mendapat persetujuan, Tanjung Samak berpotensi menjadi salah satu titik pemeriksaan lalu lintas orang maupun barang. Karena itu, pihak Imigrasi berharap pelayanan keimigrasian di kawasan tersebut dapat dikembangkan secara permanen melalui pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) ke depannya.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kantor Imigrasi dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas gugusan pulau dengan aksesibilitas yang beragam membutuhkan pola pelayanan publik yang lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan publik di daerah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah yang memiliki akses darat dan konektivitas lebih mudah. Pelayanan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat,” tegas Asmar.
Menurutnya, program Pelita Limau merupakan langkah strategis untuk mengurangi kendala jarak, biaya, waktu, dan tenaga yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian. Ia berharap program tersebut dapat memberikan kemudahan, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Rangsang dan Merbau, serta secara bertahap diperluas ke wilayah lainnya.
Asmar juga menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan paspor, tetapi juga mencakup edukasi, pengawasan keimigrasian, dan perlindungan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan perjalanan lintas negara sekaligus mencegah keberangkatan pekerja migran nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang, serta berbagai tindak pidana lainnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan terkait segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi, sosialisasi, dan dukungan operasional sesuai kewenangan masing-masing.
“Setiap program kerja sama pemerintah harus benar-benar memberikan dampak nyata, bukan sekadar menghasilkan dokumen administrasi,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Kepulauan Meranti berharap akses pelayanan keimigrasian semakin mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan dan perbatasan sekaligus mendukung pengembangan konektivitas lintas negara pada masa mendatang…(ZAMRI).



