Sidik24jam.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi telah menggelar rapat kerja dengan mitra kerjanya Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 lalu, bertempat dilokasi di Aula Bidang SDA, Jalan Palabuhan II, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi Drs.Dede Rukaya mengungkapkan, Bahwa alokasi anggaran Dinas PU pada Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2025 mengalami penurunan dari anggaran murni sebelumnya. Meski demikian, DPU tetap memaksimalkan dana perubahan untuk fokus pada penanganan bencana.
“Alhamdulillah, rapat berjalan lancar. Anggaran kita memang turun, tapi akan kita optimalkan untuk program penanganan bencana. Saya juga menyinggung tantangan pembangunan akibat kelangkaan bahan baku material yang dipicu oleh pengetatan aturan terhadap pertambangan,”ujarnya.
Lebih lanjut, bahwa pihaknya mendukung tambang harus berizin, jangan lagi ada pembangunan dengan bahan baku yang tidak legal. Ini bagian dari komitmen menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan.
“Meski ada kendala pasokan, penyedia barang dan jasa masih memiliki alternatif dari perusahaan tambang yang legal dan aktif.”Ungkapnya.
Lebih lanjut Dede Menambahkan,bahwa dari sisi pelaksanaan pihaknya menjelaskan, DPU Kabupaten Sukabumi telah menyelesaikan sekitar 75 persen paket pekerjaan konstruksi tahun 2025. Ia juga menyambut positif terbitnya Perpres terbaru terkait regulasi pengadaan konstruksi untuk proyek dengan nilai di bawah Rp400 juta.
“Kalau proyek seperti itu bisa sistem pengadaan langsung. Tidak perlu lelang panjang hingga 28 hari. Dengan pengadaan langsung, bisa selesai dalam 3 hari sampai satu minggu. Perihal daya serap anggaran Dinas PU saat ini berada di posisi pertengahan dibandingkan dinas lainnya, Sementara secara posisi anggaran, DPU lebih kecil dibandingkan Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi.”Tambahnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita dari Fraksi PKB mengungkapkan, bahwa, Raker dengan DPU ini berjalan lancar dan normative. Dalam raker ini masing-masing fraksi di Komisi II tampak menyampaikan hasil pengawasan terhadap realisasi APBD dari Januari hingga Juli 2025.
” DPU pun memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan capaian sementara serta rencana percepatan program kerja di sisa tahun berjalan. Saya masih menyikapi para mitra kerja yang masih minimalis atau sedikit yang menyerapakan anggaran sampai bulan juli 2025 ini dan memantaunya. “Ujarnya.
L anjutnya, pihaknya akan mengevaluasi kinerja mitra kerja DPU dalam proyek-proyek infrastruktur, baik dalam pengawasan proyek maupun proyek-proyek yang sedang berjalan dan memastikan bahwa mitra kerja mematuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditentukan.Perencanaan proyek-proyek baru dan menentukan mitra kerja yang tepat untuk melaksanakan proyek tersebut.
“Dalam hal penganggaran kita membahas penganggaran untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dan memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan proyek.Tentunya sesuai dengan DPA yang sudah ditentukan, ” ungkapnya.
Menurutnya, “Rapat kerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh DPU berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta memenuhi standar kualitas yang diharapkan.”pungkasnya. (M RIZWAN)
