Langkat|Sidik24jam.com
Pemerintah Kabupaten Langkat melalui Dinas PUPR Langkat sangat sinergi dengan lembaga Vertikal yakni Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat yang sudah sejak lama hingga saat ini dalam kemajuan kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sabtu (26/11/2023).
Untuk menunjang pelayanan lembaga atau merupakan fasilitas umum untuk masyarakat maka pemerintah kabupaten Langkat ditahun 2023 memberikan bantuan berupa penambahan pembangunan gedung.kepada Polres Langkat.
Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) langkat melalaui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pelaksana PT. karya Setia Prima dan bersumber dari APBD kabupaten Langkat 2023. Yakni penambahan ruang Kantor Polres Langkat senilai Rp. 986.535.000.-
Untuk kejaksaan negeri langkat pada tahun 2021 juga diberikan hibah bangunan gudang barang bukti dari pemerintah kabupaten Langkat dengan nilai Rp. 794 juta.
Pemberian hibah dalam bentuk dana atau barang kepada instansi vertikal yang ada dalam lingkup daerah itu sah secara hukum karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya termuat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Bahkan karena peraturan tersebut hampir tiap tahun lembaga vertikal di pemerintah kabupaten langkat menerima hibah bangunan dengan berbagai judul yang menimbulkan kesan dugaan jika para pelaku korupsi di langkat sudah kebal hukum kecuali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Harapan warga langkat tentunya menginginkan agar Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri langkat lebih profesional dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan melakukan pemeriksaan permasalahan-permasalahan atau dugaan korupsi yang merugikan negara di jajaran Pemerintah kabupaten Langkat yang tentunya nilainya sangatlah besar.
Karena hasil temuan BPK RI untuk perintahkan kabupaten Langkat saja masih banyak yang sampai saat ini masih tidak jelas hasilnya apalagi temuan yang tidak terdengar dari kejaksaan negeri langkat ataupun TIPIKOR Polres Langkat.
Karena hal yang sangat aneh dan menjadi tanda tanya warga langkat jika kasus korupsi yang menimpa bupati Langkat non aktif tidak melibatkan pejabat lainnya pemerintah kabupaten langkat dan apakah sistim korupsi yang menimpa bupati Langkat non aktif dari fee proyek dinas PUPR Langkat tidak terjadi lagi saat ini tentunya masih menjadi tanda tanya besar.
Abdi A
Editor : L bagus
